230409 Pemerintah Rintis “Refarming” Frekuensi

JAKARTA —Pemerintah sedang merintis usaha untuk melakukan refarming frekuensi 2G milik operator telekomunikasi agar bisa dioptimalkan dengan teknologi baru. Refarming adalah pemanfaatan kembali frekuensi untuk teknologi yang baru.

“Saat ini sedang dibahas kebijakan untuk melakukan refarming. Terutama di 2G dimana pemungutan biaya hak penyelenggaraan (BHP) masih berbasis izin stasiun radio (ISR),” kata Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Heru mengatakan, jika proses refarming berjalan lancar maka penarikan BHP dari frekuensi 2G akan berbasis kepada pita yang lebih meringankan beban operator. “Kajian tentang BHP berbasis pita akan selesai tahun ini,” katanya.

Heru menyakini, refarming tidak akan mengubah lisensi yang dimiliki oleh operator karena apapun teknologi yang akan dipakai oleh operator di 2G nantinya seharusnya disetujui oleh pemerintah.

Sementara Konsultan Dirjen Postel Bidang Regulasi Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, proses penetapan BHP berbasis bandwitdh akan berjalan secara bertahap. “Operator tidak akan dikenakan langsung secara gelondongan. Kemungkinan dibayar bertahap selama 10 tahun. Hal ini karena ada operator yang dananya terbatas, sementara kebutuhan frekuensi mendesak,” katanya.[dni]

240409 Indosat Garap BlackBerry untuk StarOne

JAKARTA —Pemimpin pasar BlackBerry di Indonesia, Indosat, akan meluncurkan perangkat besutan Research in Motion (RIM) tersebut bagi pelanggan StarOne bulan depan.

“Sekarang sedang dalam tahap diskusi dengan RIM. Rencananya bulan depan (Mei) akan diluncurkan BlackBerry StarOne,” ungkap Direktur Pemasaran Indosat, Guntur Siboro kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, Indosat saat ini sedang mencari skema tarif yang tepat bagi pengguna StarOne mengingat selama ini jasa tersebut identik dengan tarif murah. “Tarifnya belum difinalisasi, maunya satu tarif untuk pakai GSM BlackBerry dan CDMA BlackBerry sekaligus,” jelasnya.

Menurut dia, dari sisi teknis akses BlackBerry menggunakan CDMA relatif tak ada masalah. Mengingat di Amerika Serikat, misalnya, layanan BlackBerry diakses menggunakan teknologi jaringan tersebut.

“Secara teknis tentunya bisa, apalagi CDMA itu teknologi native di urusan data. Walaupun CDMA kita sementara hanya pakai CDMA 1x dengan kecepatan sampai 153 kbps,” demikian kata Guntur .

Ditegaskannya, untuk memasarkan BlackBerry Starone, Indosat mengaku tak mengeluarkan dana tambahan sepeser pun. “Tidak ada investasi tambahan karena pakai link yang sama dengan saat ini,” jelasnya.

Berdaasrkan catatan, perangkat BlackBerry di pasaran yang sudah mendukung akses jaringan CDMA antara lain, seri 8130, 8330, 8830, 8930, dan 9530.[dni]

230409 Laba Indosat Anjlok 82,4 Persen

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) pada kuartal pertama tahun ini hanya mencatat laba bersih sebesar sebesar 107,9 miliar rupiah atau anjlok sebesar 82,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 613,9 miliar rupiah.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, turunnya laba bersih perseroan akibat depresiasi nilai Rupiah terhadap dolar Amerika yang terjadi akibat volatilitas kondisi pasar saat ini.

“Lindung nilai sudah dilakukan, tetapi nilai tukar berfluktuatif terus,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu, (22/4).

Sebelumnya, pada laporan keuangan akhir 2008, laba bersih Indosat juga mengalami penurunan sebesar delapan persen atau senilai 1,88 triliun rupiah dibandingkan periode 2007.

Turunnya laba bersih perseroan juga  sebagai dampak kerugian nilai tukar mata uang akibat terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.

Padahal, perseroan telah melakukan lindung nilai (hedging) sebesar 52 persen dari total obligasi dan hutang dalam bentuk dollar AS, namu tetap saja ada kerugian akibat selisih nilai tukar itu sebesar 886 miliar rupiah.

Dikatakannya, meskipun dari sisi laba bersih terjadi penurunan, pendapatan usaha perseroan pada kuartal pertama tahun ini berhasil dibukukan sebesar 4,497 triliun rupiah atau naik 5,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 4,269 triliun rupiah.

