050309 Setumpuk Pekerjaan Untuk KRT

brtiDepartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada 2 Maret lalu melantik lima anggota masyarakat secara resmi untuk menjadi Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2009-2011.

Kelima pandawa yang dilantik oleh Menkominfo Muhammad Nuh tersebut adalah Danrivanto Budhyanto, Heru Sutadi, Iwan Krisnadi, Nonot Harsono, dan Ridwan Effendi.

Sedangkan dua wakil pemerintah yakni sang ketua Basuki Yusuf Iskandar (Dirjen Postel) dan Abdullah Alkaf (Staf khusus Menkominfo) belum tergoyahkan posisinya untuk sementara waktu meskipun isu pergantian menerpa keduanya.

Suka atau tidak suka dengan pola perekrutan yang dilakukan oleh mantan Rektor ITS alias Muhammad Nuh dalam menentukan para pandawa, nasi sudah menjadi bubur. Ketujuh orang tersebut dianggap sebagai yang terbaik saat ini oleh Nuh untuk menjaga industri yang bernilai sekitar 70 triliun rupiah pada tahun ini.

“Jangan lagi memperdebatkan tentang pola perekrutan atau isu adanya kedekatan dalam memilih KRT. Sekarang yang penting disorot bagaimana kinerja dan pola pikir para KRT dalam menjalankan amanah,” ujar Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo kepada Koran Jakarta, Rabu (4/3).

Anggota Komite Heru Sutadi mengatakan ada sembilan program (Lihat Tabel) yang menjadi prioritas dari KRT periode 2009-2011. Sembilan program tersebut dibagi tanggung jawabnya secara merata pada para KRT. “Paling utama adalah menyelesaikan draft Undang-undang (UU) tentang konvergensi yang menyatukan UU No 32, No 36, dan ITE,” ujar Heru.

Sedangkan untuk jangak pendek, lanjutnya, dalam tiga bulan ke depan akan ada regulasi khusus tentang pengaturan dan pemberian mekanisme denda bagi operator telekomunikasi.

“Ini untuk menjalankan amanat revisi PP PNBP dan Permen kualitas layanan. Jadi, setelah tiga bulan ke depan operator tidak lagi hanya dapat surat “cinta” (Peringatan), tetapi harus membayar denda jika melanggar aturan,” tuturnya.

Nonot mengatakan, dalam membuat draft konvergensi yang diperhatikan adalah dampaknya kepada masyarakat. “Tidak pada tempatnya terlalu berkonsentrasi pada teknologi. Jika demikian, negara ini akan selalu menjadi bangsa konsumen,” katanya.

Dikatakannya, draft nantinya akan lebih banyak membicarakan bisnis model, aturan permaianan, dan keuntungan bagi negara .”Kita mencoba membuat regulasi yang lebih longgar dan tidak terjebak di masalah teknis,” tuturnya.

Ridwan mengatakan, dalam pengawasan Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) yang baru saja ditandatangani perjanjian kerjasamanya antara Pratama Jaring Nusantara (PJN) dengan para operator beberapa waktu lalu akan difokuskan dalam pemberian data.

“Data harus diberikan secara konsisten oleh para operator dan terpenting haruslah Call Data Record (CDR) mentah. Idealnya yang diberikan haruslah data mentah bukanlah yang sudah diolah,” tegasnya.

Niat Ridwan tersebut dipastikan akan mendapatkan sandungan dari para operator karena sebagai bohir (majikan) dari PJN telah menegaskan hanya akan memberikan data level dua alias yang telah berinterkoneksi bukanlah data mentah.

Filosofi

Sedangkan Iwan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya berjanji akan memegang teguh filosofi akuntable, , transparansi, dan predictable. “Regulator harus kooperatif. Dia harus bisa mengharmonisasikan paham akademis dan bisnis. Jika over regulated itu tidak baik,” katanya.

Menurut Iwan, masalah yang selalu menjadi konfilik di industri adalah tentang interkoneksi, hubungan antar operator, liberalisasi asing, dan penggunaan frekuensi.

Ketika ditanya tentang sikapnya terhadap Telkom sebagai incumbent, Iwan menegaskan, akan selalu menjung tinggi pada filosofi yang dipilihnya meskipun pernah bekerja di perusahaan tersebut.

