200309 KPPU Wajibkan Merger Dilaporkan

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewajibkan setiap perusahaan yang melakukan aksi merger atau korporasi untuk melaporkan sebelumnya ke lembaga tersebut guna menghindari praktik persaingan tidak sehat.

Ketua KPPU Benny Pasaribu menjelaskan, langkah yang diambil lembaganya tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan tidak akan membatasi dinamika kompetisi di pasar.

“Kebijakan ini justru dibutuhkan agar pelaku usaha merasa aman berinvestasi. Ketimbang nanti setelah merger kami permasalahkan,” katanya di Jakarta, Kamis (19/2).

Dikatakannya, beleid tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan komisi, yang berada posisinya langsung di bawah Undang-undang.

“Jadi aturan ini mengikat pelaku usaha untuk mengikutinya. Tadinya ini juga mau diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP). Tapi kami rasa peraturan komisi sudah cukup,” katanya.

Dijelaskannya, korporasi yang wajib melaporkan aksi merger atau akuisisinya adalah apabila asetnya digabung bernilai di atas 2,5 triliun rupiah untuk non bank atau di atas 10 triliun rupiah untuk bank dan lembaga keuangan.

Bisa dilihat juga dari akibat merger atau akuisisi tersebut memiliki gabungan nilai omzet di atas 5 triliun rupiah (non bank) atau di atas 15 triliun rupiah ( bank dan LK). Terakhir juga dilihat dari penguasaan pasar yang mencapai di atas 50 persen.

“Merger jika tidak terkontrol bisa mengakibatkan dikontrolnya produk dari hulu hingga hilir sehingga semua terkonsentrasi pada satu pelaku usaha. Ini kan sudah mengarah ke persaingan tidak sehat, ” katanya.

Selanjutnya dikatakan,  lembaganya nantinya akan memberikan penilaian rencana merger dalam tiga bentuk yakni tidak keberatan, keberatan, dan keberatan bersyarat.[Dni]

200309 XL Andalkan Refinancing Penuhi Belanja Modal

JAKARTA —PT
Excelcomindo Pratama Tbk (XL) akan memenuhi sebagian belanja modalnya pada
tahun ini melalui refinancing.

 

Pada tahun ini perseroan menetapkan memiliki belanja modal
(Capital Expenditure/capex) sebesar 600 hingga 700 juta dollar AS. Rencananya
sebesar 400 juta dollar AS akan dipenuhi dengan melakukan pinjaman, sedangkan
sisanya dari dana internal.

 

Direktur Keuangan XL Willem Lucas Timmermans mengungkapkan,
sebenarnya perseroan telah mendapatkan fasilitas kredit ekspor dari Standard
Chatered dan RBS sebesar 200 juta dollar AS.

 

“Fasilitas tersebut akan digunakan untuk membeli sebagian
peralatan. Sedangkan rencana pinjaman yang benar-benar baru nantiya  sekitar 200 juta dollar AS. Karena itu kita
bilang besarnya pinjaman tidak akan melebihi dari tahun lalu,” tutrunya di Jakarta , Kamis ( 19/3).

 

Dikatakannya, rencana mencari pinjaman baru tersebut akan
lebih terkonsentrasi pada sumber lokal mengingat berhutang dalam rupiah lebih
menguntungkan. “Sekarang kami sedang berbicara dengan bank-bank besar di Indonesia
seperti Mandiri, BCA, dan BNI untuk mendapatkan pinjaman,” katanya.

 

 Berkaitan dengan
hutang dari perseroan pada tahun lalu yang mencapai 18 triliun rupiah dan 130
juta dollar AS, Willem menjelaskan, pada tahun ini perseroan akan membayar
hutangnya sebesar 81 juta dollar AS dan 400 miliar rupiah. “Hutang untuk tahun
ini sebesar itu dulu dibayar,” katanya.

 

Selanjutnya Willem mengatakan, pada tahun ini arus kas dari
perseroan akan tetap negatif mengingat kerugian dari selisih kurs masih
terjadi. “Prediksinya tahun depan baru arus kas XL positif. Saat itu EBITDA
akan lebih besar dari Capex,” katanya.

 

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengatakan, saat ini
perseroan mulai lebih selektif menggunakan Capex agar dapat mengoptimalkan
revenue. “Kami tidak bicara lagi perluasan jaringan karena semua sudah sesuai
dengan rencana. Yang kita lakukan tahun ini hanyalah meningkatkan kapasitas
untuk mempertahankan kualitas. Karena itu tahun ini hanya ditambah sekitar dua
ribuan BTS,”katanya.

 

Right Issue

Berkaitan dengan rencana perseran untuk melaksanakan right
issue pada kuartal kedua nanti, Presiden Komisaris XL Tan Sri Dato’ Ir Muhammad
Radzi bin Haji Mansor mengungkapkan, rencana tersebut tetap dijalankan. “Kita
memang mengaji masalah tersebut. Namun, realisasinya harus menunggu Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dan hingga 40 hari ke depan tidak ada
rencana untuk melaksanakan RUPSLB,” tegasnya.

 

Ketika disinggung tentang nasib dari Hasnul mengingat
kontrak sang Nakhoda akan berakhir pada Juni nanti, Muhammad menegaskan,
pemegang saham masih mempercayai urang awak tersebut hingga 2011 nanti.

 

“Sejauh ini pemegang saham puas dengan kinerja dari Saudara
Hasnul jika melihat pada kinerja keuangan. 
Tentunya dalam perjalanan ke depan ada review juga,” katanya..[dni]