020409 Perbankan Tidak Paham Pelayaran

JAKARTA–Dunia perbankan dituding tidak memahami cara berbisnis dari pengusaha pelayaran sehingga berujung pada semakin sulitnya pengadaan pemodalan bagi pemilik kapal.

“Banyak bankir yang tidak memahami cara berbisnis di sektor pelayaran. Regulasi yang digunakan terlalu ketat sehingga para pengusaha kesulitan mendapatkan modal,” ungkap Dirut Arpeni Lines Oentoro Surya Kepada Koran Jakarta, Rabu (1/2).

Diungkapkannya, beberapa regulasi yang menyulitkan adalah tidak cukupnya menjaminkan kapal sebagai bagian dari collateral, syarat equity di atas 35 persen, dan tidak dilihatnya kontrak dengan pihak ketiga sebagai jaminan mendapatkan dana.

“Undang-undang pelayaran memang memungkinkan untuk menjaminkan kapal, tetapi bagi bankir itu tidak cukup. Harus ditambah equity. Sudah dipakai dua itu pun belum cukup,” katanya.

Padahal, lanjutnya, bagi pengusaha kapal adalah aset yang berharga. Menjaminkan armada sudah sama seluruh aset digadaikan.

Hal lain yang disorot adalah permintaan dari bankir yang mewajibkan pengusaha kapal memiliki kontrak jangka panjang dengan pihak pemilik barang.

“Biasanya kontrak itu tiga bulan atau maksimal 3 tahun. Bankir maunya kontrak lima tahun agar resiko gagal bayar tereliminir,” jelasnya.

Oentoro mengharapkan, kondisi ini dapat diatasi dengan adanya bantuan dari Departemen Perhubungan yang memfasilitasi pengusaha mendapatkan daya tawar tinggi terhadap bank dan pemilik barang.

“Regulator bisa bicara dengan para bankir bahwa kondisi di sektor pelayaran itu unik. Dan bicara juga ke Pertamina untuk memberikan jaminan ke pengusaha lokal,” katanya.

Dikhawatirkannya, jika kondisi tersebut berlanjut maka program pemerintah untuk menerapkan azas cabotage pada 2010 nanti terancam gagal karena armada lokal terbatas.

Secara terpisah, ketua Umum Indonesia National Shipowner Association (Insa) Johnson W Sutjipto membantah anggotanya kesulitan pemodalan.

“Sejauh ini belum ada komplain. Buktinya belum lama ini dengan bantuan PT Pann Multifinance tiga perusahaan mendapatkan pinjaman sebesar 82 juta dollar AS,” bantahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan sedikitnya 654 unit kapal berbendera nasional dan untuk mendapatkan tambahan armada tersebut memerlukan dana yang besar.

Sayangnya, dukungan untuk mendapatkan dana dari bank lokal masih minim. Untuk mengatasi hal tersebut, Menhub menyarankan pengusaha lokal beraliansi dengan investor asing atau menyewa kapal dengan sistem leasing.[dni]

020409 2,5 GHz Sebaiknya Dibuka Untuk Semua Teknologi

Pemerintah diharapkan untuk membuka masuknya semua teknologi diterapkan di spektrum 2,5 GHz agar sesuai dengan perkembangan standar di luar negeri.

Selama ini spektrum tersebut banyak digunakan untuk penyiaran dimana Media Citra Indostar (MCI) memonopoli penguasaan dengan jumlah pita selebar 150 MHz.

“Sewajarnya spekturm tersebut dibuka untuk WiMAX, Long Term Evolution (LTE) atau S-band. Jangan seperti sekarang yang cenderung memboroskan sumber daya alam terbatas,” ujar Praktisi Telematika Suryatin Setiawan kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Apalagi, lanjutnya, WiMAX forum belum lama ini memberikan certified produk Mobile WiMAX di band 2.5 GHz. “Mayoritas operator dunia memanfaatkan frekuensi 2.5 GHz untuk mobile WiMAX. Dan harus diingat, menurut banyak kajian, konvergensi LTE dengan mobile WiMAX akan lebih mudah di band 2.5 GHz,” katanya.

Disarankannya, sebelum spektrum tersebut terbuka untuk semua teknologi dilakukan penataan terlebih dulu di band tersebut. “Apalagi sekarang pemerintah akan menjalankan TV Digital. Ini sudah tepat sekali,” katanya.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, agar penggunaan frekuensi menjadi efektif dan tidak ada pemborosan ada baiknya pemerintah menerapkan pungutan layaknya di frekuensi 3G bagi penyiaran (S-Band).

