210309 Sriwijaya Alihkan Pendaratan

202062_sriwijayaJAKARTA – Pesawat milik maskapai penerbangan Sriwijaya Air melakukan pengalihan pendaratan (divert) salah satu penerbangannya ke Bandara Hang Nadim, Batam, Senin (23/3). Rencananya, pesawat Boeing 737-300 yang terbang dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang tersebut mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Juru Bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang menyatakan, pengalihan pendaratan dilakukan karena beberapa menit setelah pesawat lepas landas diketahui ada mesin yang tidak berfungsi.

”Setelah terbang, engine nomor satu (sebelah kiri) diketahui tidak berfungsi. Sedangkan engine satunya (sebelah kanan) masih normal. Karena itu diputuskan untuk divert ke Bandara Hang Nadim Batam,” kata Hanna di Jakarta, Senin (23/3).

Pesawat dengan kode registrasi PK-CJN itu, jelas Hanna, langsung diperbaiki di Hang Nadim. Sementara penerbangan sebanyak 108 penumpangnya dialihkan ke penerbangan lain dari Batam ke Jakarta . “Sebagian telah diterbangkan dan sebagian lagi menyusul, menunggu penerbangan selanjutnya,” ujar Hanna.

Pesawat yang divert tersebut lepas landas dari Tanjungpinang sekitar pukul 07.10 WIB dan direncanakan tiba di Cengkareng sekitar pukul 08.40 WIB. Pesawat tersebut berhasil melakukan pendaratan dengan aman di Batam.

“Sesuai dengan prosedur, kami melakukan pendaratan saat ada masalah ke bandara terdekat. Semua penumpang selamat karena pendaratan tidak masalah. Pesawat saat ini juga tengah diperiksa oleh teknisi internal kami,” ujarnya.

Secara terpisahm Juru Bicara Komite Keselamatan Transportasi JA Barata mengatakan, peristiwa yang dialami pesawat Sriwijaya tersebut masuk dalam kategori insiden bukan kecelakaan. ”Sehingga kami tidak mengirimkan investigator untuk menyelidikinya,” jelasnya.

Dia menambahkan, pendaratan itu juga tidak masuk dalam kategori emergency landing atau pendaratan darurat. ”Meski hanya dengan satu mesin dan bukan di tempat yang dia tuju, itu tidak tergolong dalam pendaratan darurat. Karena pesawat itu masih dapat mendarat dengan safety atau aman untuk mendarat,” kata Barata.[dni]

240309 PT KA Siapkan Kereta Tambahan

argogede_eksterior1JAKARTA—Guna menghadapi libur pada  Kamis
(26/3), PT Kereta Api (KA) menyediakan satu rangkaian Argo Lawu tambahan
jurusan Jakarta-Solo pada Rabu 25 Maret 2009 malam. Kereta tersebut terdiri
dari tujuh kereta eksekutif yang berkapasitas sekitar 350 kursi.

”Adanya kereta tambahan tersebut  menjadikan  penumpang ke Purwokerto, Jogjakarta , Klaten, dan Solo dapat terangkut
cukup dengan satu kereta ini ini,” ungkap Kepala Humas Daerah Operasi I PT
Kereta Api
Akhmad Sujadi, di Jakarta, Senin (23/3).

Dikatakannya,  kereta tambahan akan
berangkat dari Stasiun Gambir pukul 21.15 WIB. Bagi masyarakat yang ingin
membeli tiket KA secara langsung, loket dibuka 3 jam sebelum keberangkatan.
Masing-masing ada 50 tempat duduk per KA yang dijual langsung pada hari H.

Menurut Sujadi, persediaan tiket kereta api reguler kelas eksekutif dari Jakarta ke sejumlah kota
di Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk keberangkatan Rabu 25 Maret malam telah
habis.

Tiket keberangkatan Kamis 26 Maret 2009 pagi hanya tersisa sekitar 10 persen
untuk beberapa kota
tujuan. Tiket jurusan Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya habis untuk keberangkatan 25 Maret
malam dan 26 Maret pagi.

