090409 ICT Fund: Mengoptimalkan Dana Tidur

teleponDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) menargetkan meraih dana tujuh triliun rupiah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada akhir tahun nanti.

Dana tersebut berasal dari sumbangan Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen dan pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sebesar 0,50 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Sumber lainnya adalah dari hasil lelang frekuensi dan denda yang dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi.

PNBP tersebut sebagian dialokasikan untuk menyukseskan program USO dimana lima paket pengerjaan akan dikerjakan oleh Telkomsel sebagai pemenang tender mulai bulan ini. USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi.

Jumlah tersebut menyusut sebanyak 6.647 desa dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Berkurangnya jumlah desa tentu membuat pagu anggaran mengerut dari rencana semula. Pagu yang tersedia menjadi 814, 82 miliar rupiah dari semula direncanakan berkisar 1,162 triliun rupiah. Sedangkan menurut catatan, hingga akhir Maret lalu dana kontribusi USO yang tersedia mencapai 1,744 triliun rupiah. Angka itu baru dari USO, belum secara total PNBP yang disetorkan ke rekening negara.

Besarnya ’Dana tidur’ yang tersimpan di rekening negara memunculkan ide dari Menkominfo Mohammad Nuh dan Dirjen Postel untuk membuat suatu lembaga pembiayaan yang mendukung kegiatan Information Communication Technologies (ICT).

”Krisis ekonomi membuat industri ICT mengalami kesulitan pendanaan. Meskipun pihak swasta masih mencoba untuk mencari pendanaan, tetapi kenyataan di lapangan berbicara butuh dana yang besar untuk membangun e-society,” ujar Nuh di Jakarta, belum lama ini.

Nuh mengatakan, ide untuk membuat ICT Fund merupakan bentuk dukungan ke industri selain stimulus lainnya berupa memberikan keringanan pajak. “Bentuk partisipasi pemerintah itu ada banyak bentuknya. ICT Fund ini terobosan terbaru dan sedang dikaji realisasi pembentukannya,” katanya.

Basuki mengatakan, dana yang ada di rekening negara selain untuk USO memang lumayan besar. “Sayang juga kalau tidak dioptimalkan. Karena itu ide membuat ICT Fund untuk membantu industri bisa berupa pinjaman lunak atau membuat program yang mendorong adanya pembangunan infrastruktur,” jelasnya..

Palapa Ring

Nuh mengungkapkan, jika ICT Fund bisa direalisasikan prioritas programnya adalah membantu mega proyek Palapa Ring yang tak kunjung terealisasi.

Palapa Ring merupakan megaproyek membangun tulang punggung (backbone) serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.

Awalnya proyek mercu suar ini membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable). Namun, belakangan angka ini menyusut menjadi 150 juta dollar AS karena krisis ekonomi.

Proyek ini seharusnya sudah dimulai pada awal kuartal kedua tahun ini. tetapi hingga sekarang tidak ada kemajuan berarti dari konsorsium (Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom). Bahkan untuk menunjuk vendor serat optik saja, konsorsium terkesan tarik ulur sehingga menimbulkan kesan dana talangan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

“Tidak tertutup kemungkinan kalau memang dilihat sebagai bagian dari infrastruktur yang harus disiapkan, bisa juga diusulkan Palapa Ring itu didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana dana PNBP masuk di dalamnya. Namun, ini semua harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Nuh.

Dimaklumi

Secara terpisah, Asdep Telematika dan Utilitas Kantor Menko Perekonomian Eddy Satriya memaklumi rencana dari Menkominfo karena dana USO merupakan titipan dari operator kepada pemerintah yang akan digunakan untuk membangun fasilitas telekomunikasi, terutama di underserved areas. Apalagi, program USO dan Palapa Ring termasuk dalam Inpres 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009.

“Sewajarnya dana itu dipinjamkan kepada operator untuk membantu mereka dalam kondisi sulit. Tidak harus dikreditkan atau diberi bunga,. Namun, untuk masalah bunga ini sebaiknya di diskusikan dengan departemen yang berwenang yakni Depkeu,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur seperti Palapa Ring memang sewajarnya pemerintah ikut cawe-cawe karena membutuhkan investasi jangka panjang.

“Industri ini membutuhkan last miles broadband wireline access. Jika diserahkan ke operator tidak akan ada yang mau karena membutuhkan investasi jangka panjang,” jelasnya.

Praktisi telematika dari Thinking Out Of The Box Eddy Setiawan menegaskan, untuk proyek Palapa Ring pemerintah harus ikut membantu pendanaan dalam bentuk apa pun caranya karena program itu bagian dari Public Relations (PR) negara di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Palapa Ring itu bukan real project tapi proyek pencitraan. Sangat top down dan ujung-ujungnya “memaksa” operator khususnya BUMN harus terlibat,” katanya.

Pada kesempatan lain, juru bicara konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi mengaku senang jika pemerintah bisa membantu kesulitan pendanaan dari proyek tersebut. “Apapun bentuk bantuannya konsorsium akan senang menerima,” katanya.

Sektor Lain

Sementara itu, sektor lain di ICT seperti penyedia konten dan jasa internet juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi mereka jika ICT Fund dibentuk.

Umumnya para pelaku di sektor tersebut mengharapkan dana dari ICT Fund bisa digunakan untuk menjadi sumber pembiayaan lunak yang bisa membantu kesulitan pemodalan.

“Memang sudah seharusnya dana itu diputar dalam bentuk kredit lunak ke Penyedia Jasa Internet (PJI) agar industri kreatif bergerak. Sudah tidak eranya lagi dana dipendam dalam rekening dan mengharapkan bunga,” kata ketua umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin.

Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengatakan jika dana USO diberikan tidak hanya menguntungkan para CP tetapi juga mendorong adanya konten kreatif. “Ini bisa berdampak pada tidak larinya penggunaan bandwitdh ke link internasional dan tarif internet semakin murah,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s