“Jika operator 3G membayar 160 miliar rupiah untuk 5 MHz, tentunya MCI akan membayar sekitar 4,8 triliun rupiah untuk frekuensi yang dimilikinya saat ini,” katanya.[dni]

020409 First Media Enggan Turunkan Tarif

logo_firstmediaPenyedia jasa internet (PJI), First Media, enggan untuk menurunkan tarif layanannya meskipun pada bulan ini pemerintah berencana mengeluarkan beleid yang memaksa PJI untuk menurunkan tarif sebesar 40 persen.

“Kami tidak akan menurunkan tarif. Wong tarif kami selama ini sudah yang paling murah. Kemungkinan yang akan dilakukan adalah meningkatkan kapasitas bandwidth,” kata Direktur Utama First Media Dicky Moechtar, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, First Media selama ini memiliki beberapa paket berlangganan dengan pola kapasitas pemakaian. Misalnya berlangganan 384 Kbps hanya mengeluarkan biaya 135 ribu rupiah per bulan. “Angka itu sudah yang terendah di pasar. Jadi, meskipun ada beleid penurunan tarif, kemungkinan angka kami masih memenuhi ketentuan besaran penurunan,” katanya.

Diungkapkannya, secara total First Media hingga saat ini memiliki kapasitas sebesar 3,5 Gbps dan akan melonjak menjadi 5 Gbps pada akhir tahun nanti. Saat ini First Media memiliki 125 ribu pelanggan dan pada akhir tahun nanti diharapkan menjadi 240 ribu pelanggan. Belanja modal yang dipersiapkan untuk mencapai semua tujuan perseroan itu pda tahun ini sekitar 20 juta dollar AS.

Untuk mencapai tambahan pelanggan, Dicky mengungkapkan, First Media meluncurkan Fastnet SOHO. Layanan yang dibanderol 695 ribu rupiah per bulan dengan kecepatan up to 1500 kbps tanpa batasan kuota penggunaan (unlimited kuota) tersebut disasar untuk segmen Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Kami melihat permintaan yang tinggi dari UKM untuk koneksi internet yang cepat dengan harga yang terjangkau. Karena itu produk ini dilempar ke pasar,” katanya.[dni]

020409 Telkom Akan Mandirikan Flexi

Telkom berencana untuk memandirikan jasa Fixed Wireless Access (FWA), TelkomFlexi, mulai 1 Juli mendatang agar lebih kompetitif menghadapi persaingan di sektor tersebut.

Sebelumnya kegiatan usaha Flexi masih bergabung dengan divisi regional Telkom di setiap daerah. Langkah pemandirian akan membuat Flexi memiliki seorang Executive General Manager (EGM).


”Sejak1 April ini sudah menjadi Flexi sudah menjadi entitas tersendiri, namun baru
akan secara resmi diumumkan pada 1 Juli 2009,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Rabu (1/4).

Rinaldi mengharapkan setelah dimandirikan jumlah pelanggan maupun
kontribusi ke perusahaan dari jasa tersebut akan meningkat.

“Kontribusi Flexi ke pendapatan Telkom sekitar 14 persen. Mudah-mudahan jika Flexi bisa lebih fokus akan bisa memperbesar kontribusi,” katanya.

Rinaldi mengatakan, meski sudah menjadi entitas tersendiri,Flexi tidak akan di-spin off
(pemisahan) terhadap Flexi menjadi anak usaha Telkom. “Arahnya bukan
spin off tetapi di bawah Telkom,” paparnya

.
Sementara itu, Direktur Konsumer Telkom, Nyoman G Wiryanata mengungkapkan, sampai saat ini jumlah pelanggan Flexi mencapai 13 juta, diharapkan hingga akhir tahun ada penambahan sekitar 3-3,5 juta
pelanggan baru.

Berkaitan dengan jasa lainnya dari Telkom, akses internet Speedy, Rinaldi menegaskan perseroan telah menurunkan tarif internetnya sebesar 20 persen melalui program Speedy multi Speed.

“Jika dibandingkan dengan program yang lama rata-rata tarifnya sudah turun sekitar 20 persen,” tegasnya.

