JAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) memperkirakan stimulus untuk sektor perhubungan bisa mundur dari jadwal karena belum adanya kejelasan surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan.
Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. “Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ,” katanya di Jakarta , Selasa (24/3).
Dikatakannya, pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. “Artinya sesuai hak bujet DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak,” paparnya.
Setelah pembahasan, dikatakannya, seharusnya Departemen Perhubungan menerima DIPA. “Tetapi sampai saat ini, kami belum terima,” ujarnya.
Berdasarkan catatan, Dephub mendapat alokasi dana sebesar 2,2 triliun rupiah dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar 12,2 triliun rupiah. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan, yaitu sebesar 3 triliun rupiah.
Angka tersebut mengalami penyusutan karena ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan alokasi. Proyek yang tidak sesuai itu, antara lain pembangunan dermaga senilai 58 miliar rupiah. Akibatnya, dari total stimulus 2,2 triliun rupiah, masih harus dikurang lagi 58 miliar rupiah.[dni]
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
Tinggalkan Balasan