030309 Telkom Gandeng ISS Reshetnev Rusia

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menggandeng perusahaan dari Rusia, ISS Reshetnev, untuk meluncurkan Satelit Telkom-3 pada Agustus 2011 nanti.

Kontrak yang dilakukan meliputi pembuatan Satelit Telkom 3, jasa peluncuran, penyediaan perangkat pengendali satelit serta training dan internship. Sedangkan nilai dari proyek tersebut berkisar 200 juta dollar AS dengan perangkat komunikasi dibuat oleh Thales Aleniaspace dan akan diluncurkan oleh peluncur Proton M-breeze.

“Satelit ini akan memperkuat jaringan dan kebutuhan saluran teresterial, serta untuk keperluan menghubungkan jaringan serat optik yang sudah dimiliki Telkom,” ujar Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Senin (2/3).

Sebelumnya Telkom telah mengoperasikan Satelit Telkom-2 pada 12 November 2005, yang diluncurkan oleh roket Ariane-5 milik perusahaan ArianeSpace di Kouroue, Guyana, Perancis.

Selain ditujukan untuk keperluan komersial, lanjutnya, Satelit tersebut juga untuk peningkatan kapasitas satelit dalam peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan keperluan pemerintah seperti pertahanan dan keamanan (militer), maupun mendukung operasional perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

Diungkapkannya, Satelit Telkom-3 berkapasitas 42 Transponder aktif yang setara dengan 49 transponder, terdiri dari 24 transponder Standart C-band, 8 transponder C-band dan 4 transponder ditambah 6 transponder Ku-Band. Cakupan geografis Satelit Telkom 3 mencakup: Standart C-band (Indonesia dan ASEAN), Ext. C-band (Indonesia dan Malaysia) serta Ku-Band (Indonesia).

Rinaldi menambahkan, dari 42 transponder Satelit Telkom-3 sebanyak 40-45 persen atau sekitar 20 transponder akan dikomersialkan, sedangkan sisanya 55 persen untuk menambah kapasitas seluruh layanan Telkom Group.

Berdasarkan catatan, pemanfaatan transponder di Indonesia saat ini lebih dari 160 transponder untuk GSM backhaul, jaringan data dan selanjutnya untuk penyiaran. Sementara pasokan domestik yang dilakukan oleh Telkom, Indosat, Cakrawala, dan PSN hanya 101 transponder. Permintaan saat ini masih tumbuh untuk keperluan penyiaran (broadcast), 3G, Internet, Triple Play dan Quardraple.[dni]

030309 Alokasi Frekuensi MCI Akan Dievaluasi

Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan mengevaluasi kepemilikan frekuensi dari Media Citra Indostar (MCI) pada 2012 nanti.

“Saya tidak bisa mengevaluasi sekarang karena ini berkaitan dengan kepastian berbisnis di Indonesia. Jadi, meskipun ada isu kepemilikan frekuensi yang besar oleh MCI, tidak bisa serta merta dilakukan pengurangan,” kata Menkominfo Muhammad Nuh di Jakarta, Senin (2/3).

MCI yang menjadi operator TV berbayar Indovision itu, selama ini dituding melakukan monopoli frekuensi di spektrum 2,5 GHz dengan jumlah pita selebar 150 MHz. Banyak kalangan menilai jumlah tersebut terlalu besar jika hanya digunakan untuk TV berbayar. Pelanggan yang bisa menikmati teknologi berbayar maksimal hanya 500 ribu jiwa. Sedangkan jika diberikan untuk akses teresterial bisa dinikmati oleh 10 juta pelanggan.

Nuh mengatakan, kepemilikan frekuensi yang besar dipunyai oleh MCI beberapa waktu lalu tidak dapat disalahkan karena sudah sesuai prosedur. “Namun, jika perkembangan teknologi menuntut adanya pengurangan frekuensi tentu kita tidak menutup mata. Evaluasi itu biasanya dilakukan setiap lima tahun. Tetapi sekarang kita terus memantau penggunaannya,” tegasnya.

Teknologi yang dimaksud oleh Nuh adalah worldwide interoperability for Microwave Access (Wimax). Rencananya pemerintah akan menender frekuensi untuk teknologi tersebut di spektrum 2,3 hingga 3,3 GHz pada April nanti. “Seandainya untuk menerapkan wimax ada persinggungan dengan frekuensi MCI, evaluasi terbuka lebar,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tadjuddin Noer Said menegaskan, lembaganya terbuka untuk menyelidiki dugaan monopoli di spektrum 2,5 GHz. “Kami menunggu laporan dari masyarakat jika benar kuat ada indikasi melanggar praktik monopoli dilakukan oleh MCI,” katanya.

