040409 Pemerintah Harus Menjadikan Spektrum Sebagai Sumber Pendapatan

JAKARTA—Pemerintah harus menjadikan spektrum sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara mengingat frekuensi adalah salah satu sumber daya alam terbatas.

Ketua Center for Indonesian Telecommunications Regulation Studies (Citrus) Asmiati Rasyid, mengungkapkan, di negara-negara maju selama ini spektrum merupakan sumber pendapatan yang cukup berarti bagi pemerintah.

Contohnya, di Amerika Serikat tender spektrum 700 MHz yang dilakukan awal 2008 lalu, menghasilkan pendapatan sebesar 19.6 miliar dollar AS.

Sedangkan di India, dalam lima tahun terakhir pendapatan pemerintah dari spektrum fee mencapai 11 miliar dollar AS. Bahkan, tender spektrum 3G diharapkan akan memberikan pemasukan kepada pemerintah India sekitar 8 miliar dollar AS.

“Paradoks terjadi di Indonesia, up-front fee dari 5 blok (2x5MHz) untuk spektrum 3G, hanya menghasilkan sekitar 180 juta dollar AS,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (2/4).

Di India, ungkapnya, untuk mendapatkan alokasi spektrum, operator swasta sudah terbiasa dengan tender dan bayar license-fee sebagai up-front fee dan revenue sharing yang dibayarkan kepada pemerintah setiap tahunnya.

Misalnya, untuk tender spektrum 3G, harga dasar penawaran (reserve-price) mencapai 400 juta dollar AS per blok (2x5MHz) untuk dapatkan cakupan layanan secara nasional.

Disamping itu, operator diwajibkan membayar annual fee sebesar 2 persen dari rata-rata pertumbuhan pendapatan kotor setiap tahunnya mulai tahun kedua beroperasi. Dibandingkan dengan Indonesia, untuk blok spektrum yang sama dengan cakupan nasional, reserve-price hanya sekitar 10 juta dollar AS dan annual fee hanya 160 miliar rupiah atau sekitar 16 juta dollar AS dengan harga flat selama 10 tahun.

“Berdasarkan GDP per capita dan jumlah penduduk dimana Indonesia sebagai pasar ketiga terbesar di Asia , India cukup relevan untuk dijadikan pembanding. Karena itu, harga 3G spektrum di Indonesia bisa dikatakan masih murah,” katanya.

Dikatakannya, negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemain industri dan pencapaian tujuan negara agar pertumbuhan industri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan SDM yang berkualitas.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, agar penggunaan frekuensi menjadi efektif dan tidak ada pemborosan ada baiknya pemerintah menerapkan pungutan biaya secara adil.

“Jika operator 3G membayar 160 miliar rupiah untuk 5 MHz, tentunya Media Citra Indostar (MCI) sebagai penguasa di 2,5 GHz dengan 150 MHz harus membayar sama dengan Telkomsel untuk 5 MHZ sebesar 160 miliar rupiah. Jika itu terealisasi negar bisa mendapatkan sekitar sekitar 4,8 triliun rupiah untuk frekuensi yang dimilikinya saat ini,” katanya.

Pada kesempatan lain, Senior Solution Manager, Nokia Siemens Network. Torsten Leibner mengatakan mobile boradband di Indonesia jika ingin berkembang membutuhkan tiga hal yakni fokus kepada pelanggan, menciptakan konten yang mendorong pendapatan, dan terciptanya ekosistem yang sehat.

“Mobile broadband itu bisa berdampak kepada pendapatan kotor satu negara. Di Malaysia dampaknya ke GDP bisa sekitar 3,8 persen. Pada 2012 akan ada 140 juta pelanggan yang menggunakan mobile broadband. Dan ini tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah,” katanya. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s