240309 Tender BWA: Tantangan untuk Teknologi Baru

broadbandPemerintah menunjukkan keseriusannya untuk menggelar tender Broadband Wireless Access (BWA) sesuai jadwal yakni April 2009. Langkah tersebut dimulai dengan mengumumkan dokumen tender pada 19 April nanti. Sedangkan pelaksanaan dari tender diperkirakan pada Mei atau Juni.

Dokumen tender nantinya akan mencantumkan ketentuan jumlah maksimal blok yang boleh ditawar, syarat peserta tender, dan lainnya. Rencananya, penyelenggara yang mengikuti lelang hanya boleh maksimal menawar dua blok alias 30 MHz di spektrum 2,3 GHz.

Nantinya para penawar akan ditawarkan untuk memilih blok 1×15 MHz atau 2×15 MHz untuk Wimax nomadic 802.16d.

Tender frekuensi 2,3 GHz itu rencananya dibagi menjadi 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur..

Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau. Pemerintah juga sudah memastikan tidak ada masalah untuk guardband atau pita pembatas untuk zona-zona wilayah tersebut.

Tantangan

Keseriusan yang ditunjukkan oleh pemeritah untuk menggelar tender BWA bagi masuknya teknologi Worldwide interoperability for Microwave Access (wimax) membuat banyak kalangan mengingatkan pemerintah masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan sebelum dokumen tender diumumkan.

“Banyak tantangan untuk menjalankan teknologi wimax jika pemerintah masih berjalan dengan keyakinannya. Jika dipaksakan seperti maunya pemerintah, maka wimax hanya akan menjadi hiasan di museum nantinya,” ujar pegiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi kepada Koran Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Wahyu, tender BWA yang digelar oleh pemerintah tak lama lagi tersebut memiliki banyak kelemahan secara prinsip terutama berkaitan dengan standar teknologi, penggunaan frekuensi, dan penggunaan komponen dalam negeri.

Di mata FKBWI, kengototan pemerintah untuk menggunakan standar Wimax nomadic 802.16d merupakan bentuk sikap “keras kepala” yang tidak mengenal kata kompromi.

“Penetapan standar haruslah berorientasi teknis, bisnis, dan strategis. Di dunia internasional itu yang digunakan 802.16e. Kalau menggunakan pola pikir pemerintah, ini sama saja Indonesia re-invent the wheel,” katanya.

Untuk diketahui, Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 
 
Kedua, IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA).

Sedangkan berkaitan dengan frekuensi, FKBWI menyambut gembira penerapan 30 MHz

bandwitdh untuk wimax. “Tetapi kami minta di 2.5 GHz juga terbuka untuk semua teknologi. Dan yang penting biaya sewa jangan semahal 3G,” katanya.

Terakhir tentang pemaksaan dari penyedia perangkat harus memenuhi unsur lokal sebesar 30 persen untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi Base Station (BS). “Sebenarnya tidak bisa mengembangkan komponen lokal dengan memaksakan pemenuhan jumlah. Cara yang logis mendorong semua pihak untuk mengembangkan kemampuan pemain lokal,” katanya.

Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto menegaskan, pemerintah dalam menetapkan masalah standar teknologi, frekuensi, dan komponen dalam negeri bersikap proporsional.

“Jika semua keinginan stakeholder diikuti, dimana semuanya dikuasai vendor asing, bisa gagal keinginan pemerintah membangun industri dalam negeri,” katanya.

Gatot mengungkapkan, dalam menentukan komponen dalam negeri regulator akan merujuk salah satunya dengan industri otomotif. “Salah satu referensi yang digunakan memang industri otomotif karena entitas servicenya seimbang dengan produknya,” katanya.

Berkaitan dengan harga dari frekuensi BWA, Gatot menjamin tidak akan semahal 3G. pola yang akan digunakan adalah menentukan nilai price taker-nya, setelah itu di-break down turunannya. “Sebagai perbandingan, Biaya Hak Penyelenggaraan frekuensi BWA selama ini sudah berbeda dengan 3G,” katanya.

Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menambahkan, pemilihan standar 16d didasari
pada kebutuhan akses internet untuk rural dan sub-urban terlepas dari calon operator eksisting beroperasi di kota-kota.

Menurut Gunawan, pemilihan 16d
sangat cocok untuk Indonesia yang wilayahnya luas serta belum menuntut
mobilitas tinggi. Di lain pihak 16d memberikan keuntungan dg rendahnya
investasi bagi operator serta tidak banyak saingannya.

“Seharusnya mereka yang memeprtanyakan masalah standar (para vendor asing khususnya) 16d lebih real berkontribusi kepada industri dalam negeri,
seperti dengan membangun pabrik atau mengembangkan R&D di
Indonesia. Bagi saya kelompok yang mempertanyakan hal teknis seperti standar dan kandungan lokal itu seperti ada udang di balik batu,” tegasnya.

Dilematis

Pada kesempatan lain praktisi telematika Suryatin Setiawan mengatakan, masalah penggunaan standar memang menjadi dilematis bagi pemerintah. “Pemerinah menginginkan BWA menjadi momentum kebangkitan industri lokal. Jika ini benar ingin diwujudkan perlu kerja keras berupa subsidi dan pengawasan,” katanya.

Suryatin mengungkapkan, jika melihat standar dari wimax forum, mobile wimax (e) beroperasi di frekuensi 2.5 GHz dan 2.3 GHz. Hal ini membuat frekuensi 2.3 GHz sangatlah cocok untuk mobile wimax (e). “Tetapi harus diketahui pula di wimax forum, tidak ada 802.16d di frekuensi 2.3 GHz. Karena itu baiknya untuk Indonesia sangatlah cocok bila dinamakan BWA 2.3 GHz,” katanya.

Menurut dia, kurang relevan bila disebut 802.16d apalagi 802.16e karena air interfacenya mirip dengan 802.16d. “Sebagai jalan komprominya dapat saja bila di band 2.3 GHz terbuka untuk wimax fixed (bukan d) maupun mobile (e),” katanya.

Selanjutnya, Suryatin mengingatkan, pemerintah dalam menetapkan harga frekuensi BWA jangan gegabah. Jika pemerintah ingin berpikir ada uang masuk dalam jangka pendek maka menetapkan harga tinggi hal yang wajar dilakukan. Namun, akibatnya bagi pelaku usaha adalah memberatkan pelaku usaha dan tidak feasible wimax dilakukan.

Idealnya pemerintah berfikir jangka panjang dengan mendistribusikan beban biaya frekuensi untuk jangka waktu yang relatif lama atau dengan irama slow progression mengikuti irama pertambahan jumlah aset dan bottom line usaha.”Kebijakan ini akan peran industri nasional bisa lebih besar,” katanya.

Pegiat internet Onno W Purbo menambahkan, pemerintah menghitung frekuensi harus dari kacamata makro bukan mikro. “Sebenarnya sudah ada contohnya ketika spektrum 2,4 GHz dibebaskan. Pesanan peralatan, instalasi, dan training untuk spektrum itu melonjak. Ini akan menambah pemasukan negara dari sisi pajak dan lapangan pekerjaan jadi terbuka lebar,” katanya.

Suryatin menambahkan, masalah kandungan lokal konten sejak zaman orde baru adalah lip service dalam realita. Kenyataan di lapangan yang terjadi adalah semua pekerjaan rekasaya tingkat rendah dihitung sebagai konten lokal. Akhirnya dengan tanpa tekanan dan kesulitan apapun , gabungan dari industri prinsipal asing dan manajemen industri lokal berhasil memenuhi presentasi konten lokal yang resmi diatur oleh pemerintah.

Suryatin menyarankan, kandungan lokal perlu dihitung dari kebebasan industri lokal mencari sendiri sumber komponen yang diperlukan dan prinsipal asing wajib untuk memproduksi chip serta core teknologi di wilayah Indonesia . “Jangan menghitung dari ongkos produksi, instalasi dan maintenance. Kalau itu namanya akan ada lagi akal-akalan seperti jaman dulu,” tegasnya.[dni]