280309 Bertahan dengan Warnet

internetKerasnya persaingan menyediakan jasa internet dengan para penyelenggara jaringan membuat banyak Penyedia Jasa Internet (PJI) melirik warung internet (Warnet) sebagai salah satu ceruk pasar untuk digarap.

“Salah satu konsumen dari PJI adalah warnet. Jumlahnya yang mencapai puluan ribu menjadikan warnet menjadi mitra potensial untuk berbisnis,” kata Managing Director Melsa Net, Heru Nugroho kepada Koran Jakarta, Jumat ( 27/3).

Dikatakannya, PJI tidak hanya menyediakan jaringan internet bagi warnet tetapi juga memasarkan game online ke tempat tersebut. “Perilaku pelanggan warnet sekarang banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ketimbang akses internet. Karena itu banyak PJI yang bertahan dengan memasarkan game online,” katanya.

Heru mengungkapkan untuk mempertahankan warnet setia menjadi pelanggan, PJI biasanya memberikan insentif biaya berlangganan. “Namun untuk memberikannya harus hati-hati karena warnet adalah pelanggan yang rentan berpindah-pindah layanan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengakui, pengusaha warnet dan PJI memiliki hubungan simbiosis mutualis meskipun insentif yang diberikan oleh PJI kurang “nendang”.”Kondisi bisnis kami yang bisa maju tentu berkat dukungan teman-teman PJI. Saat ini kondisi bisnis warnet masih bagus,” katanya.

Anggota  resmi Awari sekitar 500-an pengusaha dengan  1000-an warnet. Di Indonesia diperkirakan terdapat  20-25 ribu warnet.

Dikatakannya, saat ini rata-rata warnet di kota kota besar dan kota kabupaten minimal sudah meggunakan bandwidth sebesar  satu Mbps. “Dan biasanya warnet itu memiliki back-up koneksi untuk mengantisipasi jaringan satu PJI ambruk,” katanya.

Diungkapkannya, terjadi perubahan dari pengunjung warnet belakangan ini. Dulu pelanggan ke warnet adalah  mereka yang memiliki  budget mulai 300 ribu rupiah per bulan untuk pemakaian internet. Sekarang, pengunjung internet adalah mereka yang memiliki budget di bawah 300 ribu rupiah. Hal ini karena adanya paket internet murah langsung ke pelanggan dari operator telekomunikasi.

“Namun saya yakin meskipun ada teknologi baru untuk akses internet, itu tidak akan mematikan warnet.  Jika terjadi irisan di pasar itu tentu tak bisa dielakkan. Tetapi  dalam prakteknya   warnet itu berbeda dengan pasar 3G ataupun WiMax,” katanya.

Selanjutnya Irwin mengungkapkan, kendala yang dihadapi oleh para pengusaha warnet adalah masih susahnya izin untuk membuka warnet dari pemerintah dan banyaknya pungutan tidak resmi dilakukan  oknum pemerintah. “Warnet ini kan usaha sektor riil. Seharusnya proses izinnya tidak ribet. Selain itu, ada kecenderungan di lapangan banyak oknum malakin warnet dengan berdalih razia aplikasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, di lapangan sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan aplikasi berbasis  open source untuk menghindari adanya tuntutan dari pemilik lisensi. “Masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika pemerintah menyediakan aplikasi dengan harga terjangkau bagi warnet,” katanya.

Berkaitan dengan aplikasi yang sering dirazia oleh pemerintah ke warnet-warnet, Irwin mengaku miris  melihat departemen negara digunakan oleh vendor asing untuk melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Haki). “Razia itu  itu murni untuk kepentingan asing,” katanya.

Menurut Irwin, jika pemilik aplikasi benar mempertimbangan nasib warnet tentunya harus memberikan insentif jika menggunakan aplikasi asli. “Buktinya mereka hanya berniat jualan. Lihat saja warnet sudah pakai aplikasi asli tidak dapat benefit apa-apa selain tambahan investasi,” tuturnya.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto membantah, aksi pemerintah merazia aplikasi ilegal sebagai corong dari kepentingan asing. “Tidak benar itu. Kami hanya ingin menegakkan aturan,” katanya.[dni]

280309 Jatuh Bangun Bisnis PJI

internet2Di industri telekomunikasi Indonesia posisi Penyedia Jasa Internet (PJI) bisa dikatakan paling tidak nyaman. Tekanan yang diterima oleh pemilik PJI tidak hanya berasal dari persaingan di pasar, tetapi juga dari regulator.