“Itu sudah puluhan tahun lalu. Bahkan saya pernah terlepas sama sekali dari industri telekomunikasi dan menjadi akademisi. Karena itu tidak logis lagi dikaitkan dengan Telkom,” tegasnya.

Sebagai incumbent, menurut Iwan, Telkom tidak boleh dibiarkan tertekan akibat regulasi, namun operator itu juga tidak diperkenankan berlaku seenaknya pada pemain baru.

“Contohnya dalam pembukaan interkoneksi. Tidak pada tempatnya di tahan-tahan. Karena interkoneksi itu adalah prinsip dasar dari fairnes kompetisi,” katanya.

Nonot menambahkan, incumbent haruslah transparan dengan regulator ketika menghadapi satu masalah. “Jangan mengambil sikap bertentangan dan mengedepankan emosi. Saya minta semua masalah yang berkaitan dengan industri sebisa mungkin diselesaikan di BRTI. Tidak lari ke lembaga lainnya,” tuturnya.

Ketika ditanya tentang posisi dari BRTI yang masih menginduk kepada Depkominfo, Nonot meminta, masyarakat jangan melihat segala sesuatu dari struktur tetapi berdasarkan keputusan yang dihasilkan. “Lembaga itu tergantung kepada orangnya juga. Karena keputusan diambil secara kolegial, saya yakin kita akan menghasilkan outcome yang kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan isu akan adanya pergantian ketua BRTI tak lama lagi mengingat Menkominfo telah mengusulkan tiga nama pengganti Basuki sebagai Dirjen Postel ke Tim Penilai Akhir (TPA), Heru dan Srijanto menyayangkan, jika hal itu benar terjadi.

“Basuki telah meletakkan dasar-dasar regulasi untuk industri. Disayangkan sekali jika benar akan ada pergantian,” tutur Heru.

Seandainya Basuki diganti, menurut Srijanto, maka isu adanya pihak-pihak ingin bermain dalam tender Broadband Wireless Access (BWA) yang akan diselenggarakan pada April nanti bisa menjadi kenyataan.

“Basuki selama ini dikenal sebagai personal yang tegas dan keras terutama pada vendor asing. Teknologi wimax yang pro ke produsen lokal itu kan hasil kerja keras Basuki. Jika diganti bisa berubah arah kebijakan nantinya,” katanya.

Iwan sendiri sebagai orang baru tidak mau mengambil sikap memihak ketika ditanya tentang nasib Basuki. Satu hal yang pasti, sebagai orang baru Iwan mengakui sosok ini memiliki integritas dalam membina industri telekomunikasi.[dni]

Program Kerja BRTI 2009-2011

No

Program

1

2

3.

4

5

6

7

8

9

Monitoring dan pengawasan kampanye pemilu melalui jasa telekomunikasi

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan standar kualitas layanan telekomunikasi.

Monitoring dan pengawasan jasa layanan premium.\

Monitoring dan pengawasan tarif telekomunikasi.

Melanjutkan penyusunan draft Peraturan Menkominfo tentang pengaturan dan mekanisme pemberian sanksi denda

Melanjutkan penyusunan rencana RUU Konvergensi TI

Pengkajian masalah kemungkinan pemberian dan penambahan frekuensi 3G.

Membantu pelaksanaan tender Broadband Wireless Access (BWA).

Penyelesaian persengketaan masalah telekomunikasi antaroperator maupun dengan pihak lain.

Penyelesaian persengketaan masalah telekomunikasi antaroperator maupun dengan pihak lain.

050309 Upaya Mengetahui Kebutuhan Pelanggan

Dalam ilmu pemasaran terkenal satu paham yang harus dijalankan oleh satu perusahaan jika ingin menjadi pemenang ketika berkompetisi. Paham tersebut adalah mengenali kebutuhan dari konsumen atau consumer insight agar bisa menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan pasar.

Upaya untuk melakukan consumer insight biasanya melalui dua hal yakni dengan riset dan mendengar langsung dari pelanggan melalui layanan purna jual.

“Fungsi dari contact management tersebut ada dua yakni sebagai purna jual dan alat untuk mengetahui keinginan dari pelanggan,” kata Head Of Contact Management XL Ferry Fibriandani di Jakarta, Rabu (4/3).

