240209 Permintaan yang Egois

pokoknya ada hubungannya dengan internet

Permintaan pemerintah untuk menurunkan tarif internet secara drastis belum lama ini dinilai banyak kalangan sebagai sikap yang egois. Kalangan yang menentang menilai pemerintah tidak memahami pola bisnis dari jasa internet sehingga dalam menentukan kebijakan hanya melihat kepada beberapa faktor saja seperti penurunan sewa jaringan lokal dan bandwitdh internasional.

Direktur Melsa Net Heru Nugroho menegaskan, industri internet sudah lama berkompetisi secara bebas. “Banting-bantingan harga di jasa internet sudah hal yang biasa. Dulu ada Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang memberikan akses gratis untuk sebulan agar memikat pelanggan. Jadi, berkompetisi itu secara keras sudah biasa,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (23/2).

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin mengatakan, jika pemerintah tidak ingin dicap egois, maka sewajarnya memberikan insentif yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kalangan PJI. Insentif itu berupa kemudahan akses ke infrastruktur.

“Contoh nyata adalah memberikan lisensi Broadband Wireless Access (BWA) dengan harga murah kepada para PJI. Jika itu direalisasikan, tarif murah yang diminta oleh pemerintah itu bisa diwujudkan,” katanya.

Sylvia menegaskan, teknologi Wimax merupakan satu-satunya jalan keluar agar tarif internet bisa murah. “Jika kami diberi lisensi BWA murah, tarif yang kami tawarkan juga akan jauh lebih murah, bahkan bisa lima kali lipat. Hal ini karena beban biaya infrastruktur lebih murah akibat base station yang dibangun lebih sedikit,” katanya.

Heru menambahkan, isu aksesibilitas pada infrastruktur memang menjadi konsen dari PJI karena saat ini yang menjadi perhatian pengusaha bukanlah penurunan tarif tetapi peningkatan kualitas.

“Dulu regulator ingin memberikan alokasi pita frekuensi khusus ke para PJI dengan biaya sewa yang murah, tetapi kenyataannya mana? Padahal jika itu dilakukan, tarif yang sempat murah akibat dibebaskannya beberapa saat penggunaan frekuensi 2,4 GHz bisa berlanjut,” katanya.

Ambivalensi

Jika melihat paparan di atas, pemerintah memang terlihat memiliki ambivalensi dalam mewujudkan tarif murah akses internet bagi masyarakat. Tak percaya? Lihatlah kebijakan pemerintah dalam penambahan frekuensi bagi teknologi 3G.

Teknologi yang dicanangkan oleh operator untuk meningkatkan akses mobile internet itu terpaksa jalan di tempat akibat dialihkan untuk menunjang jasa suara. “Kenyataan pendapatan operator itu ditopang oleh suara. Seandainya kami genjot untuk data, bisa jadi biaya mendapatkan frekuensi tidak pernah impas,” kata Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan biaya frekuensi sebesar 5 Mhz untuk 3G sekitar 160 miliar rupiah. Angka itu diluar biaya hak penyelenggaraan (BHP). Akhirnya, untuk menutup biaya yang membengkak para operator membebaninya ke pelanggan berupa akses internet mulai dari sekitar 100 ribu rupiah per bulan.

“Seandainya kami diberikan frekuensi 3G sebesar 5 MHZ dengan biaya sewa 40 miliar rupiah, saya berani mematok harga akses internet dengan teknologi 3G akan turun 20 persen setiap tahunnya,” kata Hasnul.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto menjelaskan, keinginan pemerintah untuk adanya tarif murah tidak dapat dilepaskan dari hukum ekonomi. Jika tinggi skala ekonomi, tentunya terdapat kapasitas yang besar. Skala ekonomi yang tinggi itu akan memicu adanya tarif murah.

“Masalahnya di Indonesia belum terwujud skala ekonomi yang tinggi karena harga spektrum frekuensi dan perangkat masih mahal,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, untuk masalah harga frekuensi pemerintah tidak mungkin membanting harga karena ada regulasi yang harus ditaati. “Saya tidak mungkin menggratiskan atau mendiskon harga frekuensi secara tajam. Jika itu terjadi, sama saja menyerahkan diri ke Jalan Kuningan (Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK),” katanya.

Basuki pun menegaskan, dalam tender BWA yang diselenggarakan pada April nanti penawaran harga terbaik di pasarlah akan menjadi pemenang. “Tidak mungkin kami membatasi penawaran. Ini kan bagian dari pendapatan negara,” katanya.

Jika demikian adanya, dapat dikatakan mimpi akses internet murah masih jauh dari harapan. Karena siapa pun pemenang tender BWA atau operator yang mendapatkan tambahan frekuensi 3G akan berusaha mengembalikan dana pembelian spektrum ke pelanggan. Dan kondisi ini tentunya tak dapat dilepaskan dari peran pemerintah.[doni ismanto]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s