Sedangkan tiket kereta keberangkatan 25 Maret pagi masih ada sekitar 30 persen
untuk semua jurusan. Demikian juga tiket kereta keberangkatan 26 Maret malam.

Lonjakan penumpang ini terjadi lantaran libur akhir pekan 28-29 Maret 2009
berurutan dengan tanggal merah Tahun Baru Saka Kamis 26 Maret 2009. Hari Jumat
27 Maret diperkirakan banyak karyawan yang mengambil cuti.

PT Kereta Api pun memberlakukan tarif tinggi untuk seluruh kereta kelas
eksekutif keberangkatan 25 Maret malam sampai 30 Maret pagi dari Gambir.
Kenaikan harga tiket berkisar 50 persen dari harga batas bawah.[dni]

240309 April, Telepon Desa Mulai Dibangun

telpondesa2Pemenang lima paket pengerjaan telepon desa, Telkomsel, berencana akan mulai pembangunan proyek tersebut secara serentak pada April nanti.

“April nanti akan dimulai semuanya secara serentak. Sekarang kita sedang melaksanakan tender pengadaan very small aperture terminal (VSAT) dulu untuk proyek tersebut,” ungkap Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, di Jakarta, Senin (23/3).

Dikatakannya, untuk lima paket pengerjaan tersebut Telkomsel membutuhkan sekitar tujuh hingga delapan ribu Vsat. Sedangkan sisanya akan ditutup oleh repater dan Base Transceiver Station (BTS) Pico-IP.

Perusahaan penyedia Vsat yang telah terdaftar untuk pengadaan infrastruktur tersebut telah mencapai 18 perusahaan, diantaranya adalah Patrakom dan Jasone. “Kami hanya butuh Vsat-nya. Sedangkan satelit menggunakan milik induk perusahan atau Telkom,” katanya.

Berdasarkan catatan, Telkomsel menganggarkan dana sebesar 600 miliar rupiah untuk pembangunan program USO. Sedangkan untuk pengoperasian selama lima tahun dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.

Pada kesempatan lain, Direktur Keuangan XL Willem Lucas Timmermans mengungkapkan, XL siap menyertakan modalnya untuk menjalankan proyek Palapa Ring jika penandatanganan dengan vendor jaringan dilakukan pada tahun ini.

“Jika dilakukan penandatanagan tahun ini tidak semua kewajiban harus diselesaikan saat itu juga. Pembayarannya kan bertahap. Karena itu kami sanggup menyelesaikan kewajiban pada konsorsium,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, XL memiliki kewajiban sekitar 13,3 persen dari total 150 juta dollar AS nilai investasi membangun serat optik bawah laut yang menjadi tulang punggung telekomunikasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) itu.

Saat ini konsorsium Palapa Ring sedang dalam tahap pemilihan vendor jaringan antara NEC Corporation, NSW Fujitsu, dan Alcatel-Lucent.[dni]

240309 Telkom Menangkan Tender KPU

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) kembali memenangkan tender penyediaan fasilitas telekomunikasi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Vice President Public and Marketing Communication, Eddy Kurnia menjelaskan, sebagai pemenang Telkom bertanggungjawab terhadap pekerjaaan penyediaan bandwidth, instalasi dan integrasi, penyediaan fasilitas Disaster Recovery Center, Layanan Call Center serta layanan pemeliharaan jaringan selama KPU.

“Nilai proyeknya sebesar 14 miliar rupiah,” ungkapnya kepada Koran Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Kepala Proyek Fastel Pemilu 2009 Telkom Pontjo W. Nugroho, pekerjaan berlangsung di beberapa lokasi. Di Kantor KPU Pusat, Jl.Imam Bonjol No.29 Jakarta, Telkom di antaranya akan menyediakan layanan Back hole Data Center, VPN-IP kapasitas 30 Mbps over Fibre Optic (FO); Link Data Center-DRC, Metro E kapasitas 10 Mbps over FO; Layanan Call Center khusus Pemilu 0800-1-PEMILU di lokasi KPU Pusat; Penyediaan infrastruktur dan akses Call Center; dan Aplikasi Network Monitoring.

