210409 NSN akan Bangun Operation Hub

nokia-siemens-networksJAKARTA–Penyedia jaringan dari Finlandia,  Nokia Siemens Network (NSN),  akan  membangun operational hub keenam di dunia  di Indonesia.

Operational Hub adalah  tempat yang berfungsi seperti gudang pendistribusian produk-produk NSN sebelum disalurkan ke negara tujuan.

Saat ini NSN sudah memiliki lima operational hub diantaranya di India, China, Dubai, dan Amerika Serikat. Investasi untuk satu operational hub bisa mencapai puluhan juta Euro.

“Pembangunan akan dimulai pada pertengahan tahun ini,” ungkap Head Of Sub Region Indonesia NSN Arjun Trivedi di Jakarta, Selasa (21/4).

Arjun mengungkapkan, sebelumnya  NSN telah menggandeng 150 perusahaan di Indonesia untuk menjadi subkontraktor mengerjakan pemasangan perangkat atau penyediaannya.

“Kami juga telah  membangun pusat penelitian dan pengembangan di Indonesia, sehingga pembangunan Operation Hub dirasakan sudah laik diperlukan,” katanya.

Ketika ditanyakan adakah rencana dari perseroan untuk membangun pabrik di Indonesia, Arjun mengatakan, hal itu masih dikaji.

“Soal itu belum bisa diberi kepastian. Tetapi di negara yang telah dibangun operational hub biasanya akan ada pabrik,” jelasnya.

Dikatakannya, untuk membangun sebuah pabrik, perseroan harus melihat regulasi yang ada di satu negara, ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan infrastrukturnya.

“Kami bergerak di bisnis yang sarat rekayasa teknologi. Tidak mudah membangun pabrik jika persyaratan di atas belum terpenuhi,” katanya.[Dni]

220409 Perkembangan Broadband Terhambat Ketersedian Jaringan

internet2JAKARTA–Perkembangan teknologi broadband di Indonesia terhambat oleh minimnya ketersedian jaringan akibatnya tingkat penetrasi inovasi tersebut masih rendah yakni sekitar satu persen dari total populasi.

“Infrastruktur di Indonesia belum semuanya merata mampu mengakses broadband. Ini membuat harga akses internet dengan teknologi tersebut tidak merata di semua wilayah, ujungnya penetrasi rendah,” ungkap Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiyadi di Jakarta, Selasa (21/4).

Diungkapkannya, di wilayah yang memiliki infrastruktur lumayan lengkap, maka harga broadband bisa lebih murah, sedangkan hal sebaliknya terjadi di area yang tidak lengkap infrastrukturnya.

“Ini masalah supply dan demand. Jika infrastruktur lengkap tentunya tercapai skala ekonomi yang membuat harga bisa ditekan murah,” jelasnya.

Di Indonesia penetrasi dari akses internet mencapai 1 persen dari populasi. Teknologi yang digunakan adalah Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) dan High Speed Downlink Packet Access (HDSPA).

ADSL memiliki satu juta pelanggan, sementara HSDPA sekitar 10 juta pelanggan. Diperkirakan pada 2012 tingkat penetrasi dari teknologi tersebut akan mencapai 20 persen dari populasi.

Staf ahli Menkominfo Suhono Harso Supangkat mengatakan, untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur broadband pemerintah telah menyediakan dua jalan keluar yakni mempercepat pembangunan Palapa Ring dan segera menggelar tender Broadband Wireless Access (BWA).

“Tender BWA telah memasuki masa undangan peserta, minggu depan akan ketahuan siapa saja peminatnya,” katanya.

Disebut-sebut operator yang berminat untuk mengikuti tender adalah Indosat melalui konsorsium, Telkom, dan Bakrie Telecom.

Untuk diketahui pemerintah telah membagi 100 MHz frekuensi di spektrum 2,3 GHz bagi 15 zona di seluruh Indonesia. Masing-masing peserta diperbolehkan untuk menawar maksimal 30 MHz di setiap blok.

Pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, jika pemerintah ingin mempercepat akses broadband diperlukan keseriusan untuk menanamkan investasi. “Di negara lain pemerintahnya berani menanamkan dana dua miliar dollar AS per tahun untuk mengembangkan broadband. Soalnya pemerintahnya sadar broadband bisa meningkatkan pendapatan kotor satu negara,” jelasnya.

Masalah Harga
Selanjutnya Mas Wig mengatakan, syarat broadband mendorong ekonomi,  pemerintah harus bisa menciptakan ekosistem bagi industri.

“Salah satunya dengan menentukan harga frekuensi yang wajar bagi industri,” katanya.

