120309 Hak MCI Harus Dihormati

Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI)
diminta untuk menghormati penguasaan frekuensi milik Media Citra Indostar (MCI) karena yang dilakukan
oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“MCI tidak
melakukan kesalahan. Jika dituding frekuensi yang dimiliki oleh MCI bisa lebih
optimal jbila digunakan untuk teknologi lainnya, itu ada benarnya. Tetapi,
pendatang baru (teknologi) harus menghormati pemain lama,” ujar penggiat
satelit dari komunitas Thinking out of The Box, Eddy Setiawan di Jakarta, Rabu (11/3).

Dikatakannya, sesuai dengan resolusi International Telecommunication Union
(ITU) 223/2007, pita 2,5 GHz memang bisa diperuntukkan untuk Mobile Satelite
Service (MSS), broadcasting, terestrial, Broadband Wireless Access (BWA), dan
microwavelink.

Dalam regulasi itu juga disebutkan bahwa pendatang baru harus menghormati
penghuni lama. Untuk kasus di Indonesia ,
tentunya pemain baru yang ingin menggarap frekeunsi 2,5 GHz harus menghormati satelit broadcasting Indostar milik MCI. Sedangkan
di dunia hanya Indonesia dan
Jepang yang menggunakan spektrum 2,5 GHz untuk satelit.

Dia menyarankan, jika FKBWI ingin memperjuangkan spektrum tersebut
digunakan oleh teknologi di luar satelit maka harus turut aktif memberikan
masukan dalam forum internasional melalui Ditjen Postel, mengingat wakil Indonesia di forum ITU datang dari kalangan pemerintah.

Menanggapi hal itu, juru bicara FKBWI Barat Winu Wardhana mengatakan, pihaknya
selama ini sudah aktif di forum internasional.
“tetapi kami menggunakan nama IndoWLI, bukan
pemerintah RI. Selain itu kami juga
memberi masukan lewat WiMax Forum,” kilahnya.

MCI yang menjadi operator TV berbayar Indovision itu,
selama ini dituding melakukan monopoli
frekuensi di spektrum 2,5 GHz
dengan jumlah pita selebar 150 MHz. Banyak kalangan menilai jumlah tersebut
terlalu besar jika hanya digunakan untuk TV berbayar.

Pelanggan yang bisa
menikmati teknologi berbayar maksimal hanya 500 ribu jiwa. Sedangkan jika
diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan. Regulator
belum lama ini menegaskan akan mengaji kepemilikan frekuensi miliki MCI pada
2012 nanti.[dni]

120309 Dephub Tidak Permasalahkan Usia Pesawat

JAKARTA —Departemen Perhubungan (Dephub) menegaskan tidak mempermasalahkan usia pesawat yang dimiliki oleh maskapai lokal asalkan dirawat dengan baik dan sesuai regulasi.

”Usia pesawat tidak masalah kalau dirawat dengan baik. Usia tidak berpengaruh. Mau baru, mau lama, sama saja. Semua tergantung pada mekanisme perawatannya,” ujarnya di Jakarta , Rabu (11/3).

Menurut Jusman, maskapai seperti Lion Air yang menggunakan pesawat berusia di atas 20 tersebut memang dituntut untuk memperketat mekanisme dan jadwal perawatan rutin.

”Semakin tua usia pesawat, tingkat pemeriksaannya harus lebih sering dibandingkan pesawat baru di samping biaya operasionalnya juga lebih tinggi. Ini yang akan kita konfirmasikan kepada pihak Lion Air,” ujarnya.

Menhub sendiri memuji keputusan manajemen Lion Air untuk menambah ratusan pesawat baru untuk menambah frekwensi penerbangan dan peremajaan. Namun, Menhub menyayangkan mengapa Lion lebih mendahulukan program penambahan frekwensi daripada peremajaan. ”Menurut saya itu tanggung,” ujarnya.

Dijelaskan, alasan Dephub untuk men-grounded seluruh pesawat MD-90 milik Lion Air selama sekitar tiga hari terhitung hari ini, disebabkan oleh satu alasan. Yaitu dua kecelakaan dalam waktu berdekatan yang melibatkan dua jenis pesawat yang sama. ”Dua kali accident, maskapainya sama, pesawatnya juga sama. Itu alasannya,” jelas Menhub.

Kecelakaan pertama terjadi di bandara Hang Nadim, Batam, , 23 Februari silam. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 972 itu mendarat darurat karena main landing gear bagian depan tidak berfungsi. Beruntung pilot berhasil mendaratkan pesawat rute Jakarta-Medan- Batam-Surabaya berpenumpang 156 orang itu dengan mulus dan tanpa korban.

