210409 KPPU Putuskan Peserta Tender MFO-Nisasi PLTD Tenau Bersalah

logo-kppuJAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan semua peserta tender material persiapan MFO-nisasi mesin PLTD Tenau PT PLN (Persero) wilayah NTT pada dua tahun lalu secara menyakinkan melanggar pasal 22 UU No 5/99 tentang persaingan usaha  tidak sehat.

Pasal tersebut menyebutkan pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Enam pelaku tender dihukum dan diharuskan membayar denda yakni terlapor I PT Mitra Megatama Perkasa untuk membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah, terlapor II CV Sumitama membayar denda 250 juta rupiah, terlapor III CV Mitra Terang Abadi membayar denda sebesar 160 juta rupiah,  terlapor IV CV terang Terus membayar denda sama dengan terlapor III.

Selanjutnya, terlapor XII yakni panitia pelelangan dan pemilihan langsung pekerjaan pengadaan barang PT PLN wilayah NTT cabang Kupang dan terlapor XIII Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN cabang Kupang membayar denda sebesar 250 juta rupiah.

Sedangkan kesebelas peserta tender tidak diperkenankan untuk mengikuti tender selama satu tahun di wilayah PT PLN wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kesebelas peserta tender adalah PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Terang Terus, CV inter Dewata, CV Megatama, CV Dinamika Diesel Electro, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, Cv Anugerah Timor, dan Timor Perkasa.

Ketua Majelis Komisi Tresna P Soemardi mengatakan dari hasil pemeriksaan lanjutan terbukti ada persengkongkolan horizontal dan vertikal.

“Terdapat indikasi afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan tidak memasukkan penawaran yang berujung pada persengkongkoan horizontal,” katanya di Jakarta, Senin (20/4).

Sedangkan untuk persengkongkolan vertikal, lanjutnya, terdapat pemecahan paket dan  terbatasnya perusahaan yang diundang.

Meskipun telah memutuskan peserta dan pelaksana tender bersalah, namun untuk alat yang telah dijalankan tidak ada perintah untuk ditarik atau ditender ulang.[Dni]

210409 NTS Perluas Jangkauan

axisJAKARTA —Pemilik merek dagang Axis, Natrindo Telepon Seluler (NTS) memperluas jangkauannya hingga wilayah Cirebon dan sekitarnya, belum lama ini.

Chief Marketing Officer NTS, Johan Buse melaluiketerangan tertulisnya mengatakan, layanan Axis telah menjangkau lebih dari 30 kecamatan di wilayah tersebut, di antaranya Kejaksan, Pekalipan, Kesambi, Harjamukti, Lemahwungkuk, Kaliwedi, Losari, Kandanghaur, Indramayu, Krangkeng, Kadipaten, Majalengka, Sindangwangi, dan Kuningan.

“Cakupan ini akan terus bertambah seiring dengan pembangunan base station (BTS) setiap minggunya,” katanya tanpa menyebut jumlah BTS yang telah dan akan dibangun.

Johan mengharapkan, hadirnya Axis akan membuat sekitar 3,1 juta penduduk Cirebon memliki alternatif jasa seluler dengan tarif murah yang lebih rasional.

“Kami harap masyarakat Cirebon bisa menikmati penawaran Axis yang unik dan paling terjangkau dengan berbagai manfaat lebih melalui sistem tarif yang simpel dan jujur,” katanya.

Dikatakannya, pada tahun ini jangkauan Axis akan terus diperluas ke beberapa kota lainnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat serta wilayah Sumatera bagian Utara, Barat dan Selatan.”Sebelumnya kami telah membuka layanan di Blitar,” katanya sambil mengklaim telah memiliki 3,5 juta pelanggan secara nasional.[dni]

210409 Layanan IP-TV : Telkom Terpaksa Tunda Penggelaran IP-TV

logo_telkomPara petinggi dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tampaknya terpaksa harus mengurut dada berkenan dengan sikap regulator akan jasa IP-TV yang rencananya akan digelar pada tahun ini.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang juga menjadi Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menghimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut untuk menahan diri meluncurkan jasa tersebut.

