240409 Penundaan IP-TV: Potret Lambannya Perkembangan Regulasi

televisiMunculnya kebijakan dari pemerintah yang meminta Telkom untuk menunda pelaksanaan dari layanan IP-TV sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak.

Sinyal tersebut muncul dari program kerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2009-2011 yang baru akan menyelesaikan draf Undang-undang (UU) Konvergensi pada akhir tahun ini.

“Peta menuju konvergensi memang sudah dibuat. Tetapi jika draf membuat regulasi butuh koordinasi lintas departemen. Nah ini yang akan digeber,” ungkap Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua Komite Tetap Penyiaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Teguh Anantawikrama mengeluhkan lambannya gerak regulator mengakomodasi teknologi. Padahal industri ini telah berhasil berkontribusi sebesar 1,8 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Seharusnya aturan dibuat dengan melihat perkembangan teknologi yang cepat. Fenomena konvergensi seperti diusung oleh IP-TV sudah lama terjadi di dunia. Kenapa regulator tidak sedari dulu menyiapkan regulasnya,” keluhnya.

Teguh mengungkapkan, industri sudah sejak lama meminta pemerintah untuk membuat suatu regulasi baru yang mengakomodasi konvergensi. Dalam racikan regulasi baru tersebut UU No 32 tentang penyiaran, No 36 tentang telekomunikasi, serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebaiknya disatukan.

“Teknologi itu tidak bisa dihambat. Bagi pengusaha adanya keterlambatan ini memang sudah dimasukkan dalam resiko bisnis. Karena itu tidak muncul tuntutan menyalahkan pemerintah, soalnya sudah terlanjur berinvestasi,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan menyangsikan regulasi akan mampu mengakomodasi setiap perkembangan teknologi. Apalagi dengan situasi birokratis layaknya di Indonesia. “Akibatnya banyak inovasi kehilangan “timing” karena sudah muncul teknologi lain yang lebih baru,” sesalnya.

Menanggapi hal itu Basuki mengatakan, setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan banyak aspek diantaranya keuntungan masyarakat dan negara. “Tidak bisa setiap muncul teknologi kita akomodasi dalam regulasi baru. Kalau demikian bisa bejibun banyaknya regulasi. Dan memang sudah kodratnya terkadang regulasi ketinggalan ketimbang kemajuan teknologi,” elaknya.

Biaya Tinggi

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi mengungkapkan, industri telekomunikasi membutuhkan kepastian hukum dalam berusaha agar tidak muncul ekonomi biaya tinggi.

“Praktik di lapangan berbeda dengan teorinya. Di Indonesia terlalu banyak regulasi yang ingin mengatur sektor telekomunikasi. Akhirnya pelaku usaha bingung mau ikut yang mana,” katanya.

Iqbal mencontohkan kasus terbaru masuknya Departemen Sosial yang melarang penggelaran kuis oleh penyedia konten jika penarikan undian berbasis SMS atau poin terbanyak.

“Depsos baru saja mengirimkan surat melarang penggelaran Kuis SMS. Seharusnya kan cukup kirim surat ke BRTI untuk memberitahukan. Biar regulator telekomunikasi yang mengatur semuanya,” jelasnya.

Dia menduga, tingginya minat departemen lain untuk mengatur industri telekomunikasi karena beranggapan masih besarnya putaran duit di telekomunikasi. “Masalahnya departemen lain itu main labrak semua sektor. Penyedia konten adalah industri kreatif. Uang tidak begitu besar berputar di sini,”katanya.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini ada uang berputar sekitar 70 triliun rupiah di sektor telekomunikasi. Sedangkan omzet industri ini pada akhir tahun akan mencapai 160 triliun rupiah. Industri konten diperkirakan akan menikmati sekitar lima persen dari total omzet tersebut.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Kamilov Sagala mengakui, terjadinya tumpang tindih regulasi di sektor telekomunikasi yang dibuat secara sengaja atau tidak sengaja.

“Hal ini timbul karena tidak adanya koordinasi lintas departemen. Seharusnya ini adalah tugas dari kantor Menkoperekonomian. Sayangnya, fungsi itu tidak berjalan,” katanya.

Akibat lemahnya koordinasi, lanjutnya, regulasi yang sudah dibuat harus diubah atau tidak berjalan. Kasus aktual adalah diharmonisasinya aturan tentang menara bersama yang baru keluar beberapa hari karena ditolak oleh pemerintah daerah dan industri. Akhirnya Permen Menara Bersama diharmonisasi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

“Proses mengharmonisasi itu saja butuh waktu sampai satu tahun. Selama tidak ada kepastian hukum, menara operator ditebangi oleh Pemda. Kalau begini siapa yang mau berinvestasi di Indonesia,” sesalnya.

Disarankannya, jalan keluar dari semua itu departemen teknis yang mengatur industri membuat layanan satu pintu bagi investor. “Seharusnya ada mekanisme one stop services. Jangan sampai untuk mendirikan menara, izin dari RW harus diurus juga langsung oleh investor. Seharusnya ini bagian dari pelayanan pejabat publik,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengingatkan, prinsip dari satu regulasi adalah mengatur bukan memungut biaya. “Seharusnya dibiarkan dinamika industri berjalan dengan self regulated. Jika tidak bisa baru masuk pemerintah untuk mengatur, tetapi bukan untuk memungut pungutan,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s