010409 Industri Kreatif Butuh Regulasi yang Kondusif

JAKARTA —Industri kreatif di Indonesia membutuhkan dukungan regulasi yang kondusif untuk bisa berkembang.

“Pemerintah harus menciptakan regulasi yang mendukung industri kreatif. Jangan antardepartemen terkesan saling bersaing dan berujung membunuh industri kreatif secara perlahan-lahan,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Telematika Anindya N Bakrie di Jakarta, Selasa (31/3).

Dicontohkannya, regulasi yang terkesan tumpang tindih berlaku terhadap penyedia konten di telkomunikasi dan production house di industri penyiaran. Para penyedia konten dipaksa oleh pemerintah untuk membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) dan sumbangan Universal Service Obligation (USO). Padahal, pelaku usaha tersebut bukanlah penyelenggara telekomunikasi layaknya operator.

Dikatakannya, peluang bagi industri kreatif di Indonesia untuk berkembang terbuka lebar karena nilai bisnisnya lumayan menggiurkan. “Yang dibutuhkan itu adalah stimulus dan regulasi yang mendukung. Jangan justru dibatasi dengan regulasi sehingga membuat kreatifitas menjadi mati,” katanya.

Diungkapkannya, industri kreatif di sektor telekomunikasi memiliki peluang yang besar karena nilai bisnisnya lumayan menggiurkan. “Omzet industri telekomunikasi setiap tahunnya sekitar150 triliun rupiah per tahun . Sebanyak enam persennya disumbang dari Value Added Service (Vas) dimana industri kreatif masuk ke dalamnya,” katanya.

Berdasarkan catatan Departemen Perdagangan, peran sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di industri kreatif patut diperhitungkan. Menurut departemen tersebut, dari sekitar 87 triliun rupiah nilai bisnis industri kreatif, sekitar 24 triliun rupiah berasal dari sektor TIK.

“Ini merupakan salah satu jalan untuk menuju tujuan pemerintah yang ingin meminimalisi unemployment dengan mencanangkan Tahun Industri Kreatif di tahun ini,” pungkasnya.

Dirjen Aplikasi dan Telematika (Aptel) Depkominfo Cahyana Ahmadjayadi mengatakan, selama ini direktoratnya selalu mendukung industri kreatif untuk berkembang. “Saya selalu mendorong industri kreatif berkembang. Jika setelah berkembang harus menyumbang bagi pembangunan, itu merupakan hal yang wajar,” katanya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh, menggagas pembentukan pusat pengembangan industri kreatif Indonesia atau Indonesia Creative Industry Development Center (ICIDEC) untuk merangsang kreatifitas masyarakat.

“ICIDEC untuk memfasilitasi UKM yang selama ini kesulitan alat ataupun pembiayaan,” katanya.

Dikatakannya, pusat pengembangan industri kreatif itu nantinya akan menjadi wadah berbagai macam keperluan UKM yang bergerak di sektor industri kreatif dari mulai penggalian ide hingga distribusi pemasaran.

Menurut Menteri, dengan adanya pusat pengembangan itu diharapkan segala keperluan sektor industri kreatif tersedia dengan mudah sehingga terdukung perkembangannya dengan baik. “Di situ bisa disediakan alat-alat, perlengkapan, engines, ahli, keuangan, hingga channelling. Pusat pengembangan itu dapat diusulkan pada APBN 2010.

,” katanya.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Airlangga Hartanto mengatakan, bentuk dukungan sederhana yang dibutuhkan oleh industri kreatif adalah kemudahan pemberian kredit. Pasalnya, selama ini pemberian kredit dari Bank masih banyak yang melihat jaminan sebagai tolak ukur.

“Padahal untuk UKM mereka masih butuh modal awal untuk merintis bisnisnya,” tukasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s