190309 Menyoal Kelayakan Harga Frekuensi 3G

3g-nokiaDirektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) belum lama ini telah mengumumkan harga untuk frekuensi 3G sebesar 5 MHz senilai 160 miliar rupiah.

Tingginya harga yang ditawarkan pemerintah, menjadikan hanya satu operator yang sanggup membeli sumber daya alam tersebut. Operator itu adalah Telkomsel. Sedangkan pemilik lisensi lainnya memilih untuk mundur teratur meskipun di dalam hati berteriak ingin mendapatkan tambahan frekuensi.

Tambahan frekuensi itu menjadikan Telkomsel memiliki pita selebar 10 MHz untuk menjalankan teknologi akses data kecepatan tinggi. Di spektrum 2,1 GHz sendiri masih terdapat sisa frekuensi sebesar 30 MHz.

Di Indonesia penyelenggara jasa 3G selain Telkomsel adalah Indosat, XL Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT), dan Natrindo Telepon Seluler (NTS). Berdasarkan catatan, Indosat menawar harga pemerintah menjadi 30 miliar rupiah, XL, 40 miliar rupiah, NTS 20 miliar rupiah, dan HCPT 12 miliar rupiah.

Sebenarnya, dari hasil evaluasi lisensi modern pada tahun lalu, semua pemilik lisensi dinyatakan telah memenuhi komitmen dalam perjanjian ketika frekuensi di diberikan tiga tahun lalu seperti roll out jaringan, penyerapan kandungan lokal, dan lainnya.

“Untuk tahun ini hanya Telkomsel yang diberikan tambahan frekuensi 3G. Hal ini karena secara prinsip operator tersebut menerima tawaran nilai yang diajukan oleh pemerintah,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta belum lama ini.

Basuki menjelaskan, penetapan harga dilakukan pemerintah dengan merujuk pada kondisi tidak merugikan negara dan tidak memberatkan operator. “Angka 160 miliar rupiah tersebut diambil dari penawaran terendah pada lelang tiga tahun lalu. Angka itu berasal dari operator sendiri. Aneh kalau sekarang ada yang berteriak angka itu kemahalan,” tegasnya.

Berdasarkan catatan, saat lelang frekuensi tiga tahun lalu negara diperkirakan mendapatkan uang segar sekitar 566 miliar rupiah. Angka itu di luar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya.

Pada tahun pertama saja tiga operator pemenang, Telkomsel, Indosat, dan XL, harus membayar sebesar 32 miliar rupiah. Jika dihitung secara kasar, ada dana masuk ke negara sekitar 9 triliun rupiah selama dua tahun hanya dari hasil pemberian frekuensi 3G.

Selanjutnya Basuki mengungkapkan, bagi operator yang belum mendapatkan tambahan frekuensi akan diberikan kesempatan pada tahun depan untuk mengajukan kembali dengan harga yang baru. “Untuk tahun ini harganya tidak berubah. Jika kita ubah, Telkomsel bisa protes karena sudah mau membayar dengan harga tinggi,” tegasnya.

Tidak Wajar

Secara terpisah, Direktur Utama XL Hasnul Suhaimi, Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam, dan Direktur Utama NTS Erick Aas, mengatakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tambahan frekuensi tersebut tidak wajar dengan kondisi sekarang. “Harga yang diberikan oleh pemerintah itu tidak wajar,” tegas Erick.

Hasnul menambahkan, angka yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut akan membuat harga akses internet semakin mahal di Indonesia. “Jika menyewa frekuensi saja sudah selangit, bagaimana dengan tarif ke pelanggan? Beban itu (penyewaan frekuensi) tentu akan kami bagi juga ke pelanggan,” katanya.

Sedangkan Johnny mengatakan, pemerintah harusnya memberikan stimulus bagi operator di saat krisis seperti sekarang dengan memberikan tambahan frekuensi melalui biaya yang terjangkau. “Jika konsepnya bayar satu gratis satu tentu akan membuat operator lebih tertarik. Jangan disamakan kondisi sekarang dengan masa lalu dong,” katanya.

Jika merujuk kondisi faktual di lapangan, tiga operator (Telkomsel, XL dan Indosat) sangat membutuhkan tambahan frekuensi 3G agar layanan akses datanya lebih berkualitas.