Ponco mengakui tugas penyediaan jaringan komunikasi data bukan tugas yang ringan. ”Telkom harus membangun jaringan komunikasi data yang menghubungkan 504 Kantor KPU Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia dengan kondisi geografis yang menantang,” katanya.[dni]

240309 Lintasarta Bidik Pasar Otomotif

PT. Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) mulai membidik pasar otomotif untuk memasarkan solusi teknologi informasi miliknya meskipun pada tahun ini pertumbuhan sektor tersebut melambat.

General Manager Marketing Lintasarta M. Ma’ruf menjelaskan, sektor otomotif meskipun melambat dari sisi penjualan produk namun untuk suku cadang tetap menjanjikan.

“ Sejak empat tahun lalu penjualan suku cadang mencapai 5,13 juta dollar AS. Apalagi penjualan otomotif tetap ada walaumelambat. Tentunya ini membutuhkan solusi teknologi informasi yang mumpuni,” katanya di Jakarta , belum lama ini.

Menurut Ma’ruf, agar industri manufaktur dapat berlari lebih cepat, diperlukan solusi teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses supply chain management, produksi, hingga after sales service agar bisa menghasilkan tambahan pendapatan.

Dikatakannya, perusahaan manufaktur berskala besar sudah menggunakan sistem aplikasi seperti Enterprise Resource Planning (ERP). Untuk mengoptimalkan sistem aplikasi ERP, Lintasarta memiliki layanan VPN MultiService untuk koneksi antara kantor cabang, pabrik, depo ke kantor pusat secara fixed (tetap) atau melalui akses mobile dimanapun.

Selain itu, lanjutnya, Lintasarta juga mengembangkan teknologi aplikasi bisnis seperti
CRM Program berbasis SMS & Email untuk melakukan retensi dan sales promotion produk kepada pelanggan, Mobile Communication System yang menghubungkan jaringan PABX kantor dengan GSM mobile dengan biaya yang ekonomis, atau Virtual Office melalui Video Conference yang dapat menghemat biaya travelling untuk rapat.[dni]

240309 SMS Premium, Regulator Melunak

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mulai melunak terhadap para penyedia konten yang tergabung dalam Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) terkait keberatan organisasi tersebut diterapkannya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan pendaftaran izin layanan ke regulator.

“Sudah terjadi pertemuan dengan Ketua BRTI atau Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar minggu lalu. Prinsipnya ada titik temu untuk kedua masalah yang diatur dalam Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium itu,” ungkap Sekjen Imoca Sapto Anggoro kepada Koran Jakarta , Senin (23/3).

Dikatakannya, masalah BHP akan didiskusikan selanjutnya dengan mendengarkan paparan dari Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) tentang pola penarikan BHP yang terjadi selama ini. “Penarikan BHP melalui penyedia konten itu justru merugikan pemerintah jika ada yang nakal. Sebaiknya tidak diubah polanya melalui operator. Sukurlah pak Dirjen memahami hal ini,” katanya.

Berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan izin nantinya para penyedia konten hanya menyampaikan nama perusahaan, penanggungjawab, nomor CS, nomor pendek (short code), tanpa harus menunjukkan layanan detail. “Tidak perlu setiap layanan dilaporkan. Dan batas waktu 8 April untuk melapor terakhir pun sepertinya akan diundur,” katanya.