Nyoman optimistis, paket baru Speedy Multi Speed mampu menambah jumlah pelanggan speedy sekitar 600.000 sampai 700.000 pelanggan baru. Saat  ini jumlah pelanggan Speedy sudah sekitar satu juta.[dni]

020409 Sejuta Harapan Pada SKB

menara2-1Akhirnya, setelah menjadi hiasan di atas meja selama satu tahun, regulasi tentang menara bersama bisa juga diimplementasikan.

Hal ini tak dapat dilepaskan dari keluarnya Peraturan Bersama Tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada Selasa (31/3), yang ditandatangani oleh tiga menteri dan satu pajabat setingkat menteri.

Ketiga pimpinan departemen itu adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi.

Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi Permenkominfo No 2/2008 Tentang Menara Bersama yang sebelumnya dikeluarkan oleh Menkominfo Muhammad Nuh pada Maret 2008.

Seperti diketahui, regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Nuh tersebut ditentang banyak pihak dan menjadi blunder karena Pemerintah Daerah tidak menjadikan aturan tersebut sebagai rujukan dalam menertibkan menara telekomunikasi.

Sadar butuh bantuan dari departemen lainnya, akhirnya Menteri Nuh berkoordinasi dengan tiga pejabat tinggi lainnya dan keluarlah peraturan bersama untuk memperkuat regulasi menara yang sebelumnya telah dibuat oleh sang Menkominfo.

Dalam regulasi yang disepakati lintas departemen tersebut terdapat beberapa perubahan dari Permen Menara Bersama sebelumnya, diantaranya adalah tentang wewenang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tingkat II (kecuali DKI Jakarta, izin dari Gubernur), kelengkapan syarat administrasi dan teknis, serta perusahaan yang boleh mendirikan menara adalah operator dan non operator.

Sedangkan untuk masalah isu investor asing tetap mengacu pada Permenkominfo No 2/2008 yakni diharamkan ada pemain asing untuk cawe-cawe di bisnis tersebut.

Harapan
Layaknya barang baru, sejuta harapan pun digantungkan pada regulasi yang masih fresh from the oven tersebut.

Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengharapkan, setelah keluarnya peraturan bersama terebut tidak adalagi sengketa penertiban menara di daerah-daerah. “Semua departemen yang terlibat dalam mengurusi menara sudah ikut menandatangani. Tidak ada lagi alasan Pemda yang mengatakan, regulasi menara bersama tidak wajib diikuti,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (1/4).

Dikatakannya, peraturan yang diarmoniasasi tersebut sudah menutup banyak celah yang ditinggalkan oleh regulasi sebelumnya sehingga Pemda atau operator tidak bisa berbuat nakal.

“Syarat kejelasan kategori perusahaan yang boleh mendirikan menara tersebut menutupi lobang regulasi selama ini yang dimanfaatkan Pemda dengan memperbolehkan kontraktor ikut serta,” katanya mencontohkan.

Berkaitan dengan persengketaan terkait menara bersama di Badung, Bali, Gatot menegaskan, masalah itu harus selesai karena Depdagri sudah ikut menandatangani regulasi.”Sebelumnya Pemda berkilah tidak mengikuti regulasi Kominfo karena merasa Depdagri tidak terlibat. Sekarang alasan itu tak bisa diterima lagi,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi (Aspimtel) Sakti Wahyu Trenggono mengharapkan, keluarnya peraturan bersama tersebut akan membuat Pemda-pemda dapat memahami dan menterjemahkannya secara komprehenshif.

“Pemda harus mengacu pada regulasi tersebut dimana menara yang sudah ada dioptimalkan, tidak boleh ada praktik monopoli, dan paling penting jangan ada pe rubuhan menara yang telah mengikuti regulasi,” tegasnya.

Trenggono mengharapkan, kepada para pemain baru yang akan bermain di bisnis tersebut untuk juga memahami regulasi tersebut. “Jangan hanya karena ikut-ikutan dan bermain bisnis ala orde baru dengan pola monopoli. Sudah tidak jamannya lagi,’ tandasnya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengharapkan, Pemda sebagai penguasa pemberi IMB harus bersikap bijaksana terhadap menara selama ini yang telah mengantongi izin atau ingin memperpanjang izinnya.

“Sesuai regulasi memang yang berhak untuk mengeluarkan IMB adalah Pemda. Nah, yang kita harapkan pemda obyektif saja dengan kondisi di lapangan,” tuturnya.