Rendahnya kenaikan pendapatan usaha dari Indosat menjadikan Earning Before Interest Tax and Amortization (EBITDA) pada periode kuartal pertama tahun ini hanya mencapai 2.197,7 miliar rupiah atau turun 0,4 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini juga berlaku di EBITDA margin yang mengalami penurunan 2,8 persen atau 48,9 persen pada periode kuartal pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedangkan untuk jumlah pelanggan seluler hanya berhasil meningkat 26,1 persen atau memperoleh 33,3 juta pelanggan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Saat ini kami sedang menangani pelanggan yang tidak pernah melakukan isi ulang dalam basis pelanggan agar tidak memberatkan kapasitas,” katanya.

Kabar beredar mengatakan, Indosat seharusnya memiliki tambahan jumlah pelanggan seluler yang lebih besar. Namun , sebanyak 2,5 juta pelanggan yang tidak produktif terpaksa dihapus.[dni]

Strategi Regulasi dan Tantangan Konvergensi

Oleh Heru Sutadi, Pengamat Telematika

Perkembangan teknologi memang begitu cepat. Baru saja 3G diimplementasikan, telah dan akan hadir 3,5G, bahkan 3,9 G, WiMAX, LTE, bahkan Next Generation Networks (NGN) lainnya. Dengan teknologi yang cepat berubah, banyak pihak yang mengatakan bahwa regulasi selalu terlambat mengikuti perkembangan teknologi.

Walaupun teknologi berkembang dengan cepat, sebagaimana juga dianut oleh banyak negara, hendaknya dalam membuat satu kebijakan berbasis technolgy neutral, artinya bukan teknologinya yang diatur tapi lebih ke layanannya maupun penggunaan misalnya frekuensi-nya. Memang netral teknologi tidak sepenuhnya dapat diterapkan, tapi paling tidak ini mengurangi ketidakpastian regulasi yang disebabkan perubahan teknologi.

Strategi yang bisa dilakukan jika memang diperlukan regulasi terkait dengan hadirnya teknologi baru adalah dengan mencari kemungkinan perubahan atau penambahan serta sinergi pengaturan dari tingkat yang terendah, seperti Peraturan Dirjen, Peraturan Menteri hingga Peraturan Pemerintah. Jika memang tidak memungkinkan, maka perubahan UU merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh, tentunya dengan melihat seberapa banyak perubahan yang diperlukan terhadap UU, sehingga bisa berupa revisi atau memang diperlukan UU yang baru.

Agar tidak terlalu tertinggal dengan perkembangan teknologi, sedapat mungkin regulasi yang dibuat juga memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan teknologi apa yang ada di kemudian hari. Dengan begitu, bukan saja tidak terlalu tertingal, bahkan bisa sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Salah satu antisipasi adalah konvergensi.

Tantangan Konvergensi

Konvergensi menjadi kunci masa depan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Bahkan tak perlu menunggu waktu terlalu lama, konvergensi antara telekomunikasi, media (penyiaran) dan informatika telah hadir di sekitar kita. Hanya saja, perkembangan tersebut belum tercermin dalam UU yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk penyiaran. Selain UU tersebut, UU lain yang bersinggungan dengan TIK adalah UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tantangan ke depan terutama adalah bagaimana pemangku kepentingan dapat menjawab perkembangan konvergensi. Semangat utama perubahan menuju regulasi konvergen adalah menjaga harmonisasi antara kepentingan masyarakat banyak dan industri telekomunikasi, antara kemajuan teknologi konvergensi dengan kebutuhan masyarakat akan layanan teknologi informasi yang murah, handal, aman dan berkualitas, juga antara kepentingan nasional dan global. Dengan menjaga harmonisasi ini, diharapkan pada gilirannya akan mendukung kemajuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan menuju bukan saja masyarakat informasi tapi ke arah masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society).

Secara obyektif, regulasi juga harus mampu berperan sebagai pendorong perkembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi, memberi ruang bagi terselenggaranya sistem penyelenggaraan pertahanan negara dan keamanan nasional, memberi tempat jaringan berbasis IP dan peluang usaha bagi seluruh masyarakat untuk menjadi pemilik maupun penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan dari tantangan ke depan adalah mengenai bagaimana format regulator ke depan. Saat ini dapat dilihat begitu banyak lembaga negara yang dapat dijadikan perbandingan. Namun, industri konvengensi tentu membutuhkan regulator yang unik. Dan yang jelas, dibutuhkan lembaga yang tidak hanya mengurusi telekomunikasi saja, tapi ke arah yang lebih luas. Yang perlu dikedepankan adalah lembaga ini harus independen dari kepentingan penyelenggara, dan bahkan bebas dari pengaruh politik. Namun tentu saja diskusi kelembagaan ini akan panjang dan akan terjadi tarik menarik yang cukup kuat antarpihak yang berkepentingan. Kita tunggu saja.

