310309 Juni, SIUP 30 Maskapai Tidak Berlaku

garuda-pesawatJAKARTA —Sebanyak 30 maskapai di Indonesia terancam tidak berlaku lagi Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) miliknya karena tidak memenuhi ketentuan KM 25/2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara.

SIUP yang tidak berlaku sebanyak 17 milik maskapai berjadwal dan 13 milik maskapai tidak berjadwal. Nama-nama maskapai berjadwal diantaranya PT Eka Sari Lorena Airlines, PT Bayu Indonesia , dan PT Jatayu Gelang Sejahtera. Sementara untuk maskapai tidak berjadwal diantaranya PT Sky Aviation, PT Bali dan Internasional Air Service.

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, tidak berlakunya SIUP milik para maskapai tersebut karena tidak memiliki pesawat dan tidak pernah beroperasi sejak SIUP dikantongi.

“Hal ini membuat tidak pernah keluarnya Air Operator Certificate (AOC) dari regulator.. Dan sesuai KM 25/2008, setahun tidak beraktifitas tentu SIUP tidak berlaku,” katanya.

Menurut KM 25/2008, lanjutnya, maskapai diwajibkan memiliki dua pesawat terbang. “Kenyataan di lapangan maskapai ini kesulitan mengadakan pesawat,” katanya.

Tri menjelaskan, tiga tahun lagi beberapa maskapai juga terancam dicabut SIUP-nya jika tidak mampu memenuhi ketentuan dari UU penerbangan yakni memiliki pesawat sendiri di bawah 10 unit. Saat ini beberapa maskapai yang tidak memiliki sendiri pesawat alias menyewa adalah Sriwijaya Airlines, Riau Airlines, dan Linus Airlines.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakty Singayuda Gumay mengungkapkan, dari Sidang Majelis UE pertengahan Maret lalu di Belgia memberikan sinyal positif, embargo penerbangan lokal ke Eropa akan dicabut Juni depan.

“Informasi dari kedutaan besar di Brussel (Belgia), pada Maret ini tidak ada pencabutan ban. Tetapi sinyal positifnya ada untuk Juni nanti. Hal ini karena tren temuannya terus berkurang,” katanya.

“Kabar yang didapat dari Brussel, otoritas penerbangan RI juga akan diundang dalam sidang majelis UE Juni nant,” tambahnya.

Secara terpisah, Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, langkah pemerintah tersebut sebagai prudent policy guna memberikan sinyal kepada otoritas UE bahwa aturan sudah ditegakkan.

“Selama ini yang dipermasalahkan oleh UE itu adalah regulator bukan maskapainya,” katanya.

Sedangkan bagi maskapai, lanjutnya, sudah saatnya untuk berfikir melakukan merger atau penguatan modal. “Masalahnya sekarang sedang krisis ekonomi. Satu-satunya cara adalah pemerintah memberikan insentif berupa keringanan pajak atau stimulus lainnya,” katanya.[dni]

310309 Pungutan USO : Babak Baru Pertarungan CP Vs Regulator

orang-teleponPolemik antara penyedia konten (Content Provider/CP) yang tergabung dalam Indonesia Mobile Content and Online Content Provider Association (IMOCA) dengan regulator telekomunikasi terkait penerapan Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium sepertinya akan memasuki babak baru.

Pasalnya, setelah berkeinginan memungut Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) sebesar 0,50 persen dari pendapatan kotor para CP. Regulator juga ingin menambahnya dengan pugutan Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor.

Alasan yang digunakan adalah setiap penyelenggara telekomunikasi dikenakan pungutan BHP dan USO. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (KM) tentang USO dimana setiap penyelenggara telekomunikasi dikenakan pungutan sumbangan untuk program yang dikenal dengan telepon desa tersebut.

”Di Permen SMS Premium memang ada tentang pungutan BHP. Sedangkan masalah USO itu menggunakan regulasi lainnya. Dan CP itu adalah penyelenggara telekomunikasi,” tegas Dirjen Postel yang juga menjadi Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Munculnya isu pungutan USO tersebut tentunya membuat blingsatan para petinggi Imoca dan pelaku bisnis kreatif. Pasalnya, kisruh masalah pungutan BHP belum menunjukkan titik temu, palu godam berikutnya untuk menggerus pendapatan telah disiapkan yakni pungutan USO.

“Permintaan dari regulator itu tidak masuk akal,” tegas Sekjen Imoca Sapto Anggoro.

Bagi Sapto, CP bukanlah penyedia jaringan yang menggelar infrastruktur sehingga harus ditarik pungutan USO. “Bayar BHP saja kami tidak mau, masak sekarang ada lagi wacana bayar USO,” katanya.

