140409 Telkom Gelar Wimax di Sumatera

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) akan menggelar layanan Worldwide Interoperability For Microwave Access (Wimax) di Sumatera pada semester pertama tahun ini.

Wimax merupakan teknologi akses yang mampu memberikan layanan internet broadband ke pelanggan meski dalam kondisi non line on sight dengan layanan yang diusung adalah broadband internet access, Voice Over Internet Protocol (Voip ) dan Video Streaming atau IP TV.

Executive General Manager Telkom Sumatera Muhammad Awaluddin mengungkapkan, lokasi yang akan dipasangi Wimax adalah Kandatel Medan, Kandatel Sumatra Utara, Kandatel Sumatra Bagian Selatan, Kandatel Riau Kepulauan dan Kandatel Riau Daratan.

“Rencananya akan ada sebanyak 138 Base Station Wimax pada akhir semester pertama ini di Sumatera,” katanya ketika dihubungi Senin (13/4).

Dikatakannya, upaya Telkom menghadirkan Wimax tak dapat dilepaskan dari program menjadikan Sumatera sebagai Pulau Digital oleh perseroan. “Belum lama ini kami menghadirkan 2021 Telkom Hotspot di Sumatera, selain itu akses Speedy juga ditingkatkan,” katanya.

Awaluddin mengharapkan, diperluasnya akses menikmati internet akan membuat penggunaan bradband Speedy meningkat. “Sekarang Speedy digunakan 135 ribu pelanggan. Harapan kami akhir tahun nanti di Sumatera akan ada 193 ribu pelanggan,” katanya. [dni]

140409 Smile Targetkan Spirit Terjual 20 Ribu Unit

JAKARTA—Smile Telecom Technology mengharapkan produk terbarunya Spirit E71i terjual 20 ribu unit hingga akhir tahun nanti sejak diluncurkan awal bulan ini.

“Kami harapkan angka itu dicapai secara nasional. Saat ini banyak sekali pemesanan dari dealer di daerah untuk produk baru ini,” kata Division Head Integrated Marketing Communication Smile Telecom Technology Isra Ruddin kepada Koran Jakarta, Senin (13/4).

Isra optimistis target tersebut dapat diraih karena ponsel tv terkecil itu memiliki berbagai fitur multimedia yang canggih. Salah satunya adalah fitur recordable TV untuk menyimpan acara televisi yang di gemari.

Selain itu teknologi 2 kartu Sim GSM On membuat penggunanya dapat memiliki 2 nomor GSM 900 / 1800 yang dapat aktif secara bersamaan. Terdapat juga sebuah menu yang menyajikan akses langsung untuk memutar musik dan hiburan termasuk lagu favorit, video dan foto yang berbasis MP3 dan MP4 yang bisa dapat dinikmati oleh pengguna dengan hanya menggoyangkan ponsel maka bantuan teknologi motion sensor-nya akan berfungsi sebagai navigator musik.

Spirit E71i juga menawarkan berbagai macam fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menikmati kecanggihan ponsel, di antaranya adalah Digital Camera yang memungkinkan pengguna untuk mengabadikan sesuatu, Video Recorder, FM Radio, Motion Game, Stopwatch, Voice Recording, Bluetooth dan GPRS.

“Kami membanderol ponsel ini seharga 1,5 juta rupiah. Dengan harga yang terjangkau itu, wajar rasanya target 20 ribu ponsel terjual hingga akhir tahun nanti,” katanya. [dni]

140409 Depkominfo Perluas Peserta Tender BWA

JAKARTA—Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berencana memperluas syarat kepersertaan dari tender Broadband Wireless Access (BWA) yang mulai dibuka pada bulan ini.

Jika sebelumnya syarat kepersertaan hanya dimungkinkan kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, maka dalam konsepsinya akan diperluas untuk masuknya suatu konsorsium dapat mengikuti seleksi lelang.

