190309 Menyoal Kelayakan Harga Frekuensi 3G

3g-nokiaDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) belum lama ini telah mengumumkan harga untuk frekuensi 3G sebesar 5 MHz senilai 160 miliar rupiah.

Tingginya harga yang ditawarkan pemerintah, menjadikan hanya satu operator yang sanggup membeli sumber daya alam tersebut. Operator itu adalah Telkomsel. Sedangkan pemilik lisensi lainnya memilih untuk mundur teratur meskipun di dalam hati berteriak ingin mendapatkan tambahan frekuensi.

Tambahan frekuensi itu menjadikan Telkomsel memiliki pita selebar 10 MHz untuk menjalankan teknologi akses data kecepatan tinggi. Di spektrum 2,1 GHz sendiri masih terdapat sisa frekuensi sebesar 30 MHz.

Di Indonesia penyelenggara jasa 3G selain Telkomsel adalah Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS). Berdasarkan catatan, Indosat menawar harga pemerintah menjadi 30 miliar rupiah, XL, 40 miliar rupiah, NTS 20 miliar rupiah, dan HCPT 12 miliar rupiah.

Sebenarnya, dari hasil evaluasi lisensi modern pada tahun lalu, semua pemilik lisensi dinyatakan telah memenuhi komitmen dalam perjanjian ketika frekuensi di diberikan tiga tahun lalu seperti roll out jaringan, penyerapan kandungan lokal, dan lainnya.

“Untuk tahun ini hanya Telkomsel yang diberikan tambahan frekuensi 3G. Hal ini karena secara prinsip operator tersebut menerima tawaran nilai yang diajukan oleh pemerintah,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta belum lama ini.

Basuki menjelaskan, penetapan harga dilakukan pemerintah dengan merujuk pada kondisi tidak merugikan negara dan tidak memberatkan operator. “Angka 160 miliar rupiah tersebut diambil dari penawaran terendah pada lelang tiga tahun lalu. Angka itu berasal dari operator sendiri. Aneh kalau sekarang ada yang berteriak angka itu kemahalan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, saat lelang frekuensi tiga tahun lalu negara diperkirakan mendapatkan uang segar sekitar 566 miliar rupiah. Angka itu di luar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

Pada tahun pertama saja tiga operator pemenang, Telkomsel, Indosat, dan XL, harus membayar sebesar 32 miliar rupiah. Jika dihitung secara kasar, ada dana masuk ke negara sekitar 9 triliun rupiah selama dua tahun hanya dari hasil pemberian frekuensi 3G.

Selanjutnya Basuki mengungkapkan, bagi operator yang belum mendapatkan tambahan frekuensi akan diberikan kesempatan pada tahun depan untuk mengajukan kembali dengan harga yang baru. “Untuk tahun ini harganya tidak berubah. Jika kita ubah, Telkomsel bisa protes karena sudah mau membayar dengan harga tinggi,” tegasnya.

Tidak Wajar

Secara terpisah, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi, Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam, dan Direktur Utama NTS Erick Aas, mengatakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tambahan frekuensi tersebut tidak wajar dengan kondisi sekarang. “Harga yang diberikan oleh pemerintah itu tidak wajar,” tegas Erick.

Hasnul menambahkan, angka yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut akan membuat harga akses internet semakin mahal di Indonesia. “Jika menyewa frekuensi saja sudah selangit, bagaimana dengan tarif ke pelanggan? Beban itu (penyewaan frekuensi) tentu akan kami bagi juga ke pelanggan,” katanya.

Sedangkan Johnny mengatakan, pemerintah harusnya memberikan stimulus bagi operator di saat krisis seperti sekarang dengan memberikan tambahan frekuensi melalui biaya yang terjangkau. “Jika konsepnya bayar satu gratis satu tentu akan membuat operator lebih tertarik. Jangan disamakan kondisi sekarang dengan masa lalu dong,” katanya.

Jika merujuk kondisi faktual di lapangan, tiga operator (Telkomsel, XL dan Indosat) sangat membutuhkan tambahan frekuensi 3G agar layanan akses datanya lebih berkualitas.

Tambahan frekuensi menjadikan Telkomsel mampu memberikan kenyamanan bagi sekitar 260 ribu pelanggan Telkomsel Flash. Bahkan, dengan ditambahnya frekuensi, menjadikan Telkomsel berani mematok mendapatkan dua juta pelanggan pada akhir tahun nanti.