Merza melihat selama ini yang menjadi polemik adalah kesalahpahaman dari Pemda menginterpretasi regulasi menara bersama sebelumnya dimana operator dilarang membangun menara.

Padahal sesuai lisensi modern yang dimilikinya operator diwajibkan membangun infrastruktur, dimana menara termasuk di dalamnya. “Nah, yang terjadi justru menara yang ada dirubuhkan dan disuruh pindah ke menara baru. Kalau begini kan high cost dan menganggu kualitas layanan,” katanya.

Berkaitan dengan masih bercokolnya pembatasan kepemilikan asing di regulasi yang baru, Merza mengaku tidak keberatan karena hak operator untuk menyewakan menaranya masih berlaku. “Selama ini ada kesalahpahaman dimana kepemilikan asing itu termasuk masalah menara yang dikuasai oleh operator. Selain itu kan ada masa transisi dua hingga tiga tahun untuk menuju menara bersama,” katanya.

Senada dengan Merza, Direktur Jaringan XL Dian Siswarini mengharapakan, aturan penyelenggaraan menara di daerah-daerah seluruh Indonesia bisa lebih konsisten karena adanya kebijaksanaan lintas sektoral. “Kita akan comply dengan aturan baru ini,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso masih khawatir terhadap implementasi dari regulasi baru tersebut karena tidak adanya dimasukkan masalah sanksi atau denda bagi Pemda yang melanggar aturan.

“Di regulasi baru tersebut tidak ada dicantumkan jika yang tidak memenuhi aturan adalah pemda. Nah, kalau ini terjadi bagaiamana? Selama ini sanksi selalu hanya dikenakan pada pelaku usaha,” katanya.

Menurut dia, regulasi terbaru itu keluar hanya untuk mewujudkan keserasian hubungan antara Pemereintah Pusat dengan Pemda. “Jadi tidak ada maksud untuk efisiensi atau membantu pengusaha mengurangi biaya atau create favourable climate to do business efficiently di seluruh pelosaok tanah air. Dari sini saja sudah tampak adanya dua cara pandang yang berbeda,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, masalah larangan investor asing bermain di bisnis menara sebenarnya tidak signifikan dengan kondisi global karena di Pasal 5  ayat 4 regulasi menara bersama hanya mengatur  bahwa penyedia menara adalah perusahaan nasional. “Jadi, investor asing boleh bermain jika mereka melalui partner warga negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan. Tidak mungkin dalam era globalisasi seperti saat ini ada larangan2 semacam itu karena banyak celah2 untuk menembusnya,” katanya.[dni]

020409 Kampanye Pemilu 2009: Belum Mampu Menjadi Stimulus

kampanyePesta demokrasi alias Pemilihan Umum (Pemilu) akan mencapai puncaknya minggu depan. Partai politik (Parpol) yang selama ini bekerja keras selama kampanye terbuka tentu harap-harap cemas menanti hasil yang akan diterima pada 9 April nanti.

Terlepas dari parpol yang akan menjadi pemenang, banyak pihak yang berharap tinggi terhadap adanya kegiatan kampanye terbuka selama satu bulan belakangan ini. Pelaku usaha berharap, kampanye terbuka akan menjadi stimulus bagi sekotr riil untuk bergerak mengingat banyaknya dana yang mengalir ke masyarakat.

“Kuartal pertama tahun ini akan lumayan bagus. Soalnya ada kampanye Pemilu yang bisa menjadi stimulus bagi masyarakat untuk berkomunikasi,” ungkap Ketua Komite Tetap bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam, kepada Koran Jakarta, pada Februari lalu.

Johnny memprediksi, dana yang mengalir langsung ke masyarakat akan dimanfaatkan salah satunya untuk berkomunikasi. Sedangkan secara bisnis, negosiasi antaroperator dengan Parpol melalui SMS kampanye akan sepi peminat karena regulasi terlambat keluar.

“Saya perkirakan yang banyak itu masing-masing calon legislatif (Caleg) bergerilya mendekati konstituen. Jadinya bisnis yang terjadi banyak secara P to P (person to person),” jelasnya.

Tidak Signifikan

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro membenarkan, prediksi dari Johnny yang mengatakan aktivitas bisnis lebih banyak melalui metode ala getok tular oleh tim sukses para caleg.

