080409 Libur Panjang, Jumlah Penumpang Mulai Naik

wn0602_b777-200JAKARTA —Libur panjang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi berkah tersendiri bagi maskapai penerbangan lokal.. hal ini dibuktikan dengan naiknya tingkat isian (load factor) beberapa maskapai menjelang pesta demokrasi dimulai.

Tercatat, Garuda Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10 persen atau menjadi 85 hingga 90 persen, Mandala Airlines mencapai 90 persen, sedangkan Sriwijaya Airlines mengakui ada kenaikan sedikti ketimbang hari-hari biasa.


VP Corporate Secretary Garuda Indonesia , Pujobroto ketika dihubungi menyatakan, melonjaknya jumlah penumpang tidak membuat Garuda menambah penerbangan karena kapasitas yanga da masih mencukupi.

Sedangkan Mandala mengantisipasi lonjakan permintaan dengan menambah beberapa penerbangan. “Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, Mandala menyediakan tambahan extra flight untuk rute-ute yang banyak diminati seperti Jakarta-Surabaya dan SurabayaJakarta ,” kata Head Corporate Communication Mandala Trisia Megawati di Jakarta, Selasa (7/4).


Trisia menambahkan, pemesanan tiket untuk tanggal 8-9 April sudah melonjak terutama di beberapa rute seperti Yogyakarta, Semarang , Surabaya , Balikpapan , Pekanbaru, Padang , Bengkulu dan Denpasar.

Sementara, juru bicara Sriwijaya Air, Ruth Hanna Simatupang menyatakan, untuk Pemilu 2009 ini, kenaikan jumlah calon penumpang tidak terlalu signifikan. “Kenaikannya sekitar 2 hingga 3 persen, load factornya tetap 85 persen,” kata Hanna.

Pada kesempatan lain, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin, meminta pemerintah agar memberikan pula diskon terhadap tarif jasa kebandarudaraan dan navigasi untuk rute penerbangan domestik.

”Kami juga berharap penurunan ini berlaku di seluruh bandara di Indonesia ,” katanya.

Menurut Tengku, jika kebijakan itu yang dilakukan manfaatnya dapat dirasakan oleh maskapai lebih luas lagi. “Kami sebelumnya juga pernah mengusulkan peberian insentif ini kepada pemerintah. Tujuannya, untuk membantu meringankan beban maskapai dalam situasi krisis finansial saat ini,” katanya.

Menanggapi permintaan INACA tersebut, Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan Bambang S Ervan meminta agar seluruh maskapai untuk menerima dahulu keputusan tersebut. ”Sebaiknya, dijalani dulu saja ketentuan yang ada sekarang,” ujarnya.

Menurut Bambang, aturan diskon tarif jasa bandara dan navigasi tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan Kementrian Negara BUMN. Keputusan itu sendiri diambil melalui proses yang panjang dan beragam pertimbangan sebelum dikeluarkan.

”Perhitungan ini hasil perhitungan dengan anak perusahaan BUMN sendiri, yakni AP I dan AP II. Regulator tinggal mengikuti saja,” ungkapnya.[dni

080409 Pelindo Dinilai Jalankan Operator Tunggal

pelabuhan-tj-priokJAKARTA —PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II dinilai akan memaksakan konsep operator tunggal di Pelabuhan Tanjung Priok setelah adanya UU No 17/2008 tentang Pelayaran

“Langkah yang diambil oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut meresahkan pelaku usaha lainnya, terutama usaha bongkar muat karena bisnisnya mau diambil alih,” kata Ketua Kehormatan DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Muhammad Taufik S di Jakarta, Selasa (7/4).

Diungkapkannya, usaha menghilangkan bisnis dari pemain bongkar muat terlihat pada Rancangan Peraturan Pelaksana (RPP) Kepelabuhanan yang tidak terlihat sama sekali memasukkan usaha terkait dengan pelayaran seperti bongkar muat dari dan ke kapal.

“Padahal, Pasal 31 UU Pelayaran itu mengatur dengan jelas adanya usaha terkait dengan pelayaran antara lain perusahaan bongkar muat (related services to shipping business) dan memang hal ini sejak lama telah dikenal di dunia pelayaran internasional,” katanya.

Menurut dia, keinginan Pelindo II untuk menjadi pengelola tunggal pelabuhan itu bertolak belakang dengan UU Pelayaran No.17/2008 dan tidak sejalan dengan keinginan pihak pelaku usaha transportasi di pelabuhan.

