080409 Pelindo Dinilai Jalankan Operator Tunggal

pelabuhan-tj-priokJAKARTA —PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dinilai akan memaksakan konsep operator tunggal di Pelabuhan Tanjung Priok setelah adanya UU No 17/2008 tentang Pelayaran

“Langkah yang diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut meresahkan pelaku usaha lainnya, terutama usaha bongkar muat karena bisnisnya mau diambil alih,” kata Ketua Kehormatan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Muhammad Taufik S di Jakarta, Selasa (7/4).

Diungkapkannya, usaha menghilangkan bisnis dari pemain bongkar muat terlihat pada Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) Kepelabuhanan yang tidak terlihat sama sekali memasukkan usaha terkait dengan pelayaran seperti bongkar muat dari dan ke kapal.

“Padahal, Pasal 31 UU Pelayaran itu mengatur dengan jelas adanya usaha terkait dengan pelayaran antara lain perusahaan bongkar muat (related services to shipping business) dan memang hal ini sejak lama telah dikenal di dunia pelayaran internasional,” katanya.

Menurut dia, keinginan Pelindo II untuk menjadi pengelola tunggal pelabuhan itu bertolak belakang dengan UU Pelayaran No.17/2008 dan tidak sejalan dengan keinginan pihak pelaku usaha transportasi di pelabuhan.

“Tentu ini dapat merugikan perekonomian nasional dan melanggar UU Persaingan Usaha, sehingga pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok itu bisa mengadukan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Selain itu, lanjut dia, UU Pelayaran No.17/2008 pada bab XXI dalam ketentuan peralihan pasal 345 ayat (1) menyebutkan perjanjian atau kerjasama di dalam lingkungan kerja antara BUMN yang telah diselenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.

Kemudian, pada ayat (2) disebutkan pada saat UU ini mulai berlaku, perjanjian atau kerjasama BUMN dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan UU ini.

Hal ini berarti semua kontrak dengan pihak ketiga terus berlanjut hingga UU Pelayaran No.17/2008 diberlakukan. “Tapi apabila UU mulai berlaku atau PP Kepelabuhan diterbitkan, maka kontrak dengan pihak ketiga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU itu,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s