310309 Juni, SIUP 30 Maskapai Tidak Berlaku

garuda-pesawatJAKARTA —Sebanyak 30 maskapai di Indonesia terancam tidak berlaku lagi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) miliknya karena tidak memenuhi ketentuan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara.

SIUP yang tidak berlaku sebanyak 17 milik maskapai berjadwal dan 13 milik maskapai tidak berjadwal. Nama-nama maskapai berjadwal diantaranya PT Eka Sari Lorena Airlines, PT Bayu Indonesia , dan PT Jatayu Gelang Sejahtera. Sementara untuk maskapai tidak berjadwal diantaranya PT Sky Aviation, PT Bali dan Internasional Air Service.

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, tidak berlakunya SIUP milik para maskapai tersebut karena tidak memiliki pesawat dan tidak pernah beroperasi sejak SIUP dikantongi.

“Hal ini membuat tidak pernah keluarnya Air Operator Certificate (AOC) dari regulator.. Dan sesuai KM 25/2008, setahun tidak beraktifitas tentu SIUP tidak berlaku,” katanya.

Menurut KM 25/2008, lanjutnya, maskapai diwajibkan memiliki dua pesawat terbang. “Kenyataan di lapangan maskapai ini kesulitan mengadakan pesawat,” katanya.

Tri menjelaskan, tiga tahun lagi beberapa maskapai juga terancam dicabut SIUP-nya jika tidak mampu memenuhi ketentuan dari UU penerbangan yakni memiliki pesawat sendiri di bawah 10 unit. Saat ini beberapa maskapai yang tidak memiliki sendiri pesawat alias menyewa adalah Sriwijaya Airlines, Riau Airlines, dan Linus Airlines.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakty Singayuda Gumay mengungkapkan, dari Sidang Majelis UE pertengahan Maret lalu di Belgia memberikan sinyal positif, embargo penerbangan lokal ke Eropa akan dicabut Juni depan.

“Informasi dari kedutaan besar di Brussel (Belgia), pada Maret ini tidak ada pencabutan ban. Tetapi sinyal positifnya ada untuk Juni nanti. Hal ini karena tren temuannya terus berkurang,” katanya.

“Kabar yang didapat dari Brussel, otoritas penerbangan RI juga akan diundang dalam sidang majelis UE Juni nant,” tambahnya.

Secara terpisah, Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, langkah pemerintah tersebut sebagai prudent policy guna memberikan sinyal kepada otoritas UE bahwa aturan sudah ditegakkan.

“Selama ini yang dipermasalahkan oleh UE itu adalah regulator bukan maskapainya,” katanya.

Sedangkan bagi maskapai, lanjutnya, sudah saatnya untuk berfikir melakukan merger atau penguatan modal. “Masalahnya sekarang sedang krisis ekonomi. Satu-satunya cara adalah pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak atau stimulus lainnya,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s