070409 Maskapai Masih Berhitung Penurunan Tarif

JAKARTA — Maskapai penerbangan masih berhitung besaran penurunan tarif jasa yang dimiliki terkait adanya stimulus dari pemerintah untuk pemotongan biaya bandara.

“Biaya operasional maskapai itu paling besar disedot oleh belanja bahan bakar (Avtur). Hampir 60 persen dari komponen ini. sedangkan komponen lain dibayar dengan dollar AS. Jadi, semua harus dihitung secara komprehensif karena dollar AS sendiri sedang tidak stabil,” kata Head of Corporate Communication Mandala Airlines Trisia Megawati kepada Koran Jakarta, Senin (6/4).

Dikatakannya, masalah tarif tentunya bergantung pada positioning maskapai penerbangan itu sendiri. Jika kebijakan ini terjadi dulu, tentu perang tarif akan langsung berkobar. “Tetapi sekarang industri lebih bersikap rasional dan mengutamakan keselamatan. Jadi, tidak semudah itu tarif langsung diturunkan,” katanya.

Diungkapkannya, pada triwulan pertama ini maskapai masih menghadapi low seasons sehingga sulit untuk langsung menurunkan tarif. “Kita memiliki target pendapatan akhir tahun. Jadi, semua harus dihitung. Terlepas dari itu semua, maskapai mengucapkan terima kasih kepada regulator yang sudah meringankan beban perusahaan,” katanya.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia , Pujobroto mengatakan, penurunan tarif jasa bandar juga terjadi pada negara-negara lain agar bisa mendukung peningkatan penerbangan. “Sebagai anggota International Air Transport Association (IATA) tentunya hal ini sangat membantu maskapai meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Sementara itu juru bicara Sriwijaya Airlines Ruth Hanna Simatupang menyesalkan, kurangnya sosialisasi penurunan tarif jasa bandara ke maskapai. “Maskapai penerbangan baru mengetahui ada diskon terhadap tarif layanan jasa bandara dan navigasi untuk rute penerbangan internasional. Jadi, susah menentukan penurunan tarif,” katanya.

Sebelumnya,  regulator   memberikan diskon tarif bagi Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) Internasional (route charge) dari 0,65 dollar AS menjadi 0,55 dollar AS.
Diskon lain adalah pembebasan pengenaan tarif (free of charge) untuk Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) Internasional atas penerbangan dengan rute baru dan penambahan frekuensi terhitung sejak 1 Maret-30 September 2009. Ketentuan ini berlaku di tiga bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I. Yaitu Bandara Hasanuddin-Makassar, Sepinggan-Balikpapan, dan Sam Ratulangi-Manado.[dni]

070409 Palapa Ring Diusulkan Masuk APBN

JAKARTA- Pemerintah akan mengusulkan pendanaan dari  Palapa Ring masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan untuk merealisasikan proyek tersebut.

Dana yang akan diambil dari  sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini terkumpul oleh Postel.

“Tidak tertutup kemungkinan kalau memang dilihat sebagai bagian dari infrastruktur yang harus disiapkan,  bisa juga diusulkan Palapa Ring itu didanai dari APBN,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, M. Nuh, di Jakarta, Senin (6/4).

Dikatakannya, pihaknya sangat berhadap dana-dana yang didapatkan dari sektor ICT dan turunannya itu termasuk  dana Universal Service Obligation (USO)  dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai proyek yang berhubungan dengan ICT, termasuk Palapa Ring

Menteri menekankan, sumber APBN tidak lagi terkotak-kotak atas sektor, sehingga tidak dapat dikatakan secara langsung didanai oleh PNBP.

“Tetapi ini juga harus masuk usulan ke wakil rakyat untuk disetujui,” jelasnya.

Dikatakannya, partisipasi pembiayaan pemerintah pada dasarnya bisa dilakukan dengan beragam cara misalnya melalui insentif pajak.

“Yang tadinya harus bayar pajak taruhlah 10 persen, maka yang ini tidak harus bayar sebanyak itu, tetapi tidak ada yang namanya pembebasan pajak,” katanya.