“Tentu ini dapat merugikan perekonomian nasional dan melanggar UU Persaingan Usaha, sehingga pelaku usaha di Pelabuhan Tanjung Priok itu bisa mengadukan hal tersebut kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Selain itu, lanjut dia, UU Pelayaran No.17/2008 pada bab XXI dalam ketentuan peralihan pasal 345 ayat (1) menyebutkan perjanjian atau kerjasama di dalam lingkungan kerja antara BUMN yang telah diselenggarakan usaha pelabuhan dengan pihak ketiga tetap berlaku.

Kemudian, pada ayat (2) disebutkan pada saat UU ini mulai berlaku, perjanjian atau kerjasama BUMN dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan UU ini.

Hal ini berarti semua kontrak dengan pihak ketiga terus berlanjut hingga UU Pelayaran No.17/2008 diberlakukan. “Tapi apabila UU mulai berlaku atau PP Kepelabuhan diterbitkan, maka kontrak dengan pihak ketiga disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU itu,” katanya.[dni]

080409 KPPU Pantau Dua Komoditi

semen-angga-dalamJAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang memantau para pelaku usaha dari dua komoditi yang ditengarai melanggar UU No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat.

Dua komoditi yang sedang dipantau itu adalah semen dan minyak goreng. Minyak goreng telah dipantau sejak Maret lalu dan akan selesai proses pemeriksaannya pada Mei nanti. Sementara untuk semen dipantau mulai awal bulan ini dan akan selesai verifikasinya pada Juli nanti.

“Saat ini baru pemantauan awal. Belum ditentukan, perlukah dilanjutkan pada pemeriksaan awal atau pembentukan majelis komisi. Langkah berikut itu tergantung pada hasil pantauan,” ujar Komisiner KPPU Ahmad Ramadhan Siregar, di Jakarta, Selasa (7/4).

Dijelaskannya, berdasarkan pantauan sementara terdapat indikasi praktik kartel di kedua komoditi tersebut. Di semen, harga komoditi tersebut lebih mahal sebesar 30 hingga 40 persen ketimbang di negara Asean lainnya.

Tercatat, pada 2007 harga semen di Indonesia 83,8 dollar AS per ton, sedangkan di Malaysia berkisar 62,6 dollar AS per ton, Philipina (84,5 dollar AS), Vietnam (57,75 dollar AS), dan Thailand (67,87 dollar AS). Dan saat ini harga semen berkisar 100 dollar AS per ton di Indonesia .

“Terdapat indikasi harga semen hanya digerakkan oleh beberapa pemain atau grup besar. Saya tidak mau menyebut nama pelakunya, tetapi yang jelas nantinya semua akan kami panggil,” katanya tanpa menyebutkan nama pelaku usaha.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menambahkan, selama ini para pelaku usaha di komoditi semen selalu mengelak tuduhan monopoli dengan mengatakan yang terjadi selama ini adalah adanya keunggulan kompetitif dari porduk. “Keunggulan itu bisa karena lokasi pendirian pabrik atau jalur distribusi. Dan memang, banyak pemain yang memiliki pabrik menjadi penguasa di satu kota ,” katanya.

Berdasarkan catatan, pelaku usaha besar di bisnis semen adalah Semen Gresik, Indocement, dan Holcim.

Sedangkan di komoditi minyak goreng juga berlaku anomali dimana penurunan harga crude palm oil (CPO) tidak membuat adanya perubahan harga minyak goreng (curah dan kemasan). Untuk diketaui, pembentukan harga minyak goreng didominasi harga CPO, sekitar 50-80 persen dari biaya produksi.

Sejak pertengahan tahun lalu, harga CPO internasional sudah turun drastis hingga 30 persen. Namun yang mengherankan harga minyak goreng tidak juga turun 30 persen.

“Padahal, di luar negeri harga minyak goreng mengikuti CPO. Biasanya ada elastisitas. Nah, kita ingin mengetahui adakah permainan dalam penetapan harga di pasar,” jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, sebagian besar pemain di komoditi minyak goreng tidak hanya memiliki pengolahan CPO tetapi juga kelapa sawitnya. Berdasarkan catatan dua pemain besar di minyak goreng adalah Sinar Mas grup Indofood. “Pemainya 7 hingga 8 perusahaan besar. Namun mereka ini menguasai 80 persen pangsa pasar,”katanya.


