250209 Lion Air Harus Berikan Kompensasi

lion air pesawatJakarta —Maskapai penerbangan swasta, Lion Air, harus memberikan kompensasi kepada para penumpang yang mengalami insiden di Bandara Hang Nadim pada Senin (23/2) kemarin.

“Mereka sebaiknya memberikan kompensasi karena itu menunjukkan maskapai tersebut memiliki niat baik ke penumpangnya,” ujar Direktur Angkutan Udara Departemen Perhubungan, Tri S Sunoko di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Tri, masalah kompensasi itu merupakan hal yang biasa karena sebelumnya maskapai Garuda Indonesia telah melakukannya kepada para penumpang

yang selamat, saat pesawatnya mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo pada

2002 dan saat terbakar di Jogjakarta pada 2007.

Sementara Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait mengatakan untuk memberikan

uang kompensasi kepada penumpang, pihak manajemen sedang mengusulkannya

dengan para pemilik perusahaan. “Kita sedang membicarakannya dengan pemilik

Lion. Pada intinya ada keinginan untuk itu,” katanya..

Sebelumnya, pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT-972 dengan rute Jakarta-Medan- Batam-Surabaya yang mengangkut 156 penumpang kemarin mendarat darurat di bandara Hang Nadim, Batam

Aksi pendaratan darurat pesawat yang dipiloti Capt.  Anwar Haryanto dan kopilot Eryanto tersebut, disebabkan karena landing gear (roda pendaratan) bagian depan tidak berfungsi. Sebelum mendarat hanya dengan dua roda, pesawat sempat berputar-putar di atas langit Batam selama sekitar satu jam untuk mengurangi bahan bakar.[dni]

UU Minerba Perhatikan BUMN

JAKARTA—Pemerintah menegaskan Undang-undang Mineral dan Pertambangan (Minerba) yang disahkan belum lama ini telah memperhatikan kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor tersebut.

“Regulasi tersebut sudah mengakomodasi kepentingan BUMN yang bermain di sektor tersebut. Sekarang kita sedang membuat peraturan pemerintah (PP) turunannya untuk menunjukkan keseriusan,” kata Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan di Jakarta, Selasa (24/2).

Berkaitan dengan adanya kontrak jangka panjang dalam menjual produk, Bambang mengatakan, tak membuat produksi mineral terhambat. “Produksi harus tetap dijalankan untuk meningkat dibanding tahun lalu. Hal ini tetap dijalankan meskipun harga untuk komoditas saat ini cenderung mengalami penurunan,” katanya.

Untuk diketahui, kontrak-kontrak jangka panjang memang berlaku di sektor mineral. Hal ini karena di sektor tersebut komoditasnya jarang ditemukan pasar spot. Akibatnya, mineral sangat tergantung dengan kontrak dan kontrak tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Biasanya yang di pasar spot adalah batu bara. Sedangkan logam jangka panjang.

Berdasarkan catatan, sejumlah produksi mineral direncanakan mengalami kenaikan pada 2009 ini. Seperti tembaga dari realisasi 2008 sebesar 597,07 ribu ton menjadi 826,37 ribu ton. Emas meningkat 68,5 persen atau meningkat menjadi 99,34 ton di tahun ini dibandingkan realisasi produksi tahun lalu, 58,83 ton.

Untuk perak target produksinya meningkat dari 209 ton menjadi 238,61 ton. Produksi timah juga direncanakan akan naik sekira 41,62 persen dari 71,61 ribu ton menjadi 105 ribu ton di tahun ini.

Selain itu, produksi granit naik 2,5 juta metrik ton menjadi 1,71 juta metrik ton. Begitu pun dengan intan meningkat tajam dari 96 ribu karat menjadi 27.668 karat. Bijih besi juga ditargetkan produksinya naik dari 3,9 juta ton menjadi 4,6 juta ton.