Terkait dengan Palapa Ring, Nuh mengatakan,  pemerintah  masih menunggu hasil kajian konsorsium Palapa Ring terkait pelaksanaan proyek yang masih terkendala depresiasi nilai investasi.

Sebelumnya, pemerintah menerima informasi dari konsorsium bahwa megaproyek tersebut tidak akan sama seperti disain awal, tetapi dirampingkan akibat krisis finansial global.

Investasi dari proyek ini sebelumnya 180 juta dollar AS berubah menjadi 150 juta dollar AS.

Selanjutnya Nuh mengatakan, pihaknya akan mengembangkan  ICT Fund untuk memajukan  sektor ICT.

“Pendekatannya bisa dengan pendekatan tidak langsung bahwa sektor ICT memiliki kontribusi yang bagus,” katanya.[Dni]

070409 Mengintip Peluang Bisnis Alih Daya

Industri telekomunikasi yang menyasar pasar ritel boleh saja pertumbuhannya melambat pada tahun ini. Namun, tidak demikian dengan pasar korporasi.

Meskipun krisis ekonomi sedang menghantui, melakukan perubahan struktur Teknologi Informasi (TI) tetap dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas.

Kebutuhan untuk melakukan perubahan tersebut menjadikan para pemain di bisnis alih daya (outsourcing) diperkirakan tetap dapat bersinar pada tahun ini.

“Alih daya jaringan TI telekomunikasi memiliki potensi bisnis yang sangat besar di saat krisis ekonomi melanda Indonesia,” ujar Direktur PT Aplikanusa Lintasarta Samsriyono Nugroho di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, tren ke depan semua perusahaan akan fokus ke bisnis intinya dimana TI memiliki posisi sebagai penunjang. Adanya krisis, perusahaan tersebut akan cenderung memilih outsource untuk TI karena biayanya lebih rendah.

Berdasarkan catatan, jika satu perusahaan melakukan outsource jaringan kepada pihak ketiga umumnya hanya meyerap 10 persen dari belanja modalnya untuk satu tahun. Tentunya hitungan itu bisa berbeda-beda di setiap industri.

Sedangkan bisnis alih daya sendiri meliputi pengelolaan data center, solusi TI, networking, dan lainnya. Pada tahun lalu, potensi pasar data center di Indonesia mencapai 120 juta dollar AS. Diperkirakan produk ini beserta solusinya akan tumbuh sebesar 30 hingga 40 persen dalam waktu lima tahun ke depan alias setiap tahunnya terjadi pertumbuhan 6 hingga delapan persen.

Data Center banyak menjadi andalan dari perusahaan alih daya untuk menggaet pelanggan korporat karena solusi ini mampu menghemat 50 persen dari belanja modal satu perusahaan. Di Indonesia beberapa pemain besar di bisnis ini adalah Sigma Cipta Caraka, Datacraft, dan Lintasarta.

Datacraft pada tahun lalu diperkirakan meraup pendapatan sebesar 75 juta dollar AS. Sedangkan Sigma Cipta Caraka diperkirakan mampu meraih keuntungan sebesar 40 juta dollar AS.

Sementara Lintasarta pada tahun lalu mengeluarkan investasi sebesar 200-250 miliar untuk membangun jaringan. Dana tersebut untuk membangun 15 ribu titik jaringan infrastruktur di 15 kota bagi 1.500 pelanggan korporatnya.

Solusi-solusi kreatif yang ditawarkan Lintasarta adalah connectivity solutions, mobility solutions, dan enterprise solutions yang diciptakan sesuai kebutuhan segmen industri.

Didorong Regulasi

Selain didorong oleh keadaan dimana perusahaan harus fokus pada bisnis inti, faktor lain yang membuat jasa alih daya berkibar adalah adanya dorongan regulasi dari otoritas sektoral yang menuntut perusahaan untuk menggunakan jasa teknologi mumpuni.

Bukti nyata dapat dilihat pada sektor perbankan. Hadirnya IT Business Continuity Plan (IT BCP) membuat perusahaan alih daya memiliki peluang yang lebih besar menggarap industri perbankan.

IT BCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, ditegaskan dalam regulasi tersebut bank wajib memastikan IT BCP dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha tetap berjalan saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi. Di samping itu Bank juga diwajibkan melakukan uji coba dan update atas IT BCP yang mereka miliki.