Diungkapkannya, untuk kasus semen akan dipanggil regulator, pelaku usaha, asosiasi, dan pengamat. “Hari ini harusnya mendengarkan keterangan dari Menperin. Namun, dibatalkan dan rencananya digantikan oleh Dirjen Agro dan Kimia, tetapi terakhir dibatalkan juga,” katanya.


Sedangkan untuk minyak goreng, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) telah dipangil belum lama ini.[dni]


080409 Membangkitkan “Batang Tarandam”

logo-kppuKiprah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang disegani oleh pelaku usaha mendapatkan cela pada tahun lalu. Corengan hitam itu apalagi kalau bukan tertangkapnya salah seorang Komisioner, Muhammad Iqbal bersama seorang eksekutif Lippo Grup, Billy Sindoro, di salah satu hotel berbintang di Jakarta, Ramadhan tahun lalu.

Iqbal tertangkap tangan menerima sejumlah uang dari Billy terkait kasus Direct Vision dalam monopoli siaran Liga Inggris. Entah kenapa, Iqbal yang selama ini terkenal vokal di kalangan pewarta bisa terjerat oleh aksi Billy The Kid dari Karawaci itu.

Sejak kasus itu mencuat, kredibilitas KPPU yang sebelumnya ditakuti oleh pelaku usaha masuk ke titik nadir. Istilah masyarakat Minangkabau, Batang Alah Tarandam. Jika diartikan secara lepas, istilah itu bermakna citra KPPU telah masuk ke dalam pusaran air yang dalam sehingga susah diangkat kembali.

Namun , tidak demikian di mata seorang Benny Pasaribu. Politisi yang dekat dengan Partai Moncong Putih pimpinan Megawati Soekarno Putri dan sempat menjadi calon gubernur Sumatera Utara itu, merasa yakin ‘Batang” masih bisa dibangkitkan.

Akhirnya berbagai upaya membangkitkan “batang tarandam” dilakukan oleh Benny begitu menjabat posisi Ketua di lembaga tersebut. Mulai dari janji akan tampil sebagai lembaga yang bersih, tidak tebang pilih kasus, hingga agresif mencari terobosan untuk mencegah monopoli yang merugikan masyarakat.

Sebagai politisi, Benny sangat pintar memilih kasus atau potensi kasus yang bisa menjadi isu menarik bagi pewarta yang mulai enggan untuk datang ke Jl Juanda (kantor KPPU).

Dimulai dari niat KPPU untuk menyelidiki adanya praktik monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai pupuk dan LPG, menyelidiki indikasi monopoli menara bersama di Badung, Bali, kartel semen dan gula, serta menerbitkan peraturan tentang merger.

Terakhir menjadikan kasus akuisisi Alfa oleh Carrefour berlanjut ke pemeriksaan yang bisa berujung pada putusan komisi dimana Carrefour kemungkinan kembali terkena palu godam kedua oleh lembaga tersebut.

Direktur Komunikasi KPPU A Junaidi membantah jika agresifnya lembaga belakangan ini dalam mengulas indikasi praktik monopoli sebagai upaya memperbaiki citra organisasi alias lip service ke masyarakat. “Setiap kasus yang diselidiki itu memiliki payung hukum yakni undang-undang anti monopoli. Kami bergerak karena indikasinya memang kuat,” katanya.

Benny menjelaskan, banyak terjadi salah persepsi di masyarakat tentang KPPU. Lembaga ini banyak dianggap sebagai pengawas tender. “Hampir 80 persen kasus yang dilaporkan tentang tender. Mengawasi tender itu sama seperti pemadam kebakaran. Lembaga ini harus mencegah sebelum terjadinya praktik monopoli,” tegasnya.

Benny boleh yakin dengan langkahnya. Namun, banyak pelaku usaha masih mencibir langkah yang diambil KPPU sejak dipimpin seorang Benny, khususnya terkait regulasi merger dan akusisi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofian Wanandi menilai langkah KPPU mengeluarkan regulasi tersebut sebagai bentuk intervensi yang berlebihan sehingga membuat dunia usaha kehilangan ritme dinamisnya.

“Tidak semuanya harus diatur dalm berusaha. Hal-hal detail jika datur, bagaimana cara pengusaha berbisnis,” katanya.

Sementara itu, seorang mantan komisioner KPPU yang enggan disebutkan namanya mengakui, akan berat menaikkan kembali citra KPPU, terutama sejak sosok Syamsul Maarif menjadi salah satu hakim di Mahkamah Agung.