Di pasar, selain bersaing dengan sesama, PJI juga bersaing dengan Network Access Provider (NAP) yang juga memiliki lisensi PJI. Biasanya yang berperilaku seperti ini adalah para operator besar dimana jaringannya disewa oleh PJI, namun karena masih banyak kelebihan kapasitas akhirnya bermain di pasar retail dan bersaing dengan para PJI merebut pelanggan.

Tekanan berikutnya adalah dari pemerintah yang secara ketat mengawasi pelaksanaan lisensi modern dan meminta penurunan tarif internet. Pada tahun lalu tercatat belasan PJI dicabut lisensinya oleh pemerintah karena tidak sanggup memenuhi komitmen di lisensi modern seperti pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan melaporkan kondisi bisnisnya.

Sedangkan pada Januari lalu sebanyak sembilan PJI juga diberikan peringatan oleh regulator terkait hal yang sama. Tak tanggung-tanggung nama terkenal seperti detik ini juga ikut tersandung diberikan peringatan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus mulai secara serius menata bisnis PJI. Bukan mengatur dengan meminta tarif turun, tetapi memberikan stimulus yang berarti. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa mati bisnis ini ke depan. Padahal, pelaku bisnis ini banyak dari kalangan menengah, “ ujar Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, meskipun di lapangan masih banyak yang mengajukan lisensi untuk menjalankan bisnis sebagai PJI, tetapi jika dibiarkan tanpa ada bisnis model yang jelas, maka akan berakhir dengan banyak juga keluar surat peringatan untuk mencabut lisensi.

“Angakanya tak akan berubah dari   245 PJI. Jika dibiarkan seperti ini terus beberapa tahun lagi bisa bubar. Ini semua karena tidak jelasnya model bisnis,” katanya.

Menurut Sylvia, penataan bisnis model bisa dimulai dari ketegasan pemerintah untuk memisahkan pasar NAP dan PJI. “NAP selama ini main di pasar retail. PJI susah bersaing, karena menyewa jaringan juga ke NAP. Bisa dibayangkan dong harga yang ditawarkan NAP tentunya lebih murah ketimbang PJI. Kalau begini bagaimana bersaing,” katanya.

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, di lapangan terjadi tumpang tindih antara kegiatan bisnis NAP dan ISP. “Ini karena pemerintah tidak tegas. Kalau memang tidak bisa dikendalikan lagi digabung saja antara lisensi  NAP dan ISP untuk  dianggap sebagai model bisnis yang sama,” katanya.

Hal serius lain yang yang menjadi sorotan dari APJII adalah ketidakpekaan pemerintah dalam melihat harga internet di pasar. Pemerintah dinilai hanya mengacu pada leased line dan sewa bandwitdh internasional. Sedangkan kondisi di lapangan banyak faktor lain yang berpengaruh.

“Secara gradual tarif internet itu mengalami penurunan. Dan harus diingat, para pelaku di bisnis ini sudah biasa banting-bantingan harga. Jadi, tidak perlu diminta turun tarif dengan pemaksaan,” kata Heru.

Sylvia mengatakan, permintaan penurunan tarif sebesar 40 persen seperti yang diminta oleh Menkominfo Mohammad Nuh belum lama ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena tidak jelas ukuran yang digunakan.

“Saya dengar mau ditetapkan dalam keputusan menteri. Ini makin tidak jelas lagi. Seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Harus diingat ada segmen yang membutuhkan kualitas tinggi dan rela membayar mahal,” katanya.

Stimulus

Banyaknya tekanan yang diterima oleh PJI membuat pelaku usaha ini mulai berani berteriak untuk meminta stimulus ke pemerintah. Tindakan ini dianggap wajar karena selama ini PJI telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi melalui pembayaran BHP.

“Kami ini semua membayar BHP. Walau itu sangat memberatkan karena ditarik sekian persen dari pendapatan kotor. Nah, sekarang saya balik bertanya ke pemerintah,  sudahkah hak kami diberikan selama ini. Tegasnya, itu tidak ada,” katanya.

Dicontohkannya, dalam kasus tender USO, para PJI dijegal untuk ikut lelang karena pemerintah membuat aturan hanya penyelenggara jaringan yang diizinkan untuk ikut tender. “BHP yang kami bayarkan itu kan untuk USO juga. Lantas kita tidak boleh ikut tendernya. Mana keadilan?” tanyanya.

