100309 Lisensi Modern:Menimbang Masuknya Unsur Bisnis

cellphoneLisensi modern (modern licensing) diibaratkan sebagai jantung bagi penyelenggara jaringan atau jasa di industri telkomunikasi. Adanya lisensi modern menjadikan penyelenggara bisa memberikan layanannya ke pasar dan dilindungi oleh hukum ketika menjalankan aktivitasnya.

Di dalam lisensi modern biasanya dicantumkan hak dan kewajiban operator. Kewajiban yang harus dipenuhi diantaranya komitmen pembangunan jaringan setiap tahun, penggunaan produksi dalam negeri, serta memberikan layanan yang berkualitas.

Sedangkan hak yang diperoleh oleh operator adalah diperbolehkan berjualan jasa, mendapatkan alokasi frekuensi, dan dijamin regulator ketika beroperasi.

Pembuatan dari lisensi modern biasanya hasil diskusi antara operator dan regulator. Jadi, komitmen yang tercantum dalam lisensi modern secara sadar dibuat oleh operator untuk dipenuhi.

Lisensi modern tersebut akan dievaluasi oleh regulator dalam periode tertentu. Jika operator tidak memenuhi isi dari lisensi modern, sanksi denda siap mengancam atau dicabutnya ‘jantung’ tersebut oleh regulator.

Contohnya, jika pengembangan jaringan hanya 0-40 persen dari kewajiban per tahun dikenakan denda 600 juta rupiah, selanjutnya jika 41-70 persen (Rp 400 juta), dan 71-90 persen (Rp 200 juta). Sementara untuk tidak dipenuhinya ketentuan penggunaan produk lokal dalam penyerapan belanja modal, nilai denda tergantung pada besaran dari belanja modal operator setiap tahunnya.

Celah

Pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, lisensi modern yang ada saat ini masih ada kekurangan yakni tidak dicantumkannya komitmen perolehan pelanggan atau kinerja bisnis.

“Tidak dimasukkannya faktor tersebut membuat ada celah dalam lisensi modern,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Miftadi, tidak adanya ukuran kinerja bisnis membuat operator yang ingin mengoleksi lisensi atau menguasai spektrum frekuensi bisa bebas lenggang kangkung karena tidak ditekan oleh kewajiban berjualan.

“Operator jadinya hanya mementingkan pemenuhan dari lisensi modern. Akhirnya tingkat penetrasi dan penggunaan telekomunikasi tetap rendah karena operator lebih mengutamakan berjualan di wilayah gemuk,” tuturnya. “Saya menyarankan pemerintah untuk memasukkan unsur ini agar kinerja bisnis operator bisa diukur. Jika tidak, yang terjadi seperti sekarang, sumber daya alam dikangkangi hanya untuk mempercantik nilai saham perusahaan,” tandasnya.

Pernyataan dari Miftadi tersebut mungkin ada benarnya. Lihat saja operator sekelas Indosat yang terkesan menganggurkan lisensi Fixed Wireless Access (FWA) miliknya sejak empat tahun lalu. Jasa yang dilabeli StarOne tersebut hanya mampu meraih sekitar 761 ribu pelanggan dengan wilayah layanan sekitar 55 kota.Bandingkan dengan jasa sejenis milik Mobile-8 yang dilabeli Hepi. Belum lagi setahun dilepas telah memiliki 500 ribu pelanggan di di 57 kota.

Regulator pun tidak bisa mengutak-atik lisensi milik Indosat karena secara regulasi tidak ada yang salah mengingat kapasitas terpasang malah melampaui yang tercantum dalam lisensi modern.

Kasus yang hampir mirip juga dilakukan Hutchinson CP Telecom Indonesia (HCPT) dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) di jasa 3G HCPT dan NTS yang memiliki lisensi 3G jauh sebelum Telkomsel, Indosat , dan XL mengantonginya.

Namun, kedua operator tersebut lebih fokus berjualan jasa 2G, sedangkan akses data melalui 3G dibiarkan menganggur. Hingga kini keduanya hanya memiliki ribuan pelanggan data. Bandingkan dengan Telkomsel, Indosat, dan XL yang memiliki ratusan ribu pelanggan mobile data.