“Telkom sebaiknya jangan dulu menggelar jasa IP-TV. Hal ini karena belum jelasnya regulasi yang akan mengatur layanan tersebut,” ujar Basuki di Jakarta belum lama ini.

IP-TV adalah layanan televisi layaknya penyiaran biasa, namun jaringannya berbasis kepada internet protocol (IP). Di Asia, operator yang saat ini mampu menjadikan IP-TV sebagai primadona penyumbang pendapatan adalah PCCW (Hong Kong), Telekom Malaysia, dan SingTel (Singapura).

Telkom rencananya akan mulai menggelar layanan ini pada kuartal pertama 2009 di lima Kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Dalam menggelar layanan tersebut Telkom menggandeng PCCW sebagai penyedia perangkat dan anak usaha sendiri, Telkomvision, sebagai penyedia konten.

Dana sebesar satu triliun rupiah telah disiapkan oleh Telkom untuk mengembangkan jaringan telepon kabelnya guna menunjang layanan IPTV. Angka tersebut di luar pengembangan konten yang menelan biaya sekitar 10 hingga 15 juta dollar AS. Besaran dana tersebut diambil dari belanja modal perseroan tahun ini yang dianggarkan sebesar 2,5 miliar dollar AS.

Jika Telkom berhasil menjalankan IPTV, maka konsep triple play berhasil dijalankan untuk telepon tetap kabel karena jasa suara, data, dan gambar disalurkan bersamaan melalui satu jaringan.

Telkom memperkirakan layanan ini akan mengalami booming di Indonesia dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan. Pada saat itu diperkirakan akan ada 4,8 juta pelanggan IP-TV setelah 45 persen jaringan operator berbasis internet protocol.

Telkom sendiri pada tahap awal berharap sebanyak 30 persen dari total satu juta pelanggan broadband internet Speedy akan menggunakan layanan tersebut.

Basuki mengatakan, jasa IP-TV tersebut bersinggungan dengan penyiaran sehingga memerlukan koordinasi lintas direktorat untuk menyiapkan regulasinya. “Saya sudah kirim surat ke Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI). Diperlukan pemahaman bersama karena jasa ini contoh kongkrit era konvergensi,” katanya.

Basuki menegaskan, tidak ada gunanya Telkom bersikeras menggelar jasa tersebut jika belum ada regulasi yang mendukung. “Jika Telkom memaksakan diri dan ada tuntutan dari pelanggan bisa bermasalah nantinya. Apalagi standar kualitas untuk IP-TV belum ada aturannya,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen SKDI Freddy Tulung mengakui Telkom telah mengajukan izin untuk menggelar IP-TV. “Masalahnya jasa ini diatur oleh tiga undang-undang (UU) yakni telekomunikasi, penyiaran, serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Diperlukan regulasi baru yang mengakomodasi semuanya,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (20/4).

Freddy mengatakan, saat ini pihaknya bersama Ditjen Postel sedang menyiapkan jalan keluar agar jasa tersebut bisa dijalankan. “Jika domainnya hanya di eksekutif bisa saja berupa peraturan pemerintah atau setingkat itu. Tetapi jika harus bentuk UU akan panjang jalannya,” katanya.

Sementara Anggota BRTI Nonot Harsono mengatakan, industri harus sepaham dulu dengan konsep IP-TV yang berlaku di dunia. “IP-TV itu luas cakupannya dan belum matang. Jika ada yang mencoba teknologi paket transmission untuk menggelar IP-TV, itu belum sesuai standarnya,” katanya.

Menurut dia, regulator dalam mengeluarkan aturan nantinya akan lebih fokus dalam menentukan ragam jasa dan bisnisnya. “ Secara regulasi yang ada bisa saja mengacu pada TV kabel. Bagi kami yang terpenting harus jelas negara dapat apa dari jasa tersebut. Ada kemungkinan juga dimasukkan unsur kandungan lokal jika ingin menggelar jasa tersebut,” katanya.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menjelaskan, terdapat perbedaan yang signifikan antara TV kabel dan IP-TV. “TV kabel tidak ada interaktif dengan pelanggan. Di IP-TV itu ada interaksi terdapat permintaan acara secara real time,” katanya.