Sebagai alat purna jual, lanjutnya, contact management digunakan untuk menjaga loyalitas pelanggan ke produk yang dijual. Sedangkan hasil dari consumer insight dapat berubah menjadi produk yang laku dijual.

“Keluhan pelanggan itu kan masukan bagi manajemen untuk memperbaiki diri. Dari keluhan yang masuk, operator bisa tahu kebiasaan dan memenuhinya melalui produk yang dihasilkan,” katanya,

Dijelaskannya, untuk menangani trafik keluhan yang mencapai 90 ribu per hari, XL menyediakan sekitar seribu pegawai dengan dukungan Integrated Customer Relationship Management (CRM). Sistem tersebut mampu menangani 1.500 panggilan dalam waktu bersamaan sehingga 85 persen keluhan pelanggan dapat diselesaikan dalam satu kali panggilan.

“Keluhan yang banyak adalah tentang pentarifan atau menggunakan mobile data. Tetapi tren dari permintaan informasi penggunaan Blackberry juga mulai naik,” katanya.

Ferry mengatakan, untuk mengembangkan contact center tersebut XL mengalokasikan sebagian dana dari belanja modalnya sejak beberapa tahun lalu. “Ini investasi jangka panjang dan dilakukan sejak lima tahun lalu,” katanya.

Pada kesempatan lain, VP Area Jabotabek-Jabar Telkomsel Irwin Sakti mengungkapkan, terdapat sekitar 670 ribu panggilan ke call center milik Telkomsel Area Jabotabek-Jabar. Namun, tidak semua panggilan diselesaikan oleh petugas. Sekitar 70 ribu panggilan diselesaikan oleh mesin Interactive Voice Response (IVR).

Menurut Irwin tingginya tingkat panggilan ke call center satu operator biasanya dipicu oleh tidak dipungutnya bayaran untuk jasa tersebut. “Biasanya panggilan yang masuk hanya 10 persen mengeluhkan layanan. Sisanya hanya menanyakan informasi atau pelanggan iseng ingin berkenalan dengan para petugas,” katanya.

Sementara itu Wakil Direktur Utama Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengatakan, perseroan menyewa tenaga bantuan untuk menangani masalah CRM pelangganya jika terkait pendaftaran nomor prabayar. “Jika mau registrasi ke 4444, digunakan outsourcing. Selain itu kami menggunakan karyawan sendiri,” katanya.

Diungkapkannya, belum lama ini Bakrie Telecom mengantongi izin menyelenggarakan jasa call center. Keluarnya izin itu membuat pemilik merek dagang esia ini berkeinginan mengembangkan jasa tersebut agar tidak hanya menjadi cost center.

“Selama ini kami tidak menarik tarif untuk panggilan ke call center. Ke depan jika tidak berkaitan dengan layanan Esia bisa saja ditarik pungutan karena akan berbisnis informasi,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan, sebagai penyelenggara jasa adalah wajar operator memiliki contact management. “Setahu saya itu wajib dan di regulasi telekomunikasi juga dicantumkan,” katanya.

Sudaryatmo meminta, operator dalam menyediakan jasa contact management haruslah memperhatikan tingkat penyelesaian keluhan dan tidak mempersulit akses untuk menggunakan layanan tersebut. “Biasanya pelanggan menjadi malas menghubungi call center karena disuruh menunggu lama. Solusi untuk hal semacam ini harus dipikirkan oleh para operator karena jumlah pelanggannya sudah mencapai puluhan juta,” jelasnya.[dni]

050309 Suap Diduga Berhubungan dengan Proyek Stimulus 2009

JAKARTA — Kasus suap yang melibatkan anggota DPR RI dari Fraksi PAN Abdul Hadi Djamal dengan Kepala Tata Usaha Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Priok, Darmawati Dareho dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bhakti Surabaya, Hontjo, diduga berhubungan dengan upaya memuluskan tender proyek-proyek stimulus 2009.