Rencananya pemerintah akan membuka tender untuk 15 zona di spektrum 2,3 GHz. Setiap zona akan ditawarkan maksimal dua blok frekuensi, dimana setiap blok berisi sebesar 15 MHz.

“Kami memperluas syarat kepersertaan untuk mengakomodasi perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel, tetapi memiliki modal terbatas. Solusinya buatlah konsorsium dengan pemodal besar, “ kata juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Senin (13/4).

Gatot menegaskan, meskipun kepersertaan diperluas tetapi tidak mengendurkan syarat besaran investasi asing yang boleh mengikuti tender yakni maksimal sebesar 49 persen.

“Jadi, ini sekaligus membantah tudingan perluasan peserta karena adanya tekanan dari pihak luar. Kami murni ingin mengakomodasi keterbatasan yang dialami para pelaku usaha,” katanya.

Berkaitan dengan jadwal awal seleksi dimana rencananya akan diumumkan pada 19 April nanti, Gatot mengungkapkan, kemungkinan akan terjadi pengunduran karena ada beberapa persiapan yang belum selesai. “Sesuai keputusan menteri, lelang dilakukan tiga bulan setelah keluar aturan. Mundur beberapa hari itu tidak melanggar aturan, asalkan masih bulan April,” katanya.[dni]

140409 Solusi Masa Depan, Number Portability

Jika regulator saat ini sedang menimbang beberapa solusi untuk mengatasi keterbatasan blok nomor seperti menarik pungutan, memperpanjang digit, atau mengatur masa daur ulang, sebenarnya ada solusi terbaik untuk jangka panjang. Solusi itu adalah penerapan number portability.

“Solusi yang dicarikan oleh pemerintah saat ini diibaratkan untuk mengatasi perut yang lapar. Namun, untuk jangka panjang tetap harus dicarikan solusi yang terbaik bagi industri. Dan kemungkinan penerapan number portability merupakan salah satu pilihan,” ungkap Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono kepada Koran Jakarta, Senin (13/4).

Number portability adalah fasilitas yang memungkinkan pelanggan membawa nomor yang dimilikinya ketika berpindah layanan operator. Konsep ini telah dijalankan di Jepang dua tahun lalu dan Singapura pada 13 Juni tahun lalu. Indonesia sendiri sesuai roadmap telekomunikasi berencana akan menyusul Singapura pada 2011 nanti.

Gunawan menyakini, penerapan number portability akan memicu kompetisi berbasis kualitas layanan (Quality of Services/ QoS) dijalankan oleh operator telekomunikasi di Indonesia karena pelanggan sangat mudah menentukan keputusan operator mana yang dipilih sesuai keinginannya.

“Nanti tarif lintas operator dan ke sesama operator itu tidak akan jauh berbeda. Karena itu saya berani mengatakan kualitas layananlah yang menjadi jualan utama operator. Dan yang paling utama blok nomor akan diefisienkan,” tambahnya.

Gunawan menyarankan, jika pemerintah serius menggeber dua tahun lagi akan mewujudkan number portability, operator harus ditekan untuk menggalakkan jasa pascabayar. ”Jika prabayar masih mendominasi, operator akan enggan untuk menjalankannya. Soalnya tingkat ngemplang akan tinggi,” katanya.

Menurut Gunawan, number portability sebenarnya sudah bisa dijalankan oleh operator sejak 2003 lalu. Hal ini karena perangkat dari operator sudah siap menjalankannya. ”Masalahnya bisnis model dari number portability ini belum ada yang ideal. Salah memilih bisa memakan operator besar,” katanya.

Dikatakannya, jika number portability dijalankan dengan diikuti Mobile Virtual Network (MVNO) akan semakin membuat posisi operator besar terjepit karena semua badan usaha berpeluang untuk menjadi penyedia jasa telekomunikasi. ”Nanti bisa saja UKM menjadi operator. Mereka menyewa jaringan ke operator. Yang dikompetisikan adalah kualitas, kalau begini operator besar bisa pusing,” katanya.

Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengakui jika number portability diterapkan akan mengefektifkan penggunaan blok nomor. ”Kami memang sedang mengaji masalah ini dengan seluruh opertor. Walaupun pada prinsipnya semua tidak keberatan, tetapi belum ada best practice secara universal. Karena itu akan ditunda dulu mengingat dibutuhkan perisapan sistem yang matang,” katanya.

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan number portability masih jauh untuk bisa diterapkan di Indonesia karena pasar belumlah jenuh. ”Di Jepang diimplementasikan karena peneterasi sudah mencapai 80 persen. Beda kondisinya dengan Indonesia,” katanya.

Senada dengan Dian, Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengatakan, number portability tidak begitu mendesak diterapkan di Indonesia mengingat mayoritas pelanggan tidak begitu peduli dengan nomor yang pernah dipakai.

”Dan harus diingat penerapan ini akan membutuhkan belanja modal dan biaya operasional. Kondisi krisis seperti ini tidak ada gunanya bagi telekomunikasi Indonesia,” katanya.

Sementara Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengatakan kesulitan menjalankan number portability karena operator di Indonesia sudah terlalu banyak dan pasarnya terfragmentasi.

”Ini akan rumit dijalankan. Dibutuhkan pihak ketiga untuk mengatur infrastruktur portabilitas seperti database nomor dan aksesnya. Dengan jumlah operator yang begitu banyak, infrastruktur akan menjadi rumit. Selain itu, profesionalisme dan integritas berbagai pihak yang menjalankan infrastruktur itu akan banyak dipertanyakan,” katanya.

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso menegaskan, dalam alam kompetisi wajar dihadirkan number portability. ” Memang diperlukan tambahan biaya untuk membuat sistem pendukungnya seperti clearing house untuk penomorannya. Soalnya operator masih enggan menggunakan sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT) yang ada,” katanya.[dni]

140409 Mengurai Keterbatasan Blok Nomor

Belakangan ini isu akan kehabisan blok nomor (blok numbering) kembali berhembus di industri telekomunikasi nasional. Isu ini tidak hanya menghantam pengusung jasa Fixed Wireless Access (FWA), tetapi juga seluler.

Bagi jasa FWA, isu krisis blok nomor menghantam wilayah Jakarta, Malang, dan Denpasar. Blok nomor biasanya berisi 999 ribu nomor untuk kode area 0XY. Namun, untuk kode area 0XYZ hanya berisi 10 ribu nomor.

Munculnya keterbatasan blok nomor tak dapat dilepaskan dari diandalkannya jasa prabayar menjadi senjata operator untuk meraih pelanggan baru. Tercatat, meskipun pada tahun lalu penetrasi jasa telekomunikasi nirkabel mencapai 65 persen alias terjual 143 juta nomor, namun yang menjadi pelanggan aktif hanya sekitar 90 juta nomor.

“Perilaku operator dalam berjualan prabayar sangat masif. Operator senang melepas harga prabayar lebih rendah ketimbang voucher isu ulang, hal ini berujung pada pelanggan gampang gonta-ganti nomor,” ungkap juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta belum lama ini.

Akibat dari perilaku tersebut, lanjutnya, blok nomor yang ada terancam habis karena operator meminta secara membabi-buta. Padahal nomor adalah sumber daya alam terbatas

Berdasarkan catatan, di setiap operator jasa prabayar bisa menguasai komposisi pelanggan hingga 95 persen. Telkomsel tercatat hanya memliki dua juta pelanggan pascabayar. Sedangkan Indosat (1 juta pelanggan), dan XL (750 ribu pelanggan), sementara sisanya adalah prabayar.

Regulator sendiri sebenarnya tak tinggal diam mencari solusi mengefektifkan penggunaan blok nomor oleh operator. Pada tahun lalu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengapungkan jalan keluar berupa penarikan pungutan untuk permintaan blok nomor, mengatur masa daur ulang nomor, mengoptimalkan blok nomor yang dikuasai Telkom, dan menambah jumlah digit nomor.

