250309 XL Dapatkan Pinjaman US$ 214 juta

xl-35JAKARTA —PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) mendapatkan pinjaman senilai 214 juta dollar AS dari EKN Buyer Credit Facility untuk pembiayaan pembelian peralatan Ericsson dari Swedia dan Indonesia .

Dua bank asing, ABN AMRO Bank N.V.. (subsidiary undertaking of the Royal Bank of Scotland Group plc / RBS) dan Standard Chartered Bank, bertindak sebagai arranger untuk fasilitas tersebut.

Direktur Utama XL, Hasnul Suhaimi mengatakan, fasilitas tersenut merupakan tranche kedua dari total fasilitas pinjaman yang disetujui oleh EKN sebesar 428 juta dollar AS. Tranche pertama dari fasilitas ini telah ditandatangani di bulan Desember 2008.

“Kami berencana menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membiayai sebagian kebutuhan belanja modal tahun 2008 dan tahun 2009,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (24/3).[dni]

250309 Stimulus Perhubungan Terancam Molor

JAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) memperkirakan stimulus untuk sektor perhubungan bisa mundur dari jadwal karena belum adanya kejelasan surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan.

Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengatakan, kajian program-program yang diusulkan kementrian dan lembaga berada di Departemen Keuangan. “Sampai batas yang disepakati, pada 18 Maret, usulan program proyek stimulus dibahas di situ,” katanya di Jakarta , Selasa (24/3).

Dikatakannya, pembahasan di Departemen Keuangan itu, dilakukan bersama dengan Panitia Anggaran dan komisi teknis. Pada proses ini, akan diputuskan proyek mana saja yang bisa ditetapkan dalam paket stimulus. “Artinya sesuai hak bujet DPR, ada proyek di daerah X dan Y, yang mungkin bisa memperoleh dana atau tidak,” paparnya.

Setelah pembahasan, dikatakannya, seharusnya Departemen Perhubungan menerima DIPA. “Tetapi sampai saat ini, kami belum terima,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, Dephub mendapat alokasi dana sebesar 2,2 triliun rupiah dari alokasi stimulus tambahan di APBN sebesar 12,2 triliun rupiah. Jumlah ini lebih kecil dari yang diajukan, yaitu sebesar 3 triliun rupiah.

Angka tersebut mengalami penyusutan karena ada beberapa proyek yang tidak sesuai dengan alokasi. Proyek yang tidak sesuai itu, antara lain pembangunan dermaga senilai 58 miliar rupiah. Akibatnya, dari total stimulus 2,2 triliun rupiah, masih harus dikurang lagi 58 miliar rupiah.[dni]

250309 Jasa Logistik Hanya Tumbuh 5 Persen

JAKARTA—Jasa logistik hingga akhir tahun nanti diperkirakan hanya akan tumbuh sebesar lima persen atau mencapai nilai bisnis sebesar 315 juta dollar AS. Pada tahun lalu nilai bisnis dari sektor tersebut sekitar 300 juta dollar AS.

“Krisis ekonomi membuat pertumbuhan di jasa ini cenderung flat. Perkiraan adanya pertumbuhan tak lebih dari single digit,” ungkap Senior Technical Advisor PT Birotika Semesta/ DHL Express, di Jakarta, Selasa (24/3).

Dikatakannya, bukti dari krisis ekonomi sudah berdampak ke sektor jasa tersebut adalah terpukulnya kinerja ekspor Indonesia selama Januari hingga Februari 2009. Tercatat, selama dua bulan tersebut terjadi penurunan kegiatan ekspor sebesar 40 persen.

Ekspor Indonesia pada Januari hanya berkisar 6,8 miliar dollar AS pada bulan Januari 5,2 miliar dollar AS pada Februari. Padahal pada semester I 2008 yang lalu rata-rata ekspor Indonesia masih diatas 10 miliar dollar AS setiap bulan.

Sebagai fasilitator perdagangan, lanjutnya, DHL berkepentingan agar sektor riil tetap bergulir sehingga jasanya tetap terpakai. “Pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi sektor riil, tentunya harapan kami ini memberikan dampak juga ke jasa yang digeluti DHL,” katanya.

