230309 Merger Tidak Perlu Dilaporkan

JAKARTA —Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merasa tidak perlu melaporkan upaya merger atau akuisisi yang dilakukannya karena aksi tersebut bagian dari dinamika usaha.

“Dunia usaha itu sangat dinamis. Bagi saya adanya regulasi yang memaksakan merger dilaporkan itu sebagai sesuatu yang mengada-ada,” tegas Ketua Apindo Sofian Wanandi kepada Koran Jakarta, Minggu (22/3).

Menurut dia, dunia usaha membutuhkan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan bisnisnya dan tidak memerlukan regulasi yang detail. “Semakin sedikit regulasi tiu justru semakin bagus. Bukannya diadakan regulasi yang bersifat teknis. Kalau begini siapa yang mau investasi di Indonesia ,” katanya.

Dia menduga, regulasi itu dimunculkan agar ada lembaga negara yang dianggap penting posisinya di dunia usaha sehingga memiliki daya tawar dalam mengeluarkan izin. “Seharusnya cukup Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saja yang mengetahui adanya merger. Tidak perlu lagi lapor sana-sini. Jadinya ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha,” katanya.

Secara terpisah, pengamat persaingan usaha Bambang P Adiwiyoto menyarankan, regulasi yang mengatur tentang merger dan akuisisi sebaiknya berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi pelaksananya.

“Sebaiknya regulasi tersebut berbentuk PP agar pelaku usaha tunduk untuk melaksanakannya. Jika dalam Peraturan Komisi (Perkom) seperti yang sedang digodok oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikhawatirkan banyak yang menganggap itu tidak penting,” ujarnya.

Bambang mengatakan, regulasi tersebut memang dibutuhkan oleh dunia usaha agar praktik persaingan usaha tidak sehat bisa dihindari. “Tetapi juga dibutuhkan integritas dari KPPU untuk menjaga rahasia ketika ada yang akan melaporkan merger atau akuisisi. Jika rencana itu bocor ke publik, biasanya berdampak ke nilai bisnis satu perusahaan. Dan ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,” katanya.

Menurut Bambang, dunia usaha lokal tidak perlu untuk memandang negatif langkah yang disusun oleh KPPU tersebut karena regulasi semacam itu sudah menjadi hal yang biasa di luar negeri. “Tidak usah dibilang mematikan dinamika dunia usaha. Di luar negeri ini hal yang biasa,” katanya.

Namun Bambang meminta KPPU untuk transparan tentang ukuran merger yang harus dilaporkan. “Saya dengar dengan melihat jumlah aset, omzet, dan penguasaaan pasar. Ini harus diklarifikasi dan disosialisasikan ke pasar. Selain itu alasan yang digunakan untuk menetapkan besaran angka yang menjadi ukuran juga harus bisa diterima oleh pelaku usaha,” katanya.

Sebelumnya, KKPU mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan aksi merger atau korporasi untuk melaporkan sebelumnya ke lembaga tersebut guna menghindari praktik persaingan tidak sehat.

Ketua KPPU Benny Pasaribu menjelaskan, langkah yang diambil lembaganya tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan tidak akan membatasi dinamika kompetisi

Dikatakannya, beleid tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan komisi, yang berada posisinya langsung di bawah Undang-undang.

“Jadi aturan ini mengikat pelaku usaha untuk mengikutinya. Tadinya ini juga mau diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Tapi kami rasa peraturan komisi sudah cukup,” katanya.

Dijelaskannya, korporasi yang wajib melaporkan aksi merger atau akuisisinya adalah apabila asetnya digabung bernilai di atas 2,5 triliun rupiah untuk non bank atau di atas 10 triliun rupiah untuk bank dan lembaga keuangan.

Bisa dilihat juga dari akibat merger atau akuisisi tersebut memiliki gabungan nilai omzet di atas 5 triliun rupiah (non bank) atau di atas 15 triliun rupiah ( bank dan LK). Terakhir juga dilihat dari penguasaan pasar yang mencapai di atas 50 persen.

“Merger jika tidak terkontrol bisa mengakibatkan dikontrolnya produk dari hulu hingga hilir sehingga semua terkonsentrasi pada satu pelaku usaha. Ini kan sudah mengarah ke persaingan tidak sehat, ” katanya.

Selanjutnya dikatakan, lembaganya nantinya akan memberikan penilaian rencana merger dalam tiga bentuk yakni tidak keberatan, keberatan, dan keberatan bersyarat.[dni]

230309 Penambahan Frekuensi 3G: Telkomsel Siap Tanggung Resiko

JAKARTA—Penguasa pasar seluler Telkomsel siap menanggung resiko kerugian jika pemerintah pada tahun depan merevisi harga frekuensi 3G di bawah yang didapatkan oleh anak usaha Telkom tersebut.

Telkomsel mengaku tidak khawatir kinerja keuangan perusahaannya terganggu setelah mengeluarkan uang ratusan miliar rupiah untuk menambah frekuensi karena dalam waktu sehari operator tersebut bisa meraup 80 miliar rupiah dari jasa prabayar.