230409 Telkom Beralih Ke Web TV

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akhirnya mengambil jalan tengah dari penundaan jasa IP-TV dengan menggulirkan Web TV pada Juni nanti.

“Kami sudah berjanji untuk mengikuti regulasi pemerintah. Untuk memberikan edukasi bagi pelanggan dan pemerintah, pilihannya adalah meluncurkan Web TV,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Web TV adalah siaran TV yang bisa dinikmati via streaming di internet. Jasa ini berbeda dengan IP-TV yang bersifat interaktif dan mampu menghadirkan komunikasi suara sekaligus. Telkom rencananya akan meluncurkan IP-TV pada kuartal pertama tahun ini dengan menggandeng PCCW (Hong Kong) sebagai penyedia perangkat.

Namun, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menghimbau Telkom untuk menahan diri meluncurkan jasa tersebut karena belum adanya regulasi yang mengatur konvergensi.

Rinaldi mengharapkan, jika web TV diluncurkan pemerintah bisa melihat bahwa masyarakat sudah siap dengan kehadiran layanan penyiaran di ranah konvergensi. “Kami juga khawatir jika IP-TV ditahan terlalu lama, hype-nya bisa hilang ditelan teknologi baru. Karena itu kita harapkan pemerintah bisa memahami langkah Telkom meluncurkan Web TV,” katanya.

Berkaitan dengan nasib kerjasama bersama PCCW, Rinaldi mengungkapkan, perseroan menundanya terlebih dulu. “Sudah ada kesepakatan untuk menunda. Berkaitan dengan investasi sebesar satu triliun rupiah bagi IP-TV itu jalan terus karena jaringan Telkom memang butuh di-upgrade,” katanya.[dni]

230409 Menimbang Konten Lokal di LTE

Pada Juni nanti diperkirakan pemenang dari tender Broadband Wireless Access (BWA) akan diketahui seiring proses lelang diselesaikan. Setelah tender selesai, tentunya akan diikuti dengan pembangunan jaringan, sehingga diperkirakan setahun kemudian Indonesia akan masuk ke dalam era 4G dalam mengakses broadband internet dengan teknologi Wimax.

Bagi pengguna internet, istilah pita lebar atau broadband bukanlah suatu hal yang asing. Jika diartikan secara sederhana, broadband diibaratkan pipa yang lebar untuk koneksi internet, sehingga memberikan akses yang jauh lebih cepat hingga 10-20 kali lipat dibandingkan modem dial-up yang hanya mampu menghantarkan kecepatan dikisaran 30 hingga 50 kilobits per second (Kbps).

Keunggulan pada kecepatan yang tinggi tersebut membuat broadband mampu menghadirkan aplikasi multi media seperti aplikasi video dan music-on-demand, multi-player online games, voice dan video communications dengan nyaman.

Selain melalui teknologi Wimax, para praktisi seluler juga sedang menyiapkan inovasi lainnya untuk menuju era 4G. Teknologi itu adalah Long Term Evolution (LTE). LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler berstandar 3GPP (Third Generation Partnership Project) Release 8 dan juga merupakan evolusi teknologi 1xEV-DO sebagai bagian dari roadmap standar 3GPP2.

LTE diproyeksikan menemukan momentumnya pada 2010 nanti. Sedangkan dua tahun kemudian diprediksi akan memiliki nilai pasar sebesar 2,1 miliar euro dengan 400 juta pelanggan di tahun 2015.

Para praktisi merancang LTE untuk menyediakan efisiensi spektrum yang lebih baik, peningkatan kapasitas radio, biaya operasional yang lebih murah bagi operator, serta layanan mobile broadband kualitas tinggi untuk pengguna.

LTE bisa efisien menggunakan spektrum karena bisa beroperasi pada standar IMT-2000 (450, 850, 1800, 1900, 2100 MHz) maupun pada pita spektrum baru seperti 700 MHz dan 2,5 GHz. Hal ini membuat LTE bisa masuk di daerah rural atau perkotaan.

Dalam ujicoba operator seluler terbesar di Jepang, NTT DoCoMo, pada Februari 2008, terungkap bahwa kecepatan downlink LTE bisa mencapai 250 Mbps sementara uplink berkisar 50 Mbps.

Penyedia jaringan yang tengah serius mengembangkan teknologi ini diantaranya adalah Nokia Siemens Network (NSN) dan Alcatel-Lucent. Sedangkan operator lokal yang tengah menimbang mengembangkan LTE adalah Telkomsel dan XL.

