280309 Bertahan dengan Warnet

internetKerasnya persaingan menyediakan jasa internet dengan para penyelenggara jaringan membuat banyak Penyedia Jasa Internet (PJI) melirik warung internet (Warnet) sebagai salah satu ceruk pasar untuk digarap.

“Salah satu konsumen dari PJI adalah warnet. Jumlahnya yang mencapai puluan ribu menjadikan warnet menjadi mitra potensial untuk berbisnis,” kata Managing Director Melsa Net, Heru Nugroho kepada Koran Jakarta, Jumat ( 27/3).

Dikatakannya, PJI tidak hanya menyediakan jaringan internet bagi warnet tetapi juga memasarkan game online ke tempat tersebut. “Perilaku pelanggan warnet sekarang banyak menghabiskan waktu untuk bermain game ketimbang akses internet. Karena itu banyak PJI yang bertahan dengan memasarkan game online,” katanya.

Heru mengungkapkan untuk mempertahankan warnet setia menjadi pelanggan, PJI biasanya memberikan insentif biaya berlangganan. “Namun untuk memberikannya harus hati-hati karena warnet adalah pelanggan yang rentan berpindah-pindah layanan,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day mengakui, pengusaha warnet dan PJI memiliki hubungan simbiosis mutualis meskipun insentif yang diberikan oleh PJI kurang “nendang”.”Kondisi bisnis kami yang bisa maju tentu berkat dukungan teman-teman PJI. Saat ini kondisi bisnis warnet masih bagus,” katanya.

Anggota  resmi Awari sekitar 500-an pengusaha dengan  1000-an warnet. Di Indonesia diperkirakan terdapat  20-25 ribu warnet.

Dikatakannya, saat ini rata-rata warnet di kota kota besar dan kota kabupaten minimal sudah meggunakan bandwidth sebesar  satu Mbps. “Dan biasanya warnet itu memiliki back-up koneksi untuk mengantisipasi jaringan satu PJI ambruk,” katanya.

Diungkapkannya, terjadi perubahan dari pengunjung warnet belakangan ini. Dulu pelanggan ke warnet adalah  mereka yang memiliki  budget mulai 300 ribu rupiah per bulan untuk pemakaian internet. Sekarang, pengunjung internet adalah mereka yang memiliki budget di bawah 300 ribu rupiah. Hal ini karena adanya paket internet murah langsung ke pelanggan dari operator telekomunikasi.

“Namun saya yakin meskipun ada teknologi baru untuk akses internet, itu tidak akan mematikan warnet.  Jika terjadi irisan di pasar itu tentu tak bisa dielakkan. Tetapi  dalam prakteknya   warnet itu berbeda dengan pasar 3G ataupun WiMax,” katanya.

Selanjutnya Irwin mengungkapkan, kendala yang dihadapi oleh para pengusaha warnet adalah masih susahnya izin untuk membuka warnet dari pemerintah dan banyaknya pungutan tidak resmi dilakukan  oknum pemerintah. “Warnet ini kan usaha sektor riil. Seharusnya proses izinnya tidak ribet. Selain itu, ada kecenderungan di lapangan banyak oknum malakin warnet dengan berdalih razia aplikasi,” jelasnya.

Dijelaskannya, di lapangan sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan aplikasi berbasis  open source untuk menghindari adanya tuntutan dari pemilik lisensi. “Masalah ini sebenarnya bisa diatasi jika pemerintah menyediakan aplikasi dengan harga terjangkau bagi warnet,” katanya.

Berkaitan dengan aplikasi yang sering dirazia oleh pemerintah ke warnet-warnet, Irwin mengaku miris  melihat departemen negara digunakan oleh vendor asing untuk melakukan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Haki). “Razia itu  itu murni untuk kepentingan asing,” katanya.

Menurut Irwin, jika pemilik aplikasi benar mempertimbangan nasib warnet tentunya harus memberikan insentif jika menggunakan aplikasi asli. “Buktinya mereka hanya berniat jualan. Lihat saja warnet sudah pakai aplikasi asli tidak dapat benefit apa-apa selain tambahan investasi,” tuturnya.

Secara terpisah, Juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto membantah, aksi pemerintah merazia aplikasi ilegal sebagai corong dari kepentingan asing. “Tidak benar itu. Kami hanya ingin menegakkan aturan,” katanya.[dni]

280309 Jatuh Bangun Bisnis PJI

internet2Di industri telekomunikasi Indonesia posisi Penyedia Jasa Internet (PJI) bisa dikatakan paling tidak nyaman. Tekanan yang diterima oleh pemilik PJI tidak hanya berasal dari persaingan di pasar, tetapi juga dari regulator.

Di pasar, selain bersaing dengan sesama, PJI juga bersaing dengan Network Access Provider (NAP) yang juga memiliki lisensi PJI. Biasanya yang berperilaku seperti ini adalah para operator besar dimana jaringannya disewa oleh PJI, namun karena masih banyak kelebihan kapasitas akhirnya bermain di pasar retail dan bersaing dengan para PJI merebut pelanggan.