Ironisnya, ketika ketiga operator terakhir mengajukan penambahan frekuensi 3G ke regulator, HCPT dan NTS ikut-ikutan melakukan hal yang sama. “Kedua operator itu mengajukan tambahan karena merasa telah memenuhi lisensi modern.

Di lisensi modern itu kan yang dilihat kapasitas terpasang. Coba kalau dimasukkan raihan pelanggan, pasti mereka mundur teratur,” kata seorang eksekutif operator yang enggan disebutkan namanya.

Secara terpisah, pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, jika konsep memasukkan raihan pelanggan diimplementasikan akan lebih menguntungkan operator kecil dan baru.
“Dari pada regulator menjerat operator dengan konsep up front fee yang besar. Lebih baik operator dipacu dalam berbisnis. Ini akan mendukung penetrasi akses telekomunikasi,” katanya.
Menurut Gunawan, jika konsep up front fee dihilangkan bisa membuat terjadinya penurunan tarif di masyarakat karena biaya untuk mendapatkan frekuensi lebih murah.

“Ada baiknya konsep ini dijalankan saat tender broadband wireless access (BWA) April nanti. Saya khawatir jika ukurannya kapasitas terpasang, pemenangnya operator besar. Padahal oeprator besar itu sudah memiliki banyak lisensi untuk broadband internet, akhirnya lisensi BWA hanya jadi kosmetik,” katanya.
Risiko Bisnis Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Merza Fachys mengatakan, tidak dimasukkannya raihan jumlah pelanggan dalam lisensi modern karena itu dinilai sebagi risiko operator dalam berbisnis.
Dikatakannya, lisensi modern diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi misi meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan konektifitas, dan meningkatkan investasi.
“Nah, jika penyelenggara layanan mampu memenuhi misi tersebut seharusnya dihargai oleh pemerintah. Masalah tidak optimalnya perolehan pelanggan, itu adalah risiko bisnis yang ditanggung operator,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menyetujui dalam penambahan alokasi frekuensi seperti 3G pemerintah harus melihat juga perolehan pelanggan dari setiap operator pemilik lisensi.

“Frekuensi sebagai sumber daya negara terbatas harus diberikan kepada operator yang benar-benar serius untuk memanfaatkannya bagi masyarakat. Pemerintah harus memfasilitasi konsolidasi infrastruktur tersebut secara bijak terutama bagi operator yang memperoleh frekuensi sebelum diterapkannya sistem pelelangan harus berbeda dengan yang memperolehnya melalui pelelangan,” tegasnya.
Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menambahkan, jika perolehan pelanggan dimasukkan dalam unsur lisensi modern pemerintah harus membuat parameter yang jelas dalam pengukurannya.
“Saya setuju dengan usulan tersebut. Memang tidak tepat frekuensi dikangkangi tanpa diberdayakan. Tetapi, pemerintah harus memberikan penghargaan bagi operator yang berhasil memenuhi komitmennya. Jangan kalau underperformed saja didenda,” katanya.
Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, pihaknya terbuka jika ada permintaan dari masyarakat yang meminta untuk memasukkan parameter bisnis dalam lisensi modern. “Kami akan kaji tentang masalah itu secepatnya. Rasanya memang tidak elok jika sumber daya alam dimiliki tetapi tidak diberdayakan,” tuturnya.[dni]

100309 Axis: Kami Akan Tetap Tumbuh

axisKetika pertama kali diluncurkan oleh Natrindo Telepon Seluler (NTS) pada tahun lalu, merek Axis banyak dicibir oleh praktisi di industri telekomunikasi. Hal ini karena para praktisi kadung sudah putus asa dengan NTS yang telah mengantongi lisensi sekian lama tetapi terkesan malas-malasan dalam berekspansi.

Keseriusan berekspansi dan berbisnis baru terjadi ketika investor dari Malaysia (Maxis) dan Timur Tengah (Saudi Telecom) menyuntikkan dananya ke operator tersebut. Nama Axis pun akhirnya diluncurkan pada tahun lalu.

