280309 Jatuh Bangun Bisnis PJI

internet2Di industri telekomunikasi Indonesia posisi Penyedia Jasa Internet (PJI) bisa dikatakan paling tidak nyaman. Tekanan yang diterima oleh pemilik PJI tidak hanya berasal dari persaingan di pasar, tetapi juga dari regulator.

Di pasar, selain bersaing dengan sesama, PJI juga bersaing dengan Network Access Provider (NAP) yang juga memiliki lisensi PJI. Biasanya yang berperilaku seperti ini adalah para operator besar dimana jaringannya disewa oleh PJI, namun karena masih banyak kelebihan kapasitas akhirnya bermain di pasar retail dan bersaing dengan para PJI merebut pelanggan.

Tekanan berikutnya adalah dari pemerintah yang secara ketat mengawasi pelaksanaan lisensi modern dan meminta penurunan tarif internet. Pada tahun lalu tercatat belasan PJI dicabut lisensinya oleh pemerintah karena tidak sanggup memenuhi komitmen di lisensi modern seperti pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan melaporkan kondisi bisnisnya.

Sedangkan pada Januari lalu sebanyak sembilan PJI juga diberikan peringatan oleh regulator terkait hal yang sama. Tak tanggung-tanggung nama terkenal seperti detik ini juga ikut tersandung diberikan peringatan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus mulai secara serius menata bisnis PJI. Bukan mengatur dengan meminta tarif turun, tetapi memberikan stimulus yang berarti. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa mati bisnis ini ke depan. Padahal, pelaku bisnis ini banyak dari kalangan menengah, “ ujar Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, meskipun di lapangan masih banyak yang mengajukan lisensi untuk menjalankan bisnis sebagai PJI, tetapi jika dibiarkan tanpa ada bisnis model yang jelas, maka akan berakhir dengan banyak juga keluar surat peringatan untuk mencabut lisensi.

“Angakanya tak akan berubah dari   245 PJI. Jika dibiarkan seperti ini terus beberapa tahun lagi bisa bubar. Ini semua karena tidak jelasnya model bisnis,” katanya.

Menurut Sylvia, penataan bisnis model bisa dimulai dari ketegasan pemerintah untuk memisahkan pasar NAP dan PJI. “NAP selama ini main di pasar retail. PJI susah bersaing, karena menyewa jaringan juga ke NAP. Bisa dibayangkan dong harga yang ditawarkan NAP tentunya lebih murah ketimbang PJI. Kalau begini bagaimana bersaing,” katanya.

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, di lapangan terjadi tumpang tindih antara kegiatan bisnis NAP dan ISP. “Ini karena pemerintah tidak tegas. Kalau memang tidak bisa dikendalikan lagi digabung saja antara lisensi  NAP dan ISP untuk  dianggap sebagai model bisnis yang sama,” katanya.

Hal serius lain yang yang menjadi sorotan dari APJII adalah ketidakpekaan pemerintah dalam melihat harga internet di pasar. Pemerintah dinilai hanya mengacu pada leased line dan sewa bandwitdh internasional. Sedangkan kondisi di lapangan banyak faktor lain yang berpengaruh.

“Secara gradual tarif internet itu mengalami penurunan. Dan harus diingat, para pelaku di bisnis ini sudah biasa banting-bantingan harga. Jadi, tidak perlu diminta turun tarif dengan pemaksaan,” kata Heru.

Sylvia mengatakan, permintaan penurunan tarif sebesar 40 persen seperti yang diminta oleh Menkominfo Mohammad Nuh belum lama ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena tidak jelas ukuran yang digunakan.

“Saya dengar mau ditetapkan dalam keputusan menteri. Ini makin tidak jelas lagi. Seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Harus diingat ada segmen yang membutuhkan kualitas tinggi dan rela membayar mahal,” katanya.

Stimulus

Banyaknya tekanan yang diterima oleh PJI membuat pelaku usaha ini mulai berani berteriak untuk meminta stimulus ke pemerintah. Tindakan ini dianggap wajar karena selama ini PJI telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi melalui pembayaran BHP.

“Kami ini semua membayar BHP. Walau itu sangat memberatkan karena ditarik sekian persen dari pendapatan kotor. Nah, sekarang saya balik bertanya ke pemerintah,  sudahkah hak kami diberikan selama ini. Tegasnya, itu tidak ada,” katanya.

Dicontohkannya, dalam kasus tender USO, para PJI dijegal untuk ikut lelang karena pemerintah membuat aturan hanya penyelenggara jaringan yang diizinkan untuk ikut tender. “BHP yang kami bayarkan itu kan untuk USO juga. Lantas kita tidak boleh ikut tendernya. Mana keadilan?” tanyanya.

Sylvia mengharapkan, setelah tidak bisa ikut tender USO pemerintah seharusnya mengembalikan  dana yang tersisa untuk program tersebut ke industri. Dana itu seharusnya disalurkan ke bank lokal untuk memberikan kredit lunak ke PJI agar industri kreatif bergerak.

“Seharusnya dana itu diputar. Jangan dipendam saja dalam rekening dan mengharapkan bunga. Dana sisa itu bisa menjadi stimulus karena PJI banyak yang kekurangan modal,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah tidak pernah bertindak terlalu keras terhadap PJI. “Peringatan diberikan pada PJI yang bandel. Itupun diberikan tiga kali peringatan dan kesempatan untuk klarifikasi, kurang baik apalagi pemerintah,” katanya.

Sedangkan tentang permintaan penurunan tarif internet, Gatot mengatakan, hal itu masih dalam pengkajian. “Harus diingat dalam regulasi yang dikeluarkan nanti pemerintah tidak menentukan besaran, tetapi formulasi  perhitungan tarif. Dan itu pun nanti kita akan pertimbangkan untuk diberikan insentif jika regulasinya sudah keluar,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s