Sylvia mengharapkan, setelah tidak bisa ikut tender USO pemerintah seharusnya mengembalikan  dana yang tersisa untuk program tersebut ke industri. Dana itu seharusnya disalurkan ke bank lokal untuk memberikan kredit lunak ke PJI agar industri kreatif bergerak.

“Seharusnya dana itu diputar. Jangan dipendam saja dalam rekening dan mengharapkan bunga. Dana sisa itu bisa menjadi stimulus karena PJI banyak yang kekurangan modal,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah tidak pernah bertindak terlalu keras terhadap PJI. “Peringatan diberikan pada PJI yang bandel. Itupun diberikan tiga kali peringatan dan kesempatan untuk klarifikasi, kurang baik apalagi pemerintah,” katanya.

Sedangkan tentang permintaan penurunan tarif internet, Gatot mengatakan, hal itu masih dalam pengkajian. “Harus diingat dalam regulasi yang dikeluarkan nanti pemerintah tidak menentukan besaran, tetapi formulasi  perhitungan tarif. Dan itu pun nanti kita akan pertimbangkan untuk diberikan insentif jika regulasinya sudah keluar,” katanya.[dni]

270309 Pendapatan Telkom Hanya Tumbuh Single Digit

telkomJAKARTAPT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memperkirakan pendapatannya pada tahun lalu hanya tumbuh single digit karena kondisi makro ekonomi Indonesia tidak secerah 2007.

“Berdasarkan perhitungan sementara pertumbuhan pendapatan secara grup dan anak usaha (Telkomsel) hanya sebesar dua hingga lima persen. Untuk angka pastinya akan diumumkan sebentar lagi,” ungkap Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah, di Jakarta, Rabu (25/3).

Sebenarnya, lanjutnya, jika melihat kinerja Telkomsel pada kuartal keempat 2008 terjadi pertumbuhan pendapatan sebesar 12 persen ketimbang kuartal ketiga 2008. Namun, itu tidak mampu meningkatkan pertumbuhan yang melambat secara keseluruhan sehingga pada tutup tahun tetap saja mesin uang Telkom itu hanya mengalami pertumbuhan pendapatan sebesar dua hingga lima persen.

“Laba bersih Telkom juga mengalami penurunan. Diperkirakan bisa mencapai 12 persen. tetapi angka pastinya semua belum final, mengingat proses accounting masih berjalan,” katanya.

Dikatakannya, menurunnya laba bersih perseroan akibat kerugian selisih kurs, program pensiun dini, tarif retail yang terpangkas hingga 70 persen, dan turunnya pendapatan dari interkoneksi.

“Kerugian akibat kurs dialami semua operator. Sedangkan program pensiun dini tahun ini menyerap dana hingga lebih dari 700-an miliar rupiah,” katanya.

Berdasarkan catatan, pada akhir 2007 perusahaan dengan kode saham TLKM tersebut berhasil meraih laba 12,9 triliun rupiah atau tumbuh 16,8 persen dibanding periode 2006 sebesar lebih dari 11 triliun rupiah. Telkom sebelumnya pada awal 2008 masih optimistis akan mampu mendapatkan pertumbuhan pendapatan sebesar dua digit.

Selanjutnya Rinaldi mengatakan, untuk menghadapi tantangan yang berat pada tahun ini Telkom mulai menggarap pasar regional. Salah satunya adalah dengan menggandeng raksasa telekomunikasi dari Malaysia , Telekom Malaysia (TM).

“Pasar Asean memiliki potensi bisins untuk lima tahun ke depan sebesar dua triliun rupiah. Jika tidak dimulai dari sekarang menggarapnya, bisa ketinggalan kereta,” katanya.

Telkom dan TM baru saja menjalin kerjasama bisnis yang meliputi pengembangan layanan berupa data, suara, dan co-location data center, serta penggunaan infrastruktur jaringan bersama lewat Dumai Melaka Cable System (DMCS).

DMCS merupakan hub koneksi jaringan internasional milik kedua perusahaan telekomunikasi ini yang menjangkau beberapa negara di Asia selain Indonesia dan Malaysia , seperti Hong Kong dan Singapura. DMCS terdiri dari 4 core serat optik yang memiliki kecepatan akses maksimal 1,92 Terabit per detik. Telkom dan TM masing-masing memiliki kapasitas sebesar 10 Gbps di infrastruktur tersebut.