“Beleid tersebut membuat penyedia solusi menjadi memiliki peluang karena industri perbankan yang sebelumnya sudah sadar akan kebutuhan teknologi informasi semakin banyak menggunakan jasa turunan. Contohnya, prinsip di Basel II tentang manajemen resiko yang akan berjalan dengan efektif hanya bila didukung dengan TI,” kata General Manager Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dan Jasa Lintasarta, Gidion S. Barus

Gidion mengatakan, adanya IT BCP membuat jasa Disaster Recovery Center (DRC) dari perusahaan alih daya menjadi makin laris. Lintasarta memiliki tiga pusat data yakni di jalan TB Simatupang Jakarta, Bandung, dan Jatiluhur, Jawa Barat. Saat ini layanan pusat data Lintasarta telah menjaring 40 pelanggan korporasi multinasional, terutama dari sektor telekomunikasi, jasa keuangan, bank, dan media.

“Sekarang kita sedang mengincar dua bank besar untuk menjadi pelanggan. Ekspansi besar akan dilakukan di sektor ini mulai tahun depan,” katanya.

Secara terpisah, pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, bisnis alih daya memang akan tetap berkibar pada masa krisis karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi pengeluaran.

”Melakukan alih daya itu kan bagian dari penghematan. Ketimbang dijalankan sendiri, ada biaya pemeliharaan yang harus ditanggung oleh perusahaan,’ katanya.

Sayangnya, menurut Miftadi, pasar yang besar dari bisnis alih daya masih banyak dikuasai oleh asing untuk pengadaan alat. Sedangkan pemain lokal baru bisa berbicara di pembuatan aplikasi karena mengandalkan kreatifitas.

”Jika pembuatan barang bisa dikerjakan oleh pemain lokal akan menumbuhkan sektor manufaktur sehingga memberikan dampak bagi ekonomi nasional,” katanya.[dni]

070409 Tender BWA Tunggu Industri Lokal

JAKARTA—Pemerintah disarankan untuk menunggu kesiapan industri lokal menyiapkan perangkat akhir (customer premises equipment/CPE) Wimax sebelum digelarnya tender Broadband Wireless Access (BWA) pada bulan ini.

“Sebaiknya pemerintah jangan buru-buru untuk menggelar tender BWA. Masalahnya pemain lokal lebih banyak berkonsentrasi memproduksi perangkat jaringan (Base Subscriber/BS) ketimbang CPE. Jika dipaksakan, tidak akan terbangun ekosistem yang sehat,” ungkap Chief Lembaga Riset Telematika Sharing Vision Dimitri Mahayana kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Dimitri, untuk membuat Wimax menjadi andalan bagi industri nasional diperlukan membangun ekosistem mulai dari sektor hulu hingga hilir. “Jika hanya BS-nya saja dikuasai tidak akan mampu membuat pemain lokal menjadi dominan. Apalagi harga CPE lokal itu mahal (300 dollar AS per unit). Masyarakat bisa berfikir dua kali untuk membelinya,” jelasnya.

Padahal, menurutnya, melihat tingginya kebutuhan masyarakat untuk broadband internet diperkirakan dibutuhkan satu juta unit CPE wimax dengan harga terjangkau. “Angka itu juga untuk memenuhi skala ekonomi dari teknologi tersebut,” katanya.

Dia meminta, meskipun dokumen tender harus diumumkan pada 19 April nanti, pemerintah harus menginformasikan dengan jujur kesiapan produksi CPE oleh industri lokal. “Apabila belum siap, tender tidak perlu dipaksakan digelar bulan ini,” tegasnya.

Dikhawatirkannya, jika tender dipaksakan akan timbul banyak masalah di kemudian hari. Misalnya operator pemenang bisa dituntut karena tidak mematuhi kewajiban konten lokal yang digariskan dalam Permen dan dokumen tender WiMax.