Proyek yang disebut-sebut sebagai biang penyuapan adalah proyek pembangunan pelabuhan di Pulau Selayar dan pembangunan bandara di Tana Toraja, kedua kabupaten itu berada di Sulawesi Selatan.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo mengatakan, salah satu proyek tersebut yaitu pembangunan dermaga pelabuhan Selayar masuk dalam usulan stimulus ekonomi 2009 yang diprogramkan oleh Dephub. Namun rencana pembangunan dermaga itu belum ditender.

“Bagaimana mau ditender, dananya masih dalam tahap pembahasan, belum diputuskan,” kata Sunaryo di Jakarta, Rabu (4/3).

Menurut Sunaryo, pola yang digunakan modus baru dalam korupsi penggunaan dana stimulus, mengingat dana proyek belum siap, namun ada orang-orang tertentu yang bergerak untuk mengarahkan pada salah satu pemenang.

Kabag Perencanaan Ditjen Hubla Dephub, Kemal Heriandri menjelaskan, proyek-proyek perhubungan laut yang akan dibiayai oleh stimulus hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur pelabuhan, termasuk dermaga. Untuk Dermaga Selayar juga masuk dalam usulan stimulus.

Meski demikian, dana pembangunan dermaga Selayar yang diusulkan Dephub adalah sebesar 5 miliar rupiah . “Tetapi angka ini belum final,” tandasnya.

Sementara untuk pembangunan bandara Toraja, hingga saat ini pemerintah belum merencanakannya. Bandara Pongtiku, Toraja dianggap tidak bisa dikembangkan lagi.

“Dirjen Perhubungan Udara telah menolak untuk mengembangkannya, karena terain (permukaan) bandara sudah sulit untuk dikembangkan,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub, Bambang Supriyadi Ervan..[dni]

Kenaikan PJP2U Tidak Tersandung Monopoli

JAKARTA—Langkah PT Angkasa Pura II (AP II) menaikkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam dan luar negeri di bandara-bandara yang dikelolanya belum lama ini dianggap tidak melanggar UU anti monopoli.

“Kenaikan itu telah disetujui oleh regulator dan perwakilan konsumen. Jadi, tidak ada itu namanya melanggar praktik monopoli,” tegas Direktur Angkutan Udara, Tri S Sunoko di Jakarta, Selasa (3/3).

Dikatakannya, sebelum melakukan kenaikan AP II telah melakukan beberapa perbaikan fasilitas layanan miliknya seperti meningkatkan kebersihan toilet dan lain sebagainya. “Dan harus diingat PJP2U itu adalah kutipan atas penggunaan jasa di wilayah bandara, bukan airport Tax seperti yang ditudingkan banyak orang,” katanya.

Sedangkan tentang tudingan AP II melakukan monopoli, Tri mengatakan, perusahaan itu memang diberikan hak monopoli untuk mengelola bandara. “Jika ada praktik yang mengarah monopoli tentu akan disemprit. Jadi , itu hal yang wajar saja asalkan ditempatkan pada porsinya,” katanya..

Sebelumnya, Anggota Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noersaid menilai, kebijakan yang diambil oleh AP II menaikkan PJP2U sarat dengan indikasi praktik monopoli.

Menurut Tadjuddin, kebijakan menaikkan PJP2U yang selama ini dikenal dengan airport tax tersebut membuat AP II seolah-olah memiliki kewenangan menarik pajak dari masyarakat. “Ini jelas sekali melanggar aturan,” katanya.

Belum lagi dengan kenaikan tersebut membuat BUMN tersebut memiliki hak untuk menentukan besaran kenaikan tarif di jasanya. “Ini kan namanya sudah mengambil alih fungsi negara. kami akan selidiki praktik ini,” jelasnya

Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyetujui penyesuaian tarif PJP2U melalui surat bernomor PR 303/1/2 Phb 2009 sejak 15 Januari 2009. Surat tersebut dikeluarkan menyikapi usulan yang diajukan PT AP II pada 4 Juni 208 silam.

Dengan dikeluarkannya surat persetujuan tersebut, tarif PJP2U di bandara-bandara yang dikelola PT AP II mengalami kenaikan antara 33-66 persen untuk rute dalam negeri dan 0-66 persen untuk penumpang tujuan luar negeri.