Tambahan frekuensi menjadikan Telkomsel mampu memberikan kenyamanan bagi sekitar 260 ribu pelanggan Telkomsel Flash. Bahkan, dengan ditambahnya frekuensi, menjadikan Telkomsel berani mematok mendapatkan dua juta pelanggan pada akhir tahun nanti.

Sedangkan XL dan Indosat kondisi kualitas layanan datanya sedang berdarah-darah. Indosat bahkan dilarang untuk berjualan akses data di kawasan trafik padat karena jaringannya tidak mampu lagi melayani pelanggan. Padahal jumlah pelanggan dari akses data Indosat baru sekitar 360 ribu nomor.

XL yang memiliki 80 ribu pelanggan data pun kondisinya tak jauh berbeda dengan Indosat. Sinyal yang diterima pelanggannya ibarat lagu Pop yang sering dinyayikan para ABG yakni putus-nyambung. Bukanlah nyambuung terus seperti slogan iklan XL.

Tetapi, jika melihat dari keberanian menawar frekuensi. XL lebih berani ketimbang Indosat. Trafik data di Indosat per minggu bisa mencapai 101 terabyte. Jika menggunakan asumsi tarif data sebesar satu rupiah per kilobyte, maka per minggu Indosat meraup keuntungan sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan trafik XL hanya 25 persen dari Indosat. Namun dari sisi penawaran harga ke pemerintah XL berani menawar di atas Indosat.

Dampak Ke Pelanggan

Pegiat internet dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Heru Nugroho mengatakan, jika pemerintah bersikeras mempertahankan harga setinggi tersebut untuk penambahan frekuensi tidak akan ada tarif internet murah di Indonesia.

“Jika begini pola pikirnya, selamat tinggal tarif murah sudah saatnya diucapkan oleh masyarakat. Ironisnya, kondisi ini diciptakan oleh pemerintah, bukan pelaku usaha,” katanya.

Heru menilai, Telkomsel tetap melaju menambah frekuensi karena operator tersebut memang membutuhkannya dan disokong oleh modal yang kuat. “Telkomsel kan baru menang tender USO. Tentu saja dana tidak masalah baginya,” katanya.

Pengamat telematika Gunawan Wibisono menilai, langkah Telkomsel yang berani menawar dengan harga tinggi tersebut tidak sehat bagi industri. “Telkomsel sebagai leader di pasar memang harus mengamankan posisinya. Sayangnya, operator ini tidak sadar langkah yang diambil berdampak negatif kepada industri secara keseluruhan,” katanya.

Menurut Gunawan, harga tinggi yang disanggupi oleh Telkomsel menjadikan pemerintah lebih berani menetapkan harga yang sama tingginya untuk tender Broadband Wirelees Access (BWA) nantinya.

“Jika sudah seperti ini yang rugi masyarakat juga karena operatonya pada bertumbangan dan yang tersisa hanya satu atau dua operator. Kalau sudah begini lupakan saja keinginan untuk meningkatkan akses internet,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Dewan Penasihat Indonesia Teecommunication Users Group (IDTUG) Barata Wisnu Wardhana mengkhawatirkan, tidak adanya tambahan frekuensi bagi operator lainnya akan membuat layanan data semakin turun kualitasnya.

“Parahnya lagi operator akan menaikkan tarif internetnya dengan berkedok paket tanpa batas alias unlimited,” katanya.

Barata melihat pemerintah seperti tidak peduli dengan nasib rakyat karena dalam penentuan tarif internet oleh operator sudah memasukkan unsur pajak. Dikatakannya, jika dihitung mundur dari harga 100 ribu rupiah untuk paket unlimited dipotong PPN dan PPH 16 persen maka operator hanya menerima sekitar 80 ribuan rupiah.

Angka itu kemudian dikurangi harga sewa internet 500 dollar AS per Mbps , belum lagi investasi untuk infrastruktur dan back end. Seandainya dikalkulasi secara komprehensif, 40 persen dari tarif retail itu kembali ke negara.

