090409 KPPU Perpanjang Pemeriksaan Kasus Badung

menara2-1JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperpanjang masa pemeriksaan indikasi kasus monopoli penyediaan menara bersama di Badung, Bali.

Sebelumnya, kasus yang melibatkan PT Bali Towerindo Sentra (BTS) dan Pemkab Badung itu telah dilakukan pemantauan kasus oleh lembaga tersebut mulai 7 Januari 2008 dan rencananya selesai pada 3 April lalu.

Sesuai ketentuan di KPPU setelah melewati masa pemantauan, harus ditentukan laporan yang diterima layak berperkara atau tidak.

“Perkembangan terakhir, pemantauan membutuhkan waktu tambahan. Rencananya akan diperpanjang hingga 19 Mei nanti,” ujar Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi kepada Koran Jakarta, Rabu (8/4).

Dikatakannya, perpanjangan masa pemantauan karena tim masih membutuhkan data tambahan dan memanggil pihak-pihak terkait. “Sedangkan masalah telah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Menara Bersama belum lama ini tidak menyurutkan langkah KPPU menyelidiki indikasi monopoli. Harus dibedakan antara kebijakan dan perilaku usaha,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mendesak pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi SKB Menara Bersama agar resistensi di daerah teratasi.

“Masih banyak pemda yang belum sejiwa, sehingga SKB Menara Bersama perlu disosialisasikan pemerintah untuk mengatasi resistensi yang terjadi di daerah,” ujarnya.[dni]

090409 Operator Kesulitan Dititipi BHP

basuki-yusuf-iskandarJAKARTA—Operator telekomunikasi mengakui kesulitan jika harus dititipi pembayaran Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) telekomunikasi oleh penyedia konten.

“Itu akan berat sekali bagi kami. Banyak sistem yang harus diubah. Sebaiknya penyedia konten bayar langsung saja ke pemerintah,” ujar VP Value Added Service and New Services Development XL I Made Harta Wijaya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, jika operator dititipi pembayaran BHP oleh penyedia konten tidak hanya membuat adanya perubahan sistem, tetapi akan ada investasi tambahan yang dikeluarkan. “Kita harus beli alat dan sebagainya, ini bukan masalah pembukan saja. Karena itu sebagai badan usaha, sudah sewajarnya masing-masing menjalankan kewajibannya ke negara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan regulator tidak akan mundur menarik pungutan BHP dan Universal Service Obligation (USO) dari penyedia konten.

“SMS biasa saja terkena pungutan itu, apalagi SMS premium yang tarifnya tiga kali lipat SMS biasa,” katanya.

Sedangkan Ketua Indonesia Mobile Content & Online Content Provider Association (Imoca) A Haryawirasma mengancam akan mengajukan judicial review atas Peraturan Menkominfo No. 1/2009 tentang SMS Premium.

“Kami akan mengajukan judicial review, biar nanti pengadilan yang memutuskan. SMS Premium itu tidak akan berjalan tanpa ada operator. Kami tidak memakai infrastruktur negara untuk menjalankan itu, operator yang melakukannya. Tidak pantas penyedia konten disebut penyelenggara telekomunikasi,” tandasnya.[dni]

090409 Menanti Jatuhnya Korban Pertama

Beberapa operator telekomunikasi telah mengumumkan kinerjanya selama tahun lalu. Jika dilihat secara sekilas, rata-rata operator masih memiliki pertumbuhan pendapatan meskipun labanya tergerus akibat terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.


Tercatat, Indosat meraih pendapatan usaha sebesar 12,156 miliar rupiah atau naik 45 persen ketimbang tahun sebelumnya. Sementara laba bersihnya turun sekitar delapan persen atau mencapai 1,88 triliun rupiah ketimbang periode 2007.

Hal yang sama juga dialami oleh PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) yang mengalami penurunan laba sebesar 5,2 persen pada tahun 2008. Tercatat, pada 2008 pemilik merek dagang Esia tersebut hanya membukukan laba bersih sebesar 136,8 miliar rupiah, sementara pada 2007, laba bersih yang dibukukan sebesar 144,3 miliar rupiah.


XL pun mengalami hal yang sama dimana pertumbuhan laba bersihnya mulai melambat menjadi hanya 1,9 persen atau hanya meraup 1,47 triliun rupiah, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 1,45 tiliun rupiah atau tumbuh 56 persen.

Sedangkan pemimpin pasar, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dikabarkan juga mengalami hal serupa seperti operator di atas. Laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dikabarkan tergerus hingga 12 persen akibat rugi kurs dan adanya prorgam pensiun dini. Sedangkan pertumbuhan pendapatan Telkom dan Telkomsel hanya di bawah lima persen.