Untuk Bandara Soekarno-Hatta, tarif baru PJP2U penumpang domestik yang disetujui adalah sebesar Rp 40 ribu per penumpang, atau mengalami kenaikan sebesar 33.33 persen dari tarif sebelumnya, yaitu 30 ribu rupiah . Prosentase kenaikan yang sama pada Bandara Raja H. Fisabilillah Tanjung Pinang, yaitu dari 15 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah (33,33 persen).

Sementara untuk Bandara Polonia Medan, Bandara SM Badaruddin II Palembang, Minangkabau Padang, St, Syarif Kasim II Pekanbaru, Halim Perdanakusuma dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U mengalami kenaikan sebesar 40 persen dari 25 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah.

Prosentase kenaikan tarif PJP2U tertinggi mencapai 66,67 persen terjadi di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Husein Sastranegara Bandung, dari 15 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah per penumpang.

Untuk rute luar negeri, kenaikan tarif PJP2U di Soekarno-Hatta mencapai 50 persen dari 100 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per penumpang. Sedangkan untuk Bandara Polonia Medan tidak berubah, yakni 75 ribu rupiah. Kemudian untuk Bandara SM Badaruddin II Palembang dan Minangkabau Padang naik dari 75 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah (33,33 persen).

Selanjutnya St, Syarif Kasim II Pekanbaru dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U luar negeri mengalami kenaikan sebesar 25 persen, dari 60 ribu rupiah menjadi 75 ribu rupiah. Kenaikan di Sultan Iskandar Muda Aceh, kenaikan tarif PJP2U luar negeri sebesar 66,67 persen dari 60 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah.

penyesuaian tarif dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan pengguna jasa yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan tergantung evaluasi kinerja pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara.

Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) menganggap kenaikan dari aiport tax tersebut membuat pertumbuhan penumpang akan turun karena masyarakat jadi enggan menggunakan pesawat terbang.[dni]

Garuda Segera Selesaikan Restrukturisasi Hutang

Maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia, akan segera menyelesaikan restrukturisasi hutangnya dengan European Credit Agency (ECA) pada semester pertama tahun ini.

”Jika bisa dikebut akhir kuartal pertama ini tentu lebih bagus. Tetapi maksimal semester pertama harus sudah selesai semuanya,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar di Jakarta, Selasa (3/3).

Garuda tercatat memiliki total hutang sebesar 800 juta dolar AS. Diperkirakan sekitar 465 juta dollar AS terbelit dengan ECA. Pada semester pertama 2008, manajemen Garuda juga berjanji membereskan restrukturisasi hutngnya dengan para kreditur, diantaranya Bank Mandiri.

Selanjutnya Emir mengatakan, perseroan pada tahun ini akan lebih fokus pada usaha menumbuhkan jumlah penumpang sebesar 15 hingga 20 persen ketimbang perolehan tahun lalu. Tercatat, pada tahun lalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mengangkut 10,1 juta penumpang (domestik dan luar negeri). Sedangkan tahun ini diprediksi maksimal bisa mengangkut 12 juta penumpang. .

”Target tersebut bisa terpenuhi karena Garuda akan memfokuskan untuk meningkatkan produksi pada penerbangan dalam negeri,” kata Emirsyah

Hal itu diperlihatkan dengan keberhasilan dari perseroan mendapatkan kepercayaan dari lembaga pembiayaan pesawat internasional, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Capital, guna membiayai pengadaan delapan Boeing 737-800 Next Generation.

“Pesawat tersebut berkapasitas sekitar 156 penumpang. Pengoperasian pesawat jenis itu bisa menghemat biaya operasional hingga 18 persen. Rencananya armada baru ini akan digunakan untuk penerbangan regional dan domestik,” katanya.

Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan Tri S Sunoko menyambut gembira langkah Garuda menambah armadanya untuk rute domestik dan regional karena selama ini kapasitas dari maskapai tersebut terbatas melayani jalur tersebut.

“Garuda memiliki pasar yang unik. Maskapai ini bermain di pasar menengah ke atas. Karena itu tahun lalu untuk penerbangan domestik mereka kalah dari Lion Air yang berhasil mengangkut sekitar 9 jutaan penumpang. Diharapkan adanya armada baru akan membuat Garuda semakin kompetitif,” katanya.[dni]