“Dealer kami banyak yang melaporkan terjadinya pembelian secara gelondongan oleh para Caleg. Rata-rata pembelian itu sekitar lima hingga 10 ribu kartu perdana oleh para Caleg,” ungkap Guntur kepada Koran Jakarta, Rabu (1/4).

Guntur mengatakan, meskipun terjadi pembelian secara ribuan oleh para Caleg, ternyata tidak begitu signifikan mendongkrak penjualan operator. “Saya belum dapat data terbaru. Tetapi kalau dari grafiknya, semuanya masih normal. Dengan kata lain tidak ada lonjakan permintaan,” katanya.

Direktur Comerce XL Joy Wahjudi menambahkan, periode kuartal pertama tahun ini memang terjadi pertumbuhan penjualan produknya. “Namun, saya menganggap ini masih organic growth karena XL juga melakukan aktifitas pemasaran untuk mendorong penjualan. Tidak semata-mata karena kampanye Pemilu,” katanya.

VP Jabotabek-Jabar Telkomsel Irwin Sakti menegaskan, masa kampanye tidak memberi kontirbusi berarti bagi penjualan kartu perdana. “Operator terus berusaha untuk berjualan. Jika ditanya ada pertumbuhan, setiap bulan pasti terjadi, karena produk diperbaiki terus fiturnya. Nah, apa kontribusi kampanye terbesar mempengaruhi penjualan, itu tidak signifikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, bagi operator sekelas tiga besar (Telkomsel, XL, dan Indosat) rata-rata penjualan kartu perdana secara nasional bisa mencapai empat hingga lima juta nomor. Nomor yang terjual itu, akan menjadi pelanggan yang valid rata-rata adalah satu juta nomor setelah melewati waktu tiga bulan. Sedangkan nomor yang hangus akan dicuci ulang untuk dijual kembali.

Persiapan Jaringan

Jika dari sisi penjualan, tidak ada dampak signifikan dari aktifitas Pemilu, maka berbeda dengan kinerja jaringan.

Operator yang jelas menangguk keuntungan dari kegiatan Pemilu adalah Telkom. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berhasil memenangkan tender penyediaan jaringan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Nilai proyeknya sebesar 14 miliar rupiah,” ungkap Vice President Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia.

Sebagai pemenang tender Telkom bertanggungjawab terhadap pekerjaaan penyediaan bandwidth, instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas Disaster Recovery Center, Layanan Call Center serta layanan pemeliharaan jaringan selama Pemilu.

Sedangkan di 504 lokasi Kantor KPU Kota atau Kabupaten, layanan yang disediakan oleh Telkom antara lain Connectivity End Point VPN-IP berbasis wirelines (DSLAM & TDM) atau berbasis VSAT.

Sementara berkaitan dengan akan terjadinya lonjakan trafik suara dan SMS selama masa kampanye atau saat pencoblosan nanti, Eddy mengatakan, untuk masa kampanye tidak ada kenaikan trafik yang luar biasa.

Berkaitan dengan kemampuan akses internet dari Telkom yang digunakan oleh beberapa Parpol, Eddy menyakini lonjakan akan terjadi saat hari H. ”Tetapi itu tidak besar dan bisa diatasi dengan prosedur standar,” katanya.

Pada kesempatan lain VP Public Relation Indosat Adita Irawati mengungkapkan, secara umum belum terlihat perubahan trafik yang signifikan, baik SMS dan suara, jika dikaitkan dengan dengan aktifitas kampanye pemilu.

“Jika dibandingkan trafik reguler harian tidaka da lonjakan. Hal yang teridentifikasi terkait kegiatan kampanye adalah data jumlah cell yang utilisasinya tinggi mengalami peningkatan, hal ini kemungkinan diakibatkan adanya konsentrasi masaa di lokasi tertentu,” katanya.

Namun untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan trafik pada hari H, Adita mengatakan, Indosat hingga pertengahan Maret lalu sudah menambah kapasitas jaringan sebesar lima hingga enam persen. “Dan ini terus ditambah setiap minggu,” katanya.

Sementara GM Corporate Communication XL Myra Junor mengungkapkan, dalam rangka kampanye memang ada permintaan dari sejumlah Pemda yang meminta peningkatan kapasitas. “Permintaan itu dipenuhi dengan pemasangan repeater di beberapa wilayah,” ungkapnya.