Penggiat telematika dari Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) Barata Wisnu Wardhana mengatakan, penguasaan frekuensi 2,5 Ghz sebesar 150 Mhz oleh Media Citra Indostar (MCI) tidak sesuai dengan kesepakatan di International Telecommunication Union (ITU) dan cenderung banyak memberikan mudarat bagi masyarakat. [dni]

030309 Pelaksanaan SKTT: Operator Menjadi PKT

Pemerintah akhirnya membatalkan Keputusan Menteri (KM) No 84/2002 tentang kliring trafik telekomunikasi demi memuluskan jalan bagi  PT Pratama Jaring Nusantara (PJN) menjalankan Sistem kliring trafik telekomunikasi (SKTT).

Pembatalan tersebut dilakukan pemerintah dengan diterbitkannya KM 14/2009 tentang kliring trafik telekomunikasi dimana posisi dari regulator diubah   dalam pelaksanaan SKTT. Jika pada konsep terdahulu regulator ikut menjadi pelaksana dari SKTT dengan menunjuk PJN sebagai pelaksana.

Di konsep terbaru posisi regulator berubah murni sebagai pengawas dari SKTT. Sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator sebagai Pelaksana Kliring Trafik (PKT) yang  meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

”Konsep ini merupakan jalan tengah bagi semua pihak. Selain itu, sekarang kompetisi sudah terbuka dan ketat. Beda dengan dulu dimana kompetisi tertutup sehingga pemerintah merasa perlu melakukan intervensi lebih detail,” ujar Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (2/3).

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu untuk menggantikan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) milik operator. Guna menyelenggarakan SKTT, pemerintah telah menunjuk PJN menjalankannya. Namun, sejak 2004, SKTT tidak berjalan karena operator beranggapan proses kliring telah dijalankan oleh Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) melalui Soki.

SKTT rencananya akan dijadikan pemerintah sebagai mekanisme check and balance untuk memverifikasi data trafik kliring operator. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan makro telekomunikasi seperti penetapan tarif dan lain sebagainya. Hal ini karena dalam SKTT akan tergambar pola trafik, interest tarif, dan intensitas panggilan di suatu daerah.

Faktor lain yang lebih penting,   data SKTT dapat dimanfaatkan oleh  Ditjen Pajak   sebagai bahan verifikasi pembayaran pajak oleh operator ke negara dan pelaksanaan program telepon pedesaan.

Selama ini data-data tersebut hanya didapat oleh regulator melalui operator. Tentunya jika data disediakan oleh pihak ketiga akan menjamin ”kesucian” statistik. Sedangkan bagi operator, SKTT diyakini akan menekan biaya investasi khususnya untuk infrastruktur penagihan.

Enam Bulan

Basuki mengatakan, setelah terjadinya penandatanganan kerjasama (PKS) antara operator dan PJN pada Senin (2/3) maka perusahaan tersebut diberikan waktu enam bulan guna meng-upgrade alatnya agar dapat menjalankan SKTT dengan konsep baru.

Dikatakannya, selama ini  PJN telah membangun alat sesuai dengan KM. 84/2002, seiring dengan ada perubahan konsep, maka arsitektur alat harus diubah. ”Guna mempercepat proses  pelaksanaan SKTT, sementara PJN menggunakan alat milik Askitel (SOKI) yang ditambah dengan fungsi-fungsi untuk memenuhi kebutuhan regulator. Penggunaan alat tersebut akan dinegosiasikan secara bisnis antara PJN dengan operator. Bisa jadi skemanya  sewa, atau beli,” tuturnya.

Sekjen Askitel Rakhmat Junaedi menegaskan tidak akan menyewakan alat miliknya ke PJN. ”Tidak ada sewa menyewa. PKS yang dilakukan adalah bekerjasama dengan PJN untuk menjalankan SKTT. Dan biaya dari setiap Call Data Record (CDR) adalah 0,4 rupiah ,” katanya.

Rakhmat mengatakan, operator memang telah bersepakat memberikan waktu bagi PJN guna meng-upgrade alatnya. ”Kita lihatlah setelah enam bulan ini. Apa mereka mampu untuk memenuhi komitemennya,” katanya.

Moral Hazard

Pada kesempatan lain, pengamat telematika Abimanyu Panca Kusuma Wachjoewidajat mengatakan, jika  konsep pelaksanaan SKTT diubah bisa menimbulkan persaingan yang makin keras diantara operator.

”Selama ini untuk interkoneksi yang tahu pola trafiknya hanya antara dua operator. Namun, dengan adanya pihak ketiga ini, semua  operator terbuka untuk mengetahui pola   trafik dari kompetitornya,” ujarnya.

