290309 Bengkel Pesawat Harus Bekerja Sesuai Rating

JAKARTA —Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal mengharapkan bengkel-bengkel pesawat di Indonesia bekerja sesuai dengan rating yang dimilikinya guna memenuhi aspek keselamatan penerbangan.

“Bengkel pesawat hanya boleh menerima perbaikan pesawat sesuai spesifikasi yang dimilikinya. Jangan menerima di luar rating dimiliki. Jika ditemukan kejadian melanggar aturan akan kita cabut izinnnya,” katanya di Jakarta , belum lama ini.

Ditegaskannya, langkah tersebut perlu ditunjukkan regulator untuk menumbuhkan suasana kalau perawatan pesawat-pesawat yang beroperasi di Indonesia telah dilakukan sesuai ketentuan.

Menhub menegaskan, dirinya tidak akan bermain-main dengan pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan penerbangan. “Semua yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang, akan kita berikan sanksi. Izinnya bisa kita cabut,” tegasnya.

Salah satu contoh pelanggaran yang dimaksud, ungkap Menhub, adalah ketika sebuah bengkel yang mengerjakan pekerjaan di luar spesifikasi yang dimiliki atau rating yang disetujui oleh Dephub.

“Tidak cuma bengkel, maskapainya juga akan kena sanksi apabila ketahuan melakukan itu. Atau jika ketahuan memperbaiki pesawat di bengkel yang spesifikasinya tidak sesuai, atau menggunakan suku cadang tidak legal,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti menambahkan, di Indonesia tidak ada istilah bengkel “kaki lima “. “Yang ada hanya bengkel yang mendapat approval (izin), atau tidak,” katanya.

Menurut Herry, di Indonesia ada 55 bengkel perawatan pesawat yang telah memiliki izin dan spesifikasi yang sesuai. Salah satunya adalah Aero Nusantara Indonesia, yang menjadi bengkel perawatan pesawat Sriwijaya Air, Express Air, Kartika Air, dan Asian Spirit Air (Filipina).[dni]

290309 2011, Indonesia Miliki Kabel Laut Surabaya -Hong Kong

JAKARTA— Indonesia dalam waktu dua tahun ke depan akan memiliki tulang punggung (Backbone) jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Surabaya dengan Hong Kong seiring ditandatanganinya perjanjian kontrak oleh tiga perusahaan untuk membangun proyek tersebut pada Sabtu (28/3) lalu.

Ketiga perusahaan yang menandatangani kontrak senilai 200 juta dollar AS untuk menyediakan kabel laut sepanjang 4.300 km dengan kapasitas 1,9 terabit per detik (Tbps) tersebut adalah PT Fangbian Iskan Corporindo (Indonesia), NEC Jepang, dan Telemedia Pacific Inc (Hong Kong). Pemegang izin prinsip jaringan tertutup (jartup) untuk infrastruktur tersebut di Indonesia adalah Fangbian Iskan Corporindo.

“Fangbian memperoleh izin prinsip dari Ditjen Postel pada 12 September 2008. Kehadiran perusahaan ini melengkapi 9 perusahaan penyelenggara jartup di Indonesia ,” ungkap Juru Bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto kepada Koran Jakarta , Minggu (29/3).

Untuk diketahui, SKKL berfungsi sebagai jaringan transmisi yang menyambungkan antarkanal. Transmisi ini bisa berupa data, suara, dan gambar sehingga pelanggan bisa menelepon melalui teknologi GSM, mengakses internet, melihat tayangan TV, dan melakukan video conference. Tiga operator besar ( PT Telkom, PT Indosat, dan PT Excelcomindo Pratama) telah memiliki SKKL.

Diungkapkannya, sebenarnya kewajiban Fabian menyelenggarakan SKKL antar negara dilakukan memasuki tahun ketiga izin prinsip dikantongi. Sedangkan untuk dua tahun pertama izin dimiliki, perseroan diwajibkan memenuhi komitmen pembangunan jaringan serat optik di area inner city dari Surabaya dan sekitarnya serta pembangunan backhaul hingga Gresik.

“Tetapi pada kenyataan, perusahaan mampu mempercepat komitmen. Pemerintah sangat bangga karena jalur ini akan melengkapi ASEAN – China Super Corridor yang akan direalisasikan pada tahun 2012 nanti,” jelasnya.