Secara terpisah, Anggota BRTI Heru Sutadi mengaku tidak melunak terhadap tuntutan Imoca. “Masih banyak yang harus diklarifikasi terlebih dulu dengan ATSI, khususnya soal BHP. Sedangkan untuk pendaftaran, disetujui dipermudah,” katanya.[dni]

240309 Tender BWA: Tantangan untuk Teknologi Baru

broadbandPemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menggelar tender Broadband Wireless Access (BWA) sesuai jadwal yakni April 2009. Langkah tersebut dimulai dengan mengumumkan dokumen tender pada 19 April nanti. Sedangkan pelaksanaan dari tender diperkirakan pada Mei atau Juni.

Dokumen tender nantinya akan mencantumkan ketentuan jumlah maksimal blok yang boleh ditawar, syarat peserta tender, dan lainnya. Rencananya, penyelenggara yang mengikuti lelang hanya boleh maksimal menawar dua blok alias 30 MHz di spektrum 2,3 GHz.

Nantinya para penawar akan ditawarkan untuk memilih blok 1×15 MHz atau 2×15 MHz untuk Wimax nomadic 802.16d.

Tender frekuensi 2,3 GHz itu rencananya dibagi menjadi 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur..

Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau. Pemerintah juga sudah memastikan tidak ada masalah untuk guardband atau pita pembatas untuk zona-zona wilayah tersebut.

Tantangan

Keseriusan yang ditunjukkan oleh pemeritah untuk menggelar tender BWA bagi masuknya teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (wimax) membuat banyak kalangan mengingatkan pemerintah masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan sebelum dokumen tender diumumkan.

“Banyak tantangan untuk menjalankan teknologi wimax jika pemerintah masih berjalan dengan keyakinannya. Jika dipaksakan seperti maunya pemerintah, maka wimax hanya akan menjadi hiasan di museum nantinya,” ujar pegiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi kepada Koran Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Wahyu, tender BWA yang digelar oleh pemerintah tak lama lagi tersebut memiliki banyak kelemahan secara prinsip terutama berkaitan dengan standar teknologi, penggunaan frekuensi, dan penggunaan komponen dalam negeri.

Di mata FKBWI, kengototan pemerintah untuk menggunakan standar Wimax nomadic 802.16d merupakan bentuk sikap “keras kepala” yang tidak mengenal kata kompromi.

“Penetapan standar haruslah berorientasi teknis, bisnis, dan strategis. Di dunia internasional itu yang digunakan 802.16e. Kalau menggunakan pola pikir pemerintah, ini sama saja Indonesia re-invent the wheel,” katanya.

Untuk diketahui, Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 
 
Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Sedangkan berkaitan dengan frekuensi, FKBWI menyambut gembira penerapan 30 MHz

bandwitdh untuk wimax. “Tetapi kami minta di 2.5 GHz juga terbuka untuk semua teknologi. Dan yang penting biaya sewa jangan semahal 3G,” katanya.

Terakhir tentang pemaksaan dari penyedia perangkat harus memenuhi unsur lokal sebesar 30 persen untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi Base Station (BS). “Sebenarnya tidak bisa mengembangkan komponen lokal dengan memaksakan pemenuhan jumlah. Cara yang logis mendorong semua pihak untuk mengembangkan kemampuan pemain lokal,” katanya.

Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto menegaskan, pemerintah dalam menetapkan masalah standar teknologi, frekuensi, dan komponen dalam negeri bersikap proporsional.

“Jika semua keinginan stakeholder diikuti, dimana semuanya dikuasai vendor asing, bisa gagal keinginan pemerintah membangun industri dalam negeri,” katanya.

Gatot mengungkapkan, dalam menentukan komponen dalam negeri regulator akan merujuk salah satunya dengan industri otomotif. “Salah satu referensi yang digunakan memang industri otomotif karena entitas servicenya seimbang dengan produknya,” katanya.

Berkaitan dengan harga dari frekuensi BWA, Gatot menjamin tidak akan semahal 3G. pola yang akan digunakan adalah menentukan nilai price taker-nya, setelah itu di-break down turunannya. “Sebagai perbandingan, Biaya Hak Penyelenggaraan frekuensi BWA selama ini sudah berbeda dengan 3G,” katanya.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menambahkan, pemilihan standar 16d didasari
pada kebutuhan akses internet untuk rural dan sub-urban terlepas dari calon operator eksisting beroperasi di kota-kota.

