Oknum Dephub Dinonaktifkan

JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo langsung merekomendasikan penonaktifan Darmawati Dareho dari tugas-tugasnya di Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat eselon III tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Tidak hanya itu, meskipun KPK belum minta dan lakukan, kami juga sudah lebih dulu memblokir dan menyegel kantor yang bersangkutan,” jelas Sunaryo di Jakarta, Selasa (3/3).

Ditambahkannya, upaya tersebut dilakukan untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut yang akan dilakukan KPK. ”Agar KPK jadi lebih leluasa untuk memeriksa yang bersangkutan. Selain itu, agar rantai organisasi di Distrik Navigasi juga tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Sunaryo menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Dephub untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Di sisi lain, hal itu juga sebagai respons dukungan yang diberikan Dephub terhadap kinerja KPK. Selain menonaktifkan Darmawati dan menyegel ruang kerjanya, bentuk respons lain yang dilakukan adalah mengumpulkan seluruh data-data terkait yang sekiranya dapat digunakan KPK untuk mengembangkan proses penyidikan.

Sebelumnya, Menhub Jusman Syafii Djamal juga telah menegaskan hal serupa. ”Pak Menteri sangat mendukung upaya yang dilakukan KPK dan mendorong untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Pak Menteri juga sudah merekomendasikan agar dilakukan investigasi internal,” jelas Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan yang dihubungi terpisah.

Darmawati ditangkap tangan bersama anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Abdul Hadi Jamal, dan komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan. Abdul Hadi dan Darmawati ditangkap Tim KPK pada Senin (2/3) malam di Jalan Jenderal Sudirman atau di kawasan Karet, Jakarta Selatan. Disusul kemudian dengan penangkapan terhadap Hontjo di sebuah apartemen di Jakarta Barat.

Dari penangkapan Abdul Hadi Jamal dan Darmawati, KPK mendapatkan barang bukti di dalam mobil tersangka sebesar sebesar 54,5 juta rupiah dan 90 ribu dollar AS yang diduga diperoleh dari Hontjo.

Pemberian ini diduga terkait dengan program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan Indonesia timur. Diharapkan, dengan memberikan dana kepada kedua orang itu, Hontjo bisa mendapatkan proyek tersebut.

Dalam pemeriksaan, Abdul Hadi Jamal mengakui telah menerima satu miliar rupiah pada 27 Februari lalu dari Hontjo. Hontjo sendiri mengaku telah memberikan uang senilai 2 miliar rupiah dalam bentuk dolar AS kepada Abdul melalui Darmawati dalam dua tahap.. Kemudian kepada Darmawati, Hontjo memberikan 600 juta rupiah kepada Darmawati sebagai ”komisi”.

Sunaryo mengaku terkejut atas keterlibatan Darmawati pada kasus ini. Alasannya, dengan posisi yang didudukinya saat ini, potensi Darmawati untuk terkoneksi dengan Abdul Hadi Jamal dan proyek tersebut relatif jauh. ”Kalau menurut logika, rantainya terlalu jauh. Dia hanya staf tata usaha, dan di distrik navigasi pula. Tapi, ya, itu tidak mustahil juga untuk terjadi,” ujarnya.

Ditambahkan Sunaryo, kasus yang tengah disidik KPK tersebut merupakan proyek lama yang telah dirancang sebelum dirinya dilantik sebagai Dirjen Perhubungan Laut. ”Tapi, bukan berarti saya harus tutup mata dan bertindak masa bodoh. Karena keberadaan saya di sini (Dephub), salah satu alasannya adalah untuk itu. Yaitu untuk membersihkan kasus-kasus yang ada dan memperbaiki sistem di sini. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada lagi peristiwa memalukan ini,” pungkasnya.[dni]

040309 Alokasi Frekuensi MCI Akan Dievaluasi

televisiDepartemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan mengevaluasi kepemilikan frekuensi dari Media Citra Indostar (MCI) pada 2012 nanti.

“Saya tidak bisa mengevaluasi sekarang karena ini berkaitan dengan kepastian berbisnis di Indonesia. Jadi, meskipun ada isu kepemilikan frekuensi yang besar oleh MCI, tidak bisa serta merta dilakukan,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Senin (2/3).

MCI yang menjadi operator TV berbayar Indovision itu, selama ini dituding melakukan monopoli frekuensi di spektrum 2,5 GHz dengan jumlah pita selebar 150 MHz. Banyak kalangan menilai jumlah tersebut terlalu besar jika hanya digunakan untuk TV berbayar. Pelanggan yang bisa menikmati teknologi berbayar maksimal hanya 500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan.