Berkaitan dengan program SMS kampanye, Eddy, Adita, dan Myra mengungkapkan, tidak ada kerjasama antaroperator dengan parpol. “Sepi peminat. Karena itu trafik normal saja,” kata mereka.


Secara terpisah, Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto meminta, operator tetap menjaga kinerja jaringannya selama hajatan demokrasi berlangsung. “Operator harus ikut membantu pemerintah menyukseskan pesta demokrasi ini. meskipun sejauh ini trafik normal, operator tetap harus waspada jika tiba-tiba ada lonjakan,” katanya.[dni]

010409 SKB Menara Bersama Ditandatangani

menara2-11JAKARTA–Tiga menteri dan satu Kepala Badan setingkat menteri akhirnya menandatangani Peraturan Bersama Tentang Pedoman dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi pada Selasa (31/3).

Tiga menteri adalah Menkominfo Muhammad Nuh, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M Lutfi.

Peraturan Bersama tersebut dikeluarkan untuk mengharmonisasi Permenkominfo No 2/2008 Tentang Menara Bersama.

“Setelah melewati kajian berbulan-bulan akhirnya keputusan bersama ini keluar juga. Keluarnya aturan ini diharapkan menghentikan perilaku Pemda yang menertibkan menara tanpa mengindahkan regulasi dari pusat,” tegas Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto, kepada Koran Jakarta, Selasa (31/3).

Dikatakannya, dalam regulasi yang disepakati lintas departemen tersebut terdapat beberapa perubahan dari Permen Menara Bersama sebelumnya, diantaranya adalah tentang wewenang pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan hak Pemerintah Daerah Tingkat II, kelengkapan syarat administrasi an teknis, serta perusahaan yang boleh mendirikan menara adalah operator dan non operator.

“Syarat kejelasan kategori perusahaan yang boleh mendirikan menara tersebut menutupi lobang regulasi selama ini yang dimanfaatkan Pemda dengan memperbolehkan kontraktor ikut serta,” katanya.

Berkaitan dengan persengketaan terkait menara bersama di Badung, Bali, Gatot menegaskan, masalah itu harus selesai karena Depdagri sudah ikut menandatangani regulasi.

“Sebelumnya Pemda berkilah tidak mengikuti regulasi Kominfo karena merasa Depdagri tidak terlibat. Sekarang alasan itu tak bisa diterima lagi,” tegasnya.[Dni]

010409 TNT Andalkan Pasar Impor

JAKARTA —Perusahaan penyedia jasa logistik, TNT Express, akan mengandalkan aktifitas impor untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

“Aktifitas ekspor di Indonesia menunjukkan penurunan. Pada kuartal pertama tahun ini ekspor turun 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan impor masih menunjukkan pertumbuhan yang flat,” ungkap Director Sales & Marketing TNT Express, Andry Adiwinarso, di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut dia, aktifitas impor yang masih bergairah itu membuat perusahaan jasa logistik masih optimistis akan terjadi pertumbuhan nilai bisnis di pasar tersebut pada tahun ini.

“Pasar memprediksi akan terjadi pertumbuhan sebesar dua hingga lima persen. sedangkan TNT sendiri optimistis bisnisnya akan bertumbuh 20 persen di tahun ini, dibandingkan dengan pencapaian 2008,” katanya tanpa menyebut nilai rupiah yang ditargetkan.

Berdasarkan catatan, jasa logistik hingga akhir tahun nanti diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar lima persen atau mencapai nilai bisnis sebesar 315 juta dollar AS. Pada tahun lalu nilai bisnis dari sektor tersebut sekitar 300 juta dollar AS.

Dikatakannya, sektor yang akan banyak berkontribusi menggunakan jasa TNT adalah impor elektronika, fesyen, dan alat-alat berat. “ Indonesia sendiri memiliki kontribusi bagi total pendapatan TNT global sekitar lima persen,” ungkapnya.

Regional Managing Director TNT Express Onno Boots menyakini target yang dicanangkan untuk Indonesia akan terwujud karena perekonomian Indonesia akan segera pulih sehingga kembali menggairahkan industri jasa kiriman ekspres.

“Perekonomian Indonesia akan berkembang dalam waktu dekat, dan kami berkomitmen untuk memperkuat posisi TNT melalui berbagai investasi dalam pengembangan fasilitas, teknologi, dan pelayanan,” katanya.[dni]

010409 TNT Andalkan Pasar Impor

JAKARTA —Perusahaan penyedia jasa logistik, TNT Express, akan mengandalkan aktifitas impor untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia.

