150409 RIM Bukukan Pendapatan US$1,88 Miliar

bb-stormJAKARTA–Penyedia perangkat telepon seluler dari Kanada, Research in Motion (RIM), berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,88 miliar dollar AS untuk tahun fiskal 2009 (Maret 2008- Februari 2009).

“Raihan ini karena meningkatnya permintaan smartphone secara global,” ujar Regional Vice President Asia Pacific RIM, Gregory Wade di Jakarta, Selasa (14/4).

Dikatakannya, melihat tingginya minat masyarakat dunia akan perangkat yang memiliki andalan berupa fitur  push email tersebut, RIM akan terus meluncurkan produk baru. “Salah satunya adalah seri BlackBerry Storm yang dijual di Indonesia pada Mei nanti,” katanya.

Diharapkannya, adanya seri baru dan terus tumbuhnya pasar smartphone akan membuat pendapatan perseroan untuk tahun fiskal 2010 (Maret 2009-Februari 2010) tumbuh sebesar 84 persen atau mencapai 3,46 miliar dollar AS.

Secara terpisah, Direktur Marketing Indosat Guntur S Siboro mengatakan, sedang membuka pre order untuk BlackBerry Storm. “Kami yang pertama menawarkannya di Indonesia. Untuk harga dan target penjualan belum bisa diungkapkan,” katanya.

Sementara BlackBerry & Internet Retail Manager XL Handono Warih mengaku belum tertarik untuk berjualan BlackBerry Storm karena membutuhkan usaha lebih berat untuk menjualnya.

“Pasar lokal belum terbiasa dengan layar sentuh. Akan membutuhkan usaha keras untuk mengedukasi pasar. Sedangkan pasar lebih suka dengan produk yang memiliki tombol,” katanya.

BlackBerry di Indonesia dijual dengan menggandeng tiga operator (Telkomsel, Indosat, XL). Pelanggan BlackBerry di Indonesia diperkirakan 250 ribu pelanggan.

BlackBerry Storm sendiri perangkat dengan kelebihan pada layar sentuh. Saingan dari produk ini adalah I-Phone. Di pasar lokal secara black market BlackBerry Storm dijual sekitar 6 jutaan rupiah, sedangkan I-Phone sekitar 12 juta rupiah.[dni]

150409 Mandala Pindah ke Terminal III

mandala-di-awanJAKARTA–Maskapai swasta nasional, Mandala Airlines akan pindah ke terminal III Soekarno-Hatta pada 20 April nanti untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang menggunakan armadanya setiap tahun.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan otoritas bandara,  PT Angkasa Pura II. Koordinasi tersebut meliputi hal-hal yang menyangkut perangkat pendukung di sisi operasional yang diperlukan demi kelancaran penerbangan dan kenyamanan penumpang,” ujar juru bicara Mandala Trisia Megawati di Jakarta, Selasa (14/2).

Dikatakannya,  di Jakarta  Mandala memiliki rata-rata sekitar 35 jadwal penerbangan per hari dari Jakarta saja ke kota-kota di seluruh Indonesia seperti ke kota Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Bengkulu, Denpasar, Jambi, Jogyakarta, Kupang, Medan, Padang, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya dan Tarakan.

“Kepindahan ke Terminal 3 ini memerlukan persiapan yang sangat komprehensif dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia untuk memastikan transisi yang dilakukan berjalan dengan lancar demi kenyamanan penumpang. Kami juga sudah melakukan berbagai persiapan operasional dan komersial, termasuk melakukan beberapa kunjungan lapangan, latihan simulasi dan diskusi dengan petugas di lapangan, baik untuk flight operation maupun ground operation”, tambah Trisia.

“Kami mengharapkan kepindahan ini  dapat menunjang target penumpang Mandala tahun 2009, yaitu sekitar 5 sampai 6 juta penumpang,”  tambahnya. [dni]

150409 Tarif Lini II Tanjung Priok Kembali Dibahas

JAKARTA—Pemerintah akan kembali membahas revisi tarif lini II di Tanjung Priok setelah sempat tertunda beberapa waktu.

“Kami akan membahas kembali tentang tarif lini II itu. Tinggal satu stakeholders yang masih keberatan dengan kebijakan tarif lini II,” ujar Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta, Selasa (14/4).

Diungkapkannya, beberapa waktu lalu dilakukan pertemuan dengan semua stakeholders terkait masalah tarif lini II. “Nama stakeholders yang keberatan tidak elok untuk disebutkan. Saya harap masalah ini cepat selesai karena tidak baik jika ditunda terus. Hal yang menjadi pokok masalah adalah tentang komponen tarif yang digunakan,” katanya.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk secepatnya membereskan amsalah tarif lini II yang telah direkomendasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai kegiatan kartel. “Rekomendasi dari KPPU sudah kami tindak lanjuti. Ada yang bilang itu kartel, sebagian bilang bukan. Ini sedang dipelajari terus,” katanya.