“Sekarang di lembaga tersebut isinya kebanyakan politisi. Kalau begini, sudah susah meraih kembali kepercayaan masyarakat. Apalagi Benny adalah salah seorang yang ikut memutuskan kasus Direct Vision,” katanya.[doni ismanto]

080409 KPPU Kembali Menggoyang Sang Monsieur

carrefourPeritel dari negeri Perancis, Carrefour, kembali berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah minggu lalu lembaga tersebut memastikan akan melanjutkan hasil temuan lapangan indikasi praktik monopoli menjadi pemeriksaan awal yang akan berakhir pada 12 Mei nanti.

Kasus yang membuat Monsieur (Tuan) dari Perancis tersebut tersandung kali ini adalah terkait penetapan harga sewa tempat (space) yang merugikan pemasok dan konsumen.

Sebelumnya, Carrefour telah merasakan palu godam KPPU akibat melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengenakan berbagai syarat perdagangan yang menyebabkan bangkrutnya salah satu pemasok Carrefour.

KPPU menghukum denda Carrefour satu miliar rupiah dan melarang diberlakukannya syarat perdagangan berupa minus margin yang sangat merugikan pemasok. Minus margin merupakan syarat perdagangan yang mengharuskan pemasok membayar ganti rugi pada Carrefour sebanyak barang yang tidak terjual, jika pemasok terbukti menjual barang serupa kepada pesaing Carrefour dengan harga yang lebih murah.

“Kali ini kami memeriksa perilaku Carrefour setelah mengakusisi Alfa tahun lalu. Peritel ini terindikasi melanggar pasal 17 ayat (1) jo pasal 25 UU No5/99,” kata Wakil Ketua KPPU Didik Ahmadi di Jakarta, belum lama ini

Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli. Dan pasal 25 ayat 1 berisi    tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Dua pasal itu memiliki maksimal denda hingga 25 miliar rupiah.

“Namun, dua pasal ini lebih melihat conduct dari Carrefour setelah mengakuisisi Alfa. Jika pasal 28 ikut digunakan, kemungkinan besar akusisi bisa dibatalkan,” tegasnya.

Dalam pasal 28 ayat satu disebutkan  pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan di ayat 2 dikatakan pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sang Monsieur sendiri mengakuisisi 75 persen saham  Alfa Retailindo Tbk (ALFA) senilai 674 miliar rupiah pada tahun lalu.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan, sejak Alfa diakuisisi oleh Carrefour terjadi kerugian pada konsumen dan pemasok karena raksasa ritel tersebut melakukan praktik monopoli.

Hal itu terindikasi dengan meningkatkanya pangsa pasar upstream dari Carrefour dimana sebelumnya 44,72 persen menjadi 66,73 persen. Sedangkan pasar downstream juga mengalami kenaikan dari 37,98 persen menjadi 48,38 persen. Pasar downstream adalah pasar supplier dan upstream lebih dikenal dengan pasar ritel.

“Itu membuktikan kalau pangsa pasar Carrefour di atas 50 persen bukan 7 persen seperti yang diklaim Carrefour. Jika ini terjadi di Amerika Serikat, merger itu sudah di blok,” tegasnya.

Akibat dari melonjaknya pangsa pasar tersebut, menurut Junaidi, Carrefour menjadi semena-mena terhadap pemasoknya sehingga para beban para supplier meningkat setelah adanya aksi merger.

“Pemasok kosmetik berteriak ada kenaikan biaya yang ditanggung dari dulunya cuma 13 persen meningkat mejadi 33 persen. Ujung-ujungnya beban tersebut dibebankan ke konsumen yang akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.

Menurut Ketua KPPU Benny Pasaribu, berdasarkan penyelidikan awal kuat dugaan Carrefour menyalahgunakan posisi tawarnya yang kuat sehingga merugikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi pemasoknya.

KPPU menilai pendapatan perusahaan ritel asing itu dari penyewaan ruang berjualan yang ditetapkan dalam kontrak syarat perdagangan dengan pemasok lebih besar dari pendapatan hasil penjualan barang-barang.

Praktik tersebut memunculkan dugaan monopoli power dan monopsoni power yang dilakukan carefour yang telah merugikan pemasok yang notabene pengusaha skala kecil.

Dukung KPPU

Melihat aksi dari KPPU, para pemasok lokal yang menyuplai barang ke sang Monsieur pun memberikan dukungan.

“KPPU tentu bergerak karena adanya bukti yang kuat. Kami harap ini menjadi pelajaran bagi peritel lain untuk berusaha dan memperlakukan pemasok,” kata Juru bicara aliansi sembilan asosiasi Putri K Wardani.

