050309 Setumpuk Pekerjaan Untuk KRT

brtiDepartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada 2 Maret lalu melantik lima anggota masyarakat secara resmi untuk menjadi Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011.

Kelima pandawa yang dilantik oleh Menkominfo Muhammad Nuh tersebut adalah Danrivanto Budhyanto, Heru Sutadi, Iwan Krisnadi, Nonot Harsono, dan Ridwan Effendi.

Sedangkan dua wakil pemerintah yakni sang ketua Basuki Yusuf Iskandar (Dirjen Postel) dan Abdullah Alkaf (Staf khusus Menkominfo) belum tergoyahkan posisinya untuk sementara waktu meskipun isu pergantian menerpa keduanya.

Suka atau tidak suka dengan pola perekrutan yang dilakukan oleh mantan Rektor ITS alias Muhammad Nuh dalam menentukan para pandawa, nasi sudah menjadi bubur. Ketujuh orang tersebut dianggap sebagai yang terbaik saat ini oleh Nuh untuk menjaga industri yang bernilai sekitar 70 triliun rupiah pada tahun ini.

“Jangan lagi memperdebatkan tentang pola perekrutan atau isu adanya kedekatan dalam memilih KRT. Sekarang yang penting disorot bagaimana kinerja dan pola pikir para KRT dalam menjalankan amanah,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Rabu (4/3).

Anggota Komite Heru Sutadi mengatakan ada sembilan program (Lihat Tabel) yang menjadi prioritas dari KRT periode 2009-2011. Sembilan program tersebut dibagi tanggung jawabnya secara merata pada para KRT. “Paling utama adalah menyelesaikan draft Undang-undang (UU) tentang konvergensi yang menyatukan UU No 32, No 36, dan ITE,” ujar Heru.

Sedangkan untuk jangak pendek, lanjutnya, dalam tiga bulan ke depan akan ada regulasi khusus tentang pengaturan dan pemberian mekanisme denda bagi operator telekomunikasi.

“Ini untuk menjalankan amanat revisi PP PNBP dan Permen kualitas layanan. Jadi, setelah tiga bulan ke depan operator tidak lagi hanya dapat surat “cinta” (Peringatan), tetapi harus membayar denda jika melanggar aturan,” tuturnya.

Nonot mengatakan, dalam membuat draft konvergensi yang diperhatikan adalah dampaknya kepada masyarakat. “Tidak pada tempatnya terlalu berkonsentrasi pada teknologi. Jika demikian, negara ini akan selalu menjadi bangsa konsumen,” katanya.

Dikatakannya, draft nantinya akan lebih banyak membicarakan bisnis model, aturan permaianan, dan keuntungan bagi negara .”Kita mencoba membuat regulasi yang lebih longgar dan tidak terjebak di masalah teknis,” tuturnya.

Ridwan mengatakan, dalam pengawasan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) yang baru saja ditandatangani perjanjian kerjasamanya antara Pratama Jaring Nusantara (PJN) dengan para operator beberapa waktu lalu akan difokuskan dalam pemberian data.

“Data harus diberikan secara konsisten oleh para operator dan terpenting haruslah Call Data Record (CDR) mentah. Idealnya yang diberikan haruslah data mentah bukanlah yang sudah diolah,” tegasnya.

Niat Ridwan tersebut dipastikan akan mendapatkan sandungan dari para operator karena sebagai bohir (majikan) dari PJN telah menegaskan hanya akan memberikan data level dua alias yang telah berinterkoneksi bukanlah data mentah.

Filosofi

Sedangkan Iwan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya berjanji akan memegang teguh filosofi akuntable, , transparansi, dan predictable. “Regulator harus kooperatif. Dia harus bisa mengharmonisasikan paham akademis dan bisnis. Jika over regulated itu tidak baik,” katanya.

Menurut Iwan, masalah yang selalu menjadi konfilik di industri adalah tentang interkoneksi, hubungan antar operator, liberalisasi asing, dan penggunaan frekuensi.

Ketika ditanya tentang sikapnya terhadap Telkom sebagai incumbent, Iwan menegaskan, akan selalu menjung tinggi pada filosofi yang dipilihnya meskipun pernah bekerja di perusahaan tersebut.

“Itu sudah puluhan tahun lalu. Bahkan saya pernah terlepas sama sekali dari industri telekomunikasi dan menjadi akademisi. Karena itu tidak logis lagi dikaitkan dengan Telkom,” tegasnya.

Sebagai incumbent, menurut Iwan, Telkom tidak boleh dibiarkan tertekan akibat regulasi, namun operator itu juga tidak diperkenankan berlaku seenaknya pada pemain baru.

“Contohnya dalam pembukaan interkoneksi. Tidak pada tempatnya di tahan-tahan. Karena interkoneksi itu adalah prinsip dasar dari fairnes kompetisi,” katanya.

Nonot menambahkan, incumbent haruslah transparan dengan regulator ketika menghadapi satu masalah. “Jangan mengambil sikap bertentangan dan mengedepankan emosi. Saya minta semua masalah yang berkaitan dengan industri sebisa mungkin diselesaikan di BRTI. Tidak lari ke lembaga lainnya,” tuturnya.

Ketika ditanya tentang posisi dari BRTI yang masih menginduk kepada Depkominfo, Nonot meminta, masyarakat jangan melihat segala sesuatu dari struktur tetapi berdasarkan keputusan yang dihasilkan. “Lembaga itu tergantung kepada orangnya juga. Karena keputusan diambil secara kolegial, saya yakin kita akan menghasilkan outcome yang kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan isu akan adanya pergantian ketua BRTI tak lama lagi mengingat Menkominfo telah mengusulkan tiga nama pengganti Basuki sebagai Dirjen Postel ke Tim Penilai Akhir (TPA), Heru dan Srijanto menyayangkan, jika hal itu benar terjadi.

“Basuki telah meletakkan dasar-dasar regulasi untuk industri. Disayangkan sekali jika benar akan ada pergantian,” tutur Heru.

Seandainya Basuki diganti, menurut Srijanto, maka isu adanya pihak-pihak ingin bermain dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) yang akan diselenggarakan pada April nanti bisa menjadi kenyataan.

“Basuki selama ini dikenal sebagai personal yang tegas dan keras terutama pada vendor asing. Teknologi wimax yang pro ke produsen lokal itu kan hasil kerja keras Basuki. Jika diganti bisa berubah arah kebijakan nantinya,” katanya.

Iwan sendiri sebagai orang baru tidak mau mengambil sikap memihak ketika ditanya tentang nasib Basuki. Satu hal yang pasti, sebagai orang baru Iwan mengakui sosok ini memiliki integritas dalam membina industri telekomunikasi.[dni]

Program Kerja BRTI 2009-2011

No

Program

1

2

3.

4

5

6

7

8

9

Monitoring dan pengawasan kampanye pemilu melalui jasa telekomunikasi

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan standar kualitas layanan telekomunikasi.

Monitoring dan pengawasan jasa layanan premium.\

Monitoring dan pengawasan tarif telekomunikasi.

Melanjutkan penyusunan draft Peraturan Menkominfo tentang pengaturan dan mekanisme pemberian sanksi denda

Melanjutkan penyusunan rencana RUU Konvergensi TI

Pengkajian masalah kemungkinan pemberian dan penambahan frekuensi 3G.

Membantu pelaksanaan tender Broadband Wireless Access (BWA).

Penyelesaian persengketaan masalah telekomunikasi antaroperator maupun dengan pihak lain.

Penyelesaian persengketaan masalah telekomunikasi antaroperator maupun dengan pihak lain.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s