Gatot megharapkan, adanya SKKL baru tersebut akan mengurangi ketergantungan pada backbone telekomunikasi internasional yang eksisting, seperti melalui jalur Taiwan atau yang dikenal dengan nama Southeast Asia-Middle East-Western Europa (SMW3) dan Asia Pasifik Cable Network (APCN).

Selanjutnya Gatot mengungkapkan, belakangan ini pemerintah mendapatkan banyak pengajuan izin untuk membangun SKKL baik dari perusahaan domestik dan asing.

Jalur yang diminati oleh calon pemegang izin Jartup atau yang eksisting adalah rute Jakarta – Singapura, Batam – Singapura, Jakarta – Dampier (Australia), dan Riau – Johor (Malaysia). Sedangkan untuk rute domestik adalah Jakarta – Batam, Jakarta – Pontianak , dan Batam – Pontianak .

Secara terpisah, President Director PT FIC Linggar Mulyono mengungkapkan, selain menghubungkan Surabaya-HongKong, kabel tersebut juga memiliki cabang ke Kota Jakarta . “Kabel ini juga dipersiapkan untuk singgah di negara lain seperti Singapura, Manila, dan Kuala Lumpur ,” katanya.

Diyakininya, pembangunan kabel laut tersebut bisa menekan biaya

internet karena rute yang digunakan berbeda. “Sewa backbone internasional saat ini sekitar 600 dollar AS. Setelah kabel ini selesai dibangun bisa menurunkan biaya sewa menjadi 400 dollar AS,” katanya.[dni]

280307 2010, Merger Mulai Terjadi di Industri Penerbangan

JAKARTA —Indonesia National Air Carriers Association (INACA) memperkirakan mulai tahun depan akan terjadi merger di industri penerbangan lokal karena kerasnya persaingan dan krisis ekonomi yang terjadi.

“Saya perkirakan mulai tahun depan akan ada operator yang merger. Ini hal yang lumrah karena di Indonesia kebanyakan operator tetapi armadanya sedikit,” ujar Ketua umum Inaca Emirsyah Satar di Jakarta, Jumat (27/3).

Menurut Emirsyah, di industri penerbangan masalah kepemilikan pesawat memang memegang peranan penting karena Indonesia memliki wilayah yang luas. “Saya perkirakan yang aka melakukan merger adalah operator kecil dengan jumlah pesawat terbatas,” katanya.

Emirsyah mengatakan, untuk tahun ini maskapai penerbangan akan tetap mampu bertahan meskipun krisis ekonomi mulai mengintip. “Saya tahu ada riset yang dilakukan oleh IATA tentang kerugian global di industri penerbangan. Tetapi di Indonesia kecil sekali kemungkinan terjadi kerugian,” katanya.

Menurut Emirsyah, kondisi bisnis penerbangan di Indonesia yang mengandalkan rute domestik dan regional akan membuat operator lokal mampu bertahan dari krisis. “Apalagi di Indonesia ada Pemilu. Biasanya triwula pertama setiap tahunnya pertumbuhan penumpang itu rendah. Tetapi yang terjadi di triwulan pertama ini ada peningkatan sebesar lima persen,” katanya.

Dikatakannya, dampak krisis akan sangat terasa bagi maskapai yang mengandalkan rute internasional. “Karena itu hitungan IATA secara global. Maskapai yang membidik rute global pasti langsung terkena dampak krisis,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengakui, kondisi industri penrbangan di Indonesia memang tidak ideal. “Lebih banyak operatornya ketimbang jumlah armadanya,” katanya.

Menurut Jusman, idealnya di Indonesia hanya memiliki tujuh maskapai dengan jumlah armada total sekitar 400-an pesawat. Sedangkan kondisi yang ada di lapangan terdapat 40 maskapai dengan jumlah armada sekitar 200 pesawat.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bhakti memperkirakan persaingan akan semakin ketat pada tahun ini karena pasar global sedang terpukul. “Krisis global sudah memukul maskapai yang punya rute regional dan internasional. Karena itu, pasar domestik akan lebih kompetitif ,” katanya.

\

Regenerasi Armada

Berkaitan dengan masih banyaknya pesawat tua berkeliaran di langit Indonesia , Jusman mengungkapkan, regulator sedang memikirkan untuk menetapkan sistim pajak progresif bagi maskapai.

“Kita sedang memikirkan penerapan sistem pajak tinggi bagi pesawat tua dan pajak rendah untuk pesawat baru,” katanya.