”Kecelakaan pertama tidak terkait dengan cuaca. Tetapi ada masalah teknis dan berkat keahlian pilot yang baik, pesawat bisa mulus mendarat,” ungkap Menhub.

Sementara pada kecelakaan kedua yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, 9 Maret lalu, faktor cuaca lebih memberikan peran dominan. Namun, meskipun sudah mendarat dengan menggunakan ’Positive G’ (menghentakan roda keras ke landasan, Red), sang pilot gagal mendaratkan pesawat berpenumpang 166 orang itu dengan mulus. Akibatnya, pesawat dengan nomor penerbangan JT-793 itu pun tergelincir keluar landasan.

”Pilot mengaku telah bermanuver tapi gagal karena ada masalah dengan thrust reverser (perangkat pengereman, Red) tidak berfungsi,” lanjut Menhub.

Kendari demikian, Menhub tidak mau menjadikan alasan pilot dan alasan-alasan itu sebagai kesimpulan atas penyebab kecelakaan tersebut. ”Kita serahkan semuanya sama KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) . Biar nanti KNKT yang memaparkan secara detail dan jelas semuanya,” katanya.

Berdasarkan catatan, Lion Air mulai Rabu 911/3) menghentikan operasional semua pesawat jenis MD-90 series yang berjumlah 5 pesawat untuk sementara sampai dengan waktu yang ditentukan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari pihak regulator (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara).

Dengan dihentikan untuk sementara pengoperasian seluruh pesawat MD-90 series ini, Manajemen Lion Air menjamin seluruh operasi penerbangan  yang awalnya dilayani MD-90 series tetap akan dilayani sesuai jadwal penerbangan yang  ada dengan menggunakan pesawat jenis lainnya.

Lion Air berjanji akan terus menjalankan program peremajaan pesawat dengan selalu menambah atau memperkuat armada yang ada diantaranya pesawat jenis Boeing 737-900 ER.

Tercatat, saat ini sudah dioperasikan 18 Boeing 737-900 ER yang diterima secara bertahap dari total 178 pesawat yang sudah dipesan langsung dari Boeing Commercial Airplane Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2009 ini armada Boeing 737-900 ER akan diperkuat lagi menjadi 20 pesawat.[dni]

120309 UU ITE Harus Diterima

JAKARTA – Menkominfo Muhammad Nuh meminta semua elemen masyarakat untuk menerima keberadaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) agar dapat menekan kejahatan dunia maya di Indonesia .

“Masalah ada pro dan kontra itu hal yang wajar. Tetapi saya sayngkan jika ada yang menyebut UU ITE, khususnya dengan pasal 27, perlu ditolak keberadannya,” kata Nuh di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Nuh, UU ITE diperlukan sebagai pengawasan, tetapi dipastikan tidak akan mengekang kebebasan berkespresi masyarakat. “Terus terang saya menyesal jika banyak yang memperdebatkan UU ITE. Ada masalah besar yang harus diatasi yaitu kejahatan dunia maya. Dan perlu ditegaskan, departemen yang saya pimpin tidak pernah melarang orang berkespresi,” tegasnya.

UU ITE sejak disahkan tahun lalu menuai banyak kritikan dari masyarakat informasi, khususnya terkait pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ‘Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendustribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan’

Pasal lainnya adalah pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tak tanggung-tanggung, sebagian masyarakat yang tidak senang dengan pasal tersebut pun melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya rumusan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Rumusan pasal itu begitu umum. Kenapa yang bebas berekspresi tetapi hukumannya lebih berat dari pasal 310 KUHP,” ujar Pemohon uji materi UU ITE, Narliswandi Piliang saat sidang di MK Januari lalu.[dni]

120309 SKB Menara Bersama : Solusi atau Obat Penenang

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) berusaha menepati janjinya untuk mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri guna mengharmonisasi Permenkominfo No 2/2008 tentang penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.

Ketiga menteri atau pejabat setingkat menteri yang sedang ditunggu tandatangannya adalah menteri Dalam Negeri, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menteri Pekerjaan Umum. Sedangkan Menkominfo Muhammad Nuh dikabarkan telah menandatangani SKB tersebut.

Sekretaris Jenderal Depkominfo Ashwin Sasongko mengungkapkan, SKB masih dalam proses. “Menkominfo masih mendiskusikan SKB ini bersama menteri lain. Ini membutuhkan waktu,” kata Ashwin di Jakarta, Rabu (11/3).