Tekanan berikutnya adalah dari pemerintah yang secara ketat mengawasi pelaksanaan lisensi modern dan meminta penurunan tarif internet. Pada tahun lalu tercatat belasan PJI dicabut lisensinya oleh pemerintah karena tidak sanggup memenuhi komitmen di lisensi modern seperti pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan melaporkan kondisi bisnisnya.

Sedangkan pada Januari lalu sebanyak sembilan PJI juga diberikan peringatan oleh regulator terkait hal yang sama. Tak tanggung-tanggung nama terkenal seperti detik ini juga ikut tersandung diberikan peringatan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus mulai secara serius menata bisnis PJI. Bukan mengatur dengan meminta tarif turun, tetapi memberikan stimulus yang berarti. Kalau dibiarkan seperti ini terus, bisa mati bisnis ini ke depan. Padahal, pelaku bisnis ini banyak dari kalangan menengah, “ ujar Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dikatakannya, meskipun di lapangan masih banyak yang mengajukan lisensi untuk menjalankan bisnis sebagai PJI, tetapi jika dibiarkan tanpa ada bisnis model yang jelas, maka akan berakhir dengan banyak juga keluar surat peringatan untuk mencabut lisensi.

“Angakanya tak akan berubah dari   245 PJI. Jika dibiarkan seperti ini terus beberapa tahun lagi bisa bubar. Ini semua karena tidak jelasnya model bisnis,” katanya.

Menurut Sylvia, penataan bisnis model bisa dimulai dari ketegasan pemerintah untuk memisahkan pasar NAP dan PJI. “NAP selama ini main di pasar retail. PJI susah bersaing, karena menyewa jaringan juga ke NAP. Bisa dibayangkan dong harga yang ditawarkan NAP tentunya lebih murah ketimbang PJI. Kalau begini bagaimana bersaing,” katanya.

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengakui, di lapangan terjadi tumpang tindih antara kegiatan bisnis NAP dan ISP. “Ini karena pemerintah tidak tegas. Kalau memang tidak bisa dikendalikan lagi digabung saja antara lisensi  NAP dan ISP untuk  dianggap sebagai model bisnis yang sama,” katanya.

Hal serius lain yang yang menjadi sorotan dari APJII adalah ketidakpekaan pemerintah dalam melihat harga internet di pasar. Pemerintah dinilai hanya mengacu pada leased line dan sewa bandwitdh internasional. Sedangkan kondisi di lapangan banyak faktor lain yang berpengaruh.

“Secara gradual tarif internet itu mengalami penurunan. Dan harus diingat, para pelaku di bisnis ini sudah biasa banting-bantingan harga. Jadi, tidak perlu diminta turun tarif dengan pemaksaan,” kata Heru.

Sylvia mengatakan, permintaan penurunan tarif sebesar 40 persen seperti yang diminta oleh Menkominfo Mohammad Nuh belum lama ini masih menjadi perdebatan yang panjang karena tidak jelas ukuran yang digunakan.

“Saya dengar mau ditetapkan dalam keputusan menteri. Ini makin tidak jelas lagi. Seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar. Harus diingat ada segmen yang membutuhkan kualitas tinggi dan rela membayar mahal,” katanya.

Stimulus

Banyaknya tekanan yang diterima oleh PJI membuat pelaku usaha ini mulai berani berteriak untuk meminta stimulus ke pemerintah. Tindakan ini dianggap wajar karena selama ini PJI telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara telekomunikasi melalui pembayaran BHP.

“Kami ini semua membayar BHP. Walau itu sangat memberatkan karena ditarik sekian persen dari pendapatan kotor. Nah, sekarang saya balik bertanya ke pemerintah,  sudahkah hak kami diberikan selama ini. Tegasnya, itu tidak ada,” katanya.

Dicontohkannya, dalam kasus tender USO, para PJI dijegal untuk ikut lelang karena pemerintah membuat aturan hanya penyelenggara jaringan yang diizinkan untuk ikut tender. “BHP yang kami bayarkan itu kan untuk USO juga. Lantas kita tidak boleh ikut tendernya. Mana keadilan?” tanyanya.

Sylvia mengharapkan, setelah tidak bisa ikut tender USO pemerintah seharusnya mengembalikan  dana yang tersisa untuk program tersebut ke industri. Dana itu seharusnya disalurkan ke bank lokal untuk memberikan kredit lunak ke PJI agar industri kreatif bergerak.

“Seharusnya dana itu diputar. Jangan dipendam saja dalam rekening dan mengharapkan bunga. Dana sisa itu bisa menjadi stimulus karena PJI banyak yang kekurangan modal,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan, pemerintah tidak pernah bertindak terlalu keras terhadap PJI. “Peringatan diberikan pada PJI yang bandel. Itupun diberikan tiga kali peringatan dan kesempatan untuk klarifikasi, kurang baik apalagi pemerintah,” katanya.

Sedangkan tentang permintaan penurunan tarif internet, Gatot mengatakan, hal itu masih dalam pengkajian. “Harus diingat dalam regulasi yang dikeluarkan nanti pemerintah tidak menentukan besaran, tetapi formulasi  perhitungan tarif. Dan itu pun nanti kita akan pertimbangkan untuk diberikan insentif jika regulasinya sudah keluar,” katanya.[dni]