Seolah ingin membalikkan tudingan pihak-pihak yang berpandangan miring kepadanya, Axis membuktikan diri mampu meraih tiga pelanggan juta belum setahun berkiprah di Indonesia.

Pembangunan Base Transceiver Station (BTS) juga digeber lumayan kencang. Tercatat, Axis hingga saat ini telah didukung sekitar 3.000 BTS dan akan menjadi 6.000 BTS pada akhir tahun nanti. Sedangkan jumlah pelanggan pada akhir tahun nanti diharapkan sekitar enam juta nomor.

Prestasi yang diraih NTS tersebut tergolong fenomenal karena operator sekelasnya seperti Hutchison CP Telecom Indonesia (HCPT) baru memperoleh jumlah tersebut setelah beroperasi dua tahun.

Gebrakan lain yang dilakukan oleh Axis adalah menjadi salah satu sponsor utama dalam menggelar ajang tahunan Java Jazz Festival awal bulan ini. Ajang yang biasanya menggandeng Telkomsel tersebut, mulai tiga tahun ke depan akan identik dengan nama Axis.

Melihat gebrakan yang agresif dari operator tersebut, khususnya dalam bidang pemasaran. Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, mewawancarai dua petinggi operator tersebut, Presiden Direktur Natrindo Telepon Seluler (NTS) Erik Aas dan Chief Marketing Officer NTS Johan Buse di sela-sela ajang Java Jazz Festival, Jumat, (6/3) lalu. Berikut kutipannya.

T: Apa tujuan dari Axis mensponsori ajang Java Jazz

Johan Buse (JB): Kami mensponsori ajang ini untuk meningkatkan awareness dari merek Axis. Mengakuisisi pelanggan bukan tujuan utama dari sponsorship ini. Yang penting masyarakat bisa mengenal Axis dan ingin mencobanya. Ajang ini juga membuktikan kami memiliki komitmen jangka panjang di Indonesia karena kontrak sponsor ini selama tiga tahun.

T: Anda optimistis masyarakat akan mencoba Axis
JB: Harus diingat, mayoritas pelanggan tidak mencari sesuatu yang baru. Mereka hanya mencari jasa SMS dan suara dengan tarif yang lebih terjangkau. Pasar sekarang lebih realistis dan dewasa. Di pasar banyak penawaran yang terkesan menggoda tetapi sebenarnya penuh dengan tipu muslihat. Berbeda dengan Axis. Penawaran kami jujur apa adanya. Yang kami tawarkan di iklan itu yang didapat pelanggan. Buktinya banyak masyarakat tertarik mencoba Axis.

T: Banyak pihak memprediksi pertumbuhan jasa seluler akan melambat, bagaimana dengan Axis
JB: Kami memiliki pertumbuhan yang kuat di pendapatan dan pelanggan. Dan tahun ini akan tumbuh semakin kuat.

Erik Aas (EA): Umumnya yang mengatakan pertumbuhan melambat adalah pemain lama di pasar. Jika mereka memprediksi akan melambat, maka kami yakin akan terus tumbuh.

T: Menurut Anda kenapa ada muncul isu pertumbuhan melambat
EA: Isu ini mungkin datang karena adanya perang tarif pada tahun lalu. Perang tersebut membuat tarif terpotong hingga 70 persen. Bagi kami sebagai pemain baru hal seperti itu tidak mengejutkan. Di luar negeri ini sudah terjadi. Karena kondisi sekarang kita sudah prediksi, jadi antisipasi bisnisnya sudah dipersiapkan.

T: Apakah Indonesia masih menjadi pasar yang menarik
EA: Pengguna seluler di Indonesia baru sekitar 90 juta jiwa. Hal itu berarti ada setengah populasi lagi yang bisa digarap. Karena itu kami terus meningkatkan ekspansi jaringan. Ketika pertama hadir kami menjangkau 25 persen populasi, sekarang sudah 50 persen dari populasi. Akhir tahun ini diharapkan menjangkau 65 persen dari populasi.

T: Banyak kalangan memprediksi akan ada operator yang merger, Axis tertarik melakukan aksi korporasi itu
EA: Saya memprediksi akan ada operator berbasis teknologi CDMA yang akan merger atau diakuisisi tak lama lagi. Harus diingat kami ini adalah operator berbesis teknologi GSM. Jadi, kami lebih senang fokus kepada bisnis sekarang di teknologi GSM.

