290209 Bisnis Migas Akan Di Unbundling

JAKARTA —Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana akan memisahkan bisnis pengelolaan gas dengan pipa pembawa gas mulai tahun ini.

“Sesuai amanat UU Gas pemisahan atau unbundling itu harus dilakukan. Sekarang akun pengaturan untuk pemisahan tersebut sambil menunggu selesainya rancangan peraturan pemerintah,” kata Kepala BPH MIgas Tubagus Haryono di Jakarta, Jumat (27/2).

Dijelaskannya, dengan pemisahan tersebut perusahaan pengelola gas tetap harus membayar biaya angkut kepada transporter meskipun pipa yang dimiliki milik sendiri. “Seperti Perusahaan Gas Negara (PGN) mereka tetap harus membayar untuk penggunaan pipanya. Mungkin pola pembayaran yang disesuaikan,” jelasnya.

Dikatakannya, tujuan dari pemisahan ini untuk memberikan keadilan bagi perusahaan yang telah memiliki jalur distribusi dan pipa pengangkutan. “Tetapi harga yang diterapkan harus menguntungkan shipper (pengelola gas) dan transporter (pengangkut),” katanya.

Tubagus mengatakan, untuk memulai konsep unbundling tersebut BPH migas menyerahkan 50 sertifikat hak khusus pengangkutan gas kepada tujuh perusahaan. Ketujuh perusahaan itu adalah Pertagas (43 ruas transmisi), PGN (satu ruas transmisi), Mitra Energi Buana (satu distribusi), Odira Energy Persada (satu distribusi), Sadikun Niaga Mas Raya (dua distribusi), Banten Inti Gasindo (satu distribusi), dan Bayu Buana Gemilang (satu distribusi).

Direktur BBM BPH Migas Indrayana Chaidir mengatakan, pemerintah sudah menetapkan biaya angkut (toll fee) gas untuk 33 ruas pipa transmisi mulai dari dua sen dolar AS per mile standard cubic feet (MSCF) hingga 1,47 dolar AS per MSCF.

Besaran toll fee tergantung pada empat faktor yakni biaya investasi, biaya modal, biaya operasi, dan volume gas.

“Kalau biaya investasi, modal dan operasi tinggi maka tentunya toll fee juga tinggi. Sedang, kalau volume besar, toll fee menjadi rendah. Demikian sebaliknya,” ujarnya.

Dikatakannya, toll fee tertinggi yakni 1,47 MSCF diberikan kepada ruas pipa transmisi South Sumatera West Java (SSWJ) tahap kedua antara Grissik, Sumsel hingga Muara Bekasi, Jabar sepanjang 635 km yang dioperasikan PGN.

Sedangkan toll fee untuk 32 ruas pipa transmisi lainnya yang seluruhnya dioperasikan anak perusahaan Pertamina (Persero), Pertamina Gas (Pertagas), ditetapkan bervariasi antara 0,02 dolar AS per MSCF sampai 0,61 dolar AS per MSCF.

Dirut Pertagas Suharyanto mengatakan, dari 43 ruas transmisi yang diberikan hak khusus, sudah ditetapkan toll fee untuk 32 ruas.

Menurut dia, ke-43 ruas transmisi yang berlokasi di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan tersebut sebelumnya dimiliki induk perusahaan, Pertamina.

BUMN migas tersebut mengoperasikan pipa-pipa sendiri ataupun pihak lain dengan biaya yang disepakati bersama. Namun sebagai konsekuensi pemberlakuan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pertamina harus memisahkan bisnis hulu dan hilir.

Karenanya, dibentuk anak perusahaan PT Pertamina EP yang bergerak di bisnis hulu dan Pertagas di bisnis hilir gas.

“Berdasarkan UU tersebut, atas usulan Pertamina, Menteri ESDM memberikan izin usaha transportasi gas melalui pipa dan kemudian BPH Migas menetapkan hak khusus dan tarif tol ke Pertagas,” katanya.

Tubagus menambahkan, bagi ketujuh perusahaan tersebut proses pemberian diberikan karena selama ini sudah memiliki akses. “Mereka ini sudaha ada sejak lama. Kita tinggal menetapkan. Rencananya untuk open access akan dilakukan dengan tender nantinya,” katanya.[dni]

280209 Lion Sebaiknya Tak Gunakan MD

Jakarta — Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal meminta agar maskapai swasta nasional, Lion Air, tidak lagi menggunakan pesawat Mc Donnel Douglas (MD).