Harga yang wajar bisa digunakan dua pendekatan yakni jangka pendek dengan menentukan harga besar pada awal atau harga rendah sambil berharap ekosistem terbangun. “Sekarang tergantung pilihan dari pemerintah mau jalan pintas atau panjang. Semuanya ada resikonya,” katanya.

Wig menduga, harga frekuensi untuk setiap region dalam tender BWA. Hal ini karena setiap wilayah berbeda skala ekonomisnya.

Menanggapai hal itu, Suhono mengatakan pemerintah dalam menentukan harga frekuensi BWA sedang menunggu hasil konsultasi dengan departemen keuangan.

“Harga itu harus tidak merugikan negara, tetapi tidak memberatkan industri. Ini yang dicari jalan tengahnya,” jelasnya.

Head of Nokia Siemens Network Indonesia Arjun Trivedi mengatakan, untuk membangun teknologi broadband yang dibutuhkan adalah ekosistem yang mendukung, regulasi yang ramah industri, teknologi yang bisa diaplikasikan, dan diterima pelanggan.

“Masalah harga itu bagian dari membangun ekosistem,” katanya.

Secara terpisah Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewo Broto menegaskan, harga frekuensi BWA belum ditentukan mengingat harga dasar dari peserta belum masuk.

“Harga dasar diambil dari penawaran peserta. Setelah itu ditentukan benchmark-nya. Sebaiknya jangan berandai-andai harga BWA akan lebih mahal atau murah dari frekuensi 3G,” tegasnya.

Sebelumnya, pelaku industri mengkhawatirkan pemerintah akan menetapkan harga frekuensi BWA setara dengan 3G atau mencapai 160 miliar rupiah. Jika angka tersebut dijadikan patokan dikhawatirkan harga akses internet tetap tinggi.[Dni]

210409 Mekanisme Tarif Lini II Sedang Dirancang

JAKARTA—Departemen Perhubungan tengah merancang mekanisme penerapan tarif di lini 2 untuk pelayanan jasa forwarding dan pergudangan di Pelabuhan Tanjung Priok dengan pendekatan batas bawah dan batas atas.

“Langkah ini diambil untuk menjawab  keluhan sejumlah pihak yang menilai pengenaan tarif lini 2 saat ini berada di luar batas kewajaran,” ujar juru bicara Dephub Bambang S Ervan di Jakarta, Senin (20/4).

Dikatakannya, langkah  teknis saat ini sedang disiapkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

menurut Bambang, mekanisme penerapan tarif batas bawah dan batas atas tersebut diharapkan bisa menciptakan ruang kompetisi yang sehat.

Bambang  juga mengatakan dalam membuat mekanisme tersebut melibatkan Gafeksi.

”Saat ini tim Ditjen Hubla sedang melakukan uji petik atas tarif yang saat ini diberlakukan oleh sejumlah perusahaan. Hasilnya nanti akan dijadikan dasar untuk menentukan batas bawah dan batas atas itu, bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan,” paparnya.

Bambang membantah bahwa dalam pertemuan itu regulator  menyetujui dilakukannya penertiban terhadap perusahaan-perusaha an forwarder dan ekspedisi non-anggota Gafeksi yang beroperasi di Tanjung Priok, sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Gafeksi Iskandar Zulkarnaen.

Sebelumnya  Iskandar  mengatakan bahwa Menhub juga telah setuju untuk penertiban perusahaan-perusaha an yang melakukan praktik pertarifan yang tidak sesuai di lini 2.

Menurutnya, penertiban itu harus dilakukan karena saat ini praktik-praktik tidak benar di pelabuhan dilakukan oleh perusahaan-perusaha an non-anggota Gafeksi yang jumlahnya diperkirakan 30-40 persen.

Bahkan Iskandar mengatakan bahwa atas dasar persetujuan Menhub tersebut, pihaknya juga akan bekerjasama dengan Administratur Pelabuhan (Adpel) Tanjung Priok untuk melarang perusahaan non-anggota Gafeksi yang dinilainya sebagai perusahaan ”liar” tersebut untuk bekerja di pelabuhan.

”Itu tidak benar. Menhub tidak pernah menyetujui adanya penertiban, bahkan tidak pernah menggunakan kata itu. Menhub juga tidak bisa dan tidak akan memaksa perusahaan untuk bergabung menjadi anggota Gafeksi, karena itu hak masing-masing pengusaha. Siapa pun berhak beroperasi di sana dengan syarat mengikuti aturan yang ada, tidak mesti berafiliasi dengan sebuah organisasi,” ujar Bambang.

Sebelumnya, Menhub telah memerintahkan Dirjen Hubla Sunaryo untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait penetapan tarif jasa kepelabuhanan di lini 2.

Menurut Menhub, tarif yang berlaku saat ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak namun masih ada yang keberatan karena penetapan itu diduga sebagai bentuk kartel. [Dni]