Tender yang terburu-buru juga akan menciptakan preseden buruk bagi industri lokal yang kembali tidak banyak terlibat dalam layanan telekomunikasi mutakhir, yang ujung-ujungnya kian menyurutkan rasa percaya diri industri lokal. Di sisi lain, operator pemenang tender juga berpotensi sekadar memenangkan tender guna meningkatkan nilai perusahaan tanpa implementasi layanan sebagaimana pernah dilakukan dua operator pertama pemenang lisensi 3G.[dni]

070409 Reklamasi Nomor Flexi: Solusi Mengatasi Keterbatasan Penomoran

Pemerintah tak lama lagi berencana mengeluarkan Keputusan Menteri (KM) terkait penomoran dari jasa Fixed Wireless Access (FWA) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), TelkomFlexi.

Regulasi tersebut nantinya akan mengatur masalah reklamasi penomoran untuk 351 kode area milik Flexi secara nasional. Setelah direklamasi, maka penomoran untuk pelanggan Flexi yang sebelumnya berjumlah di bawah 10 angka (setelah kode area) akan berubah sesuai dengan Fundamental Technical Plan (FTP) 2000 alias 10 angka setelah kode area.

Perubahan ini akan berlaku bagi pelanggan yang menggunakan Flexi mulai 2008 atau sejak reklamasi dimulai. Saat ini jumlah pelanggan Flexi mencapai 13 juta nomor, diharapkan hingga akhir tahun ada penambahan sekitar tiga hingga 3,5 juta
pelanggan baru.

Telkom sendiri telah melakukan reklamasi sebelumnya pada April 2008 sesuai FTP 2000 untuk kode area 0251 (Bogor) dengan proses Ganti Nomor (GNO). Saat itu diperkirakan Telkom mengeluarkan investasi sebesar lima miliar rupiah.

Untuk diketahui, dalam FTP 2000 bagi nomor pelanggan lokal (FWA) ditentukan jika kode area dua digit, jumlah digit pelanggan menjadi 8 digit dan untuk kode area 3 digit, jumlah digit pelanggan sebanyak tujuh digit. Sedangkan pelanggan Flexi di banyak area masih menerapkan nomor di bawah 10 digit.

Masalah penomoran ini kembali mencuat, karena semenjak 30 November 2007 dan 4 November 2008, Telkom telah mengajukan permohonan penetapan nomor pelanggan Flexi secara nasional. Hal ini karena Telkom diharuskan untuk mengeluarkan nomor lokal yang bukan menjadi miliknya untuk dibagi ke FWA lainnya.

“Di era monopoli semua nomor lokal dikuasai oleh Telkom. Nah, di era liberalisasi nomor-nomor itu harus dikembalikan ke negara. Sedangkan jika operator meminta alokasi penomoran harus berdasarkan blok numbering kepada negara,” jelas juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta, Senin (6/4).

Untuk diketahui, blok numbering biasanya berisi 999 ribu nomor untuk kode area 0XY. Namun, untuk kode area 0XYZ hanya berisi 10 ribu nomor.

Diungkapkannya, berdasarkan koordinasi terakhir dengan Telkom 19 Maret lalu telah didapat kesepakatan akan dilakukan penetapan blok nomor pelanggan Flexi secara nasional untuk 351 kode area.

“Ini akan menjadi solusi dari mulai terbatasnya pengadaan nomor prabayar untuk Flexi. Telkom harus mampu mengoptimalkan nomor tidur yang selama ini dimilikinya karena tidak sesuai dengan FTP 2000,” tegasnya.

Gatot menegaskan, biaya dari reklamasi nantinya akan ditanggung oleh Telkom karena sudah merupakan kewajiban dari operator tersebut untuk mengikuti FTP. “Sedangkan bagi FWA lainnya tidak akan berdampak karena ini hanya menyangkut nomor yang dikuasai oleh Telkom,” katanya.

Telkom Sanggupi

VP Public and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menegaskan, perusahaan siap melaksanakan permintaan dari pemerintah jika sudah ada keputusannya. “Kami siap saja jika sudah menjadi keputusan. Sedangkan masalah permintaan insentif ini harus didiskusikan dulu karena ada hitungan investasinya,” katanya.

Menurut Eddy, jika perubahan penomoran dilakukan sebenarnya tidak memberikan dampak ke pelanggan, malah bisa jadi pelanggan menjadi merasa kurang nyaman karena adanya perubahan. “Jadinya mereka yang selama ini sudah biasa dengan nomor lamanya harus menyosialisasikan kembali nomor barunya ke teman atau kerabat,” katanya.