Tarif lini II adalah pelayanan jasa barang untuk status peti kemas yang barang-barang di dalamnya dimiliki oleh lebih dari satu pemilik barang (Less Than Container Load/ LCL).

Penetapan tarif tersebut dilakukan pada Mei 2007, dan diimplementasikan dua bulan berikutnya oleh enam asosiasi yang selama ini terlibat dalam akifitas ekspor-impor di Tanjung Priok.

Keenam asosiasi itu adalah DPW Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), BPD Gabungan Importir Nasional (GINSI) DKI Jakarta, DPC Indonesia Ship Owner Asosciation (INSA) Jaya, Asosiasi Tempat Penimbunan Sementara Indonesia (APTESINDO), Gabungan Forwader dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) DKI Jakarta, dan DPC Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Tanjung Priok.

Sembilan komponen yang ditetapkan dalam biaya pergudangan adalah biaya penumpukan, biaya mekanik, biaya delivery, biaya retribusi kebersihan, biaya surveyor, biaya administrasi pergudangan, biaya behandel, uang dermaga, dan surcharge.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Maret 2008 telah mengeluarkan putusan yang menyatakan tarif lini II melanggar Pasal 5 UU No 5 /99. Akibat dari praktik tidak sehat tersebut dalam jangka panjang terjadi disinsentif bagi pelaku karena tidak adanya elasitas bersaing.

Lembaga tersebut menyarankan pada pemerintah untuk pemerintah menghentikan praktik ini karena asosiasi tersebut menggunakan dasar hukum menjalankan praktiknya. [dni]

150409 Negara Didesak Beli Saham Newmont

JAKARTA—Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didesak untuk membeli 17 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) agar kekayaan alam dikuasai sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Arbitrase internasional pada 31 Maret lalu sudah memutuskan kepada NNT untuk melepas sahamnya sebesar 17 persen kepada pemerintah. Sayangnya tidak ada keinginan dari pemerintah untuk menguasai saham tersebut. Padahal sesuai kontrak, pemerintah mendapatkan prioritas pertama membeli saham tersebut,” ujar Anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) Marwan Batubara di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut Marwan, pemerintah terkesan membiarkan waktu 180 hari yang menjadi hak prioritas bagi negara untuk mendapatkan saham itu menjadi hilang, setelah itu saham dikuasai oleh pihak swasta. “Pemerintah terkesan membiarkan waktu berlalu dengan cepat. Setelah itu swasta masuk. Sangat berbahaya bila swasta yang masuk ternyata memiliki afiliasi juga dengan Newmont. Kalau begini negara tidak pernah menguasai kekayaan alam,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada 31 Maret 2009 Arbitrase Internasional memutuskan NNT untuk melepas 17 persen sahamnya ke pemerintah Indonesia dalam waktu 180 hari sejak keputusan Saham yang dijual harus bebas gadai atau penjaminan. Hal ini mengingat NNT menggadaikan 80 persen sahamnya kepada Bank Ekspor Impor Jepang, Bank Ekspor Impor US dan KFW Jerman, untuk pinjaman senilai satu miliar dollar AS pada 1986.

NNT sendiri seperti yang tercantum dalam kontrak karya yang ditandatangani pada 2 Desember 2006 harus menjual 31 persen sahamnya kepada pihak Indonesia (pemerintah atau swasta) dalam kurun waktu lima tahun sejak berproduksi yakni antara 2006 hingga 2011. Jadwal pelepasan saham tersebut adalah 3 persen pada 2006 dan masing-masing 7 persen setiap tahun hingga 2011.

Pada praktiknya m NNT telah menawarkan sahan dengan harga jual 3 persen, 7 persen, dan 7 persen untuk tahun 2006, 2007, dan 2008, masing-masing sebesar 109 juta dollar AS, 282 juta dollar AS, dan 426 juta dollar AS. Karena berbagai hal, eksekusi penjualan saham batal terlaksana, dan berujung pada keluarnya keputusan dari arbitrase internasional belum lama ini.

Tambang batu hijau yang dikuasai oleh NNT sendiri ditaksir memiliki cadangan mineral sebesar 36,36 miliar dollar AS atau setara dengan 407 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari 11,2 miliar pound tembaga, 14,7 juta ounce emas, dan 27,6 juta ounce perak.

Menurut Marwan, kerjasama pemerintah daerah dengan pusat melalui suatu konsorsium yang disponsori oleh BUMN dan BUMD adalah solusi terbaik. Hal ini karena jika pemerintah daerah dibiarkan untuk menunjuk langsung mitra swastanya akan memunculkan potensi kerugian seperti yang terjadi di Blok Migas Cepu.

“”Pemda Bojonegoro yang menunjuk langsung mitra swastanya justru mengalami potensi kerugian 2 triliun rupiah selama 10 tahun untuk eksploitasi Cepu. Karena itu saran saya buat konsorsium BUMN dan BUMD,” katanya.