“Tdak pantas kalau ada yang bilang tidak mau rugi dari sisi penyewaan frekuensi. Lihat dong semuanya secara komprehensif, jangan pakai kacamata kuda,” tegasnya.[dni]

Tabel Kepemilikan Frekuensi Operator 3G

Nama Operator

Jumlah Frekuensi 2G

Jumlah Frekeunsi 3G

Telkomsel

Indosat

XL

HCPT

NTS

30 MHz

30 MHz

15 MHz

30 MHz

15 MHz

5 MHz

Idem

Idem

Idem

idem

Sumber: Diolah

190309 Kampanye Belum Dongkrak Jumlah Penumpang

lion air pesawatJAKARTA – Dimulainya kampanye Pemilu secara terbuka ternyata belum berhasil mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara.

“Tidak ada peningkatan signifikan. Sebelumnya diperkirakan selama kampanye akan ada peningkatan jumlah penumpang hingga 20 persen. Ternyata tiga bulan pertama ini hanya ada peningkatan sebesar lima persen,” ungkap Direktur Umum PT Lion Air Edward Sirait, di Jakarta Direktur Umum PT Lion Air Edward Sirait, Rabu (18/3).

Dikatakannya, sistem Pemilu yang mengutamakan suara terbanyak membuat para calon legislatif lebih memilih untuk berkampanye secara efektif. “Jika dulu kan memilih partai sehingga dana terpusat. Sekarang penyaluran dana lebih merata,” katanya.

Dikatakannya, jika pun ada peningkatan jumlah penumpang, hanya terjadi untuk rute-rute dengan suara gemuk seperti ke Padang, Medan, Ujung Pandang, dan Surabaya. “Dan sejauh ini belum ada partai yang menyewa secara khusus armada kami. Semua dengan penerbangan biasa,” katanya sambil menambahkan per hari Lion Air mampu mengangkut 35 ribu penumpang.

Peremajaan

Berkaitan dengan instruksi dari regulator untuk meremajakan pesawat, Edward menegaskan, manajemen berkomitmen terhadap saran tersebut dengan memrogramkan penggantian seluruh pesawat jenis MD-80 series dan MD-90 series.

”Untuk MD-80 series, kita targetkan proses peremajaannya selesai hingga akhir tahun ini. Itu pun jika tidak ada kendala pada proses pengiriman pesawat baru. Untuk yang MD-90, menyusul setelahnya,” ungkapnya.

Berdasarkan data, Lion Air memiliki sebanyak 11 unit pesawat berjenis MD-80. Sedangkan untuk berjenis MD-90 sebanyak 5 unit. Dari lima pesawat jenis MD-90 tersebut, Lion saat ini hanya mengoperasikan dua di antaranya. Karena satu dari tiga lainnya sedang menjalani perawatan rutin di Bandung . Sementara dua pesawat lainnya masih menjadi objek penelitian Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Yaitu pesawat yang mengalami kecelakan di Batam dan Cengkareng beberapa waktu lalu.

Menurut Edward, hingga 2010 mendatang, perusahaannya menargetkan pengoperasian sebanyak 42 dari total 178 unit pesawat anyar berjenis Boeing 737-900 ER yang dipesan. Hingga saat ini Lion telah menerima sebanyak 19 unit 737-900 ER. ”Terakhir kami terima (Selasa) semalam dan sudah ada di Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dalam beberapa hari ini pesawat itu akan kita operasikan,” papar Edward.

Dia menambahkan, pesanan pesawat ke-20 rakitan pabrik pesawat Amerika itu dijadwalkan datang 25 Maret mendatang. Hingga akhir 2009, lanjut Edward, sebanyak 13 unit pesawat berkapasitas tempat duduk hingga 213 penumpang tersebut direncanakan tiba di hanggarnya.

Selain itu, Lion Air saat ini juga tengah menunggu kedatangan dua unit pesawat baru jenis Boeing 747-400. Sedianya kedua pesawat itu akan dioperasikan untuk melayani jalur penerbangan internasional menuju Timur Tengah. ”Salah satunya akan melayani rute reguler langsung Jakarta-Jeddah pp mulai Juni tahun ini, untuk memfasilitasi tenaga kerja yang ada di sana dan kegiatan ibadah Umrah,” jelas Edward.