Kesembilan organisasi yang diwakili oleh eksekutif Mustika Ratu itu adalah Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi), Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI), Asosiasi Produsen Garam Konsumsi Beryodium (Aprogakob), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Se-Indonesia (Gapmmi), Asosiasi Pemasok Garmen & Aksesoris Indonesia (APGAI), Gabungan Elektronika Indonesia (Gabel), Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), dan National Meat Processor Association (Nampa).

Ketika ditanya adakah peritel lain yang berperilaku layaknya Carrefour, Putri mengaku sedang memantau terus di lapangan. “Tetapi saya yakin jika KPPU agresif seperti ini, peritel akan berfikir ulang memperlakukan pemasok secara semena-mena,” katanya.

Sekjen APPSI Ngadiran, mengharapkan, KPPU benar-benar menuntaskan dugaan monopoli oleh Carrefour secara tuntas. “Kasus ini bisa menjadi jalan keluar bagi KPPU untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa independen dan bebas dari pengaruh pemilik modal,” katanya.

Dikatakannya, sudah bukan rahasia pemasok lokal dan pasar tradisional posisinya semakin terjepit akibat semakin kuatnya posisi daya tawar peritel. “Jika terus dibiarkan seperti itu, kematian tinggal menunggu waktu,” katanya.

Selanjutnya Putri mengakui memang ada upaya menyamakan persyaratan (termin) sejak Alfa diakuisisi oleh Carrefour. “Memang ada indikasi sejak Alfa diakuisisi terjadi upaya menyamakan termin oleh Carrefour untuk memasukkan barang ke Alfa atau Carrefour,” ungkapnya.

Putri mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti untuk membuktikan indikasi tersebut. “Sekarang ini sedang ada negosiasi trading term. Jadi, kita belum firm sampai negosiasi ini semuanya beres,” katanya.

Pengamat persaingan usaha Bambang P Adiwiyoto menyarankan, regulator perdagangan untuk bertindak terkait penetapan harga sewa.

“Penetapan harga sewa tempat itu bukan hak dari Carrefour. Jika mereka yang menentukan tentunya harga menjadi tak keruan. Seharusnya regulator yang menetapkan harga sewa,” katanya.

Menurut Bambang, seandainya Carrefour tidak memaksa Alfa hanya membeli barang dari pemasok yang ditunjuk oleh Carrefour, tentu indikasi adanya monopoli bisa dieliminr. “Sayangnya Carrefour bertindak sebaliknya,” katanya.

Bambang menyarankan, masalah kisruh bisnis hipermarket ini harus dikembalikan pada peraturan Gubernur yang menetapkan lokasi pendirian pusat perbelanjaan. “Sekarang kan semuanya sudah tidak jelas. Berdirinya di pusat kota dan dekat pasar tradisional. Kalau begini, kisruhnya udah seperti benang kusut,” katanya.

Sementara PT Carrefour Indonesia justru menyesalkan KPPU yang mengumumkan tuduhan pelanggaran UU No 5/99 kepada media tanpa terlebih dulu memberikan pemberitahuan resmi kepada pihaknya.

“Kita sangat menyesalkan KPPU sudah mengumumkannya ke media massa. Carrefour melanggar ini lah, itu lah, padahal belum ada pemberitahuan resmi ke Carrefour,” kata Corporate Affairs Director PT Carrefour Indonesia Irawan D Kadarman.

Irawan juga menolak jika Carrefour dikatakan telah memonopoli pasar bisnis ritel di Indonesia. Menurut dia, pangsa pasar Carrefour setelah mengakuisisi PT Alfa Retailindo hanya tujuh persen. “Tidak tepat jika Carrefour dinilai memonopoli pangsa pasar ritel dan mengancam keberadaan pasar tradisional,” ujarnya.

Terkait hubungan Carrefour dengan pemasok, Irawan menambahkan, Carrefour memiliki hubungan yang baik dengan empat ribu lebih pemasok. “Kalau cuma satu pemasok yang mengeluhkan kerjasama dengan kita, saya bisa sebutkan pemasok-pemasok yang happy kerjasama dengan kita,” tegasnya.

Menanggapi reaksi Sang Monsieur, Junaidi menghimbau untuk bersikap tenang, “Pemeriksaan awal bukanlah kiamat. Harusnya mereka (Carrefour) tidak berpolemik di media massa. Datang saja untuk klarifikasi. Ini kan baru awal pemeriksaan”.dni]