Dijelaskannya, terdapat lima sektor usaha yang banyak berkontribusi bagi pendapatan DHL. Kelima sektor tersebut adalah tekstil dan garmen, manfaktur elektronik, peralatan engineering untuk pertambangan, farmasi, dan perbankan. “Hingga saat ini kami masih menguasai 50 persen pengiriman barang ke internasional di Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Pelaksana Teknis National Single Windows (NSW) Indonesia Susiwijono mengatakan, pemerintah sedang mengembangkan konsep NSW agar lalu lintas barang antar negara (ekspor-impor) lebih terkoordinasi di seluruh instansi negara.

.

Dijelaskannya, penerapan sistem NSW di Indonesia, menjadi bagian dari kesepakatan di tingkat regional ASEAN, dimana 10 pemimpin negara anggota ASEAN telah menyepakati, bahwa untuk tahap awal ini, enam negara anggota (ASEAN-Six) yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Brunei, akan menerapkan sistem NSW di masing-masing negara paling lambat pada tahun 2009 ini dan keempat negara ASEAN lainnya (CLMV) diharapkan dapat menyusul dan mulai bergabung pada tahun 2012.

Dikatakannya, penerapan sistem NSW di Indonesia, dilakukan secara bertahap, melalui suatu kebijakan strategi pentahapan yang sejak awal telah dituangkan di dalam “Blueprint Pembangunan dan Penerapan Sistem NSW”.

“Sampai dengan saat ini, penerapan sistem NSW telah memasuki tahapan “Implementasi Tahap Ketiga”, sebagimana telah di-launching oleh Pemerintah pada tanggal 23 Desember 2008 yang lalu,” katanya.

Pada tahapan tersebut telah dilakukan penerapan Sistem NSW-Impor, di 5 ( lima ) pelabuhan utama di Indonesia, yaitu di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bandara Soekarno Hatta, Tanjung Emas dan Pelabuhan Belawan.

Pada tahapan ini pula, ditargetkan untuk dapat mulai dilakukan ujicoba sistem NSW-Ekspor, yang akan mulai di-implementasikan di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 1 April 2009 ini.

“Mengingat begitu beratnya tantangan dan permasalahan yang dihadapi para eksportir di Indonesia , maka penerapan sistem pelayanan yang baru, harus dilakukan secara hati-hati, dan senantiasa mengikut sertakan partisipasi aktif dari seluruh eksportir,” katanya.

Selain beberapa program kegiatan tersebut, saat ini Bea dan Cukai juga sedang merumuskan kebijakan yang baru yang terkait dengan Tatalaksana Impor Untuk Dipakai ( PerDirjen BC Nomor P-42/BC/2008 tgl 31 Desember 2008), serta kebijakan mengenai Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor ( PerDirjen BC Nomor P-40/BC/2008). Demikian juga perubahan format dokumen PEB/ Pemberitahuan Ekspor Barang (P-41/BC/2008) dan Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara (P-39/BC/2008).

Keempat kebijakan yang baru tersebut, sedianya akan mulai diberlakukan di beberapa pelabuhan besar (Tanjung Priok & Bandara SH) mulai tanggal 1 April 2009 mendatang.

“Melihat perubahan yang terjadi di lapangan dan semakin membesarnya dampak krisis perekonomian global, maka aturan dan regulasi yang telah diatur di dalam keempat PerDirjen BC tersebut, saat ini sedang dilakukan review dan perumusan kembali, agar dapat diterapkan dan applicable di lapangan, tanpa menambah beban dan menimbulkan hambatan bagi para pelaku usaha,” katanya.

Dijelaskannya, substansi ketentuan yang diatur di dalam beberapa PerDirjen tersebut, pada dasarnya merupakan perubahan dan penyempurnaan, atas beberapa mekanisme dan sistem layanan impor dan ekspor, yang selama ini berpotensi menimbulkan kendala dan hambatan di tataran operasional di lapangan. Semua perubahan tersebut, akan dituangkan kedalam penyempurnaan business-process yang menjadi dasar dalam development SKP (Sistem Komputer Pelayanan) Impor maupun SKP Ekspor.

Diharapkannya, penerapan SKP Impor dan SKP Ekspor yang baru ini, diproyeksikan akan mulai segera dilaksanakan per 1 Mei 2009 di Tanjung Perak, dan secara bertahap akan diterapkan di 117 Kantor Pabean lainnya di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan pada akhir Desember 2009 sudah dilakukan penerapan secara mandatory di tingkat nasional.[dni]