Selanjutnya, pada Mei mendatang, Lion juga akan menerima kiriman sebanyak lima pesawat bermesin turboprop ATR 72-500 dari pabrik pembuatnya di Toulouse , Perancis. Kelima pesawat baling-baling berkapasitas 72 seats yang akan di-branding logo Wings Air ini, akan difungsikan sebagai feeder pada rute-rute pengumpan (hub) utama. Di antaranya rute Medan-Gunung Sitoli, Nias, atau Medan-Lhokseumawe, Aceh. ”Prinsipnya seperti penerbangan perintis yang dijalankan pemerintah,” kata dia.

Terbangi Jeddah

Lebih lanjut Edward mengungkapkan, manajemen akan segera membuka rute

ke Timur Tengah pada Juni nanti. Maskapai tersebut berencana untuk menerbangi

pelayanan penumpang secara reguler jurusan Jakarta-Jeddah pp.

Dua unit pesawat berbadan lebar yaitu Boeing 747-400 yang diproyeksikan sebagai armada pengangkut untuk rute ke kota di Arab Saudi tersebut akan datang pada Maret ini.

“Maret ini registrasi PK (kode penerbangan) diharapkan telah selesai. Saat ini pesawat sedang direkonfigurasi seat dan dicat di negara tetangga,” katanya

Dijelaskannya, alasan Lion membidik Jeddah sebagai tujuan utama operasi Lion di Timur Tengah karena secara ekonomi cukup menguntungkan. Selain banyak penumpang dari kalangan tenaga kerja Indonesia (TKI), Jeddah juga menjadi tujuan utama masyarakat muslim Indonesia yang akan melakukan ibadah umrah..[dni] 

190308 BRTI Awasi Mobile-8

logo-mobile8JAKARTA —Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mengawasi secara lebih ketat kinerja dari PT Mobile-8 Telecom Tbk (Mobile-8) setelah perusahaan tersebut terbelit masalah obligasi dalam rupiah dan dollar AS belum lama ini.

“Meskipun kami regulator teknis, tetapi kita tetap akan mewaspadai kinerja dari Mobile-8 belakangan ini. Hal ini karena operator tersebut menguasai frekuensi lumayan besar,” tegas Ketua BRTI Basuki Yusuf Iskandar kepada Koran Jakarta, (18/3).

Menurut Basuki, langkah itu wajar dilakukan karena perusahaan tersebut sejak tahun lalu mulai banyak bermasalah di pasar modal. “Memang dari ketentuan lisensi modern, Mobile-8 mampu memenuhi semuanya. Tetapi, wajar juga dong kita mewaspadai jika terjadi apa-apa ke perusahaan tersebut. Dan ini bagian dari tugas BRTI membina industri,” katanya.

Sebelumnya, otoritas pasar modal mensuspensi perdagangan saham dari pemilik merek dagang Fren tersebut akibat tidak bisa membayar bunga obligasi yang jatuh tempo. Mobile-8 sendiri menegaskan memiliki kemampuan untuk membayar bunga tersebut, namun untuk keamanan arus kas, perseroan sedang berusaha bernegaosiasi dengan obligor.

Kabar beredar mengatakan, Mobile-8 telah menyiapkan berbagai strategi untuk menyelesaikan negosiasi. Pertama adalah menawarkan obligasi untuk swap to equity. Kedua, melanjutkan obligasi dengan sistem zero coupon.. Nilai dari kupon akan dimasukkan dalam swap equity.[dni]


190308 Tender Ulang USO: Kejar Setoran Ala Negara

telpondesa2Pemerintah pada pertengahan Januari lalu berhasil menyelesaikan tender program telepon pedesaan alias Universal Service Obligation (USO). Sayangnya dari tujuh paket pengerjaan, hanya lima yang berhasil diselesaikan tendernya dengan sang juara adalah Telkomsel.

Kelima paket pengerjaan tersebut adalah paket I,II, III, VI, VII. Sedangkan paket IV dan V masih menggantung karena peserta tender yang tersisa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) bersikeras meminta insentif kepada pemerintah jika mengerjakan kedua paket tersebut.