Sapto menuding, munculnya permintaan tersebut dari Basuki sebagai bentuk kebablasan menjalankan fungsi lembaganya. “Obyektif dari pekerjaan BRTI adalah mengatur telekomunikasi agar masyarakat diuntungkan dan pebisnis memiliki rambu menjalankan usaha. Kenapa sekarang seperti menguber setoran ke pemerintah,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Informatika Kadin, Iqbal Farabi mengatakan, jika pemerintah merealisasikan kebijakannya tersebut sama saja dengan membunuh industri konten secara perlahan. “Sekarang ini kondisinya industri konten itu dikuasai oleh investor asing dan profesional asing yang berkerja di perusahaan lokal. Jika dipaksakan kebijakan tersebut, sama saja pemerintah menyuburkan praktik nakal para CP yang selama ini dikeluhkan pelanggan,” sesalnya.

Diungkapkannya, selama ini citra CP menjadi tercoreng tak dapat dilepaskan dari aksi para CP asing atau profesional asing yang jor-joran dalam beriklan dan membuat program pemasaran yang menipu pelanggan. “Regulasi SMS Premium itu tujuan awalnya adalah menertibkan CP nakal. Kalau begini, CP yang berbisnis secara benar bisa mati pelan-pelan, sedangkan yang nakal berkibar,” katanya.

Dia menyarankan, ketimbang pemerintah sibuk mengatur masalah pungutan ke para CP, dalam regulasi SMS/ MMS Premium dimasukkan aturan tentang batasan kepemilikan asing di jasa tersebut layaknya di operator. “Industri ini adalah masalah kreatifitas. Kalau dibiarkan, bisa mati industri kreatif lokal. Yang punya modal kuat tentunya investor asing,” katanya.

Secara terpisah, Pengamat Telematika Ventura Elisawati mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah mentapkan pungutan USO dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang aneh. Hal ini karena di Pasal 16 ayat 1 UU No 36/99 USO di amanatkan kepada semua operator tanpa kecuali

“Pemerintah tidak memberikan service ke para CP, lantas kenapa dikenakan biaya. Kalau operator, kan jelas. Mereka (operator) minta nomor dan frekuensi ke pemerintah, sedangkan CP tidak,” katanya.

Stimulus

Sapto meminta, jika regulator bersikap teguh dengan permintaanya tersebut, maka para CP harus diberikan stimulus berupa menggelontorkan sebagian dana USO bagi industri kreatif. “Jika pemerintah memberikan dana USO tidak hanya menguntungkan para CP tetapi juga mendorong adanya konten kreatif. Akhirnya ini berdampak pada tidak larinya penggunaan bandwitdh ke link internasional dan tarif internet semakin murah,” katanya.

Iqbal menambahkan, para CP juga sewajarnya dinaikkan bagian keuntungannya oleh operator jika pungutan BHP dan USO direalisasikan. Pembagian keuntungan sebesar 50:50 dianggap tidak layak, dan harus berubah menjadi 80:20. “Kalau itu (pembagian keuntungan) dan USO diberikan, baru wajar ada pungutan. Jika tidak, ada baiknya secepatnya Permen SMS/MMS premium itu di yudisial review,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, dana USO tak mudah dialihkan selain untuk program pengadaan akses di daerah tertinggal. “Meskipun dananya berlimpah tidak semudah itu dialihkan untuk program lainnya. Hal ini karena membutuhkan koordinasi dengan departemen keuangan dan mengubah regulasi,” tegasnya.

ATSI Tolak

Berkaitan dengan pungutan BHP, Sekjen Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan, operator menolak jika pungutan BHP dibayarkan melalui operator.

Menurut Dian, jika pungutan tersebut merupakan kewajiban para CP terhadap pemerintah, sebaiknya dibayarkan langsung oleh masing-masing pelaku usaha.. “Hal ini juga berlaku sama dengan operator yang mempunyai kewajiban sesuai dengan lisensinya. Sehingga kalau ada masalah tentang pembayarannya, tidak ada sangkut pautnya dengan operator,” katanya.

Dian menegaskan, operator selama ini sudah membayar BHP sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. “Kita tidak mau dibayarkan via operator yang terjadi nantinya malah semacam subisidi dari operator kepada para CP,” katanya.

Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menambahkan, masalah pembayaran BHP tersebut sebaiknya dilakukan sendiri oleh para CP karena masing-masing memiliki kewajiban terhadap regulator.”Masing-masing adalah badan hukum dan memiliki pertanggungjawaban kepada negara. Wajar dong bayar masing-masing,” tegasnya

Sementara itu, Sapto masih optimistis, operator akan membantu CP terkait masalah BHP. “Sedang diupayakan agar pungutan tersebut dibayarkan melalui operator seperti yang terjadi selama ini. Ini untuk mencegah CP nakal tidak membayar BHP,” katanya.[dni]