Sedangkan untuk produksi bauksit ditargetkan meningkat dari realisasi tahun sebelumnya 9.885,55 ribu ton menjadi 14.439,32 ribu ton di tahun ini. Nikel in Matte produksinya direncanakan naik menjadi 86,18 ribu ton dari realisasi sebelumnya 73,36 ribu ton. dan Bijih nikel naik 37,8 persen dari 10.634,45 ribu ton menjadi 14.660,14 ribu ton.

Sementara itu, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pemerintah menargetkan investasi di sektor energi dan pertambangan mencapai 18 miliar dollar AS atau 36 persen dari total investasi tahun ini

Sedangkan di Australia selama 2008 perusahaan pertambangannya tercatat memiliki nilai ekspor Australia dari sumber pertambangan energi dan mineral mencapai 116 miliar dolar atau melonjak 11 persen dari tahun sebelumnya.[dni]

Pemerintah Kaji Harga LPG 3 Kg

JAKARTA – Pemerintah mengakui sedang membahas perubahan harga LPG untuk tabung 3 kilogram (kg) yang dilakukan oleh Ditjen Migas.

“Saat ini tengah dibahas formulasi harganya. Formulasi harga ini terkendala dengan patokan harga yang digunakan CP Aramco di Saudi Arabia . Selain itu juga banyak pertanyaan yang muncul kenapa masih menggunakan Aramco,” ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Selasa (24/2).

Purnomo memperkirakan, adanya formulasi baru tersebut akan membuat harga LPG 3.”Berapa perubahannya sedang kita hitung. Sedangkan untuk harga LPG tabung 12 kg dan 50 kg, kewenangan pengelolaan harganya ada di Pertamina,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal mengatakan, pemerintah juga perlu mengatur tata niaga elpiji 12 kg untuk semakin memperjelas mekanisme bisnis bahan bakar tersebut.

“Pengaturan ini perlu karena selama ini Pertamina merugi mengurusi produk tersebut,” katanya.

Dia memperkirakan, pada tahun ini Pertamina akan mengalami kerugian sekitar 3,47 triliun rupiah dari penjualan elpiji kemasan 12 kg. Angka kerugian tersebut dihitung dengan asumsi harga elpiji internasional yang mengacu pada contract price (CP) Aramco Januari 2009 sebesar 505 dolar AS per ton dan kurs 11.600 rupiah per dolar AS.

Jika menggunakan acuan tersebut, maka harga keekonomian elpiji sampai ke konsumen mencapai 8.943 rupiah per liter. Kenyataannya, harga jual ke konsumen 5,750 rupiah per liter dengan rencana penjualan elpiji 12 kg tahun ini mencapai 1.085.430 ton. Disinilah munculnya angka kerugian yang ditanggung Pertamina sebesar 3,47 triliun rupiah.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini konsumsi elpiji diperkirakan mencapai tiga juta ton terdiri atas 1,6 juta ton bersubsidi dan 1,4 juta ton nonsubsidi. Sedang pada 2008, total penjualan mencapai 1,85 juta ton, 600.000 ton di antaranya berupa tabung 3 kg.

Tidak Paksa

Selanjutnya Purnomo menegaskan, tidak pernah memaksa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan dana operasionalnya untuk membiayai proyek percepatan listrik 10.000 megawatt (mw) tahap pertama.

“Kita tidak pernah memaksa PLN, meskipun dalam jangka pendek ditemui masalah dengan pasokan listrik. Dan menurut saya tidak perlulah perusahaan tersebut menggunakan dananya sendiri untuk membiayai proyek itu,” tegasnya.

Dikatakannya, untuk mengatasi masalah listrik jangka pendek tersebut, PLN harus menghitung dana yang dibutuhkan untuk selanjutnya diajukan ke menteri keuangan.