Dikatakannya, jika IP-TV digelar pelanggan akan diuntungkan karena bisa mengoptimalkan akses internet yang dimilikinya selain untuk menikmati TV. “Yang pasti pelanggan bisa melakukan panggilan telepon dengan teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP) yang lebih murah dari tarif biasanya,” katanya.

Menurut Gunawan, sebenarnya Telkom sudah bisa menggelar jasa IP-TV tanpa harus menunggu regulasi baru mengingat semua lisensi untuk layanan tersebut telah terpenuhi oleh operator tersebut. Lisensi yang dimaksud adalah VoIP, jaringan, dan penyiaran.

“Sayangya lisensi itu tersebar. Ada yang di anak usaha seperti penyiaran melalui Telkomvision, begitu juga untuk VoIP-nya. Jika konsep Unified Licensing dijalankan, tentunya tidak ada masalah, katanya.

Gunawan meminta, regulator tidak lama membahas aturan baru tentang konvergensi tersebut mengingat Telkom memiliki komitmen dengan mitranya. “Jangan menunggu hingga 2011. Kalau begini bisa muncul teknologi baru dan akhirnya tidak memiliki nilai bisnis,”tuturnya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengakui menggunakan regulasi TV kabel bisa menjadi jalan keluar dari jsa IP-TV. “Rasanya kalau dalam bentuk Peraturan Pemerintah itu ketinggian. Cukup Kepmen saja,” tuturnya.

Ditegaskannya, masyarakat dari sisi teknis sudah siap untuk menikmati IP-TV. “Kalau dibiarkan terlalu lama yang terjadi peluang masyarakat untuk menikmati layanan yang efisien dan bermanfaat bisa hilang. Ironisnya ini karena tidak adanya regulasi,” sesalnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata mengatakan, akan patuh dengan permintaan dari regulator. “Jika dihimbau untuk ditunda harus bagaiamana lagi. Yang jelas kami secara infrastruktur sudah siap,” tegasnya.

Nyoman menjelaskan, bagi Telkom jasa IPTV merupakan alat baru untuk menarik pelanggan tetap setia dengan telepon kabel yang dimilikinya. “Ini adalah salah satu cara untuk mengangkat pendapatan dari telepon kabel yang terus mengalami penurunan,”katanya.

Berdasarkan catatan, dalam jangka waktu dua tahun terakhir ini pendapatan suara dari telepon kabel milik Telkom terus mengalami penurunan. Tercatat, pada 2007 terjadi penurunan sebesar 9 persen dan pada tahun lalu turun sekitar 13 hingga 14 persen. Saat ini telepon kabel digunakan 8,7 juta pelanggan. Sebanyak 20 persen dari jumlah tersebut dinilai mampu untuk menyelenggarakan IPTV.[dni]

210409 Dua Operator Siapkan Kapasitas Cadangan untuk BlackBerry

rim-blackberry-bold-smartphoneJAKARTA—Dua operator, (XL dan Indosat), yang menjadi mitra dari Research in Motion (RIM) dalam memasarkan perangkat BlackBerry di Indonesia menyiapkan kapasitas link cadangan guna menjamin koneksi yang mulus bagi pelanggannya.

XL menyiapkan kapasitas link ke server RIM sebesar 90 Mbps, sedangkan Indosat 100 Mbps. Sebelumnya kedua operator telah memiliki kapasitas link sebesar 20 Mbps. XL tercatat memiliki pelanggan BlackBerry sebesar 65 ribu nomor, sementara Indosat sekitar 75 ribu pelanggan.

“Kami telah menyiapkan kapasitas cadangan. Jika keadaan mendesak dan RIM memberikan izin, kami telah menyiapkan fisik infrastruktur menunjang kapasitas hingga 90 Mbps,” ungkap BlackBerry & Internet Retail Manager XL Handono Warih kepada Koran Jakarta, (20/4).

Sementara Kepala Pemasaran dan Merek Indosat Teguh Prasetya mengatakan, peningkatan kapasitas link dibutuhkan mengingat pelanggan BlackBerry Indosat akan melesat seiring dilepasnya versi Storm secara resmi pada Mei nanti.