Praktisi Telematika Suryatin Setiawan menambahkan, pergantian nomor pelanggan agar sesuai dengan FTP 2000 akan memerlukan biaya yang besar untuk sosialisasinya dan pelanggan akan dirugikan karena harus mensosialisasi nomor barunya.

“Untuk ilustrasi ketika GNO dilakukan di Bogor selain biaya besar dikeluarkan, pelanggan juga tidak nyaman untuk sementara waktu akibat tingginya tingkat kegagalan panggilan. Bagi saya hal yang wajar Telkom meminta insentif ke pemerintah,” katanya.

Tambah Digit

Suryatin menyarankan untuk mengatasi solusi keterbatasan nomor prabayar tidak hanya untuk Telkom tetapi bagi jasa FWA lainnya adalah menambah digit angka yang berlaku sekarang ini.

“Menambah digit yang sudah ada saat ini dari 10 menjadi 11 digit lebih baik. Ketimbang menyuruh Telkom untuk kembali ke FTP 2000. Kebijakan ini akan menjadi win-win solution tidak hanya bagi Telkom, tetapi juga industri. Lagipula menambah menjadi 11 digit tidak bertentangan dengan ketentuan International Telecommunication Union (ITU) yang memperbolehkan 15 digit,” katanya.

Dikatakannya, jika mengacu pada standar FTP 2000, untuk beberapa daerah seperti Malang, Denpasar, dan Jakarta sudah mengalami krisis penomoran sehingga ekspansi FWA menjadi terhambat.

“Jika yang diambil adalah menambah digit akan bisa direalisasikan secara cepat karena kemampuan switching Telkom dan industri sudah mendukung,” katanya.

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Bidang Kajian Teknologi Taufik Hasan mengatakan, perubahan dari 10 digit menjadi 11 digit akan membentuk penomoran yang homogen sehingga memudahkan dalam berbagai proses seperti penagihan.”Jika ada sistim yang harus diubah Telkom hanya untuk sentral yang sudah tua terutama sistem dari PSTN (telepon kabel),” katanya.

Disarankannya, realisasi migrasi penomoran dilakukan sejalan dengan rencana migrasi teknologi Next Generation Network (NGN) secara per daerah oleh Telkom. “Artinya sentral yang tidak bisa lagi mengakomodasi sistem penomoran baru yang direncanakan karena perlu jumlah digit panjang, dimigrasikan langsung ke NGN,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyambut gembira jika langkah memperpanjang digit angka yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi keterbatasan penomoran.

“Kami di beberapa kota memang mengalami krisis penomoran. Pemerintah harus memikirkan solusi untuk mengatasi kondisi ini,” katanya.

Dia meminta, nomor-nomor yang dikuasai oleh operator FWA untuk diinventarisir oleh pemerintah. Jika ditemukan tidak produktif, ditarik kembali untik disalurkan ke operator lainnya.

“Kita kan ingin memajukan industri dan meningkatkan penetrasi. Rasanya tidak wajar kalau banyak nomor tidur dikuasai oleh satu atau dua operator saja,” katanya.

Menanggapi hal itu, Gatot mengatakan, masalah menambah digit sedang dikaji. Namun, diingatkannya implementasi dari kebijakan itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar dan akan mengorbankan blok numbering lainnya.[dni]

060409 Tarif Jasa Bandara Dievaluasi

JAKARTA–Pemerintah memberikan potongan tarif jasa bandara dan navigasi  guna membuat industri penerbangan mampu bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi tahun ini.

“Potongan tarif  tersebut juga diharapkan  dapat menurunkan tarif pelayanan penerbangan kepada para penumpang pesawat udara baik nasional maupun internasional,” harap Kepala Pusat Komunikasi Publik Departemen Perhubungan, Bambang Supriyadi Ervan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Bambang, jika tarif diturunkan akan berdampak kepada meningkatkanya penggunaan angkutan udara oleh masyarakat yang berujung pada naiknya kegiatan operasional maskapai. “Diskon ini akan membuat   biaya operasional menurun. Ditambah adanya lonjakan penumpang karena tarif murah, semoga banyak maskapai terselamatkan,” katanya.