Ashwin mengatakan, sangat sulit mempertemukan para menteri untuk duduk bersama membahas SKB dalam satu meja, mengingat padatnya jadwal masing-masing menteri.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Depkominfo sedang mengedarkan rancangan SKB itu kepada masing-masing menteri, untuk ditelaah dan ditandatangani secara terpisah. “Kami sedang memprosesnya. Yang jelas dalam waktu dekat kita harapkan keputusan ini sudah terbit,” ujar Aswin.

Bukan Solusi

Bagi sebagian kalangan, SKB tersebut dinilai sebagai solusi untuk kasus kisruh perubuhan menara yang banyak dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan berkedok penataan lokasi. Sementara bagi sebagian lainnya, SKB bukanlah solusi melainkan hanya obat penenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk meredam aksi kebablasannya pemda menata menara.

“SKB tidak dibutuhkan. Yang diperlukan adalah peraturan pengganti undang-undang (Perpu) atau peraturan Presiden (Perpres). Hal ini karena ada gejala di daerah yang tidak mengakui keberadaan dari departemen teknis,” ujar Pengamat telematika Gunawan Wibisono.

Menurut Gunawan, regulasi yang lebih tinggi itu dibutuhkan untuk mengantisipasi meledaknya bom waktu yang dipicu oleh adanya Permenkominfo No2/2008. “Di regulasi menteri tersebut disebutkan tentang transisi untuk menara eksisting berpindah ke menara bersama. Sementara untuk transisi tersebut, Pemda tidak memiliki kemampuan menyusun cell planning, jika ini dibiarkan bisa terjadi black out sinyal,” katanya.

Disarankannya, untuk mengantisipasi bom waktu tersebut meledak, regulator pusat haruslah turun tangan dengan membantu pemda menata tata ruang dan menentukan cell planning pendirian menara. “Masalahnya Pemda merasa yakin dengan kemampuannya. Dan regulator pusat  tidak memiliki penetrasi ke pemda,” tuturnya.

Pengamat Ekonomi Pande Radja Silalahi tidak menyakini SKB akan efektif berjalan mengingat sebentar lagi pesta demokrasi akan dimulai. “Saya yakin tidak akan ada menteri yang berani ambil resiko menandatangani regulasi tersebut. Mereka ada kepentingan politik lebih besar yang diamankan,” katanya.

Disarankannya, untuk mengatasi kisruh masalah penertiban menara tersebut, semua pihak yang terlibat untuk melakukan moratorium dan membuat regulasi baru yang lebih harmonis. “Harus diingat, bisnis menara ini memiliki segmen yang jelas dan potensi menggiurkan. Semua anak bangsa harus memiliki kesempatan untuk menggarapnya. Tidak boleh hanya dinikmati segelintir kalangan,” katanya.

Senada dengan Pande, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengakui tidak cukup hanya dengan SKB menyelesaikan kasus kisruh menara di daerah. “Saya rasa Perpres solusi yang tepat. Bahkan perlu juga dilibatkan departemen keuangan untuk unsur penguat,” katanya.

Dikatakannya, diikutsertakannya departemen keuangan agar memberikan secara jelas kepada pemda bahwa selama ini sektor telekomunikasi telah berkontribusi membangun daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

“Selama ini Pemda berkilah kalau sektor telekomunikasi belum optimal menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Karena itu muncullah regulasi yang cenderung jadinya ekonomi biaya tinggi. Padahal tujuan dari adanya regulasi menara bersama itu untuk menciptakan efisiensi,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, operator tidak pernah keberatan menjalankan konsep menara bersama karena sudah dilakukan sejak awal 2000.

“Tanpa ada regulasi tersebut pun para operator sudah menjalankannya. Yang menjadi permasalahan di daerah-daerah itu adalah tidak jelasnya persyaratan yang dipenuhi sehingga menara harus dirubuhkan. Jika semua aturan main jelas, tentu tidak menjadi masalah bagi para pengusaha,” katanya.

Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi Peters M Simanjuntak meminta, BRTI harus mengatur penertiban menara. “Dan yang terpenting harus ada aturan yang jelas untuk menara yang dirubuhkan. Kompensasinya bagaimana. Hal ini karena menara masuk kategori aset tetap, beda dengan BTS yang bisa dipindahkan,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu mengatakan, hadirnya SKB diharapkan bisa menjadi solusi dari konflik yang terjadi selama ini antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan aturan menara bersama. “Fenomena yang kami lihat, Pemda merasa tidak perlu mengikuti regulasi departemen teknis, SKB ini bisa mejadi solusi,” katanya.

