SKB Menara Bersama Segera Dikeluarkan

JAKARTA —Pemerintah berjanji akan segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari empat lembaga negara terkait pengaturan menara bersama guna menunjang Permenkominfo No 2/2008 pada pertengahan Maret 2008 lalu.

Permenkominfo tersebut mengatur tentang menara bersama telekomunikasi. Tetapi karena menuai banyak protes dari industri dan pemerintah daerah, Depkominfo merasa perlu mengharmonisasinya melalui SKB yang melibatkan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Departemen Pekerjaan Umum.

“Pembahasannya memang memakan waktu yang lumayan lama. Tetapi dua bulan lagi akan keluar SKB yang bisa mejadi solusi dari kisruh perubuhan menara di berbagai daerah dengan dalih mendukung menara bersama,” ungkap Menkominfo Muhammad Nuh, di Jakarta, Kamis (19/2).

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto menambahkan, saat ini SKB sudah final dan sedang berada di pejabat eselon I. “Jika langsung ditandatangani Menkominfo, takutnya terjadi koreksi. Kita ingin menjaga nama baik menteri. Akan tetapi kita memberi target satu sampai dua bulan bisa selesai,” tandasnya.

Ditegaskannya, kehadiran SKB akan memberikan beberapa manfaat, seperti adanya kekuatan hukum dalam pendirian menara telekomunikasi sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk mendahulukan peraturan daerah. “Jangan ada lagi kasus seperti yang dilakukan Pemkab Badung,” tegasnya.

Berkaitan dengan kasus perubuhan menara yang dilakukan oleh Pemkab Badung, Gatot menegaskan, Depkominfo meminta aksi tersebut dihentikan untuk sementara waktu.

“Kami sudah menyurati Departemen Dalam Negeri dua hari yang lalu agar Pemkab Badung mau menghentikan aksinya tersebut. Langkah ini dipilih karena saat pertemuan di Badung pada 15 Januari lalu, Bupati Badung berkilah dan mengatakan pemerintahannya berada di bawah naungan Depdagri,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tresna P. Soemardi SKB merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan kisruh masalah penertiban menara di daerah-daerah.

“Kenyataan di lapangan, penguasa daerah itu merasa tidak perlu mengikuti aturan yang dikeluarkan Depkominfo. Menurut pemda regulatornya adalah Depdagri ,” katanya.

Dikatakannya, hadirnya SKB akan menjadi win-win solution antara pemerintah pusat (Depkominfo) dan daerah karena tidak ada yang kehilangan muka dalam kasus ini.

“Masalah kami turun tangan untuk menyelidiki praktik monopoli itu hanya memadamkan api. Jika SKB tidak keluar, akan ada lagi kasus seperti di Badung. Karena itu sebaiknya fundamental ini dulu yang diperbaiki,” jelasnya.

Pemkab Badung melalui Perda No 6/2008 Tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, Bali , telah menjadi topik diskusi hangat di kalangan industri telekomunikasi.

Berdasarkan Perda tersebut sebanyak lima menara telah dirubuhkan oleh Pemkab Badung atas nama mengamankan regulasi tersebut tersebut. Korbannya adalah satu buah menara milik PT Excelcomindo Pratama Tbk (XL) di Kecamatan Mengui, tiga buah menara dari PT Solusindo Kreasi Pratama (Indonesian Tower) di kecamatan Abiansemal dan satu unit menara milik United Tower yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Kuta.

Guna melawan aksi yang dilakukan Pemkab, Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) melawan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena perjanjian kerjasama (PKS) antara Pemkab dan mitranya sarat dengan praktik monopoli. Sedangkan Indonesian Tower mengambil jalur pengadilan.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s