Pemerintah Kaji Harga LPG 3 Kg

JAKARTA – Pemerintah mengakui sedang membahas perubahan harga LPG untuk tabung 3 kilogram (kg) yang dilakukan oleh Ditjen Migas.

“Saat ini tengah dibahas formulasi harganya. Formulasi harga ini terkendala dengan patokan harga yang digunakan CP Aramco di Saudi Arabia . Selain itu juga banyak pertanyaan yang muncul kenapa masih menggunakan Aramco,” ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Selasa (24/2).

Purnomo memperkirakan, adanya formulasi baru tersebut akan membuat harga LPG 3.”Berapa perubahannya sedang kita hitung. Sedangkan untuk harga LPG tabung 12 kg dan 50 kg, kewenangan pengelolaan harganya ada di Pertamina,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Achmad Faisal mengatakan, pemerintah juga perlu mengatur tata niaga elpiji 12 kg untuk semakin memperjelas mekanisme bisnis bahan bakar tersebut.

“Pengaturan ini perlu karena selama ini Pertamina merugi mengurusi produk tersebut,” katanya.

Dia memperkirakan, pada tahun ini Pertamina akan mengalami kerugian sekitar 3,47 triliun rupiah dari penjualan elpiji kemasan 12 kg. Angka kerugian tersebut dihitung dengan asumsi harga elpiji internasional yang mengacu pada contract price (CP) Aramco Januari 2009 sebesar 505 dolar AS per ton dan kurs 11.600 rupiah per dolar AS.

Jika menggunakan acuan tersebut, maka harga keekonomian elpiji sampai ke konsumen mencapai 8.943 rupiah per liter. Kenyataannya, harga jual ke konsumen 5,750 rupiah per liter dengan rencana penjualan elpiji 12 kg tahun ini mencapai 1.085.430 ton. Disinilah munculnya angka kerugian yang ditanggung Pertamina sebesar 3,47 triliun rupiah.

Berdasarkan catatan, pada tahun ini konsumsi elpiji diperkirakan mencapai tiga juta ton terdiri atas 1,6 juta ton bersubsidi dan 1,4 juta ton nonsubsidi. Sedang pada 2008, total penjualan mencapai 1,85 juta ton, 600.000 ton di antaranya berupa tabung 3 kg.

Tidak Paksa

Selanjutnya Purnomo menegaskan, tidak pernah memaksa PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggunakan dana operasionalnya untuk membiayai proyek percepatan listrik 10.000 megawatt (mw) tahap pertama.

“Kita tidak pernah memaksa PLN, meskipun dalam jangka pendek ditemui masalah dengan pasokan listrik. Dan menurut saya tidak perlulah perusahaan tersebut menggunakan dananya sendiri untuk membiayai proyek itu,” tegasnya.

Dikatakannya, untuk mengatasi masalah listrik jangka pendek tersebut, PLN harus menghitung dana yang dibutuhkan untuk selanjutnya diajukan ke menteri keuangan.

Purnomo mengatakan, lambatnya pembangunan proyek listrik 10 ribu mw bukanlah salah PLN. “Ini kan masalah dana yang tidak kunjung datang. Tetapi kan masih ada pembangkit di Labuan , Rembang, serta Indramayu. Dan jika mau cari dana bisa ke negara-negara di Timur Tengah yang mendapat banyak keuntungan dari windfall minyak beberapa waktu lalu,” katanya.[dni]

1 Komentar

Comments RSS TrackBack Identifier URI