Benny pun mengakui, pemda dalam menetapkan regulasi menara bersama secara lokal terkesan bertentangan dengan UU No 5/99. “ Ada yang membatasi pemain atau mempersulit pemain baru masuk. Bagi saya yang penting industri itu mensejahterakan rakyat sesuai amanah UU. Karena itu di beberapa daerah kita turunkan tim menyelediki tender penunjukkan mitra pemda dalam penyediaan menara. Kasus Badung pun sedang kita selidiki,” katanya.[dni]

120309 Menebak Model Bisnis Wimax

Tak terasa tender Broadband Wireless Access (BWA) tinggal menghitung hari dijalankan oleh pemerintah. Jika tidak ada aral melintang, April nanti sejumlah penyelenggara telekomunikasi di Indonesia akan memperebutkan sekitar 100 MHz pita frekuensi di spektrum 2,3 GHz dan 3,3 GHz untuk mengimplementasikan teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Acces (WiMax) di 15 zona di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagai penyelenggara lelang telah menegaskan tidak akan mengundurkan jadwal tender meskipun situasi politik di bulan itu mulai menghangat karena adanya pesta demokrasi.

“Dokumen tender telah dipersiapkan. Lelang akan dijalankan sesuai amanat keputusan menteri (KM) yakni tiga bulan setelah regulasi dikeluarkan harus ada lelang. Hal itu berarti pada April nanti tetap ada tender,” kata Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, belum lama ini.

Sejumlah penyelenggara pun telah memasang ancang-ancang untuk menjadi peserta tender. Operator besar seperti Telkom, Bakrie Telecom, dan Indosat membidik semua zona. Sedangkan penyelenggara jasa internet (PJI) diperkirakan akan menggarap zona yang sesuai dengan skala ekonomi dimilikinya.

Managing Director Melsa Net Heru Nugroho mengatakan, adanya teknologi Wimax akan sangat berarti bagi pengembangan industri internet di Indonesia dalam rangka perbaikan kualitas akses dan pentarifan yang lebih terjangkau bagi masyarakat secara luas.

“Secara teori Wimax menawarkan banyak kemudahan dan kemurahan investasi. Tetapi jika bicara secara bisnis, mungkin akan lain karena belum ada praktiknya selama ini di Indonesia,” katanya.

Menurut Heru, para pengusaha jasa internet saat ini belum berani membuat kesimpulan secara ekonomi tentang implementasi Wimax karena belum jelasnya kebijakan dari pemerintah dalam rangka implementasinya.

“Misalnya untuk biaya perijinan. Kita belum bisa prediksi berapa yang dibutuhkan. Bagaimana menentukan tarif untuk jualan kalau salah satu biaya produksi belum diketahui,” katanya..

Namun dari indikasi yang terpapar selama ini, lanjut Heru, kebijakan pemerintah untuk Wimax tidak akan jauh berbeda dengan teknologi 3G. “Persyaratan tendernya hampir sama dengan 3G. Semangatnya mendapatkan dana dari penjualan frekuensi. Kalau sudah begini, saya menjadi pesimis pemanfaatan wimax bisa segera membuat sebuah perubahan drastis,” katanya.

Hal ini karena yang akan memenangi persaingan untuk mendapatkan lisensi adalah tetap perusahaan dengan modal kuat akibat tidak ada pembatasan peminatan zona. “Ini akan berujung pada PJI dengan modal tanggung akan tersingkir. Akhirnya ini seperti pentasbihan dominasi dari operator besar,” katanya.

Penomoran

Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setyadi mengatakan, jika ingin membuat teknologi Wimax berbicara banyak secara bisnis, maka pemerintah harus memberikan alokasi penomoran bagi para penyelenggaranya. “Jika tidak diberikan penomoran, operator pemilik lisensi tak ubahnya penyelenggara internet pada umumnya,” katanya.

Hal itu berarti pengguna Wimax hanya bisa melakukan panggilan tanpa bisa dipanggil. Bagi operator Wimax, kondisi tersebut tidak seimbang dengan operator seluler. Bayangkan, operator seluler dengan evolusi teknologi 3G bisa melakukan akses data dan juga panggilan jasa suara biasa. Sedangkan wimax karena tidak ada penomoran, belum mampu menyelenggarakan layanan suara.