“Kami harap dengan kerjasama ini kita bisa saling berbagi pasar telekomunikasi di Asia yang masih besar potensinya,” kata Rinaldi.[dni]

270309 KPPU Kembali Selidiki Carrefour

carrefourAKARTA—Peritel dari negeri Perancis, Carrefour, akan kembali berurusan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) setelah adanya keinginan dari lembaga anti persaingan tidak sehat itu untuk menyelidiki praktik penetapan harga sewa tempat (space) di hipermarket itu.

Carrefour sebelumnya telah merasakan palu godam KPPU akibat melakukan persaingan usaha yang tidak sehat dengan mengenakan berbagai syarat perdagangan yang menyebabkan bankrutnya salah satu pemasok Carrefour.

KPPU menghukum denda Carrefour Rp1 miliar dan melarang diberlakukannya syarat perdagangan berupa minus margin yang sangat merugikan pemasok. Minus margin merupakan syarat perdagangan yang mengharuskan pemasok membayar ganti rugi pada Carrefour sebanyak barang yang tidak terjual, jika pemasok terbukti menjual barang serupa kepada pesaing Carrefour dengan harga yang lebih murah.

“Dalam rapat yang dilakukan belum lama ini, diputuskan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan terkait praktik bisnis Carrefour,” ungkap Ketua KPPU Benny Pasaribu di Jakarta, Rabu (25/3).

Dari penyelidikan awal, lanjutnya, KPPU menduga Carrefour menyalahgunakan posisi tawarnya yang kuat sehingga merugikan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi pemasoknya. “Informasi didapatkan dari laporan masyarakat dan hasil investigasi awal KPPU,” ujarnya.

Dijelaskannya, praktek bisnis Carrefour yang diselidiki KPPU difokuskan pada dua hal yaitu akuisisi Carrefour atas Alfa (supermarket, bukan minimarket) dan penyewaan lahan berjualan kepada UKM termasuk syarat perdagangan (trading term). “Tim pemeriksa akan dibentuk dalam pekan ini untuk melakukan investigasi,” tuturnya.

KPPU menilai pendapatan perusahaan ritel asing itu dari penyewaan ruang berjualan yang ditetapkan dalam kontrak syarat perdagangan dengan pemasok lebih besar dari pendapatan hasil penjualan barang-barang.

Praktik tersebut memunculkan dugaan monopoli power dan monopsoni power yang dilakukan carefour yang telah merugikan pemasok yang notabene pengusaha skala kecil.

Menurut dia, indikasi praktik menyimpang dalam berusaha yang dilakukan Carrefour tak bisa dilepaskan dari merger dan akuisisi yang menjadi fenomena belakangan ini.”Karena itu kami akan membentuk sub direktorat yang khusus menangani kasus merger dan akuisisi sambil mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait merger,” katanya.

Berdasarkan catatan, setelah mengakuisisi Alfa, Carrefour berhasil meningkatkan pangsa pasar perusahaannya hingga lebih dari 30 persen.

Secara terpisah, Pengamat persaingan usaha Bambang P Adiwiyoto mendukung langkah KPPU untuk menyelidiki Carrefour karena indikasi praktik persaingan tidak sehatnya lumayan tinggi.

“Untuk penetapan harga sewa tempat itu bukan hak dari Carrefour. Jika mereka yang menentukan tentunya harga menjadi tak keruan. Seharusnya regulator yang menetapkan harga sewa,” katanya.

Berkaitan dengan kasus Alfa, lanjutnya, Carrefour harus dijaga untuk tidak memaksa Alfa hanya membeli barang dari pemasok yang ditunjuk oleh Carrefour. “Jika itu terjadi berarti memang kuat indikasi praktik persaingan tidak sehat,” katanya.

Bambang menyarankan, masalah kisruh bisnis hipermarket ini harus dikembalikan pada peraturan Gubernur yang menetapkan lokasi pendirian pusat perbelanjaan. “Sekarang kan semuanya sudah tidak jelas. Berdirinya di pusat kota dan dekat pasar tradisional. Kalau begini, kisruhnya udah seperti benang kusut,” katanya.[dni]

270309 Belanja Iklan Meningkat 20 %

JAKARTA—Belanja iklan diperkirakan akan mencapai 27,6 triliun rupiah atau meningkat 10 hingga 20 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 23 triliun rupiah.