Langkah tersebut, lanjutnya, salah satu cara tidak langsung mendorong maskapai agar sadar bahwa pesawat tua tidak efisien. “Maksimal usia pesawat itu tak lebih dari 21 tahun. Maskapai Singapore Airlines saja sekali lima tahun ganti pesawat,” katanya.

Herry menambahkan, untuk meningkatkan aspek keselamatan dari dunia penerbangan, regulator mulai 1 April nanti akan menetapkan 10 designated instruktur. “Instruktur ini akan diambil dari pilot senior yang bekerja di Garuda, Lion Air, dan Merpati,” katanya.

Langkah tersebut, lanjutnya, selain untuk memenuhi tuntutan dari Uni Eropa tentang aspek keselamatan juga untuk memastikan pesawat-pesawat tua memenuhi aspek keselamatan.[dni]

280309 Bertahan dengan Warnet

internetKerasnya persaingan menyediakan jasa internet dengan para penyelenggara jaringan membuat banyak Penyedia Jasa Internet (PJI) melirik warung internet (Warnet) sebagai salah satu ceruk pasar untuk digarap.

“Salah satu konsumen dari PJI adalah warnet. Jumlahnya yang mencapai puluan ribu menjadikan warnet menjadi mitra potensial untuk berbisnis,” kata Managing Director Melsa Net, Heru Nugroho kepada Koran Jakarta, Jumat ( 27/3).

Dikatakannya, PJI tidak hanya menyediakan jaringan internet bagi warnet tetapi juga memasarkan game online ke tempat tersebut. “Perilaku pelanggan warnet sekarang banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ketimbang akses internet. Karena itu banyak PJI yang bertahan dengan memasarkan game online,” katanya.

Heru mengungkapkan untuk mempertahankan warnet setia menjadi pelanggan, PJI biasanya memberikan insentif biaya berlangganan. “Namun untuk memberikannya harus hati-hati karena warnet adalah pelanggan yang rentan berpindah-pindah layanan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengakui, pengusaha warnet dan PJI memiliki hubungan simbiosis mutualis meskipun insentif yang diberikan oleh PJI kurang “nendang”.”Kondisi bisnis kami yang bisa maju tentu berkat dukungan teman-teman PJI. Saat ini kondisi bisnis warnet masih bagus,” katanya.

Anggota  resmi Awari sekitar 500-an pengusaha dengan  1000-an warnet. Di Indonesia diperkirakan terdapat  20-25 ribu warnet.

Dikatakannya, saat ini rata-rata warnet di kota kota besar dan kota kabupaten minimal sudah meggunakan bandwidth sebesar  satu Mbps. “Dan biasanya warnet itu memiliki back-up koneksi untuk mengantisipasi jaringan satu PJI ambruk,” katanya.

Diungkapkannya, terjadi perubahan dari pengunjung warnet belakangan ini. Dulu pelanggan ke warnet adalah  mereka yang memiliki  budget mulai 300 ribu rupiah per bulan untuk pemakaian internet. Sekarang, pengunjung internet adalah mereka yang memiliki budget di bawah 300 ribu rupiah. Hal ini karena adanya paket internet murah langsung ke pelanggan dari operator telekomunikasi.

“Namun saya yakin meskipun ada teknologi baru untuk akses internet, itu tidak akan mematikan warnet.  Jika terjadi irisan di pasar itu tentu tak bisa dielakkan. Tetapi  dalam prakteknya   warnet itu berbeda dengan pasar 3G ataupun WiMax,” katanya.

Selanjutnya Irwin mengungkapkan, kendala yang dihadapi oleh para pengusaha warnet adalah masih susahnya izin untuk membuka warnet dari pemerintah dan banyaknya pungutan tidak resmi dilakukan  oknum pemerintah. “Warnet ini kan usaha sektor riil. Seharusnya proses izinnya tidak ribet. Selain itu, ada kecenderungan di lapangan banyak oknum malakin warnet dengan berdalih razia aplikasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, di lapangan sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan aplikasi berbasis  open source untuk menghindari adanya tuntutan dari pemilik lisensi. “Masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika pemerintah menyediakan aplikasi dengan harga terjangkau bagi warnet,” katanya.

Berkaitan dengan aplikasi yang sering dirazia oleh pemerintah ke warnet-warnet, Irwin mengaku miris  melihat departemen negara digunakan oleh vendor asing untuk melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Haki). “Razia itu  itu murni untuk kepentingan asing,” katanya.

