160409 Ujian Berat BWA Indonesia

Regulasi BWA

Setelah melalui penantian panjang akhirnya regulator pada Januari 2009 mengeluarkan regulasi akses nirkabel pitalebar (broadband wireless access, BWA) yang terdiri atas 2 keputusan menteri (KM) dan 3 peraturan menteri (KM). KM Kominfo No. 4/ 2009 menyatakan bahwa peluang usaha penyelenggaraan jaringan tetap lokal BWA hanya diperuntukkan bagi penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi pada 15 zona BWA di seluruh Indonesia. Ada 3 alokasi pita frekuensi yang disiapkan, yaitu pita frekuensi 2360 – 2375 MHz, 2375 – 2390 MHz, dan 2390 – 2400 MHz untuk kewajiban layanan universal (USO). Dengan KM Kominfo 4/2009 ini akan terdapat 30 operator BWA dan 15 operator BWA USO. Tetapi sungguh ironi regulasi BWA ini bila pemenang USO saat ini tidak akan menggunakan teknologi BWA (dibaca WiMAX) industri dalam negeri (IDN). Mudah-mudahan regulator mendorong pemenang tender USO untuk berkewajiban menggunakan BWA IDN yang telah memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang dipersyaratkan, sehingga ada sinergi antara regulasi BWA dengan USO.

Menurut KM Kominfo No. 5/ 2009 akan terdapat 8 alokasi pita frekuensi untuk BWA 3,3 GHz, yang berarti akan ada 120 operator BWA 3,3 GHz. Seperti diketahui bisnis BWA sangat berbeda dengan akses voice pada seluler, dimana pada seluler pertambahan user berarti pendapatan operator bertambah. Pada BWA, pertambahan user belum tentu meningkatkan pendapatan operator BWA, dikarenakan pertambahan user tidak secara otomatis meningkatkan jumlah pelanggan. Bila penggelaran BWA 2,3 GHz dan 3,3 GHz dilakukan bersamaan akan terdapat 165 operator BWA, kondisi ini menciptakan level kompetisi yang ketat. BWA 2,3 GHz harus mendapat perhatian khusus dari regulator karena merupakan segmen market baru yang berbeda dari BWA 3,3 GHz yang telah ada pelanggannya. Regulator perlu mengatur dengan baik agar terjadi kompetisi yang sehat antara BWA 2,3 GHz dan 3,3 GHz sehingga masyarakat dapat diuntungkan dan para operator dapat berbisnis dengan kondusif. Bila kompetisi sehat tidak terjadi, yang dirugikan masyarakat, operator dan IDN.

PM Kominfo No. 7/2009 mensyaratkan adanya ketentuan penggunaan perangkat BWA 2,3 GHz dan 3,3 GHz dengan TKDN 30% untuk CPE dan 40% untuk BTS, dan akan ditingkatkan menjadi 50% dalam kurun waktu 5 tahun. PM ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi IDN untuk dapat merebut pasar BWA yang selama ini dinikmati asing. Karena tender BWA belum dibuka, maka belum terlihat dampaknya bagi IDN. Saat ini para operator masih melakukan field-test BWA IDN untuk menguji kinerjanya secara langsung. Para calon operator BWA bersifat “wait and see,” apalagi operator 3,3 GHz hasil migrasi 3,5 GHz masih ada waktu 2 tahun untuk memanfaatkan jaringan yang ada di 3,5GHz sebelum bermigrasi ke 3,3 GHz. Tantangan tersendiri bagi IDN untuk dapat merayu para operator bersedia menggunakan BWA IDN. Implementasi BWA IDN akan melalui ujian berat yang bila tidak sukses dapat menghilangkan fundamental dan kepercayaan kepada IDN yang coba dibangun setelah terabaikan sekian lama.

Bayang-bayang “Kegagalan”

Saat ini para calon operator BWA tengah menungggu harap-harap cemas kebijakan tender BWA terutama menyangkut up-front fee dan BHP pita frekuensi. Ada kekuatiran para calon operator akan besarnya up-front fee dan BHP pita frekuensi yang harus dibayarkan. Isu yang berkembang menyatakan bahwa besaran up-front fee BWA akan menggunakan shadowing price (harga patokan dasar) hasil lelang terrendah 3G 3tahun lalu sebesar Rp. 160 Milyar. Bila digunakan harga patokan hasil lelang 3G, maka untuk lebar pita sebesar 15MHz besarnya up-front fee yang harus dibayar setiap calon operator adalah Rp. 32 Milyar ditambah BHP pita. Operator 3G saja merasa tidak memiliki kesanggupan membayar up-front fee, tentu up-front fee dirasakan sangat memberatkan operator BWA. Untuk operator eksisting yang telah beroperasi up-front fee dapat disamarkan kepada pelanggan yang ada sehingga relatif lebih ringan. Lain halnya bagi new-comer, up-front fee yang tinggi bila dibebankan kepada pelanggan sangat memberatkan untuk berkompetisi, apalagi dengan jumlah pelanggan belum banyak.

