210409 Layanan IP-TV : Telkom Terpaksa Tunda Penggelaran IP-TV

logo_telkomPara petinggi dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tampaknya terpaksa harus mengurut dada berkenan dengan sikap regulator akan jasa IP-TV yang rencananya akan digelar pada tahun ini.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang juga menjadi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk menahan diri meluncurkan jasa tersebut.

“Telkom sebaiknya jangan dulu menggelar jasa IP-TV. Hal ini karena belum jelasnya regulasi yang akan mengatur layanan tersebut,” ujar Basuki di Jakarta belum lama ini.

IP-TV adalah layanan televisi layaknya penyiaran biasa, namun jaringannya berbasis kepada internet protocol (IP). Di Asia, operator yang saat ini mampu menjadikan IP-TV sebagai primadona penyumbang pendapatan adalah PCCW (Hong Kong), Telekom Malaysia, dan SingTel (Singapura).

Telkom rencananya akan mulai menggelar layanan ini pada kuartal pertama 2009 di lima Kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dalam menggelar layanan tersebut Telkom menggandeng PCCW sebagai penyedia perangkat dan anak usaha sendiri, Telkomvision, sebagai penyedia konten.

Dana sebesar satu triliun rupiah telah disiapkan oleh Telkom untuk mengembangkan jaringan telepon kabelnya guna menunjang layanan IPTV. Angka tersebut di luar pengembangan konten yang menelan biaya sekitar 10 hingga 15 juta dollar AS. Besaran dana tersebut diambil dari belanja modal perseroan tahun ini yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar dollar AS.

Jika Telkom berhasil menjalankan IPTV, maka konsep triple play berhasil dijalankan untuk telepon tetap kabel karena jasa suara, data, dan gambar disalurkan bersamaan melalui satu jaringan.

Telkom memperkirakan layanan ini akan mengalami booming di Indonesia dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan. Pada saat itu diperkirakan akan ada 4,8 juta pelanggan IP-TV setelah 45 persen jaringan operator berbasis internet protocol.

Telkom sendiri pada tahap awal berharap sebanyak 30 persen dari total satu juta pelanggan broadband internet Speedy akan menggunakan layanan tersebut.

Basuki mengatakan, jasa IP-TV tersebut bersinggungan dengan penyiaran sehingga memerlukan koordinasi lintas direktorat untuk menyiapkan regulasinya. “Saya sudah kirim surat ke Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI). Diperlukan pemahaman bersama karena jasa ini contoh kongkrit era konvergensi,” katanya.

Basuki menegaskan, tidak ada gunanya Telkom bersikeras menggelar jasa tersebut jika belum ada regulasi yang mendukung. “Jika Telkom memaksakan diri dan ada tuntutan dari pelanggan bisa bermasalah nantinya. Apalagi standar kualitas untuk IP-TV belum ada aturannya,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen SKDI Freddy Tulung mengakui Telkom telah mengajukan izin untuk menggelar IP-TV. “Masalahnya jasa ini diatur oleh tiga undang-undang (UU) yakni telekomunikasi, penyiaran, serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diperlukan regulasi baru yang mengakomodasi semuanya,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (20/4).

Freddy mengatakan, saat ini pihaknya bersama Ditjen Postel sedang menyiapkan jalan keluar agar jasa tersebut bisa dijalankan. “Jika domainnya hanya di eksekutif bisa saja berupa peraturan pemerintah atau setingkat itu. Tetapi jika harus bentuk UU akan panjang jalannya,” katanya.

Sementara Anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan, industri harus sepaham dulu dengan konsep IP-TV yang berlaku di dunia. “IP-TV itu luas cakupannya dan belum matang. Jika ada yang mencoba teknologi paket transmission untuk menggelar IP-TV, itu belum sesuai standarnya,” katanya.

Menurut dia, regulator dalam mengeluarkan aturan nantinya akan lebih fokus dalam menentukan ragam jasa dan bisnisnya. “ Secara regulasi yang ada bisa saja mengacu pada TV kabel. Bagi kami yang terpenting harus jelas negara dapat apa dari jasa tersebut. Ada kemungkinan juga dimasukkan unsur kandungan lokal jika ingin menggelar jasa tersebut,” katanya.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menjelaskan, terdapat perbedaan yang signifikan antara TV kabel dan IP-TV. “TV kabel tidak ada interaktif dengan pelanggan. Di IP-TV itu ada interaksi terdapat permintaan acara secara real time,” katanya.

Dikatakannya, jika IP-TV digelar pelanggan akan diuntungkan karena bisa mengoptimalkan akses internet yang dimilikinya selain untuk menikmati TV. “Yang pasti pelanggan bisa melakukan panggilan telepon dengan teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP) yang lebih murah dari tarif biasanya,” katanya.

Menurut Gunawan, sebenarnya Telkom sudah bisa menggelar jasa IP-TV tanpa harus menunggu regulasi baru mengingat semua lisensi untuk layanan tersebut telah terpenuhi oleh operator tersebut. Lisensi yang dimaksud adalah VoIP, jaringan, dan penyiaran.

“Sayangya lisensi itu tersebar. Ada yang di anak usaha seperti penyiaran melalui Telkomvision, begitu juga untuk VoIP-nya. Jika konsep Unified Licensing dijalankan, tentunya tidak ada masalah, katanya.

Gunawan meminta, regulator tidak lama membahas aturan baru tentang konvergensi tersebut mengingat Telkom memiliki komitmen dengan mitranya. “Jangan menunggu hingga 2011. Kalau begini bisa muncul teknologi baru dan akhirnya tidak memiliki nilai bisnis,”tuturnya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengakui menggunakan regulasi TV kabel bisa menjadi jalan keluar dari jsa IP-TV. “Rasanya kalau dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu ketinggian. Cukup Kepmen saja,” tuturnya.

Ditegaskannya, masyarakat dari sisi teknis sudah siap untuk menikmati IP-TV. “Kalau dibiarkan terlalu lama yang terjadi peluang masyarakat untuk menikmati layanan yang efisien dan bermanfaat bisa hilang. Ironisnya ini karena tidak adanya regulasi,” sesalnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata mengatakan, akan patuh dengan permintaan dari regulator. “Jika dihimbau untuk ditunda harus bagaiamana lagi. Yang jelas kami secara infrastruktur sudah siap,” tegasnya.

Nyoman menjelaskan, bagi Telkom jasa IPTV merupakan alat baru untuk menarik pelanggan tetap setia dengan telepon kabel yang dimilikinya. “Ini adalah salah satu cara untuk mengangkat pendapatan dari telepon kabel yang terus mengalami penurunan,”katanya.

Berdasarkan catatan, dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini pendapatan suara dari telepon kabel milik Telkom terus mengalami penurunan. Tercatat, pada 2007 terjadi penurunan sebesar 9 persen dan pada tahun lalu turun sekitar 13 hingga 14 persen. Saat ini telepon kabel digunakan 8,7 juta pelanggan. Sebanyak 20 persen dari jumlah tersebut dinilai mampu untuk menyelenggarakan IPTV.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s