Menurut Gunawan, pemilihan 16d
sangat cocok untuk Indonesia yang wilayahnya luas serta belum menuntut
mobilitas tinggi. Di lain pihak 16d memberikan keuntungan dg rendahnya
investasi bagi operator serta tidak banyak saingannya.

“Seharusnya mereka yang memeprtanyakan masalah standar (para vendor asing khususnya) 16d lebih real berkontribusi kepada industri dalam negeri,
seperti dengan membangun pabrik atau mengembangkan R&D di
Indonesia. Bagi saya kelompok yang mempertanyakan hal teknis seperti standar dan kandungan lokal itu seperti ada udang di balik batu,” tegasnya.

Dilematis

Pada kesempatan lain praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, masalah penggunaan standar memang menjadi dilematis bagi pemerintah. “Pemerinah menginginkan BWA menjadi momentum kebangkitan industri lokal. Jika ini benar ingin diwujudkan perlu kerja keras berupa subsidi dan pengawasan,” katanya.

Suryatin mengungkapkan, jika melihat standar dari wimax forum, mobile wimax (e) beroperasi di frekuensi 2.5 GHz dan 2.3 GHz. Hal ini membuat frekuensi 2.3 GHz sangatlah cocok untuk mobile wimax (e). “Tetapi harus diketahui pula di wimax forum, tidak ada 802.16d di frekuensi 2.3 GHz. Karena itu baiknya untuk Indonesia sangatlah cocok bila dinamakan BWA 2.3 GHz,” katanya.

Menurut dia, kurang relevan bila disebut 802.16d apalagi 802.16e karena air interfacenya mirip dengan 802.16d. “Sebagai jalan komprominya dapat saja bila di band 2.3 GHz terbuka untuk wimax fixed (bukan d) maupun mobile (e),” katanya.

Selanjutnya, Suryatin mengingatkan, pemerintah dalam menetapkan harga frekuensi BWA jangan gegabah. Jika pemerintah ingin berpikir ada uang masuk dalam jangka pendek maka menetapkan harga tinggi hal yang wajar dilakukan. Namun, akibatnya bagi pelaku usaha adalah memberatkan pelaku usaha dan tidak feasible wimax dilakukan.

Idealnya pemerintah berfikir jangka panjang dengan mendistribusikan beban biaya frekuensi untuk jangka waktu yang relatif lama atau dengan irama slow progression mengikuti irama pertambahan jumlah aset dan bottom line usaha.”Kebijakan ini akan peran industri nasional bisa lebih besar,” katanya.

Pegiat internet Onno W Purbo menambahkan, pemerintah menghitung frekuensi harus dari kacamata makro bukan mikro. “Sebenarnya sudah ada contohnya ketika spektrum 2,4 GHz dibebaskan. Pesanan peralatan, instalasi, dan training untuk spektrum itu melonjak. Ini akan menambah pemasukan negara dari sisi pajak dan lapangan pekerjaan jadi terbuka lebar,” katanya.

Suryatin menambahkan, masalah kandungan lokal konten sejak zaman orde baru adalah lip service dalam realita. Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah semua pekerjaan rekasaya tingkat rendah dihitung sebagai konten lokal. Akhirnya dengan tanpa tekanan dan kesulitan apapun , gabungan dari industri prinsipal asing dan manajemen industri lokal berhasil memenuhi presentasi konten lokal yang resmi diatur oleh pemerintah.

Suryatin menyarankan, kandungan lokal perlu dihitung dari kebebasan industri lokal mencari sendiri sumber komponen yang diperlukan dan prinsipal asing wajib untuk memproduksi chip serta core teknologi di wilayah Indonesia . “Jangan menghitung dari ongkos produksi, instalasi dan maintenance. Kalau itu namanya akan ada lagi akal-akalan seperti jaman dulu,” tegasnya.[dni]

230309 Merger Tidak Perlu Dilaporkan

JAKARTA —Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa tidak perlu melaporkan upaya merger atau akuisisi yang dilakukannya karena aksi tersebut bagian dari dinamika usaha.