“Dalam berbisnis itu selalu ada resikonya. Jika pemerintah memutuskan untuk mengaji harga frekuensi 3G pada tahun depan, kami harus menerima kenyataan tersebut sebagai resiko. Satu hal yang pasti, Telkomsel berani mengambil penawaran pemerintah karena memang membutuhkan tambahan frekuensi 5 MHz untuk jasa 3G,” tegas Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, penambahan frekuensi yang didapat oleh Telkomsel menjadikan operator tersebut memiliki pita selebar 10 MHz untuk menjalankan teknologi akses data kecepatan tinggi berbasis 3G. Teknologi tersebut digunakan untuk 260 ribu pelanggan Telkomsel Flash. Dan terbaru adalah untuk akses data bagi pengguna iPhone keluaran Apple.

Telkomsel memiliki kerjasama eksklusif dengan Apple untuk memasarkan ponsel tersebut. Tahap awal akan disediakan 10 ribu iPhone. Rencananya ponsel ini akan ada di Jakarta, Medan , Surabaya , Makassar, dan Bandung .

“Saat ini sudah ada 39 ribu pelanggan yang antri untuk membeli iPhone. Anda bisa bayangkan nanti jika kami tidak menambah kapasitas frekuensi 3G bagaimana kecewanya pelanggan yang telah membeli iPhone,” katanya.

Diharapkannya, pada kuartal kedua nanti pemerintah dapat merealisasikan penambahan frekuensi agar pengembangan jaringan 3G dapat dilaksanakan. “Rencananya kita ingin menambah 4 ribu Node B (BTS 3G) agar akhir tahun dimiliki 8 ribu Node B,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, pada tahun ini penambahan frekuensi 3G hanya menjadi milik Telkomsel karena perusahaan tersebut menyanggupi biaya 160 miliar rupiah yang diminta oleh pemerintah.

Menurut Basuki, harga yang ditawarkan pemerintah tidaklah terlalu mahal bagi operator. Hal ini karena penetapan didasari oleh penetrasi pengguna telekomunikasi yang demikian tinggi dan kinerja para operator yang terus membaik.

“Wajar atau tidaknya harga, akan ditentukan oleh Depkeu. Ini berlaku untuk semua operator yang telah mengajukan penawaran, tak terkecuali Telkomsel, meskipun sudah memenuhi syarat dari kami,” kata Basuki.

Sumber Koran Jakarta mengungkapkan, pemerintah menetapkan harga frekuensi tanpa ada kajian dan hanya merujuk pada nilai terendah saat tender tiga tahun lalu.”Operator itu hanya diminta masukan tentang penambahan frekuensi. Jika mereka tahu bakal ada semacam beauty constest, tentunya beda lagi nilai penawaran yang diberikan oleh para pemilik lisensi 3G,”katanya.

Di Indonesia penyelenggara jasa 3G selain Telkomsel adalah Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS). Berdasarkan catatan, Indosat menilai harga yang wajar untuk frekuensi sebesar 5 MHz adalah 30 miliar rupiah, XL, 40 miliar rupiah, NTS 20 miliar rupiah, dan HCPT 12 miliar rupiah.

Rusak Industri

Secara terpisah, Pengamat telematika Gunawan Wibisono menilai, langkah Telkomsel yang berani menawar dengan harga tinggi tersebut tidak sehat bagi industri. “Telkomsel sebagai leader di pasar memang harus mengamankan posisinya. Sayangnya, operator ini tidak sadar langkah yang diambil berdampak negatif kepada industri secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Gunawan, harga tinggi yang disanggupi oleh Telkomsel menjadikan pemerintah lebih berani menetapkan harga yang sama tingginya untuk tender Broadband Wirelees Access (BWA) nantinya.

“Jika sudah seperti ini yang rugi masyarakat juga karena operatornya pada bertumbangan dan yang tersisa hanya satu atau dua operator. Kalau sudah begini lupakan saja keinginan untuk meningkatkan akses internet,” sesalnya.

Dewan Penasihat Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Barata Wisnu Wardhana mengkhawatirkan, tidak adanya tambahan frekuensi bagi operator lainnya akan membuat layanan data semakin turun kualitasnya.

“Parahnya lagi operator akan menaikkan tarif internetnya dengan berkedok paket tanpa batas alias unlimited,” katanya.

Barata melihat pemerintah seperti tidak peduli dengan nasib rakyat karena dalam penentuan tarif internet oleh operator sudah memasukkan unsur pajak. Dikatakannya, jika dihitung mundur dari harga 100 ribu rupiah untuk paket unlimited dipotong PPN dan PPH 16 persen maka operator hanya menerima sekitar 80 ribuan rupiah.

Angka itu kemudian dikurangi harga sewa internet 500 dollar AS per Mbps , belum lagi investasi untuk infrastruktur dan back end. Seandainya dikalkulasi secara komprehensif, 40 persen dari tarif retail itu kembali ke negara.

“Tdak pantas kalau ada yang bilang tidak mau rugi dari sisi penyewaan frekuensi. Lihat dong semuanya secara komprehensif, jangan pakai kacamata kuda,” tegasnya.[dni]