Memang, jika melihat wilayah pekerjaan, kedua paket tersebut bisa dikatakan area ‘kering’ secara bisnis. Paket IV meliputi pekerjaan di Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara. Sedangkan paket V meliputi wilayah Papua dan Irian Jaya Barat.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah membantah keras pihaknya meminta insentif kepada pemerintah. “Kata siapa Telkom meminta insentif. Kami cuma bilang bahwa wilayah dua paket pengerjaan itu sangat keras tantangannya. Di Papua transportasi terbatas. Jadi, bagaimana solusinya membawa alat kesana. Itu insentif yang dipikirkan,” elaknya belum lama ini.

Sementara Menkominfo Muhammad Nuh meminta operator untuk melihat program USO sebagai investasi jangka panjang bukanlah proyek sesaat. Mantan Rektor ITS tersebut tak habis pikir jika ada operator yang belum apa-apa sudah meminta insentif pada pemerintah karena merasa telah mengerjakan program USO. “ Tak dapat dipungkiri sebenarnya pada satu masa jaringan operator itu akan mencapai desa-desa teringgal juga pada akhirnya,” katanya.

Tender Ulang

Akhirnya karena tidak ada kata sepakat dengan Telkom, pemerintah memutuskan pada minggu ini melakukan tender ulang untuk pengerjaan kedua paket tersebut. “Pengumuman tender ulang akan dilakukan minggu ini,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Data Depkominfo Gatot S Dewa Broto kepada Koran Jakarta, Rabu (18/3).

Dikatakannya, pemerintah memutuskan tender ulang tersebut terbuka untuk semua penyelenggara telekomunikasi dan tidak membolehkan Telkom dan Telkomsel untuk melakukan penawaran secara bersamaan bagi kedua paket tersebut.

“Tender ulang ini memang terbuka untuk semuanya. Jika istilah komputer kami restart ulang. Sedangkan Telkom dan Telkomsel dilarang untuk melakukan penawaran bersamaan guna menghindari praktik monopoli,” katanya.

Juru bicara Telkom Eddy Kurnia mengatakan, dalam mengikuti tender Telkom memiliki strategi untuk memenangkannya. “Jika memang tidak boleh maju dengan anak usaha kami tidak keberatan. Kita pikirkan strategi lainnya,” jelasnya.

Kejar Setoran

Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo menilai langkah pemerintah untuk membuka kembali tender ulang seperti mengejar setoran sebelum pergantian rezim terjadi menjelang tutup tahun nanti.

“Seharusnya coba dulu bernegosiasi dengan Telkom. Jika hasil tender ulang Telkom lagi yang menang terus bagaimana? Apa akan dilakukan kembali tender ulang,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santoso mengatakan, langkah yang diambil oleh pemerintah tersebut menimbulkan kesan dalam menetapkan kebijakan kebijakan atau road map pembangunan dan pembinaan telematika di Indonesia tidak jelas dan tidak bisa dipahami oleh para pelaku di lapangan.

“Sebaiknya dilakukan dulu konsultasi publik untuk menyerap aspirasi publik. Jangan dipaksakan pola pikir birokrat yang hanya melihat secara sepihak dan jangka pendek. Bagi saya langkah yang diambil ini seperti mengejar target saja,” katanya.

Menurut Setyanto, operator yang paling pantas untuk mengerjakan program USO adalah Telkom karena sudah memiliki jam terbang yang mumpuni. “ Kalau diinginkan Telkom dapat melarang Telkomsel untuk maju karena mayoritas saham operator tersebut dimiliki oleh Telkom. Jadi, tidak bijaklah pemerintah melarang dan mengatur hingga hal-hal teknis,” katanya.

Setyanto menyarakan, untuk mengatasi ksiruh dari pelaksanaan USO sebaiknya pemerintah mengembalikan saja pada kebijakan Pasal 16 UU No 36/99. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan setiap penyelenggara telekomunikasi wajib melaksanakan USO. Dan bagi di luar penyelenggara telekomunikasi wajib menyumbangkan dana untuk USO. ”Saya rasa dikembalikan ke ruh pasal 16 akan lebih baik,” katanya.

“UU itu jelas sekali menyebutkan setiap penyelenggara jaringan wajib membangun infrastruktur di pedesaan. Lalu kenapa harus ada USO?. Ini kan seperti mencari proyek saja,” tambah Srijanto.

