150409 Negara Didesak Beli Saham Newmont

JAKARTA—Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didesak untuk membeli 17 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) agar kekayaan alam dikuasai sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Arbitrase internasional pada 31 Maret lalu sudah memutuskan kepada NNT untuk melepas sahamnya sebesar 17 persen kepada pemerintah. Sayangnya tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menguasai saham tersebut. Padahal sesuai kontrak, pemerintah mendapatkan prioritas pertama membeli saham tersebut,” ujar Anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) Marwan Batubara di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Marwan, pemerintah terkesan membiarkan waktu 180 hari yang menjadi hak prioritas bagi negara untuk mendapatkan saham itu menjadi hilang, setelah itu saham dikuasai oleh pihak swasta. “Pemerintah terkesan membiarkan waktu berlalu dengan cepat. Setelah itu swasta masuk. Sangat berbahaya bila swasta yang masuk ternyata memiliki afiliasi juga dengan Newmont. Kalau begini negara tidak pernah menguasai kekayaan alam,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada 31 Maret 2009 Arbitrase Internasional memutuskan NNT untuk melepas 17 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia dalam waktu 180 hari sejak keputusan Saham yang dijual harus bebas gadai atau penjaminan. Hal ini mengingat NNT menggadaikan 80 persen sahamnya kepada Bank Ekspor Impor Jepang, Bank Ekspor Impor US dan KFW Jerman, untuk pinjaman senilai satu miliar dollar AS pada 1986.

NNT sendiri seperti yang tercantum dalam kontrak karya yang ditandatangani pada 2 Desember 2006 harus menjual 31 persen sahamnya kepada pihak Indonesia (pemerintah atau swasta) dalam kurun waktu lima tahun sejak berproduksi yakni antara 2006 hingga 2011. Jadwal pelepasan saham tersebut adalah 3 persen pada 2006 dan masing-masing 7 persen setiap tahun hingga 2011.

Pada praktiknya m NNT telah menawarkan sahan dengan harga jual 3 persen, 7 persen, dan 7 persen untuk tahun 2006, 2007, dan 2008, masing-masing sebesar 109 juta dollar AS, 282 juta dollar AS, dan 426 juta dollar AS. Karena berbagai hal, eksekusi penjualan saham batal terlaksana, dan berujung pada keluarnya keputusan dari arbitrase internasional belum lama ini.

Tambang batu hijau yang dikuasai oleh NNT sendiri ditaksir memiliki cadangan mineral sebesar 36,36 miliar dollar AS atau setara dengan 407 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari 11,2 miliar pound tembaga, 14,7 juta ounce emas, dan 27,6 juta ounce perak.

Menurut Marwan, kerjasama pemerintah daerah dengan pusat melalui suatu konsorsium yang disponsori oleh BUMN dan BUMD adalah solusi terbaik. Hal ini karena jika pemerintah daerah dibiarkan untuk menunjuk langsung mitra swastanya akan memunculkan potensi kerugian seperti yang terjadi di Blok Migas Cepu.

“”Pemda Bojonegoro yang menunjuk langsung mitra swastanya justru mengalami potensi kerugian 2 triliun rupiah selama 10 tahun untuk eksploitasi Cepu. Karena itu saran saya buat konsorsium BUMN dan BUMD,” katanya.

Anggota KPK-N lainnya, Tjatur Sapto Edi menyarankan, pemerintah untuk merenegosiasi harga saham yang dijual NNT agar mampu membelinya melalui BUMN dan BUMD yang ditunjuk. “Harga itu bisa direnegosiasi. Yang terpenting pemerintah menunjukkan keseriusannya dulu untuk membeli saham itu. Jangan seperti sekarang dibiarkan mengambang dan berujung pada asing kembali yang menguasai kekayaan alam,” tegasnya.

Cara merenegosiasi, jelas Marwan, bisa dengan menunjuk perusahaan penilai (appraisal)harga saham dan memperhitungkan ganti rugi yang harus dibayar oleh NNT karena terbukti lalai mendivestasi saham sejak 2006.

Selanjutnya Tjatur meminta Presiden untuk secepatnya menyatakan pemerintah (pusat dan daerah) akan menggunakan haknya untuk membeli saham Newmont. “Niat membeli tersebut tidak hanya dari Menneg BUMN yang masih menunggu konfirmasi dari Menkeu. Semua unsur di pemerintah harus mendukung niat untuk merebut kekayaan alam dari asing,” katanya.

Marwan menyakini pemerintah memiliki sumber keuangan yang dalam kondisi idle untuk membeli saham Newmont. Sumebr keuangan itu bisa dari bank-bank milik pemerintah dan Jamsostek. “Yang penting ada kemauan dari negara. Pemerintah bisa saja menyuruh Bank Mandiri, BNI, dan Jamsostek untuk membeli. Dana banyak terpendam disana,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s