240409 Garuda Minta Jaminan ke Northern Teritory

JAKARTA–Garuda Indonesia meminta jaminan ke pemerintah Northern Teritory akan kepastian dari tingkat isian (load factor) jika kembali membuka rute Jakarta-Darwin.

“Jika memang pemerintah setempat bisa memberikan jaminan akan ada load factor yang tinggi tentunya Garuda tidak akan keberatan untuk membuka rute yang baru ditutup belum lama ini,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Kamis (23/4).

Dikatakannya, alasan dari Garuda menutup rute tersebut karena selama ini selalu mengalami kerugian. Hal ini karena dari total 200 ribu jiwa penduduk di wilayah tersebut hanya setengahnya yang suka berpergian.

Apalagi banyak penerbangan internasional yang telah menutup rute tersebut seperti Silk Air dan Royal Brunei. Bahkan Australia hanya menggunakan maskapai low cost carrier, Jet Star, untuk melayani rute tersebut.

“Terus terang daripada rugi terus lebih baik ditutup. Ini justru membantu Garuda mengoptimalkan armada ke rute lainnya. Hal ini karena Garuda kekurangan armada,” katanya.

Dikatakannya, selama ini Garuda mengalami masalah dengan minimnya frekuensi rute internasional. “Jika hanya sekali sehari itu tidak menguntungkan. Karena itu yang tidak menguntungkan ditutup untuk dialihkan ke rute internasional yang gemu seperti Malaysia,” katanya.

Optimalisasi
Direktur Komersial Garuda Agus Prijanto mengungkapkan, Garuda sedang melakukan optimalisasi armada untuk menunjang restrukturisasi rute.

“Ini dilakukan karena sebentar lagi akan diberlakukan ruang udara Asean yang terintegrasi. Kita tidak mau Garuda hanya akan menjadi penonton,” katanya.

Startegi yang dilakukan diantaranya mengoptimalkan empat armada Airbus 330-200 baru untuk penerbangan regional diantaranya ke Tokyo, Incheon (Korea), dan Sydney.

“Jika masih ada idle capacity rencananya akan digunakan untuk rute domestik baru,” katanya.

Berdasarkan catatan, Garuda memiliki 51 unit pesawat dan tahun ini ditargetkan menjadi 67 unit pesawat.

Garuda pada tahun lalu meraih laba bersih sebesar 669 miliar.
Pencapaian tersebut dapat diraih berkat berbagai langkah dan program dalam aspek komersial, operasional, keuangan, peningkatan produktifitas karyawan serta program efisiensi yang dilaksanakan Garuda Indonesia pada tahun 2008.

Perseroan juga berhasil meningkatkan pendapatan usaha (operating revenue) secara signifikan, dimana pada tahun 2007 pendapatan usaha mencapai sebesar 14,2 triliun rupiah dan pada tahun 2008 meningkat hingga 37 persen menjadi 19,4 triliun rupiah.

Pada tahun lalu, maskapai tersebut berhasil mengangkut 10,1 juta penumpang atau meningkat sebanyak 9 persen ketimbang tahun sebelumnya.

“Tahun ini Garuda menargetkan jumlah penumpang dan keuntungan tumbuh sekitar 37 persen alias sama dengan tahun lalu,” kata Emirsyah.

Restrukturisasi Hutang
Pada kesempatan sama, Direktur Keuangan Garuda Eddy Porwanto mengungkapkan pada Juni nanti masalah restrukturisasi hutang Garuda dengan kreditur (ECA dan Bank Mandiri) akan selesai.

“Dengan ECA sudah selesai. Sedangkan dengan Bank Mandiri tahap pembuatan dokumen,” katanya.

Garuda tercatat memiliki total hutang 650 juta dollar AS. Sebanyak 60 persen atau 450 juta dollar AS dalam mata uang Dollar AS dan sisanya rupiah.

Eddy menjelaskan, molornya masalah negosiasi restrukturisasi karena adanya krisis global yang membuat fundamental keuangan berubah.

“Tapi ini tidak mengubah belanja modal Garuda tahun ini sebesar 100 juta dollar AS. Pemenuhannya melalui kas internal,” jelasnya.

Berkaitan dengan rencana Initial Public Offering (IPO) Eddy mengatakan, sudah dalam tahap finalisasi. ” Tinggal menunggu situasi pasar. Masuk saat kondisi indeks melemah merugikan Garuda,” katanya.