T: Bagaimana dengan penambahan lisensi, Axis berniat untuk menambah koleksinya
EA: Jika diperbolehkan kami ingin memiliki lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI). Masalahnya Axis tersandung batasan kepemilikan asing. Jika regulasi tersebut diperbaharui, tentu kami akan maju untuk meminta lisensi SLI. Sekarang jasa sambungan internasional coba diakali dengan menawarkan Voice over Internet protocol (VoIP).

T: Apakah NTS juga mengajukan tambahan frekuensi
EA: Kami juga mengajukan penambahan frekuensi 3G sebesar 5 MHz. Alasannya karena kami ingin menawarkan tarif data yang lebih terjangkau ke masyarakat.

T: Apakah angka 160 miliar rupiah yang ditetapkan pemerintah jumlah yang wajar untuk penambahan frekuensi
EA: Angka tersebut tidak wajar. Jika mengingikan akses internet lebih murah, sudah sewajarnya biaya frekuensi lebih rendah.

100309 Lintasarta Garap Perbankan

PT. Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) mulai serius menggarap pasar perbankan dengan menawarkan solusi data center khusus untuk industri tersebut.

General Manager Perencanaan dan Pengembangan Bisnis dan Jasa Lintasarta, Gidion S. Barus melalui keterangan tertulisnya belum lama ini mengatakan, hadirnya IT Business Continuity Plan (IT BCP) membuat para penyedia solusi memiliki peluang yang lebih besar menggarap industri perbankan.

IT BCP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, ditegaskan dalam regulasi tersebut bank wajib memastikan IT BCP dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha tetap berjalan saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi. Di samping itu Bank juga diwajibkan melakukan uji coba dan update atas IT BCP yang mereka miliki.

“Beleid tersebut membuat penyedia solusi menjadi memiliki peluang karena industri perbankan yang sebelumnya sudah sadar akan kebutuhan teknologi informasi semakin banyak menggunakan jasa turunan. Contohnya, prinsip di Basel II tentang manajemen resiko yang akan berjalan dengan efektif hanya bila didukung dengan Teknologi Informasi,” katanya.

Gidion mengatakan, salah satu strategi IT BCP yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai back up system adalah Disaster Recovery Center (DRC). “ Lintasarta memiliki solusi pelindung kontinuitas bisnis yang terbaik. Jika terjadi suatu bencana yang menyebabkan sistem dan infrastruktur utama Data Center terganggu, secara otomatis akan switch ke DRC Site sehingga main system atau aplikasi tetap berjalan,” katanya.

“DRC Lintasarta telah memenuhi standar internasional dan telah sesuai dengan ketentuan PBI No. 9/15/PBI/2007, yang meliputi faktor lokasi secara geografis, faktor redundancy dan back up, serta sarana telekomunikasi yang terjamin,” tambahnya.[dni]

100309 PJN Dihimbau Fokus di SKTT

PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) sebagai pihak yang ditunjuk oleh operator untuk melaksanakan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) dihimbau untuk lebih fokus menjalankan bisnis tersebut ketimbang bermain di sektor lain.

”PJN seharusnya tidak bermain di sektor lain kecuali SKTT. Mereka itu kan ibaratnya clearing house seperti fungsi Bank Indonesia di perbankan. Jika bermain di sektor lain bisa terjadi pembiasan dan pembocoran data,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Senin (9/3).

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya membatalkan Keputusan Menteri (KM) No 84/2002 tentang kliring trafik telekomunikasi demi memuluskan jalan bagi PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) menjalankan SKTT.

Pembatalan tersebut dilakukan pemerintah dengan diterbitkannya KM 14/2009 tentang kliring trafik telekomunikasi dimana posisi dari regulator diubah dalam pelaksanaan SKTT. Jika pada konsep terdahulu regulator ikut menjadi pelaksana dari SKTT dengan menunjuk PJN sebagai pelaksana.

