060309 KPPU Setor PNBP Rp 9,7 miliar

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selama sembilan tahun berdiri telah berhasil menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar 9,77 miliar rupiah.

Angka tersebut berasal dari total denda  121 putusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut selama kurun waktu sembilan tahun.

Ketua KPPU Benny Pasaribu mengungkapkan, selama sembilan tahun tersebut total denda yang ditetapkan oleh lembaganya bagi pelaku usaha  yang bersalah sekitar 551,239 miliar rupiah dan ganti rugi sebesar 236,056 miliar rupiah.

“Dari total denda tersebut yang dibayarkan oleh para terhukum sekitar angka di atas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3).

Benny meminta, masyarakat dalam menilai kinerja KPPU tidak hanya dari sisi setoran PNBP atau banyaknya kasus yang diputuskan. Penilaian diminta dengan keberhasilan dari KPPU menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli, dan terciptanya efektifitas dan efeisiensi dalam kegiatan usaha.

“Harus diketahui pekerjaan KPPU itu bukan hanya mengawasi tender. Di luar negeri, lembaga semacam ini mengurusi hal yang lebih strategis. Sedangkan di Indonesia 68 persen putusan berkaitan dengan tender,” katanya.

Dikatakannya, untuk tahun ini prioritas kerja dari lembaga yang dipimpinnya adalah mengawasi kinerja monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mencegah adanya kelangkaan atau hambatan pasokan yang mengakibatkan instabilitas kepada pasar, menghentikan fenomena kenaikan harga yang harus dibayar konsumen, dan mengawasi alokasi atau pengelolaan lisensi monopoli dari pemerintah.

Industri yang diawasi dalam waktu dekat adalah  kasus menara bersama di daerah-daerah, pengadaan gula, minyak goreng, dan elpiji

.

“Kami itu inginnya dilihat dari  keberhasilan menekan harga dan menjamin ketersediaan pasokan. Jika itu yang dilihat, keuntungan yang diterima negara dan masyarakat lebih besar dari denda. Karena yang terjadi adalah kenaikan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut dalam waktu dekat, KPPU akan membuat petunjuk tentang merger dan akuisisi, serta vertikal integrasi. “Merger dan akuisisi adalah 80 persen pekerjaan dari lembaga persaingan usaha di luar negeri. Di Indonesia, ketika dalam melakukan merger itu banyak terjadi persaingan tidak sehat. Ini harus dicegah,” katanya.

Sedangkan vertikal integrasi adalah penguasaan produk dari hulu hingga hilir oleh satu perusahaan. “Dulu jaman konglomerasi ini banyak terjadi. Kita harus cegah penguasaan alat produksi seperti ini,” katanya.

Benny meminta, untuk memaksimalkan pekerjaan dari lembaganya, negara menambah fasilitas hukum yang dimiliki seperti hak menggeledah, menyadap, atau memanggil pihak yang diduga bersalah. “Di UU anti monopoli cuma disebut kewajiban untuk datang. Jadi banyak yang menghindar. Dalam waktu dekat kami harap ada kerjasama dengan Polri berkaitan masalah hukum ini,” katanya.[dni]

060309 KPK Harus Usut Tuntas Kasus Suap

Direktur Jenderal Hubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut hingga tuntas kasus suap yang melibatkan staf di jajajarannya dan anggota DPR RI dari Komisi V Abdul Hadi Jamal.

“Saya minta KPK harus mengusut tuntas kasus tersebut. Soalnya pola korupsi yang dilakukan tergolong baru,” katanya di Jakarta, Kamis (5/3).

Diakuinya hingga saat ini belum  mengetahui proyek mana yang digarap oleh jajarannya untuk dijadikan sebagai peluang korupsi. “Namun dari paparannya kan mengindikasikan pada proyek pelabuhan di Indonesia Timur. Tetapi ketika saya hitung, tidak mencapai ratusan miliar. Karena itu diduga ada mark up yang besar,” katanya.

Dikatakannya, dari investigasi sementara anak buahnya yang bernama Darmawati dikenakan Pasal 56 KUHP, sedangkan otaknya (Angota Dewan) kemungkinan dikenakan pasal 55 KUHP.

Sementara Menhub Jusman Syafii Djamal mengatakan, pihaknya telah melakukan reorganisasi di lingkungan departemennya agar lebih transparan dan akuntabel. Sejumlah pejabat eselon satu di rotasi dengan alasan penyegaran.  Posisi yang dirotasi adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

“Saya mengharapkan inspektur Jenderal yang baru saudara Zoelkarnain Oeyoeb mampu mem-follow up temuan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Harapannya laporan keuangan Dephub yang selama ini disclaimer menjadi wajar tanpa syarat,” katanya.[dni]

060309 Kesalahan Manusia Picu Tabrakan Kapal

JAKARTA–Direktur Jenderal Hubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo menduga pemicu insiden tabrakan kapal di Kepulauan Seribu adalah kesalahan manusia (Human Error)

“Cuaca bersahabat. Kapalnya layak layar. Saya duga ini human error karena kejadiannya tengah malam,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3).