Dikatakannya, sesuai kajian maksimal jumlah saham yang akan dilepas ke pasar hingga 40 persen sesuai persetujuan pemegang saham yang diwakili kementrian BUMN dan DPR.[Dni]

240509 Depkominfo Bantah Mandul

500px-depkominfoJAKARTA-Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) membantah “mandul” dalam menelurkan regulasi untuk mengakomodasi kepentingan industri telekomunikasi dan masyarakat.

“Departemen ini sudah banyak menelurkan regulasi. Tidak benar jika dianggap selama ini mandul,” tegas juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Kamis (23/4).

Gatot mengeluarkan bantahan terkait pemberitaan Koran Jakarta, edisi Selasa ( 21/4), dengan artikel judul “Potret Regulasi Yang Mandul”.

Dalam artikel itu disebutkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) melarang Telkom menggelar IP-TV mengingat belum adanya aturan tentang konvergensi

Menurut Gatot, tidak adil hanya melihat kinerja Depkominfo dari terlambatnya mengeluarkan regulasi tentang IP-TV.

Padahal selama ini sejumlah regulasi telah dikeluarkan seperti aturan menara bersama, penurunan tarif berbasis biaya interkoneksi, tender Broadband Wireless Access (BWA), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI).

“Masalah IP-TV itu komplek karena menyangkut berbagai ranah hukum. Kami tidak mau buru-buru mengeluarkan izin  jika hanya berujung pada kontroversi di masa depan,” katanya.[Dni]

230409 Load Factor Rute Internasional Masih Rendah

b747JAKARTA–Tingkat isian (Load Factor)maskapai lokal untuk  rute internasional masih rendah meskipun pemerintah sebelumnya sudah memberikan stimulus berupa potongan jasa bandara.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan, Tri S Sunoko mengungkapkan,  Load factor maskapai lokal untuk rute internasional  masih 73,67 persen.

“Ini harus bisa ditingkatkan. Soalnya kita sudah memberikan stimulus,” katanya di Jakarta, Rabu (22/).

Diungkapkannya, pada tahun lalu  penumpang rute internasional yang bepergian dengan maskapai lokal  hanya mencapai sebesar 3,96 juta orang.

Padahal, total kapasitas rute internasional yang terbang di bandara-bandara Indonesia mencapai 15,8 juta penumpang.

Meski terjadi peningkatan penumpang internasional dari tahun ke tahun, raihan penumpang maskapai dalam negeri ini sangat kecil dibandingkan maskapai internasional. Dari segi jumlahnya pun sangat tidak seimbang, saat ini hanya ada enam airlines lokal yang melayani rute luar negeri yaitu GarudaIndonesia, Merpati Nusantara Airlines, Lion Air, Indonesia AirAsia, Batavia Air dan Sriwijaya Air.

Sementara maskapai asing yangterbang ke Indonesia mencapai 38 airlines.Padahal, sesuai dengan perjanjian bilateral negara-negara asal maskapai asing itu dengan pemerintah RI, asas resiprokal penerbangan antar negara harus tetap dijalankan.

Hal itu berarti maskapai dari Indonesia berhak sama dari kapasitas yang disediakan.

“Kemampuan maskapai dalam negeri saat ini memang masih kurang. Tetapi itu akan terus ditingkatkan, dengan mulai berdatangannya pesawat-pesawat terbaru diharapkan daya saing bisa ditingkatkan,”tandasnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Dephub,Bambang Supriyadi Ervan mengatakan, kesamaan hak dalam asas resiprokal meliputi kesamaan hak mendapatkan jumlah penumpang,jenis pesawat dan frekuensi penerbangan.

Namun maskapai asal Indonesia kurang mampu bersaing, misalnya saja pada saat diberikan izin penerbangan mereka menyatakan mampu. Namun pada kenyataannya,  tidak bisa secara maksimalmenggunakannya.

Pada akhirnya, karena penumpang kurang, rute punditutup.Sebagai contoh Garuda yang menutup penerbangan ke Darwin,Australia, karena penumpang turun drastis akibat krisis keuangan.Hal sama juga terjadi pada beberapa penerbangan dan maskapai lainnya.

“Fase penerbangan asal Indonesia lebih rendah, karena memang mereka relatif lebih baru sehingga pelayanan dan jenis armadanya masihkurang dari maskapai luar negeri,” tandasnya.

Dia berharap kebijakan pemerintah untuk menurunkan trif jasapelayanan di bandara bisa kembali meningkatkan denyut nadipenerbangan internasional, baik maskapai asing dan dalam negeri.[Dni]