Jika PJN mampu menahan godaan, lanjutnya, tentu bisa mempertahankan data yang dimilikinya untuk tidak keluar ke pihak yang tidak bertanggungjawab. Tetapi jika tergoda memberikan data,  maka profil dari setiap pelanggan aktif operator akan diketahui oleh kompetitor dan bisa menjadi alat untuk persaingan.

Selanjutnya  Abimanyu mengakui, sisi positif dari pelaksanaan SKTT adalah diketahui data sebenarnya dari pelanggan telekomunikasi di Indonesia. Nomor-nomor yang mati suri dan dibiarkan aktif di server operator untuk menggelembungkan jumlah pelanggan tentu akan menjadi sejarah seandainya SKTT dijalankan.

Untuk diketahui, SKTT memiliki   12 tahapan, sedangkan Soki hanya tiga tahapan. Beberapa  tahapan yang dilakukan SKTT diantaranya  pemisahan panggilan onnet (ke sesama pelanggan), rating, dan call detail record guna dilakukan volume compare.

Jika ditemukan  perbedaan penagihan, SKTT  akan kembali mengolahnya dengan membandingkan volume dan data panggilan mentah (raw call detail).  Sementara  Soki membolehkan adanya perbedaan tagihan di bawah satu persen.

Diversifikasi Usaha

Kekhawatiran dari Abimanyu merupakan hal yang wajar karena PJN melalui Direkturnya Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengungkapkan akan menjajaki bisnis outsourcing dengan perbankan atau application provider untuk menutup hutang yang mencapai ratusan miliar rupiah ke Rabo Bank.

”Jika hanya mengandalkan pada SKTT, tidak akan lunas hutang kami pada Rabo bank. Alat dan sumber daya yang ada harus diberdayakan dong,” katanya.

Rakhmat ketika dimintai tanggapannya tentang niat dari PJN untuk berbisnis di luar SKTT tersebut mengaku tidak keberatan,” Hal yang wajar dalam berbisnis. Kami tidak mau membatasi bisnis orang lain,” katanya.

Rakhmat tidak khawatir karena data yang diberikan oleh operator ke PJN nantinya merupakan data level dua, bukanlah level satu. Data level dua adalah merupakan CDR yang telah berinterkoneksi. Sedangkan level satu merupakan CDR mentah.

Sedangkan Basuki menghimbau PJN tidak berbisnis di bidang lain untuk menghindari pembocoran data. ”Idealnya mereka (PJN) jangan ngamenlah. Seandainya bekerjasama dengan perbankan dan menawarkan data base pelanggan seluler guna memasarkan jasa perbankan, itu tidak elok sekali. Tetapi itu semua tergantung PKS antara PJN dengan para operator, pemerintah hanya memfasilitasi,” tegasnya.[dni]

030309 Layakkah Indosat Mengelola FWA?

Laporan keuangan Indosat 2008 menyisakan satu catatan penting yang harus dikritisi yakni rendahnya pertumbuhan pelanggan Fixed Wireless Access (FWA) miliknya. Jasa yang dilabeli nama StarOne tersebut hanya memiliki 761 ribu pelanggan atau tumbuh 21,3 persen dibandingkan periode 2007. Padahal kapasitas terpasang yang dimiliki jasa itu mencapai sekitar dua juta sambungan.
Angka tersebut sungguh menyesakkan karena berbanding terbalik dengan jasa seluler Indosat yang berhasil meraih tambahan 12 juta pelanggan baru. Bahkan, jika dibandingkan dengan jasa sejenis milik Telkom (Flexi), Mobile-8 (Hepi), dan Bakrie Telecom (Esia), perolehan pelanggan yang dimiliki oleh StarOne bisa dikatakan jalan di tempat.
Saat ini Flexi memiliki sekitar 13 juta pelanggan, Esia (7,5 juta), dan Hepi (500 ribu). Merek Hepi baru muncul pada Mei 2008, belum satu tahun jasa ini telah hadir di 57 kota. Bandingkan dengan StarOne yang berusia empat tahun namun baru hadir di 52 kota. Statistik roll out jaringan dan perolehan pelanggan yang dipaparkan itu tentu membuat wajar muncul pertanyaan, masih layakkah Indosat mengelola lisensi FWA?

Serius
Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro menanggapi pertanyaan semacam itu ketika paparan kinerja perseroan minggu lalu mengambil sikap yang tegas dengan mengatakan Indosat serius mengembangkan jasa FWA.

“Keseriusan tidak hanya dilihat dari jumlah pelanggan, tetapi juga roll out jaringan. Dan kami masih menjual StarOne dengan menawarkan berbagai kemasan pemasaran,” tegasnya.