“Kami sudah memerintahkan Telkom untuk mengikuti Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 dimana jumlah digit nomor FWA harus 10 digit. Selain itu sedang dipertimbangkan masalah memungut biaya untuk permintaan blok nomor dan mengatur waktu recycle agar penggunaan sumber daya alam itu efektif,” kata Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar.

Gatot menambahkan, isu keterbatasan nomor sebenarnya lebih menghantam FWA. Sedangkan di seluler bisa ditekan krisisnya karena operator disiplin menggunakannya. “Yang menjadi masalah di industri adalah recycle number. Operator tidak konsisten melaporkannya,” kata Gatot.

Namun, penilaian dari Gatot yang mengatakan seluler lebih efisien tersebut dibantah oleh seorang eksekutif operator yang enggan disebutkan namanya. Menurut dia, operator seluler melakukan penjualan lima banding satu alias melempar lima nomor dengan mengharapkan satu nomor akan menjadi pelanggan. Sementara di FWA karena jumlah nomor makin terbatas, operator hanya berani melempar tiga nomor dengan harapan satu nomor akan menjadi pelanggan.

“Akhirnya kami terpaksa memperpendek masa recycle yang biasanya tiga bulan menjadi dua bulan. Soalnya regulator tidak mau tahu dengan kesulitan yang dihadapi,” katanya.

Dipacu Churn

Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini menjelaskan, isu keterbatasan blok nomor akan tetap menghiasi industri jika tingkat pindah layanan (churn rate) masih tinggi. Saat ini churn rate berkisar 30 persen.

“Lanskap pasar seluler masih dikuasai prabayar. Mudah sekali mendapatkan nomor walaupun ada kewajiban untuk registrasi diri. Selama churn rate masih tinggi, masalah ketersediaan nomor akan tetap muncul,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur Siboro menambahkan, tingginya churn rate tak bisa dilepasakan dari perilaku sebagian operator yang membagi kartu perdana secara gratis demi mengklaim ke publik telah memiliki jutaan pelanggan. “Semua operator sebenarnya akan menderita jika fenomena kartu panggil (Calling card) mendominasi pasar. Sebaiknya pola penjualan seperti itu dihentikan,” katanya.

Dian dan Guntur menyarankan solusi dari keterbatasan blok nomor adalah memperpanjang digit asalkan tidak bertentangan dengan regulasi dari International Telecommunication Union (ITU). Sesuai regulasi organisasi tersebut, jumlah nomor bisa mencapai 15 digit.

“Berkaitan dengan mengatur recycle nomor sebaiknya diserahkan ke masing-masing operator Yang diperlukan di sini adalah aturan alokasi penomorannya lebih diperkuat sehigga operator benar-benar mengefisienkan penggunaan nomor,” katanya.

Pengamat telematika Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, penambahan digit nomor memang mendesak dilakukan di FWA karena blok nomor mengikuti pola penomoran lokal. Hal itu membuat di setiap kode wilayah ( di Indonesia saat ini ada 354 kode area) harus berbeda.

“Di seluler itu sudah dilakukan (penambahan digit). Dulu di belakang 081xx hanya enam digit sekarang menjadi delapan digit. Itu bisa mencakup pelanggan sampai dengan satu miliar,” katanya.

Tunda Pungutan

Sedangkan untuk rencana pemerintah memungut biaya bagi permintaan blok nomor, Dian meminta ditunda terlebih dulu. “Sebaiknya jangan dulu diterapkan. Aturlah dulu mekanisme dan aturan alokasi nomor,” katanya.

Praktisi Telematika Suryatin Setiawan mengatakan, tidak salah pemerintah berkeinginan menarik pungutan untuk blok nomor. Namun, situasi ekonomi tidaklah mendukung di kala krisis saat ini.

“Sebaiknya jangan ada beban tambahan baru lagi ke operator. Kalaupun nanti dipaksakan ada biaya, besarannya haruslah yang wajar,” katanya.