Sekretaris Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jakarta, Ricky Pesik menjelaskan, tetap naiknya belanja iklan meskipun kondisi krisis ekonomi menghantam Indonesia dipicu oleh adanya kegiatan kampanye partai politik dan biaya iklan yang terus naik.

“Kedua hal itu memicu tetap terjadi pertumbuhan belanja iklan. Belajar dari kegiatan kampanye 1999 dan 2004, saat itu belanja iklan naik karena adanya kampanye. Diperkirakan pada akhir tahun nanti, iklan partai politik bisa menduduki posisi tiga besar,” katanya di Jakarta , Rabu ( 26/3).

Selain iklan partai politik, lanjutnya, produk lainnya yang bisa menduduki tiga besar adalah telekomunikasi dan consumers goods. “Apalagi sekarang kawasan Asia Pasifik mulai dilirik sebagai altrenatif pasar setelah kawasan Amerika dan Eropa dilanda krisis,” katanya.

Kondisi tersebut membuat industri periklanan Indonesia mendapat peluang baru tertutama dalam menggarap iklan. Hal ini karena adanya aturan yang mengharuskan iklan dibuat oleh tenaga lokal. “Kita sudah banyak mengeskpor tenaga kreatif seperti copy writer dan art director. Dan baru-baru ini tiga biro iklan Indonesia mendapatkan penghargaan di ajang Asia Pacific Advertising. Itu sudah membuktikan Indonesia mampu berbicara di industri ini,” katanya.[dni]

270309 Dephub Ketatkan Pengawasan Pesawat Tua

logo-dephubJAKARTA —Departemen Perhubungan akan mengetatkan pengawasan terhadap pesawat-pesawat berusia tua untuk meningkatkan kualitas maskapai penerbangan Indonesia .

”Langkah ini diambil menyusul banyaknya insiden yang melibatkan pesawat-pesawat tua,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di Jakarta, belum lama ini.

Menhub menambahkan, pengecekan mendalam terhadap pesawat-pesawat yang mengalami masalah menjadi salah satu agenda pokok dalam program peningkatan pengawasan yang disebutkannya itu.

Menhub meminta setiap maskapai untuk meningkatkan prosedur dan intensitas perawatan pesawat, khususnya pesawat-pesawat yang tergolong berusia tua. Karena menurutnya, kelaikan terbang sebuah pesawat udara tidak dipengaruhi oleh usia dan frekwensi terbang, meski dari sisi operasional dinilai kurang efisien bila dibandingkan dengan pesawat berusia lebih muda.

Beberapa kasus yang melibatkan pesawat tua belum lama ini seperti dialami maskapai Sriwijaya Air dan Lion Air.

Menurut Menhub, dirinya telah meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan investigator Direktorat Kelaikan Udara dan Pengawasan Pesawat Udara (DKUPPU) Direktorat Perhubungan udara Dephub untuk melakukan penyelidikan terhadap dua maskapai.

Jika dari penyelidikan kedua institusi itu ditemukan ketidakberesan yang menyangkut hal teknis, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan menghentikan sementara operasi pesawat yang bersangkutan.

Pada kesempatan lain, Juru bicara Departemen Perhubungan Bambang S Ervan mengatakan, pihaknya akan melakukan inspeksi terhadap bengkel-bengkel pesawat skala menengah keci yang ditengarai sering melakukan perawatan pesawat tanpa memenuhi standar penerbangan.

“Dalam satu atau duabulan ke depan, akan ada pemeriksaan,” kata Bambang.

Bengkel skala kecil selama ini merupakan tempat perawatan komponen pesawat

yang belum memiliki sertifikat perawatan resmi maupun bengkel resmi skala menengah kecil bersertifikat, nemun kerap melakukan perbaikan di luar spesifikasi yang diizinkan.[dni]

250309 XL Dapatkan Pinjaman US$ 214 juta

xl-35JAKARTA —PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) mendapatkan pinjaman senilai 214 juta dollar AS dari EKN Buyer Credit Facility untuk pembiayaan pembelian peralatan Ericsson dari Swedia dan Indonesia .

Dua bank asing, ABN AMRO Bank N.V.. (subsidiary undertaking of the Royal Bank of Scotland Group plc / RBS) dan Standard Chartered Bank, bertindak sebagai arranger untuk fasilitas tersebut.