Menurut Irwin, jika pemilik aplikasi benar mempertimbangan nasib warnet tentunya harus memberikan insentif jika menggunakan aplikasi asli. “Buktinya mereka hanya berniat jualan. Lihat saja warnet sudah pakai aplikasi asli tidak dapat benefit apa-apa selain tambahan investasi,” tuturnya.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto membantah, aksi pemerintah merazia aplikasi ilegal sebagai corong dari kepentingan asing. “Tidak benar itu. Kami hanya ingin menegakkan aturan,” katanya.[dni]

280309 Jatuh Bangun Bisnis PJI

internet2Di industri telekomunikasi Indonesia posisi Penyedia Jasa Internet (PJI) bisa dikatakan paling tidak nyaman. Tekanan yang diterima oleh pemilik PJI tidak hanya berasal dari persaingan di pasar, tetapi juga dari regulator.

Di pasar, selain bersaing dengan sesama, PJI juga bersaing dengan Network Access Provider (NAP) yang juga memiliki lisensi PJI. Biasanya yang berperilaku seperti ini adalah para operator besar dimana jaringannya disewa oleh PJI, namun karena masih banyak kelebihan kapasitas akhirnya bermain di pasar retail dan bersaing dengan para PJI merebut pelanggan.

Tekanan berikutnya adalah dari pemerintah yang secara ketat mengawasi pelaksanaan lisensi modern dan meminta penurunan tarif internet. Pada tahun lalu tercatat belasan PJI dicabut lisensinya oleh pemerintah karena tidak sanggup memenuhi komitmen di lisensi modern seperti pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan melaporkan kondisi bisnisnya.

Sedangkan pada Januari lalu sebanyak sembilan PJI juga diberikan peringatan oleh regulator terkait hal yang sama. Tak tanggung-tanggung nama terkenal seperti detik ini juga ikut tersandung diberikan peringatan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus mulai secara serius menata bisnis PJI. Bukan mengatur dengan meminta tarif turun, tetapi memberikan stimulus yang berarti. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa mati bisnis ini ke depan. Padahal, pelaku bisnis ini banyak dari kalangan menengah, “ ujar Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, meskipun di lapangan masih banyak yang mengajukan lisensi untuk menjalankan bisnis sebagai PJI, tetapi jika dibiarkan tanpa ada bisnis model yang jelas, maka akan berakhir dengan banyak juga keluar surat peringatan untuk mencabut lisensi.

“Angakanya tak akan berubah dari   245 PJI. Jika dibiarkan seperti ini terus beberapa tahun lagi bisa bubar. Ini semua karena tidak jelasnya model bisnis,” katanya.

Menurut Sylvia, penataan bisnis model bisa dimulai dari ketegasan pemerintah untuk memisahkan pasar NAP dan PJI. “NAP selama ini main di pasar retail. PJI susah bersaing, karena menyewa jaringan juga ke NAP. Bisa dibayangkan dong harga yang ditawarkan NAP tentunya lebih murah ketimbang PJI. Kalau begini bagaimana bersaing,” katanya.

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, di lapangan terjadi tumpang tindih antara kegiatan bisnis NAP dan ISP. “Ini karena pemerintah tidak tegas. Kalau memang tidak bisa dikendalikan lagi digabung saja antara lisensi  NAP dan ISP untuk  dianggap sebagai model bisnis yang sama,” katanya.

Hal serius lain yang yang menjadi sorotan dari APJII adalah ketidakpekaan pemerintah dalam melihat harga internet di pasar. Pemerintah dinilai hanya mengacu pada leased line dan sewa bandwitdh internasional. Sedangkan kondisi di lapangan banyak faktor lain yang berpengaruh.

“Secara gradual tarif internet itu mengalami penurunan. Dan harus diingat, para pelaku di bisnis ini sudah biasa banting-bantingan harga. Jadi, tidak perlu diminta turun tarif dengan pemaksaan,” kata Heru.

Sylvia mengatakan, permintaan penurunan tarif sebesar 40 persen seperti yang diminta oleh Menkominfo Mohammad Nuh belum lama ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena tidak jelas ukuran yang digunakan.

“Saya dengar mau ditetapkan dalam keputusan menteri. Ini makin tidak jelas lagi. Seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Harus diingat ada segmen yang membutuhkan kualitas tinggi dan rela membayar mahal,” katanya.

Stimulus

Banyaknya tekanan yang diterima oleh PJI membuat pelaku usaha ini mulai berani berteriak untuk meminta stimulus ke pemerintah. Tindakan ini dianggap wajar karena selama ini PJI telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi melalui pembayaran BHP.