Purnomo mengatakan, lambatnya pembangunan proyek listrik 10 ribu mw bukanlah salah PLN. “Ini kan masalah dana yang tidak kunjung datang. Tetapi kan masih ada pembangkit di Labuan , Rembang, serta Indramayu. Dan jika mau cari dana bisa ke negara-negara di Timur Tengah yang mendapat banyak keuntungan dari windfall minyak beberapa waktu lalu,” katanya.[dni]

250209 Indosat Targetkan Pendapatan Broadband Tumbuh 100 Persen

indosatPT Indosat Tbk (Indosat) menargetkan pendapatan layanan mobile broadband data yang diusungnya melalui teknologi 3G mampu tumbuh hingga 100 persen pada akhir tahun nanti. Saat ini layanan yang terkenal dengan Indosat 3,5G ditawarkan melalui Indosat Mega Media (IM2) dan paket data kepada pelanggan prabayar seluler tersebut berkontribusi sebesar satu hingga dua persen bagi total pendapatan perseroan pada tahun lalu.

“Untuk tahun lalu kontribusi layanan mobile broadband di luar jasa data korporat sebesar angka di atas. Melihat pertumbuhan pelanggan yang menjanjikan pada tahun lalu, kita berani menargetkan kontribusi yang lebih besar,” ujar Direktur Pemasaran Indosat Guntur S Siboro di Jakarta, Selasa (24/2).

Berdasarkan catatan, kinerja Indosat hingga kuartal ketiga 2008 meraih laba bersih sebesar 1,47 triliun rupiah. Sedangkan rata-rata tingkat pemakaian pulsa per orang per bulan atau average rate per users (arpu) sebesar 39.574 rupiah. Jumlah pelanggan Indosat pada periode itu sekitar 35,5 juta nomor.

Dikatakannya, saat ini pelanggan IM2 berjumlah sekitar 300 ribu nomor, sedangkan tingkat pelanggan prabayar yang menggunakan akses data sekitar 30 persen dari total pelanggan. “Di produk IM3 bisa 30 persen dari total sekitar 25 juta penggunanya mengaktifkan layanan data,” tambahnya. Guntur mengungkapkan, per minggu jumlah data yang disalurkan oleh jaringan Indosat mencapai 101 terabyte.

Jika menggunakan asumsi tarif data sebesar satu rupiah per kilobyte, maka per minggu Indosat meraup keuntungan sebesar 100 miliar rupiah. “Tetapi pola pentarifan di layanan data itu ada yang beli gelondongan. Jadi, bisa saja angka yang kita dapatkan di bawah hitungan kasar tersebut,” katanya sambil menambahkan untuk akurasi masalah keuntungan sebaiknya menunggu keluarnya laporan keuangan akhir tahun.

Selanjutnya dikatakan, untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan mengakses layanan data Indosat, perseroan berencana akan menambah seribu Node B (BTS 3G) pada tahun ini untuk memperkuat 1.500 Node B yang telah ada. Selain itu akan memperbesar bandwitdh yang menghubungkan setiap Node B hingga 10 Gbps.

Nilai investasi dari penambahan Node B tersebut jika mengacu pada harga produk itu di pasar sekitar 300 miliar rupiah. Hal ini karena berdasarkan data di pasar, satu Node B memiliki harga sekitar 300 juta rupiah.

“Penambahan kapasitas ini akan selesai pada April nanti. Sebagian menggunakan belanja modal tahun lalu dan 2009. Untuk jumlah belanja modal tahun ini kita belum bisa publikasikan. Satu hal yang pasti belanja modal kita akan mengikuti tren di industri yakni adanya penurunan,” katanya.[dni]

240209 HDS Bidik Perluas Pasar

hds-gbrHitachi Data System (HDS) akan memperluas segmen pasar pengguna jasanya ke pasar telekomunikasi dan pemerintahan.

“Belanja Teknologi dan informasi (TI) di kedua sektor tersebut lumayan menjanjikan. Karena itu kami ingin memperluas pasar ke segmen tersebut,” ungkap Business Development Manager Hitachi Ming Sunadi, di Jakarta, belum lama ini.