“Dunia usaha itu sangat dinamis. Bagi saya adanya regulasi yang memaksakan merger dilaporkan itu sebagai sesuatu yang mengada-ada,” tegas Ketua Apindo Sofian Wanandi kepada Koran Jakarta, Minggu (22/3).

Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan bisnisnya dan tidak memerlukan regulasi yang detail. “Semakin sedikit regulasi tiu justru semakin bagus. Bukannya diadakan regulasi yang bersifat teknis. Kalau begini siapa yang mau investasi di Indonesia ,” katanya.

Dia menduga, regulasi itu dimunculkan agar ada lembaga negara yang dianggap penting posisinya di dunia usaha sehingga memiliki daya tawar dalam mengeluarkan izin. “Seharusnya cukup Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saja yang mengetahui adanya merger. Tidak perlu lagi lapor sana-sini. Jadinya ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha,” katanya.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Bambang P Adiwiyoto menyarankan, regulasi yang mengatur tentang merger dan akuisisi sebaiknya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi pelaksananya.

“Sebaiknya regulasi tersebut berbentuk PP agar pelaku usaha tunduk untuk melaksanakannya. Jika dalam Peraturan Komisi (Perkom) seperti yang sedang digodok oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikhawatirkan banyak yang menganggap itu tidak penting,” ujarnya.

Bambang mengatakan, regulasi tersebut memang dibutuhkan oleh dunia usaha agar praktik persaingan usaha tidak sehat bisa dihindari. “Tetapi juga dibutuhkan integritas dari KPPU untuk menjaga rahasia ketika ada yang akan melaporkan merger atau akuisisi. Jika rencana itu bocor ke publik, biasanya berdampak ke nilai bisnis satu perusahaan. Dan ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,” katanya.

Menurut Bambang, dunia usaha lokal tidak perlu untuk memandang negatif langkah yang disusun oleh KPPU tersebut karena regulasi semacam itu sudah menjadi hal yang biasa di luar negeri. “Tidak usah dibilang mematikan dinamika dunia usaha. Di luar negeri ini hal yang biasa,” katanya.

Namun Bambang meminta KPPU untuk transparan tentang ukuran merger yang harus dilaporkan. “Saya dengar dengan melihat jumlah aset, omzet, dan penguasaaan pasar. Ini harus diklarifikasi dan disosialisasikan ke pasar. Selain itu alasan yang digunakan untuk menetapkan besaran angka yang menjadi ukuran juga harus bisa diterima oleh pelaku usaha,” katanya.

Sebelumnya, KKPU mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan aksi merger atau korporasi untuk melaporkan sebelumnya ke lembaga tersebut guna menghindari praktik persaingan tidak sehat.

Ketua KPPU Benny Pasaribu menjelaskan, langkah yang diambil lembaganya tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan tidak akan membatasi dinamika kompetisi

Dikatakannya, beleid tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan komisi, yang berada posisinya langsung di bawah Undang-undang.

“Jadi aturan ini mengikat pelaku usaha untuk mengikutinya. Tadinya ini juga mau diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Tapi kami rasa peraturan komisi sudah cukup,” katanya.

Dijelaskannya, korporasi yang wajib melaporkan aksi merger atau akuisisinya adalah apabila asetnya digabung bernilai di atas 2,5 triliun rupiah untuk non bank atau di atas 10 triliun rupiah untuk bank dan lembaga keuangan.

Bisa dilihat juga dari akibat merger atau akuisisi tersebut memiliki gabungan nilai omzet di atas 5 triliun rupiah (non bank) atau di atas 15 triliun rupiah ( bank dan LK). Terakhir juga dilihat dari penguasaan pasar yang mencapai di atas 50 persen.