“Kami ini semua membayar BHP. Walau itu sangat memberatkan karena ditarik sekian persen dari pendapatan kotor. Nah, sekarang saya balik bertanya ke pemerintah,  sudahkah hak kami diberikan selama ini. Tegasnya, itu tidak ada,” katanya.

Dicontohkannya, dalam kasus tender USO, para PJI dijegal untuk ikut lelang karena pemerintah membuat aturan hanya penyelenggara jaringan yang diizinkan untuk ikut tender. “BHP yang kami bayarkan itu kan untuk USO juga. Lantas kita tidak boleh ikut tendernya. Mana keadilan?” tanyanya.

Sylvia mengharapkan, setelah tidak bisa ikut tender USO pemerintah seharusnya mengembalikan  dana yang tersisa untuk program tersebut ke industri. Dana itu seharusnya disalurkan ke bank lokal untuk memberikan kredit lunak ke PJI agar industri kreatif bergerak.

“Seharusnya dana itu diputar. Jangan dipendam saja dalam rekening dan mengharapkan bunga. Dana sisa itu bisa menjadi stimulus karena PJI banyak yang kekurangan modal,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah tidak pernah bertindak terlalu keras terhadap PJI. “Peringatan diberikan pada PJI yang bandel. Itupun diberikan tiga kali peringatan dan kesempatan untuk klarifikasi, kurang baik apalagi pemerintah,” katanya.

Sedangkan tentang permintaan penurunan tarif internet, Gatot mengatakan, hal itu masih dalam pengkajian. “Harus diingat dalam regulasi yang dikeluarkan nanti pemerintah tidak menentukan besaran, tetapi formulasi  perhitungan tarif. Dan itu pun nanti kita akan pertimbangkan untuk diberikan insentif jika regulasinya sudah keluar,” katanya.[dni]

270309 Pendapatan Telkom Hanya Tumbuh Single Digit

telkomJAKARTAPT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memperkirakan pendapatannya pada tahun lalu hanya tumbuh single digit karena kondisi makro ekonomi Indonesia tidak secerah 2007.

“Berdasarkan perhitungan sementara pertumbuhan pendapatan secara grup dan anak usaha (Telkomsel) hanya sebesar dua hingga lima persen. Untuk angka pastinya akan diumumkan sebentar lagi,” ungkap Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah, di Jakarta, Rabu (25/3).

Sebenarnya, lanjutnya, jika melihat kinerja Telkomsel pada kuartal keempat 2008 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 12 persen ketimbang kuartal ketiga 2008. Namun, itu tidak mampu meningkatkan pertumbuhan yang melambat secara keseluruhan sehingga pada tutup tahun tetap saja mesin uang Telkom itu hanya mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar dua hingga lima persen.

“Laba bersih Telkom juga mengalami penurunan. Diperkirakan bisa mencapai 12 persen. tetapi angka pastinya semua belum final, mengingat proses accounting masih berjalan,” katanya.

Dikatakannya, menurunnya laba bersih perseroan akibat kerugian selisih kurs, program pensiun dini, tarif retail yang terpangkas hingga 70 persen, dan turunnya pendapatan dari interkoneksi.

“Kerugian akibat kurs dialami semua operator. Sedangkan program pensiun dini tahun ini menyerap dana hingga lebih dari 700-an miliar rupiah,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada akhir 2007 perusahaan dengan kode saham TLKM tersebut berhasil meraih laba 12,9 triliun rupiah atau tumbuh 16,8 persen dibanding periode 2006 sebesar lebih dari 11 triliun rupiah. Telkom sebelumnya pada awal 2008 masih optimistis akan mampu mendapatkan pertumbuhan pendapatan sebesar dua digit.

Selanjutnya Rinaldi mengatakan, untuk menghadapi tantangan yang berat pada tahun ini Telkom mulai menggarap pasar regional. Salah satunya adalah dengan menggandeng raksasa telekomunikasi dari Malaysia , Telekom Malaysia (TM).

“Pasar Asean memiliki potensi bisins untuk lima tahun ke depan sebesar dua triliun rupiah. Jika tidak dimulai dari sekarang menggarapnya, bisa ketinggalan kereta,” katanya.

Telkom dan TM baru saja menjalin kerjasama bisnis yang meliputi pengembangan layanan berupa data, suara, dan co-location data center, serta penggunaan infrastruktur jaringan bersama lewat Dumai Melaka Cable System (DMCS).