Anggota KPK-N lainnya, Tjatur Sapto Edi menyarankan, pemerintah untuk merenegosiasi harga saham yang dijual NNT agar mampu membelinya melalui BUMN dan BUMD yang ditunjuk. “Harga itu bisa direnegosiasi. Yang terpenting pemerintah menunjukkan keseriusannya dulu untuk membeli saham itu. Jangan seperti sekarang dibiarkan mengambang dan berujung pada asing kembali yang menguasai kekayaan alam,” tegasnya.

Cara merenegosiasi, jelas Marwan, bisa dengan menunjuk perusahaan penilai (appraisal)harga saham dan memperhitungkan ganti rugi yang harus dibayar oleh NNT karena terbukti lalai mendivestasi saham sejak 2006.

Selanjutnya Tjatur meminta Presiden untuk secepatnya menyatakan pemerintah (pusat dan daerah) akan menggunakan haknya untuk membeli saham Newmont. “Niat membeli tersebut tidak hanya dari Menneg BUMN yang masih menunggu konfirmasi dari Menkeu. Semua unsur di pemerintah harus mendukung niat untuk merebut kekayaan alam dari asing,” katanya.

Marwan menyakini pemerintah memiliki sumber keuangan yang dalam kondisi idle untuk membeli saham Newmont. Sumebr keuangan itu bisa dari bank-bank milik pemerintah dan Jamsostek. “Yang penting ada kemauan dari negara. Pemerintah bisa saja menyuruh Bank Mandiri, BNI, dan Jamsostek untuk membeli. Dana banyak terpendam disana,” tegasnya.[dni]

140409 Carrefour Klarifikasi Tuduhan Monopoli

JAKARTA—PT Carrefour Indonesia melakukan klarifikasi atas tuduhan monopoli yang dilemparkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepadanya.

“ Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari tuduhan KPPU tersebut. Dan hari ini (Senin, 13/4) kami menggunakan hak dalam pemeriksaan awal,” ujar Corporate Affairs Director Carrefour Irawan Kadarman, di Jakarta, Senin (13/4).

Beberapa hal yang diklarifikasi adalah tentang penguasaan pasar dari Carrefour yang tidak dominan dan perlakuannya terhadap para pemasok.

“Tidak benar Carrefour melakukan monopoli dengan menguasai pangsa pasar lebih dari 50 persen. Pangsa pasar kami tidak dominan, masih di bawah 50 persen,” katanya.

Sedangkan tentang perlakuan terhadap pemasok, Irawan menegaskan, sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Syarat perdagangan yang dikenakan Carrefour pada pemasok, menurut Irawan, telah mematuhi Permendag 53/2008 yang beberapa pasalnya mengatur besaran syarat perdagangan. “Tahun ini acuannya Permendag, sedangkan tahun lalu adalah Perpres 112,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPPU Benny Pasaribu meminta semua pelaku usaha bekerjasama dalam menyelesaikan kasus dugaan monopoli Carrefour ini. “Banyak data yang harus diklarifikasi dengan Carrefour. Seperti masalah penguasaan pasar dan lainnya,” katanya.

Menurut Benny, ada ketidaksamaan persepsi antara lembaganya dengan Carrefour dalam melihat pangsa pasar. “Carrefour menghitung tujuh persen dengan memasukkan pasar tradisional. Sementara KPPU melihat dari pasar downstream dan upstream, serta kondisi pasar modern,” katanya.

Tim perkara dugaan monopoli Carrefour, ungkapnya, menemukan pangsa pasar ritel moderen yang dikuasai perusahaan asal Perancis itu di sisi hulu (penguasaan terhadap pemasok) sudah melampaui 60 persen sedangkan di sisi hilir (antara hipermarket dan supermarket) melampaui 40 persen.

Dikatakannya, hal lain yang menjadi perhatian KPPU adalah terkait perilaku Carrefour terhadap pemasoknya pasca akuisisi. Syarat perdagangan Alfamart mengikuti Carrefour dan dinilai memberatkan pemasok karena semakin besar.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Rikrik Rizkiyana meminta Carrefour tidak reaktif menghadapi KPPU karena lembaga tersebut tidak akan memeriksa seandainya bukti awal belum lengkap.

“Pasal yang dikenakan 17 dan 25 dari UU No 5/99. Itu adalah tentang penyalahgunaan posisi dominan,” katanya.

Rikrik menyarankan, Carrefour untuk membantah secara elegan semua tudingan KPPU karena lembaga tersebut memiliki wewenang untuk membatalkan satu transaksi. “KPPU berdasarkan kewenangan persaingan tidak sehat bisa saja memerintahkan penjualan kembali Alfa. Jadi, sebaiknya Carrefour mempersiapkan diri dengan segala bukti yang dimilikinya. Apalagi ini kali kedua perusahaan itu berurusan dengan KPPU,” katanya.[dni]