“Pesawat itu boros dan membuat citra dari Lion Air menjadi tercoreng karena selama ini identik dengan pesawat baru. MD kan pesawat lama. Saya sudah menelepon Pak Rusdi (Rusdi Kirana, Dirut Lion) agar menggantinya,” katanya di Jakarta , Jumat (27/2).

Menurut Jusman, selama ini citra Lion telah baik, karena mulai mengandalkan pesawat canggih jenis Boeing 737-900 ER sebagai armada yang terbaru menggantikan pesawat-pesawat tua. Hal ini sebagai langkah meningkatkan efisiensi.

Menhub mengatakan, bila Lion masih mengoperasikan pesawat MD, maka harus
melakukan perawatan yang ketat karena selain boros, juga potensi terjadinya
kerusakan masih sangat besar.

Saat ini Lion mengoperasikan sebanyak enam pesawat jenis MD yaitu lima unit
MD 90 buatan 1995 dan satu unit MD 82 buatan tahun 1984-1985. Sedangkan
Wings Air, anak perusahaan Lion, mengoperasikan 10 unit MD 82.[dni]

270209 AP II Diduga Langgar UU No 5/99

JAKARTAPT Angkasa Pura II diduga melanggar UU No 5/99 tentang anti Persaingan Tidak Sehat karena menaikkan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dalam dan luar negeri di bandara-bandara yang dikelolanya belum lama ini.

“Kebijakan yang diambil oleh AP II itu sarat indikasi praktik monopoli. Selain itu ada beberapa regulasi yang mereka tabrak,” tegas Anggota Komisioner KPPU Tadjuddin Noersaid di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Tadjuddin, kebijakan menaikkan PJP2U yang selama ini dikenal dengan airport tax tersebut membuat AP II seolah-olah memiliki kewenangan menarik pajak dari masyarakat. “Ini jelas sekali melanggar aturan,” katanya.

Belum lagi dengan kenaikan tersebut membuat BUMN tersebut memiliki hak untuk menentukan besaran kenaikan tarif di jasanya. “Ini kan namanya sudah mengambil alih fungsi negara. kami akan selidiki praktik ini,” jelasnya

Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyetujui penyesuaian tarif PJP2U melalui surat bernomor PR 303/1/2 Phb 2009 sejak 15 Januari 2009. Surat tersebut dikeluarkan menyikapi usulan yang diajukan PT AP II pada 4 Juni 208 silam.

Dengan dikeluarkannya surat persetujuan tersebut, tarif PJP2U di bandara-bandara yang dikelola PT AP II mengalami kenaikan antara 33-66 persen untuk rute dalam negeri dan 0-66 persen untuk penumpang tujuan luar negeri.

Untuk Bandara Soekarno-Hatta, tarif baru PJP2U penumpang domestik yang disetujui adalah sebesar Rp 40 ribu per penumpang, atau mengalami kenaikan sebesar 33.33 persen dari tarif sebelumnya, yaitu 30 ribu rupiah . Prosentase kenaikan yang sama pada Bandara Raja H. Fisabilillah Tanjung Pinang, yaitu dari 15 ribu rupiah menjadi 20 ribu rupiah (33,33 persen).

Sementara untuk Bandara Polonia Medan, Bandara SM Badaruddin II Palembang, Minangkabau Padang, St, Syarif Kasim II Pekanbaru, Halim Perdanakusuma dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U mengalami kenaikan sebesar 40 persen dari 25 ribu rupiah menjadi 35 ribu rupiah.

Prosentase kenaikan tarif PJP2U tertinggi mencapai 66,67 persen terjadi di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Husein Sastranegara Bandung, dari 15 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah per penumpang.

Untuk rute luar negeri, kenaikan tarif PJP2U di Soekarno-Hatta mencapai 50 persen dari 100 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per penumpang. Sedangkan untuk Bandara Polonia Medan tidak berubah, yakni 75 ribu rupiah. Kemudian untuk Bandara SM Badaruddin II Palembang dan Minangkabau Padang naik dari 75 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah (33,33 persen).