Direktur Utama XL, Hasnul Suhaimi mengatakan, fasilitas tersenut merupakan tranche kedua dari total fasilitas pinjaman yang disetujui oleh EKN sebesar 428 juta dollar AS. Tranche pertama dari fasilitas ini telah ditandatangani di bulan Desember 2008.

“Kami berencana menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal tahun 2008 dan tahun 2009,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (24/3).[dni]

250309 Stimulus Perhubungan Terancam Molor

JAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) memperkirakan stimulus untuk sektor perhubungan bisa mundur dari jadwal karena belum adanya kejelasan surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan.

Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. “Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ,” katanya di Jakarta , Selasa (24/3).

Dikatakannya, pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. “Artinya sesuai hak bujet DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak,” paparnya.

Setelah pembahasan, dikatakannya, seharusnya Departemen Perhubungan menerima DIPA. “Tetapi sampai saat ini, kami belum terima,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, Dephub mendapat alokasi dana sebesar 2,2 triliun rupiah dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar 12,2 triliun rupiah. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan, yaitu sebesar 3 triliun rupiah.

Angka tersebut mengalami penyusutan karena ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan alokasi. Proyek yang tidak sesuai itu, antara lain pembangunan dermaga senilai 58 miliar rupiah. Akibatnya, dari total stimulus 2,2 triliun rupiah, masih harus dikurang lagi 58 miliar rupiah.[dni]

250309 Jasa Logistik Hanya Tumbuh 5 Persen

JAKARTA—Jasa logistik hingga akhir tahun nanti diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar lima persen atau mencapai nilai bisnis sebesar 315 juta dollar AS. Pada tahun lalu nilai bisnis dari sektor tersebut sekitar 300 juta dollar AS.

“Krisis ekonomi membuat pertumbuhan di jasa ini cenderung flat. Perkiraan adanya pertumbuhan tak lebih dari single digit,” ungkap Senior Technical Advisor PT Birotika Semesta/ DHL Express, di Jakarta, Selasa (24/3).

Dikatakannya, bukti dari krisis ekonomi sudah berdampak ke sektor jasa tersebut adalah terpukulnya kinerja ekspor Indonesia selama Januari hingga Februari 2009. Tercatat, selama dua bulan tersebut terjadi penurunan kegiatan ekspor sebesar 40 persen.

Ekspor Indonesia pada Januari hanya berkisar 6,8 miliar dollar AS pada bulan Januari 5,2 miliar dollar AS pada Februari. Padahal pada semester I 2008 yang lalu rata-rata ekspor Indonesia masih diatas 10 miliar dollar AS setiap bulan.

Sebagai fasilitator perdagangan, lanjutnya, DHL berkepentingan agar sektor riil tetap bergulir sehingga jasanya tetap terpakai. “Pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi sektor riil, tentunya harapan kami ini memberikan dampak juga ke jasa yang digeluti DHL,” katanya.

Dijelaskannya, terdapat lima sektor usaha yang banyak berkontribusi bagi pendapatan DHL. Kelima sektor tersebut adalah tekstil dan garmen, manfaktur elektronik, peralatan engineering untuk pertambangan, farmasi, dan perbankan. “Hingga saat ini kami masih menguasai 50 persen pengiriman barang ke internasional di Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Pelaksana Teknis National Single Windows (NSW) Indonesia Susiwijono mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan konsep NSW agar lalu lintas barang antar negara (ekspor-impor) lebih terkoordinasi di seluruh instansi negara.

.

Dijelaskannya, penerapan sistem NSW di Indonesia, menjadi bagian dari kesepakatan di tingkat regional ASEAN, dimana 10 pemimpin negara anggota ASEAN telah menyepakati, bahwa untuk tahap awal ini, enam negara anggota (ASEAN-Six) yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Brunei, akan menerapkan sistem NSW di masing-masing negara paling lambat pada tahun 2009 ini dan keempat negara ASEAN lainnya (CLMV) diharapkan dapat menyusul dan mulai bergabung pada tahun 2012.

Dikatakannya, penerapan sistem NSW di Indonesia, dilakukan secara bertahap, melalui suatu kebijakan strategi pentahapan yang sejak awal telah dituangkan di dalam “Blueprint Pembangunan dan Penerapan Sistem NSW”.

“Sampai dengan saat ini, penerapan sistem NSW telah memasuki tahapan “Implementasi Tahap Ketiga”, sebagimana telah di-launching oleh Pemerintah pada tanggal 23 Desember 2008 yang lalu,” katanya.