Diungkapkannya, pemberian diskon tarif jasa bandara dan  navigasi penerbangan itu meliputi layanan yang diberikan di bandara seperti  Pelayanan Jasa Penerbangan(PJP) Internasional (route charge) dari  0,65 dollar AS menjadi  0,55 dollar AS yang telah diberlakukan sejak tahun 2002.

Selanjutnya pembebasan pengenaan tarif (free of charge) untuk Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara(PJP4U) internasional atas penerbangan dengan rute baru dan penambahan frekuensi terhitung sejak 1 Maret-30 September 2009.

Ketentuan ini berlaku di tiga bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I yaitu  Bandara Hasanuddin (Makassar), Sepinggan (Balikpapan), dan SamRatulangi (Manado).

Di bandara di bawah penguasaan PT AP I, pemberian diskon progresif diberlakukan terhadap PJP4U Internasional (diskon landing fee) atas penerbangan dengan rute baru atau penambahan frekuensi yang juga terhitung sejak sejak 1 Maret-30 September 2009 seperti di Bandara Ngurah Rai (Denpasar), Juanda (Surabaya), Hasanuddin (Makassar), Adisutjipto (Jogjakarta), dan Adi Sumarmo (Surakarta).

Diskon landing fee sebesar 30 persen di kelima bandara tersebut diberikan dengan ketentuan load factor berkisar antara 50-70persen. Sedangkan untuk tingkat isian 71-80 persen, diskon landingfee yang diberikan sebesar 40 persen.

Sementara bagi pesawat yang memiliki load factor di atas 80 persen, diberikan diskon sebesar 50persen. Kebijakan ini berlaku pula bagi maskapai pemilik Departure ControlSystem (DCS) dan sudah terintegrasi dengan Multi User Check inSystem (MUCS) di Bandara Juanda (Surabaya) dan Hasanuddin (Makassar) mulai  1 Maret-30 September 2009 dan Bandara Adisutjipto (Jogjakarta) dan Sepinggan (Balikpapan) mulai 1 Juli hingga 30 September 2009.

Setiap maskapai  yang memenuhi persyaratan itu dikenakan diskon sebesar 7 persen dari tarif  2100 rupiah per penumpang menjadi  1.950 rupiah per penumpang.

Sementara untuk bandara di bawah pengelolaan PT AP II, diskon diberikan untuk tarif PJP4U dan aviobridge bagi penambahan rute baru dengan besaran masing-masing 25 persen.

Ketentuan inijuga berlaku sejak 1 Maret-30 September 2009.

Secara terpisah, juru bicara Sriwijaya Airlines Hanna Simatupang mengakui kebijakan pemerintah menaikkan atau menurunkan tarif pelayanan akan berpengaruh harga tiket.  “Berapa besar penurunan tentu harus dihitung dulu,” katanya.

Direktur Operasional Batavia Air Capt. Noer Effendi menambahkan landing fee di Indonesia memang lebih mahal ketimbang di luar negeri. “Setiap bandara berbeda dan standar pelayanannya juga berbeda,” katanya.

Dibatalkan
Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko mengungkapkan, rencana Departemen Perhubungan (Dephub)  untuk menghilangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan bakar pesawat, avtur, batal dilaksanakan karena ditentang oleh Departemen Keuangan (Depkeu).

“Kami sudah menerima surat dari Depkeu terkait permintaan penghilangan tersebut. Jawabannya rencana tersebut tak disetujui dan akan kita patuhi,” ungkapnya.

Alasan yang digunakan oleh Depkeu adalah pajak termasuk sebagai salah satu sumber pendapatan negara.”Karena itu Depkeu menilai tidak mudah menghilangkan salah satu sumber pendapatan negara,” katanya.

Sebelumnya, pada November 2008, Dephub sempat melontarkan ide untuk menghilangkan PPN avtur  guna membantu maskapai menghadapi krisis ekonomi di tahun depan. Rencananya, PPN avtur diusulkan turun  dari 10 persen  menjadi 5 persen pada tahap pertama dan selanjutnya berangsur dihilangkan.[Dni]