Kabar mengejutkan justru datang dari Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8). Pemilik merek dagang Fren dan Hepi tersebut membukukan rugi bersih 1,068 triliun rupiah. Kerugian itu, terutama kontribusi dari transaksi swap dengan Lehman Brothers yang saat ini telah bangkrut.

Memang, banyak kalangan meramalkan Mobile-8 akan tetap rugi tahun ini. tetapi tidak sedahsyat yang dilaporkan oleh operator tersebut.

Kerugian yang dahsyat dari Mobile-8 itu membuat isu akan jatuhnya korban pertama sebagai dampak dari pertarungan yang keras di industri ‘halo-halo’ makin mendekati kenyataan. Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys dan Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi pada pertengahan November 2008 memang telah memprediksi akan terjadinya merger oleh operator telekomunikasi.

“Tahun depan sepertinya akan terjadi merger. Bisa jadi merger itu dalam bentuk level kesepahaman. Dan fenomena ini sebenarnya tidak harus ditakutkan, karena dalam berbisnis itu hal yang biasa,” ungkap Rakhmat.

Merza menambahkan, bagi operator kecil sebenarnya kebutuhan untuk merger mendesak dilakukan mengingat perbedaan kemampuan infrastruktur dan fundamental dengan tiga besar (Telkom grup, Indosat, dan XL) sangatlah besar.

‘Ibarat lomba lari, tiga besar itu sudah setengah lapangan. Sementara operator kecil masih digaris start. Jika mereka merger, tentunya akan bisa menjadi kekuatan besar untuk mengimbangi incumbent,” jelasnya.

Namun Merza yang juga menjabat sebagai Direktur Korporasi Mobile-8 Telecom ketika dikonfirmasi terkait kinerja perusahaanya belum lama ini menyakini, Mobile-8 masih mampu bertahan untuk beberapa bulan ke depan karena sedang ada aksi penyelamatan.

“Dana internal masih kuat untuk membayar bunga obligasi atau kewajiban lainnya,” tegasnya.

Sumber Koran Jakarta mengungkapkan, Mobile-8 akan melakukan tiga langkah untuk menuntaskan kesulitan keuangan yang diderita perseroan. Ketiga langkah itu adalah melakukan penawaran saham terbatas (rights issue), merger atau akuisisi.

Saat ini, peminat yang ingin masuk ke Mobile-8 disebutkan ada tiga perusahaan yakni Telkom, BTEL, dan Sinar Mas Grup. “Keputusannnya menjelang tutup semester pertama tahun ini. Jika tidak ada deal dengan pemilik lama, tiga peminat itu tidak akan memperbaharui penawarannya. Dan bisa dipastikan Mobile-8 akan bangkrut,” katanya.


Alotnya proses negosiasi penyelamatan Mobile-8 tentu tidak bisa dilepaskan dari keuletan sang pemilik Harry Tanoesoedibjo. Aksi penjualan sebagian saham PT Global Mediacom Tbk yang menjadi penguasa Mobile-8 ke
Jerash Investment Ltd pada tahun lalu tak dapat dilepaskan dari campur tangan pria yang akrab dipanggil HT itu. Bahkan isu yang beredar mengatakan Jerash masih memiliki hubungan dengan HT.

“Banyaknya deface alias kabut yang menyelimuti Mobile-8 sehingga membuat calon pembeli menjadi harus hati-hati. Pembeli harus memastikan semua yang tercantum dalam kinerja adalah benar adanya. Dan untuk menguak kabut itu alot sekali,” kata sumber tadi.

Incumbent Aman

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno memperkirakan, industri telekomunikasi akan kembali ke masa jayanya seperti lima tahun lalu dalam waktu tiga tahun ke depan.

Pada masa jayanya operator telekomunikasi menikmati margin keuntungan dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi. “Tiga tahun lagi industri ini akan rebound. Sekarang eranya konsolidasi,” katanya.

Sebagai incumbent, lanjutnya, Telkomsel akan mampu bertahan jika melihat tiga indikasi yang terjadi di lapangan. Tiga indikasi itu adalah stabilnya belanja modal, masih larisnya voucher prabayar, dan meningkatnya Minute of Usage (MUO).

Belanja modal Telkomsel tercatat sama dengan tahun lalu yakni sekitar 1,5 miliar dollar AS atau. Sedangkan dua besar (Indosat dan XL) mengalami penurunan hingga 50 persen ketimbang 2008. Belanja modal milik dua besar pada tahun lalu melewati satu miliar dollar AS.

“Voucher terendah senilai lima ribu rupiah yang dijual peritel tujuh ribu rupiah saja masih diminati oleh pasar. Meskipun perputarannya tidak sekencang masa lalu, tetapi ini pertanda pelanggan masih percaya kepada Telkomsel,” katanya.