Pada tahapan tersebut telah dilakukan penerapan Sistem NSW-Impor, di 5 ( lima ) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta, Tanjung Emas dan Pelabuhan Belawan.

Pada tahapan ini pula, ditargetkan untuk dapat mulai dilakukan ujicoba sistem NSW-Ekspor, yang akan mulai di-implementasikan di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 1 April 2009 ini.

“Mengingat begitu beratnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi para eksportir di Indonesia , maka penerapan sistem pelayanan yang baru, harus dilakukan secara hati-hati, dan senantiasa mengikut sertakan partisipasi aktif dari seluruh eksportir,” katanya.

Selain beberapa program kegiatan tersebut, saat ini Bea dan Cukai juga sedang merumuskan kebijakan yang baru yang terkait dengan Tatalaksana Impor Untuk Dipakai ( PerDirjen BC Nomor P-42/BC/2008 tgl 31 Desember 2008), serta kebijakan mengenai Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor ( PerDirjen BC Nomor P-40/BC/2008). Demikian juga perubahan format dokumen PEB/ Pemberitahuan Ekspor Barang (P-41/BC/2008) dan Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara (P-39/BC/2008).

Keempat kebijakan yang baru tersebut, sedianya akan mulai diberlakukan di beberapa pelabuhan besar (Tanjung Priok & Bandara SH) mulai tanggal 1 April 2009 mendatang.

“Melihat perubahan yang terjadi di lapangan dan semakin membesarnya dampak krisis perekonomian global, maka aturan dan regulasi yang telah diatur di dalam keempat PerDirjen BC tersebut, saat ini sedang dilakukan review dan perumusan kembali, agar dapat diterapkan dan applicable di lapangan, tanpa menambah beban dan menimbulkan hambatan bagi para pelaku usaha,” katanya.

Dijelaskannya, substansi ketentuan yang diatur di dalam beberapa PerDirjen tersebut, pada dasarnya merupakan perubahan dan penyempurnaan, atas beberapa mekanisme dan sistem layanan impor dan ekspor, yang selama ini berpotensi menimbulkan kendala dan hambatan di tataran operasional di lapangan. Semua perubahan tersebut, akan dituangkan kedalam penyempurnaan business-process yang menjadi dasar dalam development SKP (Sistem Komputer Pelayanan) Impor maupun SKP Ekspor.

Diharapkannya, penerapan SKP Impor dan SKP Ekspor yang baru ini, diproyeksikan akan mulai segera dilaksanakan per 1 Mei 2009 di Tanjung Perak, dan secara bertahap akan diterapkan di 117 Kantor Pabean lainnya di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan pada akhir Desember 2009 sudah dilakukan penerapan secara mandatory di tingkat nasional.[dni]

240903 Hasnul Suhaimi: Saya Bukan Kutu Loncat

hasnul_suhaimiNama pria yang lahir di Bukittinggi pada 23 April 1957 silam ini tidaklah asing di industri telekomunikasi Indonesia.

Sepak terjang pria yang dulunya mengabdi selama 23 tahun di Indosat ini sebelum menjadi orang nomor satu di anak perusahaan Telekom Malaysia (TM), XL, lumayan membuat bergetar dunia telekomunikasi lokal.

Tak percaya? Lihatlah keberhasilannya menyulap XL yang dianggap anak bawang menjadi pemain kompetitif di jasa seluler selama hampir tiga tahun belakangan. XL yang awalnya hanya memiliki ribuan BTS dengan sekitar 2,6 juta pelanggan, dalam waktu singkat berubah menjadi raksasa baru.

Pada 2008, XL meraih pendapatan usaha sebesar 12,156 miliar rupiah atau naik 45 persen ketimbang tahun sebelumnya dengan 26 juta pelanggan. Tak hanya itu, pada tahun lalu XL berhasil membangun sekitar lima ribuan BTS sehingga pada tahun lalu jumlah infrastruktur yang dimiliki melebihi pemain nomor dua, Indosat.

Tercatat, XL memiliki sekitar 16.729 BTS yang menghasilkan jumlah outgoing minutes sebesar 54,9 milliar menit.

Ibarat pohon yang semakin tinggi, tentu angin makin kencang menerpanya. Hasnul pun tak luput dari hal itu. Urang awak ini diisukan akan meninggalkan XL pada Juni depan. Isu yang beredar adalah TM tidak lagi memperpanjang kontraknya atau Hasnul pindah ke operator lain.

