270209 KPPU Akan Awasi Sepak Terjang BUMN

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi sepak terjang bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang menjalankan bisnis secara monopoli.

“Kami tidak ada keberatan dengan izin monopoli yang dikantungi oleh BUMN-BUMN tersebut. Tetapi, yang kita soroti adalah indikasi melanggar praktik monopoli sesuai UU NO 5/99,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu, di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Benny, kebijakan monopoli yang diberikan kepada BUMN tidak dapat disalahkan karena sesuai dengan UUD 45 yang produksi atau komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Monopoli biasanya diberikan melalui payung hukum berupa undang-undang yang mendukungnya.

“Izin monopoli boleh. Tetapi melakukan praktik monopoli itu dilarang. Jika dilakukan akan berhadapan dengan kami,” tegasnya.

Dikatakannya, dasar hukum dari alasan tersebut adalah Pasal 51 UU No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat. Pasal tersebut mengatakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau Badan yang dibentuk oleh negara.

“Pasal ini menjadi dasar kami untuk bergerak sekarang mengawasi sepak terjang BUMN. Karena kenyataan di lapangan, banyak BUMN yang tidak memiliki izin monopoli tetapi melakukan praktik monopoli,” katanya.

Dicontohkannya, Pelindo II yang pernah dihukum karena mengatur izin trayek atau Telkom yang memblokir jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) di wartel-wartel Telkom.

Selanjutnya Benny mengungkapkan, untuk menghindari pelaksanaan keistimewaan yang selama ini didapat oleh BUMN-BUMN, KPPU akan mengeluarkan pedoman pada perusahaan-perusahaan milik negara yang berisi pemahaman, pengertian, dan penjelasan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 51 UU No 5/99.

Nantinya pedoman tersebut akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan administrasi negara yang ada maupun perubahan kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Sebenarnya pedoman ini sudah selesai dibuat.. Kami sudah tayangkan di situ KPPU untuk mendapatkan respons dari BUMN-BUMN, sayangnya hingga sekarang tidak ada tanggapan. Saya masih memberikan kelonggaran waktu untuk mempelajari dengan mengirmkan draft pedoman ke Menneg BUMN. Jika tidak ditanggapi juga, jangan kaget ada beberapa BUMN yang kita semprit nantinya,” tandasnya.

Anggota Komisioner KPPU Tadjuddin Noer Said menambahkan, sebenarnya saat ini hanya tiga BUMN yang diberikan izin monopoli. Ketiga BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, dan Jamsostek.

“Masalahnya ada beberapa BUMN yang tidak mendapat izin monopoli tetapi karena membawa-bawa nama negara, seolah-olah boleh melakukan monopoli. Jadinya, fungsi negara untuk mengatur pun mereka ambil alih di pasar,” katanya.

Benny menambahkan, akibat praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN terjadi penetapan tarif tinggi di pasar dan konsumen tidak memiliki alternatif pilihan barang. “Kalau begini BUMN itu bukan mengayomi rakyat tetapi menghisap darah rakyat. Apa praktik seperti ini wajar dibiarkan,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s