Hal yang sama juga dikatakan oleh pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono yang melihat USO telah melenceng dari semangat awal UU Telekomunikasi. “Seharusnya memang semua operator didorong membangun jaringan hingga ke pedesaan. Soalnya di perkotaan itu sudah terlalu crowded,” katanya.[dni]

190308 Dokumen Tender BWA Akan Diumumkan

broadbandJakarta – Pemerintah berencana akan mengumumkan dokumen tender Broadband Wireless Access (BWA) pada 19 April nanti.

Salah satu hal yang diatur dalam dokumen tender tersebut adalah penyelenggara yang mengikuti lelang hanya boleh maksimala menawar dua blok alias 30 MHz di spektrum 2,3 GHz.

Nantinya para penawar akan ditawarkan untuk memilih blok 1×15 MHz atau 2×15 MHz untuk Wimax nomadic 802.16d.

“Penawaran harganya masih kami susun dalam dokumen tender. pelaksanaan tender sendiri diperkirakan digelar Mei atau Juni,” ungkap Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Rabu (18/3).

Dijeaskannya, tender frekuensi 2,3 GHz itu rencananya dibagi menjadi 15 zona wilayah tender, yakni Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Jabodetabek, Jawa Bagian Barat, Tengah, dan Timur.

Kemudian, Bali Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Bagian Selatan dan Utara, Kalimantan Bagian Barat dan Timur, serta Kepulauan Riau.

Kepala Pusat Informasi Depkominfo Gatot S Dewa Broto menegaskan tidak ada masalah untuk guardband atau pita pembatas untuk zona-zona wilayah tersebut.

“Kami sudah pastikan secure dan sustainable. Kalau tidak, mana mungkin kami berani membagi menjadi 15 region.” tandasnya..[dni]

190308 Program BTEL Molor

logo btelJAKARTA— Dua program korporasi dari PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dipastikan molor dari jadwal yang ditentukan. Kedua program tersebut adalah penjualan 543 menara dan peluncuran jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) dengan kode 009 dari pemegang merek Esia itu.

Penjualan menara seharusnya telah selesai dilakukan pada Januari lalu, namun dengan alasan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari target 380 miliar rupiah, BTEL mengundurkan pengumuman pemenang hingga Februari lalu. Sayangnya, setelah Februari berlalu, pemenang hingga sekarang tidak diketahui rimbanya.

Enam perusahaan penyedia menara yang mengikuti tender tersebut adalah Solusi Tunas Pratama, Tower Bersama, Protelindo, Retower, Padi Mekatel, dan Powertel.

Sementara untuk program SLI seharusnya sudah diluncurkan pada Februari lalu juga. BTEL pada Januari lalu menegaskan telah mengantongi sertifikat Uji Laik Operasi (ULO) dan tinggal menunggu izin penyelenggaraan dari regulator.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi ketika dikonfirmasi mengakui, kedua aksi korporasi molor dari jadwal yang ditentukan karena beragam alasan.

“Untuk menara negosiasi sedang dijalankan. Kami akan mencoba menyelesaikannnya secepatnya di bulan ini,” katanya ketika dihubungi, Rabu (18/3).

Sementara untuk SLI, Rakhmat memperkirakan, baru bisa diluncurkan pada April nanti karena izin penyelenggaraan baru dikeluarkan awal Februari lalu. Selain itu terdapat hal lain yang menghambat berupa pembukaan interkoneksi dengan penyelenggara SLI lainnya.

“Negosiasi dengan penyelenggara lainnya ini sangat alot. Hal ini karena BTEL dinilai menawarkan tarif yang revolusioner di jasa tersebut,” kilahnya.

Berdasarkan catatan, Btel menganggarkan dana sebesar 25 juta dollar AS yang diambil dari belanja modal selama tiga tahun yakni sekitar 600 juta dollar AS untuk SLI.

Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur SLI selama lima tahun. Di tahun ini BTEL telah dua sentral gerbang internasional SLI di Batam dan Jakarta .

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengancam, jika BTEL tidak menggelar layanan SLI hingga Mei nanti, regulator akan mengeluarkan peringatan pertama. “Tidak bisa izin diberikan hanya untuk koleksi operator. Jika ada hambatan di lapangan, bicara dengan regulator,” tegasnya.[dni]