Sedangkan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengaku tidak keberatan adanya pungutan untuk blok nomor jika diberlakukan bagi nomor cantik. “Kalau nomor cantik rasanya wajar ada pungutan,” katanya.

Sementara itu pengamat telematika darii Universitas Indonesia Gunawan Wibisono meminta pemerintah untuk secepatnya mengatur tentang masa daur ulang dari nomor yang dilakukan oleh operator. “Belakangan ini banyak operator yang mendaur ulang dalam waktu dua bulan. Itu tidak menyenangkan bagi pelanggan baru jika nomor lama disalahgunakan oleh pemilik sebelumnya,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengatakan, pilihan mendaur ulang nomor bagian dari upaya efisiensi nomor yang ada karena juga memberikan efek mendidik bagi pengguna.

“Jika nanti memang akan direalisasikan pungutan untuk blok nomor dengan kombinasi masa daur ulang diatur, operator akan mendapatkan tantangan menjalankan kesimbangan antara biaya, keketatan kompetisi, kualitas layanan, dan pertumbuhan yang diinginkannya,” katanya.[dni]

130409 Regulator Sudah Akomodasi Jasa Bongkar Muat

JAKARTA—Regulator mengaku sudah mengakomodasi aspirasi pelaku usaha bongkar muat dalam rancangan peraturan pelaksana (RPP) Pelabuhan.

“Kami sudah mengakomodasi aspirasi dari perusahaan bongkar muat itu melalui pasal 51 di RPP Pelabuhan tentang aktifitas di pelabuhan,” kata juru bicara Departemen Perhubungan (Dephub) Bambang S Ervan kepada Koran Jakarta, Jumat (10/4).

Dikatakannya, dalam regulasi tersebut secara implisit sudah diakui kalau aktivitas bongkar muat termasuk dalam kegiatan pelabuhan. Namun, diakui memang tidak disebutkan secara tegas tentang bongkar muat.

“Yang menentukan kegiatan itu nantinya otoritas pelabuhan. Dan nantinya tidak akan ada monopoli karena UU Pelayaran membuka peluang usaha bagi pemain lain bermain di pelabuhan,” katanya.

Sedangkan untuk Pelindo, lanjutnya, sesuai dengan regulasi akan tetap menjalankan fungsinya untuk pelabuhan lama, kecuali di pelabuhan baru dimana pemain baru boleh berkompetisi.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo mengungkapkan, regulator mempercepat penyelesaian inventarisasi seluruh aset dan hak pengelolaan lahan (HPL) yang selama ini dilimpahkan oleh pemerintah kepada Pelindo II untuk mengelola Pelabuhan Tanjung Priok. Target penyelesaian sebelum Badan Otoritas Pelabuhan dibentuk pada Juni 2009. Nantinya yang menyangkut HPL akan dikendalikan penuh oleh Badan Otoritas Pelabuhan.

Sementara itu Ketua Kehormatan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Taufik Siregar mendesak pemerintah segera menerbitkan PP Kepelabuhanan yang tidak menyimpang dari UU Pelayaran.

Menurut dia, pelaku usaha bongkar muat di Priok resah karena program pengembangan pelabuhan itu mengancam kelangsungan usaha mereka. “Keresahan itu muncul karena Pelindo II ingin mengelola sendiri fasilitas milik pemerintah di Tanjung Priok, sehingga tidak ada kepastian usaha di pelabuhan itu.”[dni]

130409 Operator Tidak Berpesta Kala Pemilu

JAKARTA—Operator telekomunikasi tidak berpesta kala pemilihan umum (Pemilu) pekan lalu karena trafik telekomunikasi tidak mengalami lonjakan layaknya hari keagamaan dimana trafik bisa meningkat 100 persen.

Rata-rata trafik telekomunikasi di seluruh operator melonjak berkisar di bawah lima persen untuk suara, SMS, dan data. Operator yang mengalami kenaikan trafik paling besar hanyalah PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) dengan lonjakan di atas 10 persen

Demikian rangkuman keterangan yang diterima dari empat juru bicara operator telekomunikasi ketika dihubungi secara terpisah, Minggu (11/4). Keempat juru bicara itu adalah Adita Irawati (Indosat), Suryo Hadiyanto (Telkomsel), Eddy Kurnia (Telkom), dan Febriati Nadira (XL).