Ming menjelaskan, saat ini sektor pemerintahan berada di posisi tertinggi untuk pengeluaran TI karena belanja TI pemerintah sangat besar dibanding perusahaan mapan sekalipun. “Kebutuhan sektor pemerintah ini sudah masuk ke dalam solusi email dan digital printing,” tandasnya tanpa menyebut angka pasti pengeluaran dari pemerintah untuk belanja TI.

Sedangkan sektor telekomunikasi berada di belakang pemerintah “Sektor telekomunikasi dan pemerintahan merupakan perusahaan yang mengedepankan layanan terhadap masyarakat tapi belum tergerus resesi ekonomi secara signifikan,” katanya.

Diungkapkannya, untuk menggarap sektor tersebut HDS akan menawarkan produk unggulan. Diantaranya, investasi storage yang bisa ditingkatkan kapasitasnya tanpa menambah aset atau hardware baru kepada pelanggan Indonesia di tengah krisis ekonomi global.

“Pendekatan yang kami lakukan dalam melayani pelanggan adalah agile storage services. Layanan ini tidak mengganggu jalannya aplikasi bisnis dan mampu meningkatkan investasi yang ada,” katanya.[dni]

BRTI Akan Selidiki Mobile Advertising

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki layanan mobile advertising yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi sejak tahun lalu.

Mobile advertising adalah layanan yang menjadikan ponsel sebagai media beriklan (media seller) dari produsen. Pola bisnis dari layanan ini melibatkan produsen, biro iklan dan operator. Di Indonesia, dua operator sudah menjalankan layanan ini sejak tahun lalu yaitu Indosat melalui i-klan dan Telkomsel dengan kartu As Fress.

“Layanan ini belum memiliki regulasi yang jelas. Jika dilihat sekilas, layanan ini mencampuradukkan antara SMS premium dengan iklan. Kita tidak ingin pelanggan dirugikan,” kata anggota komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (23/2).

Dikatakannya, jika mengacu pada regulasi SMS premium operator harus memberikan fasilitas mendaftar dan menghentikan layanan bagi pelanggan layaknya jasa yang diberikan oleh penyedia konten. “Dan yang terpenting adalah operator tidak boleh memperjualbelikan data pelangganya ke pemasang iklan,” katanya.

Heru juga meminta, operator tidak hanya memberikan bonus berupa SMS atau pulsa bagi pelanggan yang rela menerima iklan dari para mitra provider. “Jika hanya diberikan bonus SMS itu tidak fair bagi pelanggan. Hal ini karena privasi mereka terganggu menerima iklan, tetapi kompensasinya tidak setimpal. Operator menerima puluhan miliar dengan memanfaatkan data base pelanggannya. Ini akan kita pelajari lebih lanjut,” katanya.

Group Head Vas Marketing Indosat Suharso Widyadi Sulistyo mengakui, pihaknya hanya memberikan bonus pulsa lima ribu rupiah untuk pelanggan yang mengaktivasi layanan i-klan.

“Data yang dikirim oleh pelanggan nantinya akan digunakan oleh mitra Indosat. Saat ini kami menjalin kerjasama dengan Nokia dan Oke Shop,” katanya sambil menambahkan layanan i-klan telah menggaet 900 ribu pelanggan.[dni]

240209 Permintaan yang Egois

pokoknya ada hubungannya dengan internet

Permintaan pemerintah untuk menurunkan tarif internet secara drastis belum lama ini dinilai banyak kalangan sebagai sikap yang egois. Kalangan yang menentang menilai pemerintah tidak memahami pola bisnis dari jasa internet sehingga dalam menentukan kebijakan hanya melihat kepada beberapa faktor saja seperti penurunan sewa jaringan lokal dan bandwitdh internasional.

Direktur Melsa Net Heru Nugroho menegaskan, industri internet sudah lama berkompetisi secara bebas. “Banting-bantingan harga di jasa internet sudah hal yang biasa. Dulu ada Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang memberikan akses gratis untuk sebulan agar memikat pelanggan. Jadi, berkompetisi itu secara keras sudah biasa,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (23/2).