Selanjutnya St, Syarif Kasim II Pekanbaru dan Supadio Pontianak, tarif baru PJP2U luar negeri mengalami kenaikan sebesar 25 persen, dari 60 ribu rupiah menjadi 75 ribu rupiah. Kenaikan di Sultan Iskandar Muda Aceh, kenaikan tarif PJP2U luar negeri sebesar 66,67 persen dari 60 ribu rupiah menjadi 100 ribu rupiah.

penyesuaian tarif dapat dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan pengguna jasa yang diwakili Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan tergantung evaluasi kinerja pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara.

Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) menganggap kenaikan dari aiport tax tersebut membuat pertumbuhan penumpang akan turun karena masyarakat jadi enggan menggunakan pesawat terbang.[dni]


270209 KPPU Akan Awasi Sepak Terjang BUMN

JAKARTA —Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengawasi sepak terjang bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang menjalankan bisnis secara monopoli.

“Kami tidak ada keberatan dengan izin monopoli yang dikantungi oleh BUMN-BUMN tersebut. Tetapi, yang kita soroti adalah indikasi melanggar praktik monopoli sesuai UU NO 5/99,” tegas Ketua KPPU Benny Pasaribu, di Jakarta, Kamis (26/2).

Menurut Benny, kebijakan monopoli yang diberikan kepada BUMN tidak dapat disalahkan karena sesuai dengan UUD 45 yang produksi atau komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Monopoli biasanya diberikan melalui payung hukum berupa undang-undang yang mendukungnya.

“Izin monopoli boleh. Tetapi melakukan praktik monopoli itu dilarang. Jika dilakukan akan berhadapan dengan kami,” tegasnya.

Dikatakannya, dasar hukum dari alasan tersebut adalah Pasal 51 UU No 5/99 tentang anti persaingan tidak sehat. Pasal tersebut mengatakan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN atau Badan yang dibentuk oleh negara.

“Pasal ini menjadi dasar kami untuk bergerak sekarang mengawasi sepak terjang BUMN. Karena kenyataan di lapangan, banyak BUMN yang tidak memiliki izin monopoli tetapi melakukan praktik monopoli,” katanya.

Dicontohkannya, Pelindo II yang pernah dihukum karena mengatur izin trayek atau Telkom yang memblokir jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI) di wartel-wartel Telkom.

Selanjutnya Benny mengungkapkan, untuk menghindari pelaksanaan keistimewaan yang selama ini didapat oleh BUMN-BUMN, KPPU akan mengeluarkan pedoman pada perusahaan-perusahaan milik negara yang berisi pemahaman, pengertian, dan penjelasan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 51 UU No 5/99.

Nantinya pedoman tersebut akan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan administrasi negara yang ada maupun perubahan kebijakan ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Sebenarnya pedoman ini sudah selesai dibuat.. Kami sudah tayangkan di situ KPPU untuk mendapatkan respons dari BUMN-BUMN, sayangnya hingga sekarang tidak ada tanggapan. Saya masih memberikan kelonggaran waktu untuk mempelajari dengan mengirmkan draft pedoman ke Menneg BUMN. Jika tidak ditanggapi juga, jangan kaget ada beberapa BUMN yang kita semprit nantinya,” tandasnya.

Anggota Komisioner KPPU Tadjuddin Noer Said menambahkan, sebenarnya saat ini hanya tiga BUMN yang diberikan izin monopoli. Ketiga BUMN tersebut adalah Pertamina, PLN, dan Jamsostek.

“Masalahnya ada beberapa BUMN yang tidak mendapat izin monopoli tetapi karena membawa-bawa nama negara, seolah-olah boleh melakukan monopoli. Jadinya, fungsi negara untuk mengatur pun mereka ambil alih di pasar,” katanya.

Benny menambahkan, akibat praktik monopoli yang dilakukan oleh BUMN terjadi penetapan tarif tinggi di pasar dan konsumen tidak memiliki alternatif pilihan barang. “Kalau begini BUMN itu bukan mengayomi rakyat tetapi menghisap darah rakyat. Apa praktik seperti ini wajar dibiarkan,” katanya.[dni]

270209 Laba Bersih Indosat Turun 8 %

JAKARTA —PT Indosat Tbk (Indosat) membukukan laba bersih sebesar 1,88 triliun rupiah pada 2008 atau mengalami penurunan sebesar delapan persen dibandingkan periode 2007.