Namun, pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) XL pekan lalu, Presiden Komisaris XL Tan Sri Dato’ Ir Muhammad Radzi bin Haji Mansor menegaskan, pihaknya masih happy dengan kinerja seorang Hasnul.

Menurut sang Dato’ kinerja seorang tentu dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan. “Anda lihat saja apa yang telah dihasilkan Saudara Hasnul selama ini. Dan di susunan direksi juga tidak ada perubahan. Itu tandanya kami masih percaya dengan beliau,” tegasnya.

Sinyal yang dilontarkan wakil pemegang saham tentunya mengakhiri isu yang tak sedap selama beberapa bulan belakangan ini. Ya, Hasnul untuk tiga tahun ke depan akan tetap memimpin XL. Untuk mengetahui kebijakan selama tiga tahun ke depan, wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, berkesempatan mewawancarai penggemar golf itu belum lama ini. berikut petikannya.

T: Selamat, Anda terpilih kembali memimpin XL.

J: Terima kasih, saya memang banyak mendengar isu tidak sedap belakangan ini. Saya dicitrakan seperti kutu loncat yang suka gonta-ganti perusahaan. Padahal sejak dulu baru dua kali pindah perusahaan yakni ke Indosat dan XL.

T: XL berhasil menunjukkan sejumlah prestasi di bawah kepemimpinan Anda, apa rahasianya

J: Kekompakan. Itu rahasianya. Tim manajemen di XL solid. Dan semua itu di sokong oleh pemegang saham yang solid juga. Pemegang saham percaya penuh dengan manajemen. Mereka (pemegang saham) datang sebulan sekali untuk mengetahui sejauh mana strategi dijalankan, selanjutnya semua diserahkan ke manajemen.

T: Ukuran sukses menurut Anda dari sisi raihan pelanggan atau pendapatan

J: Kami selalu konsen ke raihan pendapatan dua tahun ini. Sejak 2006 selalu terjadi pertumbuhan yang signifikan. Dari dulu XL selalu melihat keberhasilan dengan peningkatan pelanggan yang, riil guna meningkatkan pendapatan.

T: Kompetisi makin ketat tahun ini. Strategi apa yang akan digunakan.

J: Kami akan tetap merangsang pelanggan untuk berkomunikasi. Selain akuisisi pelanggan, kami akan merangsang pelanggan lama untuk lebih banyak berkomunikasi. Salah satunya dengan cross selling. Contohnya, jika ada pelanggan yang tidak suka pakai SMS, kita rangsang agar mau menggunakan jasa tersebut. Hal ini karena suara dan SMS adalah sumber pendapatan utama bagi XL. Sedangkan layanan data bisa dikatakan sebagai retention.

T: Banyak kalangan menganggap tahun ini adalah cobaan sebenarnya bagi industri telekomunikasi.

J: Tiga tahun ke depan memang sisa-sisa pertumbuhan dari industri ini. XL sendiri meskipun menargetkan ada 4 juta pelanggan baru, tetap berharap lebih banyak. Setelah tiga tahun ke depan, barulah bicara bersaing retensi. Persaingan nantinya akan lebih banyak ke Value Added Services (VAS) nantinya secara cross selling

T: Apa harapan XL kepada regulator untuk membangun industri ke depan

J: Dibutuhkan kebijakan yang lebih mendukung untuk peningkatan akses internet. Meskipun kami fokus kepada suara dan SMS untuk meningkatkan pendapatan, namun transfer knowledge itu tetap pada internet.

Regulator harusnya melihat segala sesuatu dengan holistik. Contohnya dalam pemberian frekuensi 3G. tidak tepatlah dibanderol dengan harga ratusan miliar rupiah. Jika kebijakan itu yang diambil, operator yang punya frekuensi tidak bisa membangun, sedangkan yang ingin membangun tidak diberikan frekuensi.

T: Apa dampak harga frekuensi yang mahal

J: Impian satu komputer satu sekolah yang didengugkan pemerintah tak akan tercapai. Apa bedanya antara wiimax dan 3G. fungsinya sama. Kenapa harga frekuensi 3G dibedakan. Padahal jika diberikan harga frekuensi yang murah masyarakat akan diuntungkan dengan biaya internet yang murah. Kondisi ini akan memicu adanya tambahan PPn dan larisnya penjualan modem serta komputer. Semua ini ada turunannya sehingga menggerakkan ekonomi rakyat. Inilah yang dinamakan membangun ekosistem.