“Merger jika tidak terkontrol bisa mengakibatkan dikontrolnya produk dari hulu hingga hilir sehingga semua terkonsentrasi pada satu pelaku usaha. Ini kan sudah mengarah ke persaingan tidak sehat, ” katanya.

Selanjutnya dikatakan, lembaganya nantinya akan memberikan penilaian rencana merger dalam tiga bentuk yakni tidak keberatan, keberatan, dan keberatan bersyarat.[dni]

230309 Penambahan Frekuensi 3G: Telkomsel Siap Tanggung Resiko

JAKARTA—Penguasa pasar seluler Telkomsel siap menanggung resiko kerugian jika pemerintah pada tahun depan merevisi harga frekuensi 3G di bawah yang didapatkan oleh anak usaha Telkom tersebut.

Telkomsel mengaku tidak khawatir kinerja keuangan perusahaannya terganggu setelah mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah untuk menambah frekuensi karena dalam waktu sehari operator tersebut bisa meraup 80 miliar rupiah dari jasa prabayar.

“Dalam berbisnis itu selalu ada resikonya. Jika pemerintah memutuskan untuk mengaji harga frekuensi 3G pada tahun depan, kami harus menerima kenyataan tersebut sebagai resiko. Satu hal yang pasti, Telkomsel berani mengambil penawaran pemerintah karena memang membutuhkan tambahan frekuensi 5 MHz untuk jasa 3G,” tegas Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, penambahan frekuensi yang didapat oleh Telkomsel menjadikan operator tersebut memiliki pita selebar 10 MHz untuk menjalankan teknologi akses data kecepatan tinggi berbasis 3G. Teknologi tersebut digunakan untuk 260 ribu pelanggan Telkomsel Flash. Dan terbaru adalah untuk akses data bagi pengguna iPhone keluaran Apple.

Telkomsel memiliki kerjasama eksklusif dengan Apple untuk memasarkan ponsel tersebut. Tahap awal akan disediakan 10 ribu iPhone. Rencananya ponsel ini akan ada di Jakarta, Medan , Surabaya , Makassar, dan Bandung .

“Saat ini sudah ada 39 ribu pelanggan yang antri untuk membeli iPhone. Anda bisa bayangkan nanti jika kami tidak menambah kapasitas frekuensi 3G bagaimana kecewanya pelanggan yang telah membeli iPhone,” katanya.

Diharapkannya, pada kuartal kedua nanti pemerintah dapat merealisasikan penambahan frekuensi agar pengembangan jaringan 3G dapat dilaksanakan. “Rencananya kita ingin menambah 4 ribu Node B (BTS 3G) agar akhir tahun dimiliki 8 ribu Node B,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, pada tahun ini penambahan frekuensi 3G hanya menjadi milik Telkomsel karena perusahaan tersebut menyanggupi biaya 160 miliar rupiah yang diminta oleh pemerintah.

Menurut Basuki, harga yang ditawarkan pemerintah tidaklah terlalu mahal bagi operator. Hal ini karena penetapan didasari oleh penetrasi pengguna telekomunikasi yang demikian tinggi dan kinerja para operator yang terus membaik.

“Wajar atau tidaknya harga, akan ditentukan oleh Depkeu. Ini berlaku untuk semua operator yang telah mengajukan penawaran, tak terkecuali Telkomsel, meskipun sudah memenuhi syarat dari kami,” kata Basuki.

Sumber Koran Jakarta mengungkapkan, pemerintah menetapkan harga frekuensi tanpa ada kajian dan hanya merujuk pada nilai terendah saat tender tiga tahun lalu.”Operator itu hanya diminta masukan tentang penambahan frekuensi. Jika mereka tahu bakal ada semacam beauty constest, tentunya beda lagi nilai penawaran yang diberikan oleh para pemilik lisensi 3G,”katanya.

