240209 HDS Bidik Perluas Pasar

Hitachi Data System (HDS) akan memperluas segmen pasar pengguna jasanya ke pasar telekomunikasi dan pemerintahan.

“Belanja Teknologi dan informasi (TI) di kedua sektor tersebut lumayan menjanjikan. Karena itu kami ingin memperluas pasar ke segmen tersebut,” ungkap Business Development Manager Hitachi Ming Sunadi, di Jakarta, belum lama ini.

Ming menjelaskan, saat ini sektor pemerintahan berada di posisi tertinggi untuk pengeluaran TI karena belanja TI pemerintah sangat besar dibanding perusahaan mapan sekalipun. “Kebutuhan sektor pemerintah ini sudah masuk ke dalam solusi email dan digital printing,” tandasnya tanpa menyebut angka pasti pengeluaran dari pemerintah untuk belanja TI.

Sedangkan sektor telekomunikasi berada di belakang pemerintah “Sektor telekomunikasi dan pemerintahan merupakan perusahaan yang mengedepankan layanan terhadap masyarakat tapi belum tergerus resesi ekonomi secara signifikan,” katanya.

Diungkapkannya, untuk menggarap sektor tersebut HDS akan menawarkan produk unggulan. Diantaranya, investasi storage yang bisa ditingkatkan kapasitasnya tanpa menambah aset atau hardware baru kepada pelanggan Indonesia di tengah krisis ekonomi global.

“Pendekatan yang kami lakukan dalam melayani pelanggan adalah agile storage services. Layanan ini tidak mengganggu jalannya aplikasi bisnis dan mampu meningkatkan investasi yang ada,” katanya.[dni]

BRTI Akan Selidiki Mobile Advertising

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan menyelidiki layanan mobile advertising yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi sejak tahun lalu.

Mobile advertising adalah layanan yang menjadikan ponsel sebagai media beriklan (media seller) dari produsen. Pola bisnis dari layanan ini melibatkan produsen, biro iklan dan operator. Di Indonesia, dua operator sudah menjalankan layanan ini sejak tahun lalu yaitu Indosat melalui i-klan dan Telkomsel dengan kartu As Fress.

“Layanan ini belum memiliki regulasi yang jelas. Jika dilihat sekilas, layanan ini mencampuradukkan antara SMS premium dengan iklan. Kita tidak ingin pelanggan dirugikan,” kata anggota komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (23/2).

Dikatakannya, jika mengacu pada regulasi SMS premium operator harus memberikan fasilitas mendaftar dan menghentikan layanan bagi pelanggan layaknya jasa yang diberikan oleh penyedia konten. “Dan yang terpenting adalah operator tidak boleh memperjualbelikan data pelangganya ke pemasang iklan,” katanya.

Heru juga meminta, operator tidak hanya memberikan bonus berupa SMS atau pulsa bagi pelanggan yang rela menerima iklan dari para mitra provider. “Jika hanya diberikan bonus SMS itu tidak fair bagi pelanggan. Hal ini karena privasi mereka terganggu menerima iklan, tetapi kompensasinya tidak setimpal. Operator menerima puluhan miliar dengan memanfaatkan data base pelanggannya. Ini akan kita pelajari lebih lanjut,” katanya.

Group Head Vas Marketing Indosat Suharso Widyadi Sulistyo mengakui, pihaknya hanya memberikan bonus pulsa lima ribu rupiah untuk pelanggan yang mengaktivasi layanan i-klan.

“Data yang dikirim oleh pelanggan nantinya akan digunakan oleh mitra Indosat. Saat ini kami menjalin kerjasama dengan Nokia dan Oke Shop,” katanya sambil menambahkan layanan i-klan telah menggaet 900 ribu pelanggan.[dni]

240209 Permintaan yang Egois

Permintaan pemerintah untuk menurunkan tarif internet secara drastis belum lama ini dinilai banyak kalangan sebagai sikap yang egois. Kalangan yang menentang menilai pemerintah tidak memahami pola bisnis dari jasa internet sehingga dalam menentukan kebijakan hanya melihat kepada beberapa faktor saja seperti penurunan sewa jaringan lokal dan bandwitdh internasional.

