250409 Importir Sambut Mekanisme Tarif Lini II

bongkar-muat-kapalJAKARTA—Para Importir yang tergabung dalam Ikatan Eksportir Importir (IEI) menyambut gembira langkah Departemen Perhubungan (Dephub) untuk menetapkan mekanisme tarif batas atas dan bawah di lini II pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami menyambut gembira rencana dari regulator tersebut. Memang sudah saatnya Dephub turun tangan mengatasi tarif Lini II yang memicu ekonomi biaya tinggi bagi para importir. Apalagi aktifitas impor sekarang sedang mengalami penurunan hingga 30 persen,” kata Ketua IEI Amalia Achyar, kepada Koran Jakarta, Jumat (24/4).

Diharapkannya, mekanisme penetapan tarif batas atas dan bawah akan membuat para importir mendapatkan kepastian akan jasa di lini II. “Selama ini tarif yang berlaku tidak sesuai dengan konsensus yang dibuat oleh asosiasi yang terlibat di Lini II. Akibatnya sejak implementasi para importir mengalami kerugian sekitar 1,454 triliun rupiah selama periode Oktober-November 2008,” jelasnya.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL).

Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di Tanjung Priok.

Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II melanggar Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi disinsentif bagi pelaku karena tidak adanya elasitas bersaing.

Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar hukum menjalankan praktiknya.

Aturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (KM) No 72/2005 tentang perubahan KM No 50/2003 tentang jenis struktur dan golongan tarif jasa di pelabuhan.

Aturan tersebut membuat lemahnya posisi pengimpor dalam bernegosiasi dengan penyedia jasa penyimpanan karena keterbatasan infrastruktur.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia (Depalindo), Toto Dirgantoro melihat tarif lini II yang berlaku saat ini, sama saja dengan upaya perampokan yang dilegalkan bagi pelaku usaha karena tarif ditentukan seenaknya. “Jika tidak diikuti, pengguna jasa akan dipersulit saat mengambil barang,” katanya.

“Untuk mengeluarkan kargo sebanyak 0,3 meter kubik saja bisa mencapai enam juta rupiah. Belum lagi pemilik barang juga harus membayar sejumlah pungutan yang mencapai 100 dolar AS per meter kubik,” katanya.

Dia menduga, besaran tarif yang diberlakukan saat ini terdapat refund cost yang masuk ke forwarding hampir 100 dolar AS per kubik yang tidak jelas peruntukkannya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut, Sunaryo menegaskan akan menetapkan ketentuan tarif batas atas dan bawah dalam mata uang rupiah.

“Kami setuju, semuanya dalam rupiah bukan lagi dolar AS karena transaksinya jelas-jelas di dalam negeri,” katanya.

Berdasarkan catatan, komponen tarif lini dua Tanjung Priok adalah sebagai berikut biaya forwarder terdiri atas CFC charge 23 dolar AS/m3/ton, Delivery order (DO) 34 dolar AS/DO, Fee keagenan 45 dolar AS/DO, dan Administrasi forwarder 25 dolar AS/DO

Sedangkan untuk biaya pergudangan adalah penumpukan 2.000 rupiah /m3/ton/hari, mekanik 25.000 rupiah /m3/ton, delivery 25.000 rupiah /m3/ton, retribusi kebersihan 50 rupiah /m3/ton, surveyor (bila diperlukan) 30.000 rupiah per DO, Administrasi CFS 35.000 rupiah per dokumen, behandel (bila diperlukan) 20.000 rupiah perm3/ton, dan surcharge sesuai tarif berlaku

Sesditjen Perhubungan Laut, R. Boby Mamahit menjelaskan, hasil penelitian yang tengah berlangsung di lini dua Priok terhadap perusahaan yang menerapkan tarif tinggi, tidak banyak. “Hanya sekitar 10 perusahaan,” katanya.

Sunaryo mengingatkan, jika tarif batas atas dan bawah sudah diterapkan, maka operator tak bisa lagi bermain-main mematok tarif di luar koridor yang ada.

“Kalau ada yang melanggar, diperingati dulu, kalau belum jera maka kegiatan usahanya di lini dua, bisa dibekukan,” katanya.

Menanggapi hal itu Amalia mengatakan, para importir menyambut gembira jika tarif dikenakan dalammata uang rupiah. “Namun yang terpenting ada komponen yang dihapus seperti kebersihan atau lainnya yang membuat biaya ekonomi tinggi. Satu hal lagi, mekanisme tarif lini II baru ini jangan justru membuat biaya meningkat. Kalau bisa tarifnya menjadi turun,” katanya.[dni]

250409 Rute Darwin Ditawarkan Ke Maskapai Lain

lion air pesawatJakarta —Departemen Perhubungan (Dephub) menimbang untuk menawarkan rute penerbangan ke Darwin , Australia , bagi maskapai lokal yang tertarik menggantikan Garuda Indonesia .