“BlackBerry Storm menyasar segmen entertainment. Biasanya untuk segmen ini banyak mengunduh file besar seperti video atau musik. Tentunya ini membutuhkan kapasitas yang besar,” katanya sambil menambahka pelanggan yang telah memesan Storm mencapai 1000 unit, sedangkan Indosat telah memesan lima ribu unit ke RIM.

Secara terpisah, Praktisi Telematika Ventura Elisawati menyangsikan, seri Storm akan mampu berbicara banyak di Indonesia. “Ponsel seperti Storm tersebut hanya dijadikan sebagai alat komunikasi kedua oleh pemakai. Jika dibandingkan dengan pesaingnya, I-Phone, Storm tidak akan mampu berbicara banyak di pasar lokal,” tandasnya.[dni]

210409 Penyedia SLI Diminta Transparan

telepon meneleponJAKARTA—Penyedia jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) diminta untuk transparan dengan teknologi yang diusungnya dalam menyelenggarakan layanan tersebut.

Selama ini untuk menggelar jasa SLI ada dua teknologi yang ditawarkan oleh operator yakni Voice Over Internet Protocol (VoIP) dan clear channel. Kualitas dari VoIP biasanya di bawah clear channel mengingat menggunakan internet protocol sehingga tidak real time. Penyelenggara clear channel di Indonesia berikut kode aksesnya adalah Telkom (007), Indosat (001), dan Bakrie Telecom (009).

“Penyelenggara SLI itu harus jujur ke pengguna. Jika menggunakan VoIP jangan diklaim pakai clear channel. Soalnya tarif keduanya berbeda jauh. Kalau ini dilakukan pelanggan yang dirugikan,” ujar Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada Koran Jakarta, Senin (20/4).

Dikatakannya, seiring semakin canggihnya teknologi dari VoIP, perbedaan kualitas dengan clear channel tidak bisa dirasakan oleh pelanggan saat ini. Hal ini berujung pada adanya permainan oleh operator dengan menawarkan tarif clear channel padahal yang digunakan adalah VoIP.

Permainan lain yang digunakan oleh operator adalah dengan menggunakan teknolgi clear channel untuk panggilan originasi (trafik menjelang Sentra Gerbang Internasional/SGI), tetapi ketika di terminasi alias untuk menuju negara tujuan menggunakan VoIP. Akibat dari permaianan tersebut operator untung besar mengingat perbedaan tarif clear channel dengan VoIP bisa mencapai 75 persen.

“Seharusnya regulator lebih cepat mengeluarkan aturan kualitas layanan minimum untuk jasa tersebut. Jika tidak, susah melakukan pengukurannya,” katanya.

Sebelumnya, Bakrie Telecom menghentak pasar SLI clear channel dengan membanting harga 77 persen dari tarif yang berlaku. Banyak pihak curiga pemilik merek dagang Esia tersebut menerapkan pola banci yakni originasi dengan clear channel, sementara terminasi memakai VoIP. Hal ini mengingat kualitas VoIP di luar negeri sudah setara dengan clear channel.[dni]

240409 Penundaan IP-TV: Potret Lambannya Perkembangan Regulasi

televisiMunculnya kebijakan dari pemerintah yang meminta Telkom untuk menunda pelaksanaan dari layanan IP-TV sebenarnya sudah diprediksi oleh banyak pihak.

Sinyal tersebut muncul dari program kerja Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2009-2011 yang baru akan menyelesaikan draf Undang-undang (UU) Konvergensi pada akhir tahun ini.

“Peta menuju konvergensi memang sudah dibuat. Tetapi jika draf membuat regulasi butuh koordinasi lintas departemen. Nah ini yang akan digeber,” ungkap Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Wakil Ketua Komite Tetap Penyiaran Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Teguh Anantawikrama mengeluhkan lambannya gerak regulator mengakomodasi teknologi. Padahal industri ini telah berhasil berkontribusi sebesar 1,8 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Seharusnya aturan dibuat dengan melihat perkembangan teknologi yang cepat. Fenomena konvergensi seperti diusung oleh IP-TV sudah lama terjadi di dunia. Kenapa regulator tidak sedari dulu menyiapkan regulasnya,” keluhnya.

Teguh mengungkapkan, industri sudah sejak lama meminta pemerintah untuk membuat suatu regulasi baru yang mengakomodasi konvergensi. Dalam racikan regulasi baru tersebut UU No 32 tentang penyiaran, No 36 tentang telekomunikasi, serta Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebaiknya disatukan.