Ditegaskannya, berdasarkan pengalaman di luar negeri, tidak ada sejarahnya incumbent bisa tersungkur akibat kompetisi. “Infrastruktur dari incumbent itu kuat. Belum lagi secara persepsi di pasar. Yang diperlukan sekarang kehati-hatian mengelola perusahaan agar tidak terpeleset dan mengembangkan inovasi,” katanya.[dni]

090409 Telkomsel Siapkan Jaringan

ngetik-smsOperator seluler Telkomsel menyiapkan jaringannya untuk mengantisipasi lonjakan trafik saat dan seusai mencontreng pada pesta demokrasi besok, Kamis (9/4).

Infrastruktur yang dipersiapkan oleh pemilik 72 juta pelanggan tersebut adalah Short Message Service Center (SMSC), Base Transceiver Station (BTS), Mobile Switching Center (MSC), dan Intelligent Network (IN).

”Kami ingin memastikan walau ada lonjakan trafik tetapi tingkay Call Completion Success Rate (CCSR) mencapai 98,58 persen,” ujar Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, kemarin.

CCSR adalah indikator tingkat kesuksesan suatu komunikasi sejak tersambung hingga selesainya percakapan.

Sedangkan untuk kenyamanan komunikasi SMS, Telkomsel menyediakan kapasitas handling SMS 47.100 SMS per detik atau berkemampuan melayani hingga 4 miliar SMS per hari.

Selama masa kampanye, trafik penggunaan SMS pelanggan Telkomsel fluktuatif sekitar 310 – 325 juta SMS per hari dimana tidak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan dibanding hari normal biasa yang rata-rata juga sekitar 310 juta SMS per hari.

Dari sisi jaringan, Telkomsel telah membangun sekitar 27.500 BTS yang menjangkau lebih dari 95 persen wilayah populasi Indonesia. Telkomsel juga telah menghadirkan Mobile Switching Center (MSC) sejumlah 111 MSC untuk mejaminkan kelancaran koneksi komunikasi.

Di samping itu untuk kenyamanan pelanggan kartu prabayar, Telkomsel juga telah menyediakan kapasitas handling Intelligent Network (IN) sebesar 97 juta, mengingat hampir 95 persen pengguna seluler Indonesia adalah pelanggan prabayar.

Seluruh elemen infrastruktur Telkomsel telah menghadirkan kemampuan handling pelanggan atau home Location Register (HLR) hingga lebih dari 100 juta pelanggan.

“Bahkan mengingat bayaknya perantau yang akan pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya, kami telah mengantisipasi dengan menyediakan kapasitas kelonggaran daya tampung perpindahan pelanggan atau Visitor Location Register (VLR) sebesar 73 juta nomor,” katanya.[dni]

090409 ICT Fund: Mengoptimalkan Dana Tidur

teleponDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) menargetkan meraih dana tujuh triliun rupiah dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada akhir tahun nanti.

Dana tersebut berasal dari sumbangan Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen dan pungutan Biaya Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi sebesar 0,50 persen dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi. Sumber lainnya adalah dari hasil lelang frekuensi dan denda yang dibayar oleh penyelenggara telekomunikasi.

PNBP tersebut sebagian dialokasikan untuk menyukseskan program USO dimana lima paket pengerjaan akan dikerjakan oleh Telkomsel sebagai pemenang tender mulai bulan ini. USO rencananya akan menjamah 31.824 desa dari 32 provinsi.

Jumlah tersebut menyusut sebanyak 6.647 desa dari sasaran tender sebelumnya, yaitu 38.471 desa di seluruh Indonesia. Hal itu karena ada beberapa wilayah perdesaan yang telah terjangkau layanan seluler dan dikategorikan sebagai skema USO.

Berkurangnya jumlah desa tentu membuat pagu anggaran mengerut dari rencana semula. Pagu yang tersedia menjadi 814, 82 miliar rupiah dari semula direncanakan berkisar 1,162 triliun rupiah. Sedangkan menurut catatan, hingga akhir Maret lalu dana kontribusi USO yang tersedia mencapai 1,744 triliun rupiah. Angka itu baru dari USO, belum secara total PNBP yang disetorkan ke rekening negara.

Besarnya ’Dana tidur’ yang tersimpan di rekening negara memunculkan ide dari Menkominfo Mohammad Nuh dan Dirjen Postel untuk membuat suatu lembaga pembiayaan yang mendukung kegiatan Information Communication Technologies (ICT).

”Krisis ekonomi membuat industri ICT mengalami kesulitan pendanaan. Meskipun pihak swasta masih mencoba untuk mencari pendanaan, tetapi kenyataan di lapangan berbicara butuh dana yang besar untuk membangun e-society,” ujar Nuh di Jakarta, belum lama ini.