Direktur Melsa Net Heru Nugroho menegaskan, industri internet sudah lama berkompetisi secara bebas. “Banting-bantingan harga di jasa internet sudah hal yang biasa. Dulu ada Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang memberikan akses gratis untuk sebulan agar memikat pelanggan. Jadi, berkompetisi itu secara keras sudah biasa,” katanya kepada Koran Jakarta, Senin (23/2).

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin mengatakan, jika pemerintah tidak ingin dicap egois, maka sewajarnya memberikan insentif yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh kalangan PJI. Insentif itu berupa kemudahan akses ke infrastruktur.

“Contoh nyata adalah memberikan lisensi Broadband Wireless Access (BWA) dengan harga murah kepada para PJI. Jika itu direalisasikan, tarif murah yang diminta oleh pemerintah itu bisa diwujudkan,” katanya.

Sylvia menegaskan, teknologi Wimax merupakan satu-satunya jalan keluar agar tarif internet bisa murah. “Jika kami diberi lisensi BWA murah, tarif yang kami tawarkan juga akan jauh lebih murah, bahkan bisa lima kali lipat. Hal ini karena beban biaya infrastruktur lebih murah akibat base station yang dibangun lebih sedikit,” katanya.

Heru menambahkan, isu aksesibilitas pada infrastruktur memang menjadi konsen dari PJI karena saat ini yang menjadi perhatian pengusaha bukanlah penurunan tarif tetapi peningkatan kualitas.

“Dulu regulator ingin memberikan alokasi pita frekuensi khusus ke para PJI dengan biaya sewa yang murah, tetapi kenyataannya mana? Padahal jika itu dilakukan, tarif yang sempat murah akibat dibebaskannya beberapa saat penggunaan frekuensi 2,4 GHz bisa berlanjut,” katanya.

Ambivalensi

Jika melihat paparan di atas, pemerintah memang terlihat memiliki ambivalensi dalam mewujudkan tarif murah akses internet bagi masyarakat. Tak percaya? Lihatlah kebijakan pemerintah dalam penambahan frekuensi bagi teknologi 3G.

Teknologi yang dicanangkan oleh operator untuk meningkatkan akses mobile internet itu terpaksa jalan di tempat akibat dialihkan untuk menunjang jasa suara. “Kenyataan pendapatan operator itu ditopang oleh suara. Seandainya kami genjot untuk data, bisa jadi biaya mendapatkan frekuensi tidak pernah impas,” kata Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan biaya frekuensi sebesar 5 Mhz untuk 3G sekitar 160 miliar rupiah. Angka itu diluar biaya hak penyelenggaraan (BHP). Akhirnya, untuk menutup biaya yang membengkak para operator membebaninya ke pelanggan berupa akses internet mulai dari sekitar 100 ribu rupiah per bulan.

“Seandainya kami diberikan frekuensi 3G sebesar 5 MHZ dengan biaya sewa 40 miliar rupiah, saya berani mematok harga akses internet dengan teknologi 3G akan turun 20 persen setiap tahunnya,” kata Hasnul.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto menjelaskan, keinginan pemerintah untuk adanya tarif murah tidak dapat dilepaskan dari hukum ekonomi. Jika tinggi skala ekonomi, tentunya terdapat kapasitas yang besar. Skala ekonomi yang tinggi itu akan memicu adanya tarif murah.

“Masalahnya di Indonesia belum terwujud skala ekonomi yang tinggi karena harga spektrum frekuensi dan perangkat masih mahal,” katanya.

Secara terpisah, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar menegaskan, untuk masalah harga frekuensi pemerintah tidak mungkin membanting harga karena ada regulasi yang harus ditaati. “Saya tidak mungkin menggratiskan atau mendiskon harga frekuensi secara tajam. Jika itu terjadi, sama saja menyerahkan diri ke Jalan Kuningan (Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK),” katanya.