“Teknologi itu tidak bisa dihambat. Bagi pengusaha adanya keterlambatan ini memang sudah dimasukkan dalam resiko bisnis. Karena itu tidak muncul tuntutan menyalahkan pemerintah, soalnya sudah terlanjur berinvestasi,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan menyangsikan regulasi akan mampu mengakomodasi setiap perkembangan teknologi. Apalagi dengan situasi birokratis layaknya di Indonesia. “Akibatnya banyak inovasi kehilangan “timing” karena sudah muncul teknologi lain yang lebih baru,” sesalnya.

Menanggapi hal itu Basuki mengatakan, setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan banyak aspek diantaranya keuntungan masyarakat dan negara. “Tidak bisa setiap muncul teknologi kita akomodasi dalam regulasi baru. Kalau demikian bisa bejibun banyaknya regulasi. Dan memang sudah kodratnya terkadang regulasi ketinggalan ketimbang kemajuan teknologi,” elaknya.

Biaya Tinggi

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi mengungkapkan, industri telekomunikasi membutuhkan kepastian hukum dalam berusaha agar tidak muncul ekonomi biaya tinggi.

“Praktik di lapangan berbeda dengan teorinya. Di Indonesia terlalu banyak regulasi yang ingin mengatur sektor telekomunikasi. Akhirnya pelaku usaha bingung mau ikut yang mana,” katanya.

Iqbal mencontohkan kasus terbaru masuknya Departemen Sosial yang melarang penggelaran kuis oleh penyedia konten jika penarikan undian berbasis SMS atau poin terbanyak.

“Depsos baru saja mengirimkan surat melarang penggelaran Kuis SMS. Seharusnya kan cukup kirim surat ke BRTI untuk memberitahukan. Biar regulator telekomunikasi yang mengatur semuanya,” jelasnya.

Dia menduga, tingginya minat departemen lain untuk mengatur industri telekomunikasi karena beranggapan masih besarnya putaran duit di telekomunikasi. “Masalahnya departemen lain itu main labrak semua sektor. Penyedia konten adalah industri kreatif. Uang tidak begitu besar berputar di sini,”katanya.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini ada uang berputar sekitar 70 triliun rupiah di sektor telekomunikasi. Sedangkan omzet industri ini pada akhir tahun akan mencapai 160 triliun rupiah. Industri konten diperkirakan akan menikmati sekitar lima persen dari total omzet tersebut.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Kamilov Sagala mengakui, terjadinya tumpang tindih regulasi di sektor telekomunikasi yang dibuat secara sengaja atau tidak sengaja.

“Hal ini timbul karena tidak adanya koordinasi lintas departemen. Seharusnya ini adalah tugas dari kantor Menkoperekonomian. Sayangnya, fungsi itu tidak berjalan,” katanya.

Akibat lemahnya koordinasi, lanjutnya, regulasi yang sudah dibuat harus diubah atau tidak berjalan. Kasus aktual adalah diharmonisasinya aturan tentang menara bersama yang baru keluar beberapa hari karena ditolak oleh pemerintah daerah dan industri. Akhirnya Permen Menara Bersama diharmonisasi dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

“Proses mengharmonisasi itu saja butuh waktu sampai satu tahun. Selama tidak ada kepastian hukum, menara operator ditebangi oleh Pemda. Kalau begini siapa yang mau berinvestasi di Indonesia,” sesalnya.

Disarankannya, jalan keluar dari semua itu departemen teknis yang mengatur industri membuat layanan satu pintu bagi investor. “Seharusnya ada mekanisme one stop services. Jangan sampai untuk mendirikan menara, izin dari RW harus diurus juga langsung oleh investor. Seharusnya ini bagian dari pelayanan pejabat publik,” katanya.

Sementara itu, Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengingatkan, prinsip dari satu regulasi adalah mengatur bukan memungut biaya. “Seharusnya dibiarkan dinamika industri berjalan dengan self regulated. Jika tidak bisa baru masuk pemerintah untuk mengatur, tetapi bukan untuk memungut pungutan,” tegasnya.[dni]