Di Indonesia penyelenggara jasa 3G selain Telkomsel adalah Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS). Berdasarkan catatan, Indosat menilai harga yang wajar untuk frekuensi sebesar 5 MHz adalah 30 miliar rupiah, XL, 40 miliar rupiah, NTS 20 miliar rupiah, dan HCPT 12 miliar rupiah.

Rusak Industri

Secara terpisah, Pengamat telematika Gunawan Wibisono menilai, langkah Telkomsel yang berani menawar dengan harga tinggi tersebut tidak sehat bagi industri. “Telkomsel sebagai leader di pasar memang harus mengamankan posisinya. Sayangnya, operator ini tidak sadar langkah yang diambil berdampak negatif kepada industri secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Gunawan, harga tinggi yang disanggupi oleh Telkomsel menjadikan pemerintah lebih berani menetapkan harga yang sama tingginya untuk tender Broadband Wirelees Access (BWA) nantinya.

“Jika sudah seperti ini yang rugi masyarakat juga karena operatornya pada bertumbangan dan yang tersisa hanya satu atau dua operator. Kalau sudah begini lupakan saja keinginan untuk meningkatkan akses internet,” sesalnya.

Dewan Penasihat Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Barata Wisnu Wardhana mengkhawatirkan, tidak adanya tambahan frekuensi bagi operator lainnya akan membuat layanan data semakin turun kualitasnya.

“Parahnya lagi operator akan menaikkan tarif internetnya dengan berkedok paket tanpa batas alias unlimited,” katanya.

Barata melihat pemerintah seperti tidak peduli dengan nasib rakyat karena dalam penentuan tarif internet oleh operator sudah memasukkan unsur pajak. Dikatakannya, jika dihitung mundur dari harga 100 ribu rupiah untuk paket unlimited dipotong PPN dan PPH 16 persen maka operator hanya menerima sekitar 80 ribuan rupiah.

Angka itu kemudian dikurangi harga sewa internet 500 dollar AS per Mbps , belum lagi investasi untuk infrastruktur dan back end. Seandainya dikalkulasi secara komprehensif, 40 persen dari tarif retail itu kembali ke negara.

“Tdak pantas kalau ada yang bilang tidak mau rugi dari sisi penyewaan frekuensi. Lihat dong semuanya secara komprehensif, jangan pakai kacamata kuda,” tegasnya.[dni]

210309 Pasar Cat Capai Rp 3 Triliun

JAKARTA–Pasar cat di tanah air bisa mencapai tiga triliun rupiah atau setara dengan 250 juta liter pada tahun ini.

“Angkanya diperkirakan sebesar itu. Jika tahun lalu ada pertumbuhan sebesar 10 persen, tahun ini karena kondisi krisis diperkirakan hanya ada pertumbuhan sekitar 5 persen,” kata Direktur Utama PT ICI Paints Indonesia Aris Wijayanto, di Jakarta, Jumat (20/3).

Diungkapkannya, dampak dari krisis mulai terasa pada penjualan tiga bulan pertama dimana terjadi penurunan sebesar 10 hingga 15 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

“Untuk produk kami yang banyak menyasar segmen premium memang terjadi penurunan di pasar. Tetapi ini tidak mempengaruhi pangsa pasar yang masih dikuasai sebesar 25 persen, ” tambahnya.

Dikatakannya, saat ini di Indonesia terjadi perubahan pola penggunaan cat. Dimana untuk segmen menengah beralih menggunakan cat kualitas rendah sedangkan untuk premium masih bertahan. “Karena itu saya bilang penjualan ICI ada penurunan. Segmen menengah yang dulunya mencoba barang premium beralih ke pasar bawah,” katanya.

Kabar yang menggembirakan, lanjutnya, di Indonesia masyarakat mulai berani bermain warna sehingga permintaan cat tidak hanya satu warna.

“Biasanya pengecatan dilakukan tiga kali setahun. Adanya keberanian bermain warna ini membuat kebutuhan terhadap cat tetap tumbuh,” jelasnya.[Dni]