Regulator harus bijak dalam menentukan besaran up-front fee dan BHP pita frekuensi. Konsep up-front fee sebagai wujud keseriusan dan komitmen calon operator memanfaatkan pita frekuensi yang didapat merupakan extra-cost yang harus dibayar operator BWA, sehingga hanya calon-calon operator besar saja yang mampu menyelenggarakan layanan BWA. Untuk lebih memberikan ruang gerak yang longgar serta mendorong partisipasi operator kecil dalam menyelenggarakan layanan BWA di Indonesia, sebaiknya up-front fee diganti dengan komitmen dana pembangunan jaringan. Dengan komitmen dana pembangunan maka ada jaminan bahwa operator BWA akan menggelar jaringannya, sedangkan dengan up-front fee tidak ada jaminan operator pemenang membangun jaringannya. Cukuplah operator BWA dibebani membayar BHP pita frekuensi sehingga misi regulator mendorong internet terjangkau dengan BWA dapat terrealisasi, tetapi semuanya berpulang kepada regulator. Selain itu besarnya BHP pita frekuensi seyogya berbasis kepada jumlah pelanggan. Ini untuk lebih memberikan ruang gerak yang leluasa bagi operator untuk lebih serius mengembangkan jaringannya dan peningkatan jumlah pelanggan tanpa dibebani dengan besarnya BHP. BHP pita berbasis pelanggan akan sangat membantu operator baru serta tidak memberatkan bagi operator incumbent.

Kendala lain yang menghadang dalam penggelaran jaringan BWA adalah minimnya ketersediaan jaringan tulangpunggung. Bila regulator gagal mendorong implementasi jaringan tulangpunggung PALAPA Ring maka target broadband 256 kbps akan sulit tercapai. Apalagi regulator pada saat yang bersamaan membuka lisensi 3G kepada beberapa operator. Jangan sampai keunggulan kecepatan dan kapasitas BWA menjadi tidak bermakna akibat terbatasnya jaringan tulangpunggung. Penggunaan dana USO untuk mengatasi keterbatasan anggaran PALAPA Ring guna mempercepat penggelaran jaringan tulangpunggung merupakan solusi jitu selama tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku. Seandainya regulator sejak dulu jeli dalam menggali sumber pendapatan, salah satunya adalah dari sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT), maka keterbatasan jaringan tulangpunggung tidak akan terjadi. Ini dapat terrealisasi bila saja SKTT dikelola oleh lembaga independen (BUMD sebagai misal) dengan tugas mengelola SKTT serta dibebani untuk menggelar jaringan tulangpunggung. Dana SKTT juga dapat meniadakan dana USO yang dapat meringankan operator. Selain dapat mengatasi persoalan tulangpunggung lembaga ini pula dapat mengatasi persoalan interkoneksi sehingga operator fokus mengembangkan akses dan aplikasinya saja. Dengan demikian, tarif telekomunikasi di Indonesia dapat menjadi lebih murah lagi. Dengan menyerahkan SKTT kepada operator lain, regulator hanya mendapatkan dana dalam bentuk pajak yang tidak cukup untuk mengembangkan jaringan tulangpunggung. Bila up-front fee dan BHP pita frekuensi cukup besar, kompetisi yang ketat, serta jaringan tulangpunggung yang belum ada solusinya, maka bayang-bayang kegagalan implementasi BWA terpampang didepan mata.

Industri Dalam Negeri

Terlepas dari pro-kontra penetapan standar IEEE 802.16d, kita harus menghargai keputusan regulator dan marilah bersama-sama untuk mensukseskannya. Sudah tidak ada gunanya dan hanya membuang energi untuk setback ke belakang mempersoalkan standar fixed BWA (16d). Berilah kesempatan IDN untuk membuktikan BWA hasil karyanya digunakan para operator. Adanya keinginan operator menggunakan mobile BWA sebagai ganti fixed BWA menjadi suatu hambatan tersendiri. Perlu ada kesadaran dari para operator untuk menggunakan hasil karya anak bangsa, siapa lagi yang akan mencintai produk dalam negeri kalau bukan bangsa sendiri. Bagi IDN juga harus menghasilkan produk BWA dengan kualitas yang terbaik, sehingga tidak mengecewakan para operator dan pengguna. Oleh karena itu perbaikan dan peningkatan kinerja perangkat BWA dari masukan hasil field-test perlu terus dilakukan agar dicapai kualitas yang makin baik dengan fitur yang mumpuni guna memenuhi harapan operator dan masyarakat.

BWA bukan hanya untuk akses internet tetapi memiliki kemampuan untuk mentransmisikan voice via VoIP, tetapi ini tidak diperkenankan oleh regulasi. Jelas ini mengurangi daya tarik dan daya saing BWA. Disisi lain saingan layanan internet dari operator 3G makin gencar dilancarkan dengan diperkenalkannya Blackberry dan IPhone 3G. Kehadiran Blackberry dan IPhone merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh calon operator dan vendor BWA. Apakah tidak lebih baik bila regulator memperkenankan operator BWA menyelenggarakan VoIP untuk menyemarakan bisnis BWA.

Tender BWA yang akan digelar dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan menjadi medan pembuktian BWA produksi dalam negeri. Mari kita saksikan kehadiran BWA produksi anak bangsa, mampukah IDN menjawab tantangan. Keberhasilan BWA akan menjadi modal berharga bagi IDN untuk terus berkiprah merengkuh bisnis BWA generasi teranyar dan tidak tertutup mampu berkiprah menguasai teknologi LTE. Mudah-mudahan ujian berat BWA Indonesia dapat dilalui dengan manis dan mampu menjawab keraguan pihak-pihak yang tidak sependapat. Mudah-mudahan tender BWA tidak ditunda, penundaan tender menjadikan loss opportunity cost yang makin besar serta tidak adanya kepastian.

Gunawan Wibisono

Pengamat Telekomunikasi

Dari Universitas Indonesia

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s