290209 Bisnis Migas Akan Di Unbundling

JAKARTA —Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan memisahkan bisnis pengelolaan gas dengan pipa pembawa gas mulai tahun ini.

“Sesuai amanat UU Gas pemisahan atau unbundling itu harus dilakukan. Sekarang akun pengaturan untuk pemisahan tersebut sambil menunggu selesainya rancangan peraturan pemerintah,” kata Kepala BPH MIgas Tubagus Haryono di Jakarta, Jumat (27/2).

Dijelaskannya, dengan pemisahan tersebut perusahaan pengelola gas tetap harus membayar biaya angkut kepada transporter meskipun pipa yang dimiliki milik sendiri. “Seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) mereka tetap harus membayar untuk penggunaan pipanya. Mungkin pola pembayaran yang disesuaikan,” jelasnya.

Dikatakannya, tujuan dari pemisahan ini untuk memberikan keadilan bagi perusahaan yang telah memiliki jalur distribusi dan pipa pengangkutan. “Tetapi harga yang diterapkan harus menguntungkan shipper (pengelola gas) dan transporter (pengangkut),” katanya.

Tubagus mengatakan, untuk memulai konsep unbundling tersebut BPH migas menyerahkan 50 sertifikat hak khusus pengangkutan gas kepada tujuh perusahaan. Ketujuh perusahaan itu adalah Pertagas (43 ruas transmisi), PGN (satu ruas transmisi), Mitra Energi Buana (satu distribusi), Odira Energy Persada (satu distribusi), Sadikun Niaga Mas Raya (dua distribusi), Banten Inti Gasindo (satu distribusi), dan Bayu Buana Gemilang (satu distribusi).

Direktur BBM BPH Migas Indrayana Chaidir mengatakan, pemerintah sudah menetapkan biaya angkut (toll fee) gas untuk 33 ruas pipa transmisi mulai dari dua sen dolar AS per mile standard cubic feet (MSCF) hingga 1,47 dolar AS per MSCF.

Besaran toll fee tergantung pada empat faktor yakni biaya investasi, biaya modal, biaya operasi, dan volume gas.

“Kalau biaya investasi, modal dan operasi tinggi maka tentunya toll fee juga tinggi. Sedang, kalau volume besar, toll fee menjadi rendah. Demikian sebaliknya,” ujarnya.

Dikatakannya, toll fee tertinggi yakni 1,47 MSCF diberikan kepada ruas pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) tahap kedua antara Grissik, Sumsel hingga Muara Bekasi, Jabar sepanjang 635 km yang dioperasikan PGN.

Sedangkan toll fee untuk 32 ruas pipa transmisi lainnya yang seluruhnya dioperasikan anak perusahaan Pertamina (Persero), Pertamina Gas (Pertagas), ditetapkan bervariasi antara 0,02 dolar AS per MSCF sampai 0,61 dolar AS per MSCF.

Dirut Pertagas Suharyanto mengatakan, dari 43 ruas transmisi yang diberikan hak khusus, sudah ditetapkan toll fee untuk 32 ruas.

Menurut dia, ke-43 ruas transmisi yang berlokasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tersebut sebelumnya dimiliki induk perusahaan, Pertamina.

BUMN migas tersebut mengoperasikan pipa-pipa sendiri ataupun pihak lain dengan biaya yang disepakati bersama. Namun sebagai konsekuensi pemberlakuan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pertamina harus memisahkan bisnis hulu dan hilir.

Karenanya, dibentuk anak perusahaan PT Pertamina EP yang bergerak di bisnis hulu dan Pertagas di bisnis hilir gas.

“Berdasarkan UU tersebut, atas usulan Pertamina, Menteri ESDM memberikan izin usaha transportasi gas melalui pipa dan kemudian BPH Migas menetapkan hak khusus dan tarif tol ke Pertagas,” katanya.

Tubagus menambahkan, bagi ketujuh perusahaan tersebut proses pemberian diberikan karena selama ini sudah memiliki akses. “Mereka ini sudaha ada sejak lama. Kita tinggal menetapkan. Rencananya untuk open access akan dilakukan dengan tender nantinya,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s