Nuh mengatakan, kepemilikan frekuensi yang besar dipunyai oleh MCI beberapa waktu lalu tidak dapat disalahkan karena sudah sesuai prosedur. “Namun, jika perkembangan teknologi menuntut adanya pengurangan frekuensi tentu kita tidak menutup mata. Evaluasi itu biasanya dilakukan setiap lima tahun. Tetapi sekarang kita terus memantau penggunaannya,” tegasnya.

Teknologi yang dimaksud oleh Nuh adalah worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax). Rencananya pemerintah akan menender frekuensi untuk teknologi tersebut di spektrum 2,3 hingga 3,3 GHz pada April nanti.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noer Said menegaskan, lembaganya terbuka untuk menyelidiki dugaan monopoli di spektrum 2,5 GHz. “Kami menunggu laporan dai masyarakat jika benar kuat ada indikasi melanggar praktik monopoli dilakukan oleh MCI,” katanya.[dni]

030209 Investor Timteng Bangun Pelabuhan di Kaltim

pelabuhanJAKARTA—Investor dari Timur Tengah akan membangun fasilitas infrastruktur pengangkut batu bara di Kutai, Kalimantan Timur senilai 1,7 miliar dollar AS atau sekitar 20 triliun rupiah.

Penandatanganan itu dilakukan oleh pemerintah Ras Al-Khaimah Emirate, salah satu negara federasi Uni Emirat Arab dengan Propinsi Kalimantan Timur , di Jakarta, Senin (2/3).

“Nilai pembangunan infrastruktur pengangkutan batu bara ini adalah kontrak yang terbesar,” ujar Menteri BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin (2/3).

Dikatakannya, investasi sebesar itu akan digunakan untuk membangun rel kereta pengangkut batu bara sepanjang 200 kilometer, pelabuhan, dan kawasan industri oleh Kutai, Kalimantan Timur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M Lutfi mengatakan investasi pembangunan rel kereta api membutuhkan nilai 500 juta dollar AS. Selanjutnya, akan ditambah menjadi 750 juta – 1 miliar dollar AS. “Nanti rel itu yang akan dipakai untuk mengangkut batubara,” ujar Lutfi.

Selain di Kalimantan, lanjutnya, Ras al-Khaimah juga bekerjasama untuk membuka smelting di Sumatra Selatan. Lokasinya berada di daerah tanjung api-api. “Prosesnya tinggal menunggu keputusan,” katanya.[dni]

030309 DAE Biayai Pengadaan Armada Garuda

garuda-pesawatJAKARTA— Lembaga pembiayaan pesawat internasional, Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Capital, akan membiayai pengadaan delapan armada milik Garuda Indonesia. Armada yang dibiayai jenis Boeing 737-800 Next Generation.

DAE Capital merupakan bagian dari Dubai Aerospace Enterprise yang bisnisnya bergerak di bidang leasing dan finance pesawat.

CEO DAE Robert J Genise mengatakan, pesawat berkapasitas 156 penumpang tersebut rencananya akan datang pada Juni nanti.

“Dana yang digelontorkan perkiraanya sekitar 350 juta dollar AS. Masa pembiayaan selama 12 tahun. Garuda akan menyewa pesawat tersebut dalam kurun waktu tersebut, setelah itu pesawat menjadi milik DAE dan Garuda bisa memperpanjang kontrak sewanya,” katanya di Jakarta, Senin (2/3).

Dirut Garuda Emirsyah Satar mengungkapkan, harga per unit Boeing 737-800 NG adalah sekitar 45 juta dollar AS. Pesawat akan didatangkan dalam keadaan baru dari pabriknya di Amerika Serikat. ” Tahun ini ada lima pesawat yang datang dilanjutkan tahun depan,” kata Emirsyah.

Menurutnya pola pembiayaan sewa seperti ini dilakukan oleh Garuda untuk mempertahankan pesawat-pesawat yang modern. “Pola seperti ini kami lakukan karena untuk saat ini pesawat ini tergolong modern, tetapi 10 tahun lagi belum tentu. Karena itu kita berniat memilikinya,” katanya.

Emir mengungkapkan, Garuda Indonesia juga akan menambah pesawat lain. Selain 50 pesawat B-737NG, Garuda Indonesia juga telah memesan 10 pesawat jenis B777-300ER yang akan dikirimkan pada 2010 mendatang untuk memperluas jaringan dan untuk mendukung perkembangan bisnis di tahun 2009.[dni]