Siapkan Regulasi

Belajar dari pengalaman menyiapkan kehadiran Wimax melalui tender BWA yang memakan waktu hampir tiga tahun, pemerintah mulai menyiapkan juga sejumlah regulasi bagi kehadiran LTE.

“Sejumlah regulasi dan kajian teknis sedang dilakukan juga untuk LTE. Besar kemungkinan yang terjadi di BWA akan berlaku juga di LTE,” ungkap Staf Ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat di Jakarta, belum lama ini.

Suhono memberikan sinyal kehadiran LTE tidak hanya memberikan manfaat berupa masyarakat menikmati teknologi baru, tetapi negara dan industri lokal juga harus diuntungkan. Melihat sinyal tersebut, besar kemungkinan pola pemenuhan kandungan lokal bagi penyediaan perangkat wimax akan berlaku juga di LTE.

Sebelumnya dalam regulasi BWA pemerintah secara tegas meminta penyedia perangkat harus memenuhi unsur lokal sebesar 30 persen untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi Base Station (BS).

“Pemain lokal harus diberikan kesempatan ketika satu teknologi baru masuk. Masalah berapa besarannya untuk LTE, belum bisa ditentukan. Bisa saja sama dengan model di BWA atau tidak. Ini sedang dikaji,” katanya.

Ditegaskannya, keinginan pemerintah untuk memberikan ruang bagi pemain lokal itu tidak bertentangan dengan hukum dagang dunia internasional. “Pemerintah itu ingin pelaku lokal mendapatkan manfaat. Kita ingin pemain asing itu bermitra strategislah dengan pemain lokal. Jangan hanya disuruh berjualan perangkat asing saja,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengaku industri tidak keberatan jika pemerintah ingin memberikan ruang bagi pemain lokal dengan bantuan regulasi.

“Memang sudah sepantasnya pemain lokal diberikan kesempatan. Apalagi banyak manufaktur lokal yang dalam keadaan kesulitan,” katanya.

Namun, Mas Wig mengingatkan, pemerintah harus konsisten dalam mendukung industri lokal tersebut dalam jangka panjang. “Jangan sampai pemerintah atau menterinya berganti, regulasinya juga ikut diganti,” katanya.

Pengamat Telematika Miftadi Sudjai mengatakan, memang sudah saatnya konsep Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diusung secara ketat karena selama ini Indonesia hanya menjadi pasar bagi vendor asing.

“Indonesia merupakan salah satu potensi pasar terbesar di Asia. Jika tidak diproteksi dan didorong pemain lokal, akan selamanya bangsa ini menjadi penonton dan konsumen yang baik,” katanya.

Sementara itu, Praktisi telematika Suryatin Setiawan mengingatkan, masalah kandungan lokal sejak zaman orde baru sudah ada. “Saynagnya ini banyak menjadi lip service ketimbang realita,” katanya.

Menurut Suryatin, kenyataan di lapangan yang terjadi adalah semua pekerjaan rekayasa tingkat rendah dihitung sebagai konten lokal. Akhirnya dengan tanpa tekanan dan kesulitan apapun , gabungan dari industri prinsipal asing dan manajemen industri lokal berhasil memenuhi presentasi konten lokal yang resmi diatur oleh pemerintah.

Suryatin menyarankan, kandungan lokal perlu dihitung dari kebebasan industri lokal mencari sendiri sumber komponen yang diperlukan dan prinsipal asing wajib untuk memproduksi chip serta core teknologi di wilayah Indonesia. “Jangan menghitung dari ongkos produksi, instalasi dan maintenance. Kalau itu namanya akan ada lagi akal-akalan seperti jaman dulu,” tegasnya

Tidak Mudah

Pada kesempatan lain, Head Of Sub Region Indonesia NSN Arjun Trivedi mengatakan, tidaklah mudah untuk melakukan investasi langsung berupa membangun basis produksi di satu negara.

“Ada skala ekonomis yang harus dipenuhi. LTE saja baru berjalan tiga tahun lagi. Rasanya tidak mungkin dengan kebutuhan jumlah perangkat pada tahap awal sebanyak ratusan ribu langsung membangun pabrik,” katanya.

Dikatakannya, untuk membangun pabrik di satu negara, perusahaan harus melihat terlebih dulu skala produksi, sumber daya yang tersedia, regulasi, dan insentif dari pemerintah lokal.