Sedangkan XL dan Indosat kondisi kualitas layanan datanya sedang berdarah-darah. Indosat bahkan dilarang untuk berjualan akses data di kawasan trafik padat karena jaringannya tidak mampu lagi melayani pelanggan. Padahal jumlah pelanggan dari akses data Indosat baru sekitar 360 ribu nomor.

XL yang memiliki 80 ribu pelanggan data pun kondisinya tak jauh berbeda dengan Indosat. Sinyal yang diterima pelanggannya ibarat lagu Pop yang sering dinyayikan para ABG yakni putus-nyambung. Bukanlah nyambuung terus seperti slogan iklan XL.

Tetapi, jika melihat dari keberanian menawar frekuensi. XL lebih berani ketimbang Indosat. Trafik data di Indosat per minggu bisa mencapai 101 terabyte. Jika menggunakan asumsi tarif data sebesar satu rupiah per kilobyte, maka per minggu Indosat meraup keuntungan sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan trafik XL hanya 25 persen dari Indosat. Namun dari sisi penawaran harga ke pemerintah XL berani menawar di atas Indosat.

Dampak Ke Pelanggan

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengatakan, jika pemerintah bersikeras mempertahankan harga setinggi tersebut untuk penambahan frekuensi tidak akan ada tarif internet murah di Indonesia.

“Jika begini pola pikirnya, selamat tinggal tarif murah sudah saatnya diucapkan oleh masyarakat. Ironisnya, kondisi ini diciptakan oleh pemerintah, bukan pelaku usaha,” katanya.

Heru menilai, Telkomsel tetap melaju menambah frekuensi karena operator tersebut memang membutuhkannya dan disokong oleh modal yang kuat. “Telkomsel kan baru menang tender USO. Tentu saja dana tidak masalah baginya,” katanya.

Pengamat telematika Gunawan Wibisono menilai, langkah Telkomsel yang berani menawar dengan harga tinggi tersebut tidak sehat bagi industri. “Telkomsel sebagai leader di pasar memang harus mengamankan posisinya. Sayangnya, operator ini tidak sadar langkah yang diambil berdampak negatif kepada industri secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Gunawan, harga tinggi yang disanggupi oleh Telkomsel menjadikan pemerintah lebih berani menetapkan harga yang sama tingginya untuk tender Broadband Wirelees Access (BWA) nantinya.

“Jika sudah seperti ini yang rugi masyarakat juga karena operatonya pada bertumbangan dan yang tersisa hanya satu atau dua operator. Kalau sudah begini lupakan saja keinginan untuk meningkatkan akses internet,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Dewan Penasihat Indonesia Teecommunication Users Group (IDTUG) Barata Wisnu Wardhana mengkhawatirkan, tidak adanya tambahan frekuensi bagi operator lainnya akan membuat layanan data semakin turun kualitasnya.

“Parahnya lagi operator akan menaikkan tarif internetnya dengan berkedok paket tanpa batas alias unlimited,” katanya.

Barata melihat pemerintah seperti tidak peduli dengan nasib rakyat karena dalam penentuan tarif internet oleh operator sudah memasukkan unsur pajak. Dikatakannya, jika dihitung mundur dari harga 100 ribu rupiah untuk paket unlimited dipotong PPN dan PPH 16 persen maka operator hanya menerima sekitar 80 ribuan rupiah.

Angka itu kemudian dikurangi harga sewa internet 500 dollar AS per Mbps , belum lagi investasi untuk infrastruktur dan back end. Seandainya dikalkulasi secara komprehensif, 40 persen dari tarif retail itu kembali ke negara.

“Tdak pantas kalau ada yang bilang tidak mau rugi dari sisi penyewaan frekuensi. Lihat dong semuanya secara komprehensif, jangan pakai kacamata kuda,” tegasnya.[dni]

Tabel Kepemilikan Frekuensi Operator 3G

Nama Operator

Jumlah Frekuensi 2G

Jumlah Frekeunsi 3G

Telkomsel

Indosat

XL

HCPT

NTS

30 MHz

30 MHz

15 MHz

30 MHz

15 MHz

5 MHz

Idem

Idem

Idem

idem

Sumber: Diolah

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s