190308 Tender Ulang USO: Kejar Setoran Ala Negara

telpondesa2Pemerintah pada pertengahan Januari lalu berhasil menyelesaikan tender program telepon pedesaan alias Universal Service Obligation (USO). Sayangnya dari tujuh paket pengerjaan, hanya lima yang berhasil diselesaikan tendernya dengan sang juara adalah Telkomsel.

Kelima paket pengerjaan tersebut adalah paket I,II, III, VI, VII. Sedangkan paket IV dan V masih menggantung karena peserta tender yang tersisa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) bersikeras meminta insentif kepada pemerintah jika mengerjakan kedua paket tersebut.

Memang, jika melihat wilayah pekerjaan, kedua paket tersebut bisa dikatakan area ‘kering’ secara bisnis. Paket IV meliputi pekerjaan di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan paket V meliputi wilayah Papua dan Irian Jaya Barat.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah membantah keras pihaknya meminta insentif kepada pemerintah. “Kata siapa Telkom meminta insentif. Kami cuma bilang bahwa wilayah dua paket pengerjaan itu sangat keras tantangannya. Di Papua transportasi terbatas. Jadi, bagaimana solusinya membawa alat kesana. Itu insentif yang dipikirkan,” elaknya belum lama ini.

Sementara Menkominfo Muhammad Nuh meminta operator untuk melihat program USO sebagai investasi jangka panjang bukanlah proyek sesaat. Mantan Rektor ITS tersebut tak habis pikir jika ada operator yang belum apa-apa sudah meminta insentif pada pemerintah karena merasa telah mengerjakan program USO. “ Tak dapat dipungkiri sebenarnya pada satu masa jaringan operator itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya,” katanya.

Tender Ulang

Akhirnya karena tidak ada kata sepakat dengan Telkom, pemerintah memutuskan pada minggu ini melakukan tender ulang untuk pengerjaan kedua paket tersebut. “Pengumuman tender ulang akan dilakukan minggu ini,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Data Depkominfo Gatot S Dewa Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (18/3).

Dikatakannya, pemerintah memutuskan tender ulang tersebut terbuka untuk semua penyelenggara telekomunikasi dan tidak membolehkan Telkom dan Telkomsel untuk melakukan penawaran secara bersamaan bagi kedua paket tersebut.

“Tender ulang ini memang terbuka untuk semuanya. Jika istilah komputer kami restart ulang. Sedangkan Telkom dan Telkomsel dilarang untuk melakukan penawaran bersamaan guna menghindari praktik monopoli,” katanya.

Juru bicara Telkom Eddy Kurnia mengatakan, dalam mengikuti tender Telkom memiliki strategi untuk memenangkannya. “Jika memang tidak boleh maju dengan anak usaha kami tidak keberatan. Kita pikirkan strategi lainnya,” jelasnya.

Kejar Setoran

Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo menilai langkah pemerintah untuk membuka kembali tender ulang seperti mengejar setoran sebelum pergantian rezim terjadi menjelang tutup tahun nanti.

“Seharusnya coba dulu bernegosiasi dengan Telkom. Jika hasil tender ulang Telkom lagi yang menang terus bagaimana? Apa akan dilakukan kembali tender ulang,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso mengatakan, langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut menimbulkan kesan dalam menetapkan kebijakan kebijakan atau road map pembangunan dan pembinaan telematika di Indonesia tidak jelas dan tidak bisa dipahami oleh para pelaku di lapangan.

“Sebaiknya dilakukan dulu konsultasi publik untuk menyerap aspirasi publik. Jangan dipaksakan pola pikir birokrat yang hanya melihat secara sepihak dan jangka pendek. Bagi saya langkah yang diambil ini seperti mengejar target saja,” katanya.

Menurut Setyanto, operator yang paling pantas untuk mengerjakan program USO adalah Telkom karena sudah memiliki jam terbang yang mumpuni. “ Kalau diinginkan Telkom dapat melarang Telkomsel untuk maju karena mayoritas saham operator tersebut dimiliki oleh Telkom. Jadi, tidak bijaklah pemerintah melarang dan mengatur hingga hal-hal teknis,” katanya.

Setyanto menyarakan, untuk mengatasi ksiruh dari pelaksanaan USO sebaiknya pemerintah mengembalikan saja pada kebijakan Pasal 16 UU No 36/99. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib melaksanakan USO. Dan bagi di luar penyelenggara telekomunikasi wajib menyumbangkan dana untuk USO. ”Saya rasa dikembalikan ke ruh pasal 16 akan lebih baik,” katanya.

“UU itu jelas sekali menyebutkan setiap penyelenggara jaringan wajib membangun infrastruktur di pedesaan. Lalu kenapa harus ada USO?. Ini kan seperti mencari proyek saja,” tambah Srijanto.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono yang melihat USO telah melenceng dari semangat awal UU Telekomunikasi. “Seharusnya memang semua operator didorong membangun jaringan hingga ke pedesaan. Soalnya di perkotaan itu sudah terlalu crowded,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s