Menurut Arjun, sumber daya manusia di Indonesia masih terbatas ketimbang di China. Di negeri tirai bambu tersebut setiap tahunnya ratusan ribu lulusan sarjana yang mendukung industri teknologi informasi dihasilkan, sedangkan di Indonesia hanya ada ribuan. Sementara untuk insentif juga sangat terbatas seperti Free Trade Zone (FTZ) yang hanya terdapat di satu wilayah.

Namun Arjun menegaskan, selama ini sudah mendukung industri lokal untuk berkembang dengan menggandeng sekitar 150 perusahaan menjadi subkontraktornya. Selain itu NSN telah berinvestasi di penelitian dan pegembangan Inteligent Network (IN) di Indonesia.

“Semuanya menggunakan tenaga lokal untuk mengembangkan IN. Indonesia lebih baik mendorong investasi di penelitian dan pengembangan ketimbang manufaktur. Karena kekuatan Indonesia itu pada orang-orang yang kreatif,” tuturnya.

Sebaliknya, Miftadi mengatakan, Indonesia masih membutuhkan pengembangan manufaktur ketimbang investasi di penelitian dan pengembangan.

“Manufaktur itu langsung terasa dampaknya bagi perekonomian. Sektor riil langsung bergerak. Budaya meneliti di Indonesia masih kurang. Sudah tepat pemerintah mendorong adanya manufaktur lokal di sektor teknologi informasi,” katanya.[dni]

220409 Solusi Tunas Pratama Dapatkan Menara BTEL

JAKARTA–Penyedia menara, PT Solusi Tunas Pratama, berhasil mendapatkan 543 menara telekomunikasi milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)  dengan harga  450 miliar rupiah.

Solusi Tunas Pratama (STP) berhasil mengalahkan  konsorsium Tower Bersama-Retower dalam putaran terakhir dari tender yang memakan waktu hampir enam bulan tersebut.

Perusahaan ini terkenal sebagai penyedia menara yang memiliki beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah seperti Pemda Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

“STP berhasil menjadi pemenang karena berani menawarkan  harga  lebih tinggi ketimbang peserta lainnya atau target yang dipatok perseroan,” ungkap Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi di Jakarta, Selasa (21/4).

Selain itu, lanjutnya, rekam jejak dari perusahaan ini lumayan bagus sehingga BTEL mempercayakan menaranya kepada STP. “Masalahnya BTEL akan menyewa kembali. Jadi, kita harus firm mitra yang dipilih dapat dipercaya. Soalnnya ini bukan jual putus,” katanya.

Dikatakannya, sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Desember 2008,  perseroan mematok ratusan menara tersebut laku terjual pada harga  380,22 miliar rupiah.

Dikatakannya, setelah menjadi pemenang, pada 15 April lalu dokumen Term Sheet yang mencakup kesepakatan jual beli dan sewa balik antara BTEL dan STP telah ditandangani. Setelah itu  prosesnya dilanjutkan dengan penyelesaian dokumen penjualan, yaitu Sales & Purchase Agreement (SPA) dan Master Lease Agreement (MLA). Pada akhir bulan ini, kedua dokumen tersebut sudah bisa ditandangani.

Sedangkan untuk keseluruhan pembayaran oleh STP akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang akan dimulai pada akhir bulan ini.

Dijelaskannya, dari total nilai transaksi sebesar  450 miliar tersebut  BTEL  akan mendapatkan dana bersih dari pembeli senilai  390 miliar rupiah. Sedangkan sisanya sebesar  60 miliar rupiah  akan diretensi oleh pembeli sebagai dana cadangan untuk perpanjangan masa sewa tanah atau gedung yang ditempati oleh menara telekomunikasi tersebut, menjadi 10 tahun, sesuai periode lease-back atau sewa-kembali yang dimiliki infrastruktur itu.

Secara terpisah, Direktur STP Nobel Tanihaha menjelaskan, perusahaannya harus melakukan sewa kembali untuk beberapa menara yang telah habis masa sewanya.

“Urusan sewa itu kami serahkan ke BTEL. Kita sediakan dananya saja. Karena itu ada kelebihan hingga 60 miliar rupiah,” katanya.

Diugkapkannya, setelah menguasai menara milik BTEL, perseroan akan menyewakan juga ke operator lain sesuai aturan menara bersama.

Sementara Rakhmat mengatakan, dana penjualan menara akan digunakan perseroan untuk belanja modal (capital expenditure/capex) 2008 – 2010 yang nilai keseluruhannya mencapai 600 juta dollar AS.

Belanja modal tersebut sebagian didapatkan dari right issue senilai tiga triliun rupiah  yang telah dilakukan pada kuartal pertama 2008. Kemudian 50 persen terakhir melalui skema vendor financing, kas internal perseroan, serta dari hasil penjualan menara.[Dni]