Basuki pun menegaskan, dalam tender BWA yang diselenggarakan pada April nanti penawaran harga terbaik di pasarlah akan menjadi pemenang. “Tidak mungkin kami membatasi penawaran. Ini kan bagian dari pendapatan negara,” katanya.

Jika demikian adanya, dapat dikatakan mimpi akses internet murah masih jauh dari harapan. Karena siapa pun pemenang tender BWA atau operator yang mendapatkan tambahan frekuensi 3G akan berusaha mengembalikan dana pembelian spektrum ke pelanggan. Dan kondisi ini tentunya tak dapat dilepaskan dari peran pemerintah.[doni ismanto]

230209 Penurunan Tarif Internet: Kebijakan dengan Sejuta Tantangan

Pemerintah pada minggu lalu kembali menghimbau penyelenggara jasa internet (PJI) untuk menurunkan tarif akses layanannya. Himbauan yang disampaikan melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Muhammad Nuh tersebut mengharapkan terjadi penurunan tarif secara tajam yakni sekitar 100 hingga 200 persen.

Saat ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Tenov, tarif akses internet sekitar 128 rupiah per Kbps. Sedangkan rata-rata tarif internet per 20 jam adalah 40 ribu rupiah.

“Indonesia masih tertinggal dengan negara lain dalam penggunaan internet. Salah satunya karena biaya akses yang lebih mahal. Karena itu mulai tahun ini harus ada penurunan tarif yang tajam,” katanya di Jakarta minggu lalu.

Nuh mengungkapkan, meskipun secara ideal tarif bisa turun sebesar angka yang dipaparkan di atas, tetapi untuk implementasinya diserahkan ke pasar. “Saya tahu pasar internet di Indonesia masih dalam keadaan bertumbuh. Tidak perlu hard policy, cukup dengan soft policy yang mendorong penurunan,” jelasnya.

Kebijakan ‘lunak’ yang dikatakan Nuh adalah mempermudah proses perizinan dari PJI, memacu pertumbuhan infrastruktur melalui pengadaan serat optik di kawasan timur Indonesia dengan proyek Palapa Ring, dan lainnya.

“Selain itu kenyataan di lapangan kan berbicara sewa jaringan lokal dan bandwitdh internasional sudah turun. Jadi, tidak ada alasan PJI enggan menurunkan tarif,” katanya.

Lagu Lama

Sebenarnya, permintaan dari pemerintah ini merupakan lagu lama yang diulang-ulang. Tak percaya? Pada tahun lalu tepat setelah beleid penurunan tarif telepon nirkabel dikeluarkan pada 1 April 2008, Nuh melontarkan janji muluk ke masyarakat berupa akan adanya penurunan tarif internet sebesar 20-40 persen.

Bahkan untuk menunjukkan keseriusannya, Mantan Rektor ITS tersebut membentuk kelompok kerja (Pokja) antara regulator dengan para pelaku di industri guna membahas permintaan pemerintah. Tetapi hasil yang didapat tidak maksimal. Tarif internet hanya turun sebesar 10 hingga 11 persen. Padahal tarif sewa jaringan bagi PJI telah dipangkas oleh operator sebesar 20-70 persen.

Ketika hal tersebut dikonfirmasikan pada Nuh beberapa waktu lalu, kilahan yang dilontarkannya adalah dengan meminta masyarakat melihat kualitas akses yang diberikan oleh PJI. ”Memang secara riil tidak ada penurunan tarif internet. Tetapi dengan nilai rupiah yang sama pelanggan bisa menikmati bandwitdh lebih besar, ini kan sama saja ada penurunan,” elaknya.

Tidak Realistis

Lantas bagaimana dengan tahun ini? Realistiskah permintaan dari pemerintah?

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin menegaskan, PJI tidak memiliki masalah dengan permintaan dari pemerintah, asalkan tersedia jaringan yang murah untuk disewa.

