040409 Akuisisi Alfa Bisa Dibatalkan

JAKARTA—Akuisisi 75 persen saham Alfa Retailindo Tbk (ALFA) senilai 674 miliar rupiah yang dilakukan oleh Carrefour Group pada tahun lalu bisa dibatalkan jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan bukti kongkrit aksi korporasi tersebut merugikan konsumen dan menyuburkan praktik persaingan tidak sehat.

“Jika hasil pemeriksaan KPPU menemukan pemicu dari kerugian konsumen lebih banyak karena adanya akuisisi, bisa saja nantinya majelis komisi memutuskan akuisisi itu dibatalkan,” tegas Wakil Ketua KPPU Didik Ahmadi di Jakarta, Kamis (2/4).

Dikatakanya, saat ini KPPU telah resmi memeriksa kasus akuisisi Alfa oleh raksasa ritel dari Perancis tersebut. Pasal yang dikenakan adalah pasal 17 ayat (1) jo pasal 25 UU No5/99.

Pasal 17 berisi tentang pelarangan menguasai alat produksi dan penguasaan barang yang bisa memicu terjadinya praktik monopoli. Dan pasal 25 ayat 1 berisi tentang posisi dominan dalam menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.

“Dua pasal itu memang kita gunakan untuk menjerat Carrefour dengan maksimal denda 25 miliar rupiah. Namun, dua pasal ini lebih melihat conduct dari Carrefour setelah adanya akuisisi. Secara struktur bisa dijerat dengan Pasal 28 dalam UU yang sama. Nah, jika pasal 28 ikut digunakan, kemungkinan besar pembatalan akuisisi itu besar sekali,” tandasnya.

Dalam pasal 28 ayat satu disebutkan pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Sedangkan di ayat 2 dikatakan pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain

apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan awal terhadap Carrefour yang akan selesai pada 12 Mei nanti,” katanya.

Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi mengungkapkan, sejak Alfa diakuisisi oleh Carrefour terjadi kerugian pada konsumen dan pemasok karena raksasa ritel tersebut melakukan praktik monopoli.

Hal itu terindikasi dengan meningkatkanya pangsa pasar upstream dari Carrefour dimana sebelumnya 44,72 persen menjadi 66,73 persen. Sedangkan pasar downstream juga mengalami kenaikan dari 37,98 persen menjadi 48,38 persen. Pasar downstream adalah pasar supplier dan upstream lebih dikenal dengan pasar ritel.

“Itu membuktikan kalau pangsa pasar Carrefour di atas 50 persen bukan 7 persen seperti yang diklaim Carrefour. Jika ini terjadi di Amerika Serikat, merger itu sudah di blok,” tegasnya.

Akibat dari melonjaknya pangsa pasar tersebut, menurut Junaidi, Carrefour menjadi semena-mena terhadap pemasoknya sehingga para beban para supplier meningkat setelah adanya aksi merger.

“Pemasok kosmetik berteriak ada kenaikan biaya yang ditanggung dari dulunya cuma 13 persen meningkat mejadi 33 persen. Ujung-ujungnya beban tersebut dibebankan ke konsumen yang akhirnya merugikan masyarakat,” katanya.[dni]

040409 Pemerintah Harus Menjadikan Spektrum Sebagai Sumber Pendapatan

JAKARTA—Pemerintah harus menjadikan spektrum sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara mengingat frekuensi adalah salah satu sumber daya alam terbatas.

Ketua Center for Indonesian Telecommunications Regulation Studies (Citrus) Asmiati Rasyid, mengungkapkan, di negara-negara maju selama ini spektrum merupakan sumber pendapatan yang cukup berarti bagi pemerintah.

Contohnya, di Amerika Serikat tender spektrum 700 MHz yang dilakukan awal 2008 lalu, menghasilkan pendapatan sebesar 19.6 miliar dollar AS.

Sedangkan di India, dalam lima tahun terakhir pendapatan pemerintah dari spektrum fee mencapai 11 miliar dollar AS. Bahkan, tender spektrum 3G diharapkan akan memberikan pemasukan kepada pemerintah India sekitar 8 miliar dollar AS.

“Paradoks terjadi di Indonesia, up-front fee dari 5 blok (2x5MHz) untuk spektrum 3G, hanya menghasilkan sekitar 180 juta dollar AS,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (2/4).

Di India, ungkapnya, untuk mendapatkan alokasi spektrum, operator swasta sudah terbiasa dengan tender dan bayar license-fee sebagai up-front fee dan revenue sharing yang dibayarkan kepada pemerintah setiap tahunnya.

Misalnya, untuk tender spektrum 3G, harga dasar penawaran (reserve-price) mencapai 400 juta dollar AS per blok (2x5MHz) untuk dapatkan cakupan layanan secara nasional.

Disamping itu, operator diwajibkan membayar annual fee sebesar 2 persen dari rata-rata pertumbuhan pendapatan kotor setiap tahunnya mulai tahun kedua beroperasi. Dibandingkan dengan Indonesia, untuk blok spektrum yang sama dengan cakupan nasional, reserve-price hanya sekitar 10 juta dollar AS dan annual fee hanya 160 miliar rupiah atau sekitar 16 juta dollar AS dengan harga flat selama 10 tahun.

“Berdasarkan GDP per capita dan jumlah penduduk dimana Indonesia sebagai pasar ketiga terbesar di Asia , India cukup relevan untuk dijadikan pembanding. Karena itu, harga 3G spektrum di Indonesia bisa dikatakan masih murah,” katanya.

Dikatakannya, negara berkembang seperti Indonesia harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemain industri dan pencapaian tujuan negara agar pertumbuhan industri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan SDM yang berkualitas.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, agar penggunaan frekuensi menjadi efektif dan tidak ada pemborosan ada baiknya pemerintah menerapkan pungutan biaya secara adil.

“Jika operator 3G membayar 160 miliar rupiah untuk 5 MHz, tentunya Media Citra Indostar (MCI) sebagai penguasa di 2,5 GHz dengan 150 MHz harus membayar sama dengan Telkomsel untuk 5 MHZ sebesar 160 miliar rupiah. Jika itu terealisasi negar bisa mendapatkan sekitar sekitar 4,8 triliun rupiah untuk frekuensi yang dimilikinya saat ini,” katanya.

Pada kesempatan lain, Senior Solution Manager, Nokia Siemens Network. Torsten Leibner mengatakan mobile boradband di Indonesia jika ingin berkembang membutuhkan tiga hal yakni fokus kepada pelanggan, menciptakan konten yang mendorong pendapatan, dan terciptanya ekosistem yang sehat.

“Mobile broadband itu bisa berdampak kepada pendapatan kotor satu negara. Di Malaysia dampaknya ke GDP bisa sekitar 3,8 persen. Pada 2012 akan ada 140 juta pelanggan yang menggunakan mobile broadband. Dan ini tentunya memerlukan dukungan dari pemerintah,” katanya. [dni]