DMCS merupakan hub koneksi jaringan internasional milik kedua perusahaan telekomunikasi ini yang menjangkau beberapa negara di Asia selain Indonesia dan Malaysia , seperti Hong Kong dan Singapura. DMCS terdiri dari 4 core serat optik yang memiliki kecepatan akses maksimal 1,92 Terabit per detik. Telkom dan TM masing-masing memiliki kapasitas sebesar 10 Gbps di infrastruktur tersebut.

“Kami harap dengan kerjasama ini kita bisa saling berbagi pasar telekomunikasi di Asia yang masih besar potensinya,” kata Rinaldi.[dni]

270309 KPPU Kembali Selidiki Carrefour

carrefourAKARTA—Peritel dari negeri Perancis, Carrefour, akan kembali berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah adanya keinginan dari lembaga anti persaingan tidak sehat itu untuk menyelidiki praktik penetapan harga sewa tempat (space) di hipermarket itu.

Carrefour sebelumnya telah merasakan palu godam KPPU akibat melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengenakan berbagai syarat perdagangan yang menyebabkan bankrutnya salah satu pemasok Carrefour.

KPPU menghukum denda Carrefour Rp1 miliar dan melarang diberlakukannya syarat perdagangan berupa minus margin yang sangat merugikan pemasok. Minus margin merupakan syarat perdagangan yang mengharuskan pemasok membayar ganti rugi pada Carrefour sebanyak barang yang tidak terjual, jika pemasok terbukti menjual barang serupa kepada pesaing Carrefour dengan harga yang lebih murah.

“Dalam rapat yang dilakukan belum lama ini, diputuskan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan terkait praktik bisnis Carrefour,” ungkap Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Rabu (25/3).

Dari penyelidikan awal, lanjutnya, KPPU menduga Carrefour menyalahgunakan posisi tawarnya yang kuat sehingga merugikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi pemasoknya. “Informasi didapatkan dari laporan masyarakat dan hasil investigasi awal KPPU,” ujarnya.

Dijelaskannya, praktek bisnis Carrefour yang diselidiki KPPU difokuskan pada dua hal yaitu akuisisi Carrefour atas Alfa (supermarket, bukan minimarket) dan penyewaan lahan berjualan kepada UKM termasuk syarat perdagangan (trading term). “Tim pemeriksa akan dibentuk dalam pekan ini untuk melakukan investigasi,” tuturnya.

KPPU menilai pendapatan perusahaan ritel asing itu dari penyewaan ruang berjualan yang ditetapkan dalam kontrak syarat perdagangan dengan pemasok lebih besar dari pendapatan hasil penjualan barang-barang.

Praktik tersebut memunculkan dugaan monopoli power dan monopsoni power yang dilakukan carefour yang telah merugikan pemasok yang notabene pengusaha skala kecil.

Menurut dia, indikasi praktik menyimpang dalam berusaha yang dilakukan Carrefour tak bisa dilepaskan dari merger dan akuisisi yang menjadi fenomena belakangan ini.”Karena itu kami akan membentuk sub direktorat yang khusus menangani kasus merger dan akuisisi sambil mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait merger,” katanya.

Berdasarkan catatan, setelah mengakuisisi Alfa, Carrefour berhasil meningkatkan pangsa pasar perusahaannya hingga lebih dari 30 persen.

Secara terpisah, Pengamat persaingan usaha Bambang P Adiwiyoto mendukung langkah KPPU untuk menyelidiki Carrefour karena indikasi praktik persaingan tidak sehatnya lumayan tinggi.

“Untuk penetapan harga sewa tempat itu bukan hak dari Carrefour. Jika mereka yang menentukan tentunya harga menjadi tak keruan. Seharusnya regulator yang menetapkan harga sewa,” katanya.

Berkaitan dengan kasus Alfa, lanjutnya, Carrefour harus dijaga untuk tidak memaksa Alfa hanya membeli barang dari pemasok yang ditunjuk oleh Carrefour. “Jika itu terjadi berarti memang kuat indikasi praktik persaingan tidak sehat,” katanya.

Bambang menyarankan, masalah kisruh bisnis hipermarket ini harus dikembalikan pada peraturan Gubernur yang menetapkan lokasi pendirian pusat perbelanjaan. “Sekarang kan semuanya sudah tidak jelas. Berdirinya di pusat kota dan dekat pasar tradisional. Kalau begini, kisruhnya udah seperti benang kusut,” katanya.[dni]