Menurut Sylvia, akibat terjadinya perang tarif oleh operator telekomunikasi di jasa seluler, saat ini sewa jaringan yang dibebankan pada PJI sulit turun. “Operator dalam keadaan bleeding keuangannya akibat perang tarif. Para PJI ini yang ketiban pulungnya. Jika operator bisa memberikan sewa jaringan murah, tentu kami bisa memikirkan penurunan tarif,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Sylvia, kondisi bisnis di akses internet sangat berbeda dengan jasa seluler. Hal ini karena belum terbentuknya ekosistem di jasa tersebut. Buktinya, jumlah pengguna komputer baru sekitar 6 juta jiwa, sedangkan pengguna internet sekitar 30 juta jiwa dengan total pemakaian bandwitdh 10 Gbps.

Ketua Umum Asosiasi Warnet Indonesia Iwin Day mengungkapkan, sebenarnya tanpa ada cuap-cuap dari pemerintah sekalipun tarif internet sudah mengalami penurunan secara gradual setiap tahunnya.

Dicontohkannya, tarif akses internet milik Telkom Speedy, pada 2007 dengan tarif 1,7 juta per bulan mendapatkan kuota akses data 1 Mbps/bulan. Sedangkan pada tahun ini dengan biaya yang sama bisa mendapatkan kuota dapat 2 mbps/bulan. “Itu kan sama saja tarif turun karena kapasitas naik hingga 100 persen,” jelasnya.

Iwin mengatakan, penurunan tarif dilihat para pengusaha warnet dengan menambah kapasitas bandwidth. “Penurunan tarif tetap memberikan peluang bagi pengusaha warnet karena tingkat penetrasi perangkat akses berupa komputer dan modem masih rendah. Hal itu berarti masyarakat tetap saja akan mencari warnet untuk mengakses jasa internet,” tegasnya.

Penggunaan Bandwitdh

Pada kesempatan lain, penggiat internet Onno W Purbo menyarankan, jika pemerintah ingin menurunkan tarif internet harus didorong juga edukasi kepada masyarakat untuk tidak mubazir menggunakan bandwitdh internasional.

“Sewa bandwitdh internasional kan pakai dollar AS, meskipun sekarang sekitar seribuan dollar AS, tetap saja itu menjadi biaya bagi PJI. Upaya penekanan tarif juga bisa dilakukan dengan menciptakan pasar bandwitdh lokal agar pembeli makin banyak dan berujung pada user menjadi besar. Selama ini pasar lokal ini belum tercipta dengan baik,” katanya.

Secara terpisah, pengamat telematika dari Universitas Indonesia Riri Fitri Sari mengatakan, PJI perlu mengusahakan kenaikan bandwidth dengan harga dan kualitas yang sama untuk pengguna.

“Sebenarnya menaikkan bandwtidh itu hal yang wajar karena harga globalnya turun. Masalahnya sekarang yang dirasakan pengguna adalah bandwitdh besar tetapi kualitas berkurang. Jadi, wajar dong ada permintaan riil dalam bentuk rupiah,” katanya.

Direktur Utama Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto mengatakan, konsep internet murah yang diminta oleh pemerintah tergantung pada seberapa ekonomis dilakukan pembangunan infrastruktur.

“Sebenarnya tidak semua segmen pengguna internet yang mau tarif asal murah. Segmen bisnis membutuhkan kecepatan. Tetapi masyarakat umum memang membutuhkan tarif yang terjangkau,” jelasnya.

Menanggapi kesulitan yang dihadapi para PJI, juru bicara Depkominfo Gatot S Dewo Broto memprediksi, penurunan tarif tidak akan berbeda jauh dengan tahun lalu yakni sebesar 10-11 persen. “Sekarang kan kondisi krisis. Kita maklum PJI butuh keuntungan juga agar roda bisnisnya berputar,” katanya.[dni]

Data Internet di Indonesia

Variabel	Satuan	2007	2008
Tarif akses internet	Rp 128/kbps
Pelanggan Fix Broadband		241.000	600.000
Pelanggan Mobile Broadband		7.300.000	10.756.880

Data : Tenov