Nuh mengatakan, ide untuk membuat ICT Fund merupakan bentuk dukungan ke industri selain stimulus lainnya berupa memberikan keringanan pajak. “Bentuk partisipasi pemerintah itu ada banyak bentuknya. ICT Fund ini terobosan terbaru dan sedang dikaji realisasi pembentukannya,” katanya.

Basuki mengatakan, dana yang ada di rekening negara selain untuk USO memang lumayan besar. “Sayang juga kalau tidak dioptimalkan. Karena itu ide membuat ICT Fund untuk membantu industri bisa berupa pinjaman lunak atau membuat program yang mendorong adanya pembangunan infrastruktur,” jelasnya..

Palapa Ring

Nuh mengungkapkan, jika ICT Fund bisa direalisasikan prioritas programnya adalah membantu mega proyek Palapa Ring yang tak kunjung terealisasi.

Palapa Ring merupakan megaproyek membangun tulang punggung (backbone) serat optik internasional yang terdiri dari 7 cincin (ring) melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.

Awalnya proyek mercu suar ini membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik bawah laut (submarine cable) dan 21.708 kilometer serat optik bawah tanah (inland cable). Namun, belakangan angka ini menyusut menjadi 150 juta dollar AS karena krisis ekonomi.

Proyek ini seharusnya sudah dimulai pada awal kuartal kedua tahun ini. tetapi hingga sekarang tidak ada kemajuan berarti dari konsorsium (Telkom, Indosat, XL, Bakrie Telecom). Bahkan untuk menunjuk vendor serat optik saja, konsorsium terkesan tarik ulur sehingga menimbulkan kesan dana talangan dari pemerintah sangat dibutuhkan.

“Tidak tertutup kemungkinan kalau memang dilihat sebagai bagian dari infrastruktur yang harus disiapkan, bisa juga diusulkan Palapa Ring itu didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dimana dana PNBP masuk di dalamnya. Namun, ini semua harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Nuh.

Dimaklumi

Secara terpisah, Asdep Telematika dan Utilitas Kantor Menko Perekonomian Eddy Satriya memaklumi rencana dari Menkominfo karena dana USO merupakan titipan dari operator kepada pemerintah yang akan digunakan untuk membangun fasilitas telekomunikasi, terutama di underserved areas. Apalagi, program USO dan Palapa Ring termasuk dalam Inpres 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009.

“Sewajarnya dana itu dipinjamkan kepada operator untuk membantu mereka dalam kondisi sulit. Tidak harus dikreditkan atau diberi bunga,. Namun, untuk masalah bunga ini sebaiknya di diskusikan dengan departemen yang berwenang yakni Depkeu,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur seperti Palapa Ring memang sewajarnya pemerintah ikut cawe-cawe karena membutuhkan investasi jangka panjang.

“Industri ini membutuhkan last miles broadband wireline access. Jika diserahkan ke operator tidak akan ada yang mau karena membutuhkan investasi jangka panjang,” jelasnya.

Praktisi telematika dari Thinking Out Of The Box Eddy Setiawan menegaskan, untuk proyek Palapa Ring pemerintah harus ikut membantu pendanaan dalam bentuk apa pun caranya karena program itu bagian dari Public Relations (PR) negara di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Palapa Ring itu bukan real project tapi proyek pencitraan. Sangat top down dan ujung-ujungnya “memaksa” operator khususnya BUMN harus terlibat,” katanya.

Pada kesempatan lain, juru bicara konsorsium Palapa Ring Rakhmat Junaedi mengaku senang jika pemerintah bisa membantu kesulitan pendanaan dari proyek tersebut. “Apapun bentuk bantuannya konsorsium akan senang menerima,” katanya.

Sektor Lain

Sementara itu, sektor lain di ICT seperti penyedia konten dan jasa internet juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi mereka jika ICT Fund dibentuk.

Umumnya para pelaku di sektor tersebut mengharapkan dana dari ICT Fund bisa digunakan untuk menjadi sumber pembiayaan lunak yang bisa membantu kesulitan pemodalan.

“Memang sudah seharusnya dana itu diputar dalam bentuk kredit lunak ke Penyedia Jasa Internet (PJI) agar industri kreatif bergerak. Sudah tidak eranya lagi dana dipendam dalam rekening dan mengharapkan bunga,” kata ketua umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin.

Sekjen Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) Sapto Anggoro mengatakan jika dana USO diberikan tidak hanya menguntungkan para CP tetapi juga mendorong adanya konten kreatif. “Ini bisa berdampak pada tidak larinya penggunaan bandwitdh ke link internasional dan tarif internet semakin murah,” katanya.[dni]