Sunaryo mengatakan, seharusnya untuk waktu pelayaran tengah malam tersebut petugas yang berdinas haruslah kategori senior alias Mualim satu. “Kalau di militer standarnya seperti itu. Ini untuk menjamin keselamatan pelayaran,” tegasnya.

Seperti diketahui, pada Kamis (5/3)  pukul 00.30 WIB kapal kargo pengangkut semen KM Rimba 3 bertabrakan dengan kapal tunda (tug boat) Harapan Indah di sekitar barat daya perairan Pulau Damar, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta,

Pada lokasi insiden yang berjarak sekitar 12 mil dari Jakarta atau sekitar 11 derajat lintang selatan, kapal kargo yang membawa 27 awak itu tenggelam. Sebelas awak kapal berbobot 3376 gross ton itu berhasil diselamatkan, sedangkan 16 lainnya masih belum ditemukan.

Pada pagi dini hari itu, KM Rimba yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pukul 23.00 WIB, sedang berlayar menuju Pelabuhan Belawan, Medan. Saat melintasi kawasan Pulau Damar, dari arah yang berlawanan datang Kapal Harapan Indah yang bergerak menuju Marunda. Tabrakan pun tidak dapat dihindari. Saat terjadi tabrakan, KM Rimba langsung tenggelam kedalaman yang diperkirakan mencapai 30 meter.

Hingga saat ini tim, dari Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) dan Tim SAR Polda Metro Jaya telah berada di lokasi kecelakaan. Mereka mencari awak yang hilang tersebut. Diperkirakan, seluruh awak kapal yang hilang tersebut masih berada di dalam kapal yang diketahui langsung karam di lokasi kejadian.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan verifikasi informasi dan mengedepankan tahapan penyelamatan korban kecelakaan oleh SAR. “Kami belum menentukan investigator yang akan dikirim. Nanti kalau hasil verifikasi sudah jelas, kita dapat mempunyai gambaran investigator mana yang sesuai untuk menyelidiki kecelakaan in,” jelas Juru Bicara KNKT JA Barata.[dni]

060309 Pembentukan Badan Navigasi Tunggal Diprioritaskan

JAKARTA–Pejabat baru Dirjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan  Herry Bhakti Singayuda,  menegaskan akan mempriortaskan pembentukan badan navigasi tunggal (Air Traffic Services/ATS) dalam program jangka pendeknya seetelah menjabat posisi Dirjen Hubungan Udara sejak Kamis (5/3).

Herry menggantikan pejabat lama Budhi M. Suyitno yang digeser menjadi staf ahli oleh Menhub Jusman Syafii Djamal pada Kamis (5/3).

“Prioritas saya adalah pembentukan single provider itu. Undang-undang penerbangan juga mengamanatkan hal yang sama,” katanya di Jakarta seusai dilantik.

Dikatakannya, tak lama lagi pihaknya akan membuat aturan, bentuk organisasi, dan keuangan dari lembaga tersebut. “Masalah akan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) itu kan sudah jelas disebutkan dalam UU Penerbangan,” katanya.

Selanjutnya dikatakan, pihaknya akan melanjutkan kerja keras dari pendahulunya dalam menjaga keselamatan penerbangan dari industri tersebut. “Pak Budhi sudah bekerja keras. Saya harus mempertahankan hal tersebut,” katanya.

Berkaitan dengan pencabutan dari larangan terbang yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE), Herry mengatakan, akan memprioritaskan masalah teknis dalam berdiskusi dengan UE. “Saya tidak akan membawanya ke ranah hukum seperti menuntut UE atau lainnya. Yang penting diingat adalah Indonesia menjalankan regulasi yang dimilikinya. Bukan diatur oleh asing,” katanya.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur yang akan dipacu pembangunannya pada tahun ini, Herry mengungkapkan, akan menyelesaikan proyek Bandara Kuala Namu pada akhir tahun ini. “Masalah di bandara itu adalah untuk runaway dan tanahnya. Bandara ini diharapkan nantinya akan berkualitas dan berstandar internasional,” katanya.

Pada kesempatan sama Sekjen Asosiasi Maskapai Nasional (INACA) Tengku Burhanuddin mengharapkan, masalah single navigation provider memamng harus cepat diselesaikan untuk masalah kepastian hukum dan bisnis. “Amanat UU memang menyebutkan demikian. Dan Dirjen baru harus membereskan hal itu,” katanya.

Tengku juga meminta, Dirjen baru harus mempertahankan masalah keselamatan penerbangan karena aspek tersebut sudah menjadi perhatian dari kalangan direksi maskapai. “Sekarang semua direksi sudah bicara aspek keselamatan. Ini prestasi dari Dirjen lama dan harus dipertahankan,” katanya.  (dni)