Di konsep terbaru posisi regulator berubah murni sebagai pengawas dari SKTT. Sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator sebagai Pelaksana Kliring Trafik (PKT) yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

PJN melalui Direkturnya Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengungkapkan akan menjajaki bisnis outsourcing dengan perbankan atau application provider untuk menutup hutang yang mencapai ratusan miliar rupiah ke Rabo Bank.

”Jika hanya mengandalkan pada SKTT, tidak akan lunas hutang kami pada Rabo bank. Alat dan sumber daya yang ada harus diberdayakan dong,” katanya.

Senada dengan Srijanto, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menghimbau PJN tidak berbisnis di bidang lain untuk menghindari pembocoran data. ”Idealnya mereka (PJN) jangan ngamenlah. Seandainya bekerjasama dengan perbankan dan menawarkan data base pelanggan seluler guna memasarkan jasa perbankan, itu tidak elok sekali. Tetapi itu semua tergantung Perjanjian Kerja Sama antara PJN dengan para operator, pemerintah hanya memfasilitasi,” tegasnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Forum Operator Rakhmat Junaedi mengaku tidak khawatir dengan rencana PJN karena data yang diberikan oleh operator nantinya merupakan data level dua, bukanlah level satu. Data level dua adalah merupakan CDR yang telah berinterkoneksi. Sedangkan level satu merupakan CDR mentah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ridwan Effendi mengatakan, regulator akan mengawasi pemberian data yang dilakukan operator.

“Data harus diberikan secara konsisten oleh para operator dan terpenting haruslah Call Data Record (CDR) mentah. Idealnya yang diberikan haruslah data mentah bukanlah yang sudah diolah,” tegasnya.[dni]

100309 BRTI Awasi Indo

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mengawasi secara ketat program pemasaran dari anak usaha Indosat, IM2, dalam melakukan penjualan modem broadband internet.

“Tingkat keluhan pelanggan terhadap layanan IM2 meningkat tajam belakangan ini. semua itu dipicu oleh aksi agresif pemasaran tanpa mengukur kemampuan jaringan. Akibatnya kualitas layanan menurun tajam,” kata Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, regulator sudah meminta IM2 tidak melakukan penjualan di wilayah yang telah padat kapasitasnya untuk menghindari kongesti. “Indosat sebagai induk usaha memang sudah meminta tambahan frekuensi untuk broadband internet. Sekarang sedang dibahas. Namun, solusi sementara untuk meredam aksi keluhan pelanggan, kita minta IM2 dan Indosat jangan banyak jualan dulu,” katanya.

Pada kesempatan lain, induk usaha IM2, PT Indosat Tbk (Indosat), melakukan berbagai aksi sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) di Papua. Aksi yang dibungkus dalam Indonesia Sehat tersebut meluncurkan mobil klinik sehat keliling (mobil klinik) yang akan beroperasi penuh di Jayapura dan layanan SMS untuk edukasi tentang bahaya penyakit AIDS.

“Mobil Klinik Indosat merupakan implementasi program Indonesia Sehat dan bentuk dukungan serta kepedulian kami di bidang kesehatan dalam upaya menciptakan generasi yang sehat, dengan memberikan layanan kesehatan secara cuma-cuma kepada masyarakat, “ ujar Direktur Corporate Services Indosat Wahyu Wijayadi melalui keterangan tertulisnya yang diterima belum lama ini.

Dikatakannya, mobil klinik dimulai pada akhir 2007 lalu dan hingga saat ini sudah 16 mobil yang dioperasikan dengan berbagai provider dan telah melayani sekitar 112.064 pasien hingga akhir 2008 lalu.

Mobil klinik ditangani oleh para ahli medis yang berdedikasi tinggi dan kompeten dibidangnya. Selain itu, Mobil Klinik Sehat Keliling Indosat ini memiliki layanan khusus bagi ibu dan balita dengan disediakannya layanan pemeriksaan kehamilan lengkap dengan peralatan USG dan printernya, perangkat minor surgery dan centralized oxygen, sarana konsultasi gizi, imunisasi dan pemberian makanan sehat bagi balita, serta tersedia pula inhalator bagi balita dan anak-anak yang mengalami gangguan pernafasan.[dni]