Menurut Mas Wig, kemampuan teknologi Wimax tidak hanya terbatas akses data saja, namun juga fungsi teleponi. “Kalau tidak ada alokasi penomoran, ini artinya pemerintah mengebiri kemampuan Wimax sesungguhnya,” katanya.

Dikatakannya, jika Wimax jadi digelar setelah tender April mendatang, setidaknya alokasi nomor yang perlu disediakan untuk akses pita lebar ini sebanyak satu juta nomor. “Jika masalahnya ada pada keterbatasan nomor, saya rasa ini saatnya pemerintah menerapkan kebijakan number portability,” katanya.

Tidak Butuh

Penggiat Internet Onno W Purbo mengatakan, secara teknologi Wimax memang menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dari akses internet yang ada saat ini. Sedangkan untuk investasinya jauh lebih murah.

Base Station untuk wimax diperkirakan sekitar 6000 dollar AS, sedangkan perangkat yang digunakan oleh konsumen tergolong agak mahal yakni sekitar 400 dollar AS. Namun, jangan bicara soal kecepatan.

Studi Lembaga Riset Telematika Sharing Vision menunjukkan frekuensi 2,5 Ghz WiMax bagi perangkat tetap memiliki cakupan jangkauan 1-2 mil per segi menara di wilayah urban, 6-8 mil per segi menara di wilayah suburban, dan 2-30 mil per segi menara di wilayah rural.

“Wimax itu sudah berbasis pada internet protocol (IP). IP itu sudah menjadi jembatan untuk berkomunikasi jadi tidak perlu penomoran,” kata Onno.

Sementara itu, penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Wahyu Haryadi menambahkan, penyelenggara Wimax nantinya untuk tahap awal sebaiknya tidak usah diberikan penomoran.

“Fokus saja kepada layanan akses data. Tetapi jangan di wilayah padat. Harus di wilayah yang belum dijamah oleh akses internet sehingga manfaat broadband itu dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Menurut Wahyu, memberikan alokasi nomor bagi penyelanggara wimax pada tahap awal kehadirannya sama saja dengan mematikan jasa tersebut karena langsung berhadap-hadapan dengan penyelenggara seluler.

“Itu namanya membangunkan macan tidur. Operator yang ada saat ini kan tidak rela lahannya diambil, terbukti dengan alotnya pembahasan tentang ENUM. Sebaiknya ditunggu saja masa konsolidasi kompetisi selesai, setelah itu kita bicara memberikan penomoran,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Iwin Day meragukan pemberian nomor tersebut akan berdampak positif bagi industri.

“Pemberian nomor itu berarti membuka adanya pemain baru di jasa basic telephony. Apa masih kurang jumlah operator yang ada sekarang ini? sudah tepatlah fokus dari wimax ke peningkatan akses internet,” katanya.

Menurut Iwin, terdapat beberapa fakta tentang Wimax yang kadang salah kaprah terjadi di Indonesia .. “Wimax digadang-gadang memiliki bandwidth dan jarak coverage yang besar. Itu benar, tetapi harus diingat kedua poin tersebut tidak bisa di gabung. Artinya penyelenggara harus memilih antara coverage atau bandwidth,” tuturnya.

Dikatakannya, jika ada prediksi yang mengatakan wimax akan mempercepat akses internet, itu benar adanya. “Tetapi kalau murah itu bergantung kepada volume pasar, sebab terkait dengan ketersediaan perangkat ke konsumen. Kalau volume kecil otomatis perangkat akan mahal dan sebaliknya,” katanya.

Iwin menegaskan, meskipun nanti Wimax dijalankan tidak akan mematikan bisnis dari warnet karena segmen yang digarapnya tergolong unik. “Jika terjadi irisan di pasar itu tentu tak bisa dielakkan. Tetapi dalam prakteknya warnet itu berbeda dengan pasar 3G ataupun WiMax,” katanya.

Secara terpisah, Ketua Tim Penyelenggara BWA Suhono Supangkat, megungkapkan, alokasi penomoran untuk pemain wimax akan dievaluasi secara bertahap jika sudah masuk dalam taraf regulasi triple play.

Triple play adalah kondisi dimana layanan data, suara, dan video dapat bergerak dalam satu jaringan oleh penyelenggara jasa.

“Saat ini pemerintah belum akan mengalokasikan penomoran untuk operator pemenang tender BWA. Lisensi untuk layanan Wimax itu baru untuk akses data saja.Yang penting sekarang bisa akses data broadband dulu dengan bandwidth stabil 256 kbps untuk melayani rakyat,”ujarnya.[dni]