“Trafik tidak meningkat karena yang melakukan komunikasi adalah komunitas alias mereka yang berhubungan dengan Pemilu seperti petugas tempat suara, pengurus partai, dan lainnya,” kata mereka.

Tercatat, Indosat dengan jumlah pelanggan sekitar 36 juta nomor pada H-1 Pemilu mencatatkan kenaikan pengiriman pesan singkat (SMS) sebanyak 3,2 persen ketimbang hari biasa atau sekitar 217,7 juta SMS.

Sedangkan jasa suara sekitar 4,3 juta erlang (menit okupansi jaringan sejak dilakukan panggilan) alias naik 10,2 persen ketimbang hari biasa. Dan untuk data mengalami peningkatan sebesar sembilan persen atau mencapai kapasitas 10,9 Terabyte.

Sementara pada hari-H pengiriman SMS Indosat mencapai 221 juta SMS 221 juta atau naik naik 4,7 persen, suara mencapai 4,9 juta erlang dan data mencapai 11 Terabyte atau naik 10 persen. “Jaringan Indosat tidak mengalami masalah selama Pemilu karena kapasitas telah dinaikkan sebelumnya,” kata Adita.

Sedangkan data trafik Telkomsel dengan 72 juta pelanggan selama hari H untuk SMS mencapai 325 juta sehari dan suara sekitar 17 juta erlang per hari. “Lonjakan sehari rata-rata dua sampai lima persen untuk masing-masing jasa,” kata Suryo.

Selanjutnya Eddy Kurnia menyebutkan, TelkomFlexi yang memiliki 13,5 juta pelanggan di 360 kota di Indonesia mencatat trafik sebanyak 85 juta setiap harinya dan trafik suara sebesar 34 juta per menit.

Terakhir XL mencatat pada hari H pemilu, trafik meningkat 31,7 persen menjadi 790 juta panggilan, SMS mencapai 148 juta atau naik 18,4 persen ketimbang hari biasa dengan 125 juta SMS. Untuk jumlah penggunaan data melalui GPRS, pada hari biasa tercatat 11 juta session dan pada hari H, meningkat 13,6 persen atau menjadi 12,5 juta session. “Lonjakan suara karena tarif murah yang ditawarkan XL,” jelas Ira.

Jika diprediksi pendapatan dari para operator pada hari H Pemilu hanya untuk layanan SMS, maka rata-rata satu penyedia jasa mendapatkan puluhan miliar rupiah jika mengacu pada tarif satu kali kirim sms sebesar 150 rupiah untuk lintas operator.

Tercatat, Indosat meraup 33,15 miliar rupiah , Telkomsel (48,750 miliar rupiah), Telkom (12,75 miliar rupiah), dan XL (22,2 miliar rupiah). Sedangkan untuk jasa suara dan data susah diprediksi pendapatan yang diterima operator karena ada perhitungan interkoneksi di suara, dan harga bundling di layanan data.

Secara terpisah, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto meminta operator untuk tetap mewaspadai kinerja jaringannya selama pemilu mengingat masih ada pemilihan Presiden tak lama lagi.

“Saat pencotrengan beberapa waktu lalu sempat terjadi penurunan kualitas layanan. Tetapi itu tidak terlalu bermasalah. Saya harapkan, operator tetap mempertahankan kinerjanya yang baik,” katanya.

Khusus untuk Telkom, Gatot meminta agar jaringannya tetap dijaga mengingat operator tersebut adalah penyedia infrastruktur bagi sistem Teknologi Informasi (TI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Proses tabulasi suara versi KPU sedang berlangsung. Telkom harus mewaspadai adanya lonjakan pasokan data dari KPU daerah ke pusat,” katanya.[dni]