Direktur Utama Indosat Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, turunnya laba bersih perseroan sebagai dampak kerugian nilai tukar mata uang akibat terdepresiasinya rupiah terhadap dollar AS.

“Meskipun perseroan telah melakukan lindung nilai (hedging) sebesar 52 persen dari total obligasi dan hutang dalam bentuk dollar AS, tetap saja ada kerugian akibat selisih nilai tukar itu sebesar 886 miliar rupiah,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Dikatakannya, pada 31 Desember 2008 total hutang perusahaan adalah sebesar 21,76 triliun rupiah dengan komposisi 51 persen dalam rupiah dan sisanya dollar AS.

Direktur Keuangan Indosat Wong Heang Tuck menambahkan, hedging telah dilakukan oleh perseroan sejak 2004 dengan spot rate yang digunakan rata-rata di bawah sembilan ribuan rupiah.

” Ada banyak kontrak untuk memperbaharui hedging. Sebenarnya kerugian ini di luar operasional perusahaan dan semua entitas bisnis mengalami hal yang sama menjelang penutupan kuartal empat tahun lalu,” jelasnya.

Johnny mengakui, dampak krisis ekonomi juga membuat Earning Before Income Tax and Depreciation (EBITDA) dari perseroan melambat pada tahun lalu.

Tercatat pada 2007, EBITDA Indosat mencapai 8,714,8 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2008 sekitar 9,321,2 miliar rupiah atau tumbuh 6,7 persen.

Sementara EBITDA margin Indosat pada 2008 sekitar 50 persen atau turun 2,9 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu.

“Kalau EBITDA margin itu juga dipebgaruhi oleh persaingan di seluler dan turunnya tarif di jasa tersebut,” kata Johnny.

Selanjutnya Johnny mengatakan, pada 2008 perusahaan berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 18,66 triliun rupiah atau tumbuh 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan laba usaha diraih sebesar 4,73 triliun rupiah atau naik 5 persen dibandingkan 2007.

Layanan seluler memberikan kontribusi sebesar 76 persen bagi total pendapatan usaha perseroan. Disusul data tetap (15 persen) dan telepon tetap (9 persen).

“Layanan seluler dan telepon tetap tumbuh 11 persen dibandingkan tahun 2007. Sedangkan data tumbuh 26 persen,” kata Johnny.

Dikatakannya, jasa seluler Indosat berhasil menambah 12 juta pelanggan baru sehingga berjumlah 36,5 juta pelanggan pada 2008.

Sedangkan telepon tetap berjumlah 761 ribu pelanggan alias hanya tumbuh 21,3 persen ketimbang 2007.

Sementara Average Revenue Per Users (ARPU) dari jasa seluler mengalami penurunan sebesar 27 persen ketimbang 2007 atau hanya sebesar 38.600 rupiah.. Penurunan juga terjadi di ARPU telepon tetap sekitar 34 persen atau hanya meraih 22.900 rupiah.

Kedua jasa tersebut ditopang oleh 14.162 BTS pada 2008 atau ada penambahan sekitar 4 ribuan BTS pada tahun itu.

Sebelumnya, kerugian akibat nilai tukar juga dialami oleh pemain ketiga terbesar di pasar seluler yakni Excelcomindo Pratama (XL). Namun, XL secara kualitatif lebih kompetitif ARPU blended miliknya dengan perolehan 37 ribu rupiah berkat outgoing minutes sebesar 54,9 miliar menit. Padahal jumlah pelanggan XL hanya sekitar 26 juta nomor.

Sementara Indosat yang memiliki total 36,5 juta pelanggan hanya memiliki outgoing minute 474 miliar menit. Inilah yang menjadi salah satu pemicu turunnya ARPU blended Indosat pada tahun lalu.

Johnny ketika diminta pendapatnya tentang hal tersebut mengatakan, perseroan tidak berani berjudi dengan kemampuan jaringan dalam bermain tarif. “Kalau kami picu dengan tarif murah, kita khawatir trafik naik, tetapi jaringan ambrol,” jelasnya.[dni]