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin mengatakan, jika pemerintah tidak ingin dicap egois, maka sewajarnya memberikan insentif yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kalangan PJI. Insentif itu berupa kemudahan akses ke infrastruktur.

“Contoh nyata adalah memberikan lisensi Broadband Wireless Access (BWA) dengan harga murah kepada para PJI. Jika itu direalisasikan, tarif murah yang diminta oleh pemerintah itu bisa diwujudkan,” katanya.

Sylvia menegaskan, teknologi Wimax merupakan satu-satunya jalan keluar agar tarif internet bisa murah. “Jika kami diberi lisensi BWA murah, tarif yang kami tawarkan juga akan jauh lebih murah, bahkan bisa lima kali lipat. Hal ini karena beban biaya infrastruktur lebih murah akibat base station yang dibangun lebih sedikit,” katanya.

Heru menambahkan, isu aksesibilitas pada infrastruktur memang menjadi konsen dari PJI karena saat ini yang menjadi perhatian pengusaha bukanlah penurunan tarif tetapi peningkatan kualitas.

“Dulu regulator ingin memberikan alokasi pita frekuensi khusus ke para PJI dengan biaya sewa yang murah, tetapi kenyataannya mana? Padahal jika itu dilakukan, tarif yang sempat murah akibat dibebaskannya beberapa saat penggunaan frekuensi 2,4 GHz bisa berlanjut,” katanya.

Ambivalensi

Jika melihat paparan di atas, pemerintah memang terlihat memiliki ambivalensi dalam mewujudkan tarif murah akses internet bagi masyarakat. Tak percaya? Lihatlah kebijakan pemerintah dalam penambahan frekuensi bagi teknologi 3G.

Teknologi yang dicanangkan oleh operator untuk meningkatkan akses mobile internet itu terpaksa jalan di tempat akibat dialihkan untuk menunjang jasa suara. “Kenyataan pendapatan operator itu ditopang oleh suara. Seandainya kami genjot untuk data, bisa jadi biaya mendapatkan frekuensi tidak pernah impas,” kata Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan biaya frekuensi sebesar 5 Mhz untuk 3G sekitar 160 miliar rupiah. Angka itu diluar biaya hak penyelenggaraan (BHP). Akhirnya, untuk menutup biaya yang membengkak para operator membebaninya ke pelanggan berupa akses internet mulai dari sekitar 100 ribu rupiah per bulan.

“Seandainya kami diberikan frekuensi 3G sebesar 5 MHZ dengan biaya sewa 40 miliar rupiah, saya berani mematok harga akses internet dengan teknologi 3G akan turun 20 persen setiap tahunnya,” kata Hasnul.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto menjelaskan, keinginan pemerintah untuk adanya tarif murah tidak dapat dilepaskan dari hukum ekonomi. Jika tinggi skala ekonomi, tentunya terdapat kapasitas yang besar. Skala ekonomi yang tinggi itu akan memicu adanya tarif murah.

“Masalahnya di Indonesia belum terwujud skala ekonomi yang tinggi karena harga spektrum frekuensi dan perangkat masih mahal,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, untuk masalah harga frekuensi pemerintah tidak mungkin membanting harga karena ada regulasi yang harus ditaati. “Saya tidak mungkin menggratiskan atau mendiskon harga frekuensi secara tajam. Jika itu terjadi, sama saja menyerahkan diri ke Jalan Kuningan (Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK),” katanya.

Basuki pun menegaskan, dalam tender BWA yang diselenggarakan pada April nanti penawaran harga terbaik di pasarlah akan menjadi pemenang. “Tidak mungkin kami membatasi penawaran. Ini kan bagian dari pendapatan negara,” katanya.

Jika demikian adanya, dapat dikatakan mimpi akses internet murah masih jauh dari harapan. Karena siapa pun pemenang tender BWA atau operator yang mendapatkan tambahan frekuensi 3G akan berusaha mengembalikan dana pembelian spektrum ke pelanggan. Dan kondisi ini tentunya tak dapat dilepaskan dari peran pemerintah.[doni ismanto]