“Aktifitas ekspor di Indonesia menunjukkan penurunan. Pada kuartal pertama tahun ini ekspor turun 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan impor masih menunjukkan pertumbuhan yang flat,” ungkap Director Sales & Marketing TNT Express, Andry Adiwinarso, di Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut dia, aktifitas impor yang masih bergairah itu membuat perusahaan jasa logistik masih optimistis akan terjadi pertumbuhan nilai bisnis di pasar tersebut pada tahun ini.

“Pasar memprediksi akan terjadi pertumbuhan sebesar dua hingga lima persen. sedangkan TNT sendiri optimistis bisnisnya akan bertumbuh 20 persen di tahun ini, dibandingkan dengan pencapaian 2008,” katanya tanpa menyebut nilai rupiah yang ditargetkan.

Berdasarkan catatan, jasa logistik hingga akhir tahun nanti diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar lima persen atau mencapai nilai bisnis sebesar 315 juta dollar AS. Pada tahun lalu nilai bisnis dari sektor tersebut sekitar 300 juta dollar AS.

Dikatakannya, sektor yang akan banyak berkontribusi menggunakan jasa TNT adalah impor elektronika, fesyen, dan alat-alat berat. “ Indonesia sendiri memiliki kontribusi bagi total pendapatan TNT global sekitar lima persen,” ungkapnya.

Regional Managing Director TNT Express Onno Boots menyakini target yang dicanangkan untuk Indonesia akan terwujud karena perekonomian Indonesia akan segera pulih sehingga kembali menggairahkan industri jasa kiriman ekspres.

“Perekonomian Indonesia akan berkembang dalam waktu dekat, dan kami berkomitmen untuk memperkuat posisi TNT melalui berbagai investasi dalam pengembangan fasilitas, teknologi, dan pelayanan,” katanya.[dni]

010409 Industri Pelayaran Masih Terkendala Pendanaan

JAKARTA—Industri pelayaran nasional masih terkendala sulitnya pendanaan dari perbankan lokal, akibatnya penerapan azas cabotage sesuai Instruksi Presiden 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional mulai 2010 mendatang mengalami hambatan.

Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengungkapkan, Indonesia masih membutuhkan sedikitnya 654 unit kapal berbendera nasional dan untuk mendapatkan tambahan armada tersebut memerlukan dana yang besar.

“Banyak bank yang enggan membantu industri pelayaran nasional. Secara mayoritas, dunia perbankan masih melihat usaha pelayaransangat beririsiko. Tetapi, saat ini sudah ada beberapa yang memulai,” jelasnya di Jakarta , Selasa (31/3).

Menurut Jusman, kondisi yang terjadi saat ini tak dapat dilepaskan dari krisis finansial global yang mulai berdampak ke Indonesia . ”para bankir di Indonesia harus diyakinkan untuk dapat mendanai pembelian kapal yang berbendera Indonesia . Dan, itu memang tidak mudah karena mungkin mereka memperhitungkan resiko,” ujarnya.

Menhub menegaskan, semangat pemerintah tidak akan surut untuk melaksanakan road map tersebut. ”Target 2010 harus tetap jalan. Kita tidak akan beri tenggat waktu. Karena kalau kita selalu memberikan tenggat waktu, nanti akhirnya tidak akan pernah tercapai,” ujarnya.

Dikatakannya, Dephub akan terus berusaha memberikan semacam metode atau cara untuk mengurangi risiko-risiko yang dikhawatirkan tersebut. ”Tinggal nanti kita lihat, mana yang terpenuhi atau yang tidak terpenuhi, baru kita evaluasi,” paparnya.

Selain mengandalkan dukungan perbankan, Menhub menambahkan, pemerintah juga telah membuka peluang besar kepada asing untuk turut berinvestasi di bidang pelayaran. Konsep yang diajukan pemerintah adalah dengan sistem kepemilikan 51;49 persen dimana pemodal lokal menjadi pemilik dominan..

Menhub berharap pengusaha pelayaran nasional menjalin kerja sama dengan perusahaan luar negeri bermodal kuat yang mau memberikan dukungan sebagaimana layaknya pada industri penerbangan nasional. “Bisa dipikirkan pola penyewaan (leasing) seperti di penerbangan,” katanya.[dni]