Guntur mengatakan, pola pemasaran StarOne berbeda dengan kompetitornya yang mengandalkan bundling produk.”Sekarang penjualan FWA banyak dengan bundling. Itu ada subsidi dari operator. Kami tidak mau melakukan hal tersebut,” katanya.

Alasan yang dilontarkan Guntur sebenarnya adalah lagu lama kaset kusut ala manajemen Indosat jika ada serangan yang mempertanyakan keseriusan perseroan mengembangkan jasa FWA.

Tak percaya? Ketika isu pembangunan telepon umum Indosat tidak sesuai regulasi beberapa waktu lalu, Guntur mengelak dengan mengatakan pemindahan kanal belum selesai dilakukan. Namun, setelah pemindahan kanal selesai, pembangunan telepon umum juga tidak kunjung terealisasi.

Hal yang sama juga dilakukan dengan membelokkan isu pengukuran kesuksesan dari jumlah pelanggan ke roll out jaringan. Jika di StarOne diukur melalui pembukaan area layanan, maka di jasa BlackBerry dan seluler raihan jumlah pelanggan digembar-gemborkan oleh Pria Batak tersebut.

Cabut Lisensi
Ketua Komite Nasional Telekomunikasi Indonesia (KNTI) Srijanto Tjokrosudarmo menegaskan, pemerintah harus mengambil sikap atas perlakuan Indosat terhadap jasa FWA miliknya.

“Jika tidak ada perkembangan berarti seperti sekarang, sudah sewajarnya dievaluasi kembali lisensi yang dimiliki Indosat. Pemerintah jangan takut bertindak, apalagi dulu ada pejabat yang mengakui StarOne kurang berkembang sehingga sebaiknya dipisah saja dari Indosat,” tegasnya kepada Koran Jakarta, Senin (2/3).

Diungkapkan Srijanto, sebenarnya sudah lama banyak kalangan meminta Indosat mengembalikan saja lisensi FWA miliknya ke pemerintah agar kanal yang dimiliki menjadi optimal untuk penetrasi akses telekomunikasi.

Untuk diketahui, jumlah kanal yang dimiliki oleh StarOne sebanyak dua kanal di spektrum 800 MHz. Di pasar FWA, isu kekurangan kanal dan alokasi nomor telah menyergap akibat pelanggan yang melonjak. Keterbatasan kanal membuat Flexi dan Esia tidak berani bermain di pasar data. Sedangkan isu kehabisan blok nomor di wilayah tertentu menyerang Esia.

“Seandainya kanal milik Indosat dilelang tentu akan membuat pasar FWA menjadi kompetitif. Apalagi jika operator FWA ikut bermain di data, tentunya akan membuat tarif internet dibanting murah yang berujung pada meningkatnya penetrasi akses jasa itu,” katanya.

Secara terpisah, Pengamat telematika Miftadi Sudjai mengatakan, solusi agar lisensi FWA yang dimiliki Indosat menjadi optimal ada dua. Pertama, pemerintah merevisi lisensi modern jasa FWA. Kedua, Indosat membuat anak usaha layaknya Telkom melalui Telkomsel guna menjadikan StarOne lebih mandiri.

“Sesuai regulasi tidak ada alasan pemerintah mencabut lisensi Indosat karena mereka sudah memenuhi komitmen yang dibuatnya,” katanya.

Komitmen tersebut adalah kapasitas terpasang, roll out jaringan, atau pemakaian komponen domestik. “Di lisensi modern tidak ada bicara jumlah pelanggan. Saya menyarankan pemerintah untuk memasukkan unsur ini agar kinerja bisnis operator bisa diukur. Jika tidak, yang terjadi seperti sekarang, sumber daya alam dikangkangi hanya untuk mempercantik nilai saham perusahaan,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, jika Indosat membuat StarOne lebih mandiri akan memicu persaingan di kalangan internal dan memberi tambahan dana segar bagi pemegang sahan karena ada mitra baru.

“Saya lihat selama ini Indosat kesulitan untuk mengembangkan StarOne salah satunya karena tidak ada alokasi dana yang mencukupi. Lihat saja aktivitas pemasaran yang terlalu memanjakan seluler, sementara StarOne dibiarkan seperti anak tiri,” tegasnya.

Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengatakan, terbuka jika ada permintaan dari masyarakat yang meminta untuk memasukkan parameter bisnis dalam lisensi modern. “Kami akan kaji tentang masalah itu secepatnya. Rasanya memang tidak elok jika sumber daya alam dimiliki tetapi tidak diberdayakan,” tuturnya.[dni]