“Saya kurang setuju Garuda meninggalkan rute tersebut. Tetapi jika mereka (Garuda) tidak mau berubah pikiran, terbuka kemungkinan rute itu ditawarkan ke maskapai lokal lainnya yang mau menggarap,” ujar Menteri Perhubungan Jusman Syafeii Djamal di Jakarta, Jumat (24/4).

Jusman menegaskan, masih ada beberapa maskapai yang mampu untuk menerbangi rute tersebut seperti Lion Mentari Airlines (Lion Air)  dan Mandala Airlines atau melakukan kerjasama code share.

Dijelaskannya penerbangan ke Darwin telah dilakukan sejak lama dan sangat disayangkan bila rute tersebut ditutup gara-gara hanya karena load factornya turun drastis. Apabila rute benar-benar tutup, diperkirakan nantinya akan menjadi masalah. Karena untuk membukanya lagi butuh perizinan lagi.

Jusman masih berharap garuda tidak menutup sepenuhnya penerbangan ke kota di negeri kanguru tersebut. “kami sudah mengimbau agar Garuda memikirkan lagi untuk menutup jalur ini. Apalagi Garuda sudah mendapatkan special treatment dari pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan dana,” ujarnya.

Sebelumnya, Garuda memutuskan untuk menutup rute Denpasar – Darwin akibat menurunnya tingkat isian (load factor) di rute tersebut. Hal ini disebabkan oleh terus menurunnya penumpang akibat krisis keuangan global. Sebelumnya, maskapai asal Australia , Qantas dan Royal Brunei juga menutup rute yang sama.

Meskipun pemerintah negara bagian Australia Utara, di mana kota Darwin menjadi ibukotanya, telah menjamin untuk memberikan bantuan agar rute tersebut tetap hidup. Garuda berkeras menutup karena dianggap sudah tidak ekonomis lagi.

Lion Air

Pada kesempatan lain, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, perseroan sedang mengaplikasikan program  Safety Management System (SMS) sebagaimana yang berlaku  secara internasional dalam dunia Penerbangan.

Safety Management System (SMS) merupakan salah satu program safety yang harus dilaksanakan oleh seluruh operator  penerbangan di seluruh dunia sesuai instruksi ICAO (International Civil Aviation Organization) melalui Document 8959 sejak 1 Januari 2009.

Lion Air dalam penerapan program SMS, tertuang dalam SMS Manual yang sudah mendapatkan pengesahan (Approval) dari Departemen Perhubungan pada tanggal 24 Januari 2009. Program SMS ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan Lion Air  baik yang bertugas di kantor pusat maupun di  daerah dimana terdapat kegiatan operasional Lion Air.

Dikatakannya, SMS menggunakan pendekatan keselamatan dan keamanan (safety)  dengan melibatkan seluruh karyawan, dimana sekuruh karyawan wajib  memperhatikan dan melihat seluruh aspek yang dapat menimbulkan bahaya   di  tempat dan sekitar  lingkungan kerjanya.

Apabila karyawan melihat ada unsur yang dapat menimbulkan ganguan keselamatan dan keamanan, wajib langsung melaporkannya melalui Short Massage Service (melalui Hand Phone) ke Nomor yang telah diketahui untuk diteruskan  ke system komputer yang telah tersedia.  Kemudian laporan tersebut akan dianalisa  oleh Safety Departement  untuk menentukan rekomendasi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencegah timbulnya kecelakaan , gangguan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Dalam penyampian Laporan tersebut Safety Departement / Management Lion Air tidak memberikan sanksi bagi si pelapor maupun si terlapor (non punitive), sampai dengan ditemukan unsur kesengajaan yang memberatkan, yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan.

Safety Campaign sengaja dilaksanakan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng karena merupakan pusat kegiatan Lion Air. Kampanye ini dilaksanakan untuk mengajak seluruh karyawan darat maupun operasional (awak pesawat) untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan penerbangan (flight safety) dan sangat diharapkan turut berpartisipasi didalam pencegahan kecelakaan ini.

“Kampanye / sosialisasi ini lebih ditujukan kepada karyawan yang bertugas di darat (yang menyiapkan pesawat untuk terbang), karena keselamatan pada  pesawat terbang sesungguhnya dimulai sejak pesawat masih berada di darat (pre flight),” katanya.

Materi kampanye ini adalah mengajak seluruh karyawan untuk memahami bahaya yang ditimbulkan oleh  Foreign Object Debris (FOD) atau kotoran-kotoran yang berada di sekitar pesawat yang dapat terhisap oleh mesin pesawat, tidak menggunakan alat perlindungan diri, tidak mengenakan rompi tanda (safety glow vest), tidak mengelola barang bagasi dengan baik, tidak mematuhi  kecepatan kendaraan di sekitar pesawat dan lain sebaginya.

Melalui kampanye ini diharapkan setiap potensi ancaman terhadap keselamatan penerbangan dapat diketahui sejak dini dan diantisipasi dengan baik. Manajemen Lion Air berharap system ini dapat berjalan baik dan mampu menekan angka kecelakaan mendekati zero (Zero Accident).[dni]