150409 Tarif Lini II Tanjung Priok Kembali Dibahas

JAKARTA—Pemerintah akan kembali membahas revisi tarif lini II di Tanjung Priok setelah sempat tertunda beberapa waktu.

“Kami akan membahas kembali tentang tarif lini II itu. Tinggal satu stakeholders yang masih keberatan dengan kebijakan tarif lini II,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Selasa (14/4).

Diungkapkannya, beberapa waktu lalu dilakukan pertemuan dengan semua stakeholders terkait masalah tarif lini II. “Nama stakeholders yang keberatan tidak elok untuk disebutkan. Saya harap masalah ini cepat selesai karena tidak baik jika ditunda terus. Hal yang menjadi pokok masalah adalah tentang komponen tarif yang digunakan,” katanya.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk secepatnya membereskan amsalah tarif lini II yang telah direkomendasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai kegiatan kartel. “Rekomendasi dari KPPU sudah kami tindak lanjuti. Ada yang bilang itu kartel, sebagian bilang bukan. Ini sedang dipelajari terus,” katanya.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL).

Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di Tanjung Priok.

Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II melanggar Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi disinsentif bagi pelaku